Ahok Ajukan PK, Djarot: Saya Berdoa Kebenaran di Pihak Kami

Ahok Ajukan PK, Djarot: Saya Berdoa Kebenaran di Pihak Kami

Terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas kasusnya. Eks gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap kebenaran dapat ditegakkan. “Kalau saya sih tinggal berdoa aja supaya kebenaran dan keadilan itu ada di pihak kita. Kan hakim itu kan bagaimanapun wakil Tuhan untuk meluruskan kebenaran. Nggak perlu ada pengerahan massa,” ujar Djarot saat bertandang ke kantor detikcom , Jl Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018). Djarot menyebut upaya PK Ahok sama sekali tak ada kaitannya dengan pemerintah saat ini. Jika ada yang mengaitkan upaya hukum Ahok dengan pemerintahan saat ini, Djarot tak setuju. “Lebih baik diserahkan saja ke proses hukum itu… sejujur-jujurnya dari niat hati terdalam,” ucap Djarot. Djarot juga yakin jika Ahok memenangkan PK, situasi negara tetap aman. Djarot menegaskan semuanya harus menghormati hukum “Positif saja lah, kondusif. Kalau saya gitu aja,” tutur Djarot. Dasar Ahok mengajukan PK terkait dengan putusan terhadap Buni Yani. Buni divonis hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Kasus Buni Yani memang kami masukkan itu sebagai salah satu dasar kami, yang kami gunakan salah satunya alasan kekhilafan hakim, ada juga alasan mengenai putusan terkait putusan Buni Yani,” kata pengacara yang juga adik Ahok, Fifi Lety Indra, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hari ini.

Terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas kasusnya. Eks gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap kebenaran dapat ditegakkan. “Kalau saya sih tinggal berdoa aja supaya kebenaran dan keadilan itu ada di pihak kita. Kan hakim itu kan bagaimanapun wakil Tuhan untuk meluruskan kebenaran. Nggak perlu ada pengerahan massa,” ujar Djarot saat bertandang ke kantor detikcom , Jl Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018). Djarot menyebut upaya PK Ahok sama sekali tak ada kaitannya dengan pemerintah saat ini. Jika ada yang mengaitkan upaya hukum Ahok dengan pemerintahan saat ini, Djarot tak setuju. “Lebih baik diserahkan saja ke proses hukum itu… sejujur-jujurnya dari niat hati terdalam,” ucap Djarot. Djarot juga yakin jika Ahok memenangkan PK, situasi negara tetap aman. Djarot menegaskan semuanya harus menghormati hukum “Positif saja lah, kondusif. Kalau saya gitu aja,” tutur Djarot. Dasar Ahok mengajukan PK terkait dengan putusan terhadap Buni Yani. Buni divonis hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Kasus Buni Yani memang kami masukkan itu sebagai salah satu dasar kami, yang kami gunakan salah satunya alasan kekhilafan hakim, ada juga alasan mengenai putusan terkait putusan Buni Yani,” kata pengacara yang juga adik Ahok, Fifi Lety Indra, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hari ini.

PN Jakarta Utara saat ini menunggu tanggapan dari jaksa terhadap PK Ