Airlangga Rangkap Jabatan, JK: Dia Sudah Duluan Jadi Menteri

Airlangga Rangkap Jabatan, JK: Dia Sudah Duluan Jadi Menteri

Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golkar dan Menteri Perindustrian. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), hal tersebut tidak jadi persoalan. “Kalau Pak Airlangga jelas dia menteri dulu baru ketum partai,” kata JK kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018). JK menilai Airlangga bisa merangkap jabatan tergantung kondisi. Dia tidak mempersoalkan pernyataan Jokowi pernah menegaskan melarang menteri Kabinet Kerja merangkap jabatan. “Itu tergantung kondisinya,” ujarnya. JK sebelumnya mengatakan, berdasarkan pengalamannya menjadi ketua umum, Golkar bisa diurus pada malam hari. Jadi dia meyakini rangkap jabatan tidak akan mengganggu kinerja Airlangga. “Dan kalau Golkar berdasarkan pengalaman saya, ngurusnya malam-malam. Jadi tidak mengganggu waktu kerja. Kalau calon harus kampanye ke mana-mana, bagaimana menjadi menteri. Ya dua-duanya bisa gagal, gagal melaksanakan tugas kementerian, bisa gagal juga menjadi calon. Mesti ada satu pilihan,” kata JK di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1). Dalam reshuffle kabinet jilid 3 pagi tadi, Presiden Jokowi sudah bicara soal alasannya tetap mempertahankan Airlangga. Dia berdalih jabatan yang diemban Airlangga sebagai Menperin tinggal sebentar lagi. “Kita tahu ya jadi ini Pak Airlangga ini kan sudah jadi menteri, tinggal satu tahun saja,” kata Jokowi seusai pelantikan menteri baru di Istana Kepresidenan. Menurutnya, sulit apabila jabatan Menperin tiba-tiba diisi orang baru. Jokowi menilai Airlangga sudah menguasai bidangnya saat ini. “Kalau ditaruh orang baru, ini belajar kalau nggak cepat bisa setahun kuasai itu. Kalau kita lihat Pak Airlangga betul-betul kuasai dan mengerti betul yang berkaitan konsep makro industri, menyiapkan hilirisasi, jangan sampai kita ubah dengan yang baru,” ujarnya. Apa itu berarti larangan menteri merangkap jabatan sudah tidak berlaku lagi? “Tadi kan sudah saya sampaikan,” jawab Jokowi.

Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golkar dan Menteri Perindustrian. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), hal tersebut tidak jadi persoalan. “Kalau Pak Airlangga jelas dia menteri dulu baru ketum partai,” kata JK kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018). JK menilai Airlangga bisa merangkap jabatan tergantung kondisi. Dia tidak mempersoalkan pernyataan Jokowi pernah menegaskan melarang menteri Kabinet Kerja merangkap jabatan. “Itu tergantung kondisinya,” ujarnya. JK sebelumnya mengatakan, berdasarkan pengalamannya menjadi ketua umum, Golkar bisa diurus pada malam hari. Jadi dia meyakini rangkap jabatan tidak akan mengganggu kinerja Airlangga. “Dan kalau Golkar berdasarkan pengalaman saya, ngurusnya malam-malam. Jadi tidak mengganggu waktu kerja. Kalau calon harus kampanye ke mana-mana, bagaimana menjadi menteri. Ya dua-duanya bisa gagal, gagal melaksanakan tugas kementerian, bisa gagal juga menjadi calon. Mesti ada satu pilihan,” kata JK di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1). Dalam reshuffle kabinet jilid 3 pagi tadi, Presiden Jokowi sudah bicara soal alasannya tetap mempertahankan Airlangga. Dia berdalih jabatan yang diemban Airlangga sebagai Menperin tinggal sebentar lagi. “Kita tahu ya jadi ini Pak Airlangga ini kan sudah jadi menteri, tinggal satu tahun saja,” kata Jokowi seusai pelantikan menteri baru di Istana Kepresidenan. Menurutnya, sulit apabila jabatan Menperin tiba-tiba diisi orang baru. Jokowi menilai Airlangga sudah menguasai bidangnya saat ini. “Kalau ditaruh orang baru, ini belajar kalau nggak cepat bisa setahun kuasai itu. Kalau kita lihat Pak Airlangga betul-betul kuasai dan mengerti betul yang berkaitan konsep makro industri, menyiapkan hilirisasi, jangan sampai kita ubah dengan yang baru,” ujarnya. Apa itu berarti larangan menteri merangkap jabatan sudah tidak berlaku lagi? “Tadi kan sudah saya sampaikan,” jawab Jokowi.

Sampai perombakan menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla hari ini, posisi Menteri Perindustrian yang dijabat Airlangga Hartarto masih aman. PKB menganggap rangkap jabatan Airlangga wajar. Ketua DPP PKB Lukman Edy menganggap wajar rangkap jabatan Airlangga lantaran kebijakan perombakan menteri sepenuhnya hak Jokowi. Lagi pula, kata dia, menteri-menteri di pemerintah sebelumnya banyak yang merangkap jabatan. “Memang di UU Kementerian Negara tidak ada kewajiban dan keharusan bahwa ketum partai sebagai anggota kabinet. Makanya, sebelumnya ketika Pak SBY jadi presiden, banyak ketum yang jadi menteri,” ujar Lukman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018). Meski demikian, Lukman menyebut soal rangkap jabatan itu ada semacam komitmen dari Jokowi saat pertama kali menyusun kabinetnya. Jokowi, kata Lukman, kala itu sepakat tak akan ada menteri yang merangkap jabatan sebagai ketum parpol. Meski demikian, Lukman menganggap kebijakan penyusunan menteri sepenuhnya di tangan Jokowi. Apakah memperbolehkan rangkap jabatan, Lukman menyerahkannya kepada orang nomor 1 di RI itu sepenuhnya. “Bagi saya silakan, kita menafsirkan berdasarkan ketentuan UU Kementerian Negara atau berdasarkan pada visi presiden,” tuturnya. Cepat atau lambat, kata Lukman, Jokowi pasti tak akan membiarkan ada menterinya yang merangkap jabatan sebagai ketum parpol. ” Feeling saya ini belum saja. Pada akhirnya nanti visi awal itu dilaksanakan juga oleh Jokowi,” ucap Lukman. Dalam reshuffle kali ini, Presiden Jokowi mengganti Mensos Khofifah Indar Parawansa dengan Idrus Marham. Posisi Kepala Staf Kepresidenan yang sebelumnya diisi Teten Masduki kini disandang Jenderal (purn) Moeldoko. Jokowi juga melantik Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Marsekal Madya Yuyu Sutisna sebagai KSAU.

Sekjen Golkar demisioner Idrus Marham santer disebut masuk pos Mensos yang akan ditinggalkan Khofifah Indar Parawansa. Ada satu nama lagi yang disebut masuk jajaran kabinet, yakni Jenderal (Purn) Moeldoko. Menurut kabar yang beredar, eks Panglima TNI itu akan menjadi Kepala Staf Presiden (KSP). Terlebih, Moeldoko memiliki kedekatan dengan Jokowi. Kedekatan ini terlihat saat Moeldoko menjadi perwakilan dari keluarga Jokowi saat pernikahan Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution di Solo pada Novemver 2017 silam. Namun saat itu, Moeldoko menampik diberi tugas tersebut karena ada muatan politik. Ia tak mau berandai-andai. “Nggak usah berpikir terlalu jauh, ini tugas manusiawi. Saya sendiri juga nggak ngerti,” ujar Moeldoko saat dihubungi, Kamis (9/11/2017). Selama pemerintahan Jokowi, posisi ini sudah diisi 2 orang berbeda. Sebelumnya, KSP dijabat Luhut Binsar Panjaitan dan diganti dengan Teten Masduki. Kini, kabar reshuffle kabinet kembali mencuat seiring majunya Khofifah ke Pilgub Jatim. Posisi ini akan diisi oleh Idrus. Reshuffle kabinet akan digelar pagi ini pukul 09.00 WIB. Reshuffle digelar di Istana Negara, Jakarta.

Teten Masduki dicopot Presiden Joko Widodo dari posisi Kepala Staf Presiden dan digantikan oleh Moeldoko. Teten mengaku mendapat tugas khusus dari Jokowi. “Saya nggak ke mana-mana, tapi Pak Presiden minta lebih dekat karena ada tugas khusus,” kata Teten di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018). Apakah Teten bakal menjadi duta besar? “Dubes Istana,” jawabnya sambil tertawa. Teten juga tidak menjawab apakah dia akan menjadi staf khusus di bidang tertentu. Justru Mensesneg Pratikno-lah yang ikut menjawab. “Intinya, Pak Presiden berikan jabatan khusus,” ujar Pratikno.

Lewat reshuffle kabinet jilid III, Presiden Joko Widodo menambah jumlah kursi di kabinet untuk anggota partai politik. Ada Idrus Marham yang dilantik jadi Mensos dan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Idrus Marham, yang merupakan sekjen demisioner Golkar, menjadi menteri kedua dari partai beringin di Kabinet Kerja. Sebelumnya, sudah ada Airlangga Hartarto, Menperin yang kemudian jadi Ketum Golkar. “Dua kursi betul, tapi di parlemen kan Golkar lebih banyak,” ujar Wapres Jusuf Kalla (JK) usai pelantikan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018). Di tempat terpisah, Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan dua kursi menteri untuk Golkar ini sebagai bentuk kepercayaan Jokowi. Menurutnya, kader yang bergabung di kabinet Jokowi merupakan sosok yang memiliki kapabilitas yang mumpuni. “Ini menunjukan bahwa kepercayaan Pak Jokowi terhadap Golkar semakin besar, sehingga kadernya di samping Pak Airlangga juga ada di posisi kementerian,” kata Ace saat dihubungi via telepon. Selain Golkar, Hanura juga mendapat tambahan kursi di kabinet Jokowi. Moeldoko, setelah pensiun dari TNI, sudah bergabung dengan Hanura dan menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina. Di awal berdirinya kabinet, Hanura memiliki dua perwakilan di kabinet yaitu Saleh Husein yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Yuddy Chrisnandi yang sempat menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Mereka sudah direshuffle dan kemudian kursi Hanura di kabinet diduduki Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Partai Golkar senang kader mereka, Idrus Marham, ditunjuk menjadi Menteri Sosial dalam perombakan ( reshuffle ) Kabinet Kerja Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla. Golkar memandang kehadiran Idrus di posisi menteri cukup mengembalikan reputasi partai berlambang pohon beringin itu di pemerintahan. “Apa yang diamanahkan kepada Idrus Marham itu akan menjadikan Golkar yang selama berpuluh-puluh tahun sebenarnya memiliki reputasi dalam pemerintahan, membuktikan kembali kapasitasnya untuk menduduki jabatan publik, terutama di kementerian,” ujar politikus Golkar M Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018). Menurut Sarmuji, kehadiran Idrus di Kabinet Kerja juga menguntungkan Golkar. Bahkan Sarmuji memandang Idrus juga dapat membantu menaikkan elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019. “Kalau kita perform , Pak Idrus bisa menunjukkan performa yang bagus, tentu ini akan membawa nilai plus buat Partai Golkar dalam Pemilu 2019. Karena kita sudah mendukung Pak Jokowi untuk Pilpres 2019, kalau Pak Idrus juga sukses mengemban amanah jadi Menteri Sosial, itu juga akan memberikan dampak elektabilitas pada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi tidak salah pilih orang,” tuturnya. “Pak Jokowi dalam proses staffing , proses memilih pembantu-pembantunya itu sudah mempertimbangkan kapasitas yang ada,” imbuh dia. Dalam reshuffle kali ini, Presiden Jokowi mengganti Mensos Khofifah Indar Parawansa dengan Idrus Marham. Posisi Kepala Staf Kepresidenan yang sebelumnya diisi Teten Masduki kini disandang Jenderal (Purn) Moeldoko. Jokowi juga melantik Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Marsekal Yuyu Sutisna sebagai KSAU.

Reshuffle kabinet dipastikan dilakukan hari ini. Presiden Jokowi telah melayangkan undangan pelantikan menteri baru, KSAU sampai Wantimpres. Undangan berkop Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia itu mengundang para tamu undangan untuk hadir Rabu (17/1/2018) pukul 09.00 WIB di Istana Negara. Disebutkan dalam surat itu bahwa tamu undangan diminta kehadirannya untuk menghadiri Pelantikan Menteri Kabinet Kerja, Kepala Staf Angkatan Udara dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Anggota Komisi I DPR Meutya Hafid membenarkan surat tersebut. “Betul,” kata Meutya ketika dikonfirmasi. Berdasarkan informasi yang didapatkan, nama Sekjen Golkar demisioner Idrus Marham akan menjadi salah satu pihak yang akan dilantik. Idrus membenarkannya. “Insya Allah,” kata Idrus. Selain Idrus, muncul juga nama mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko. [Gambas:Video 20detik]

Related Posts

Comments are closed.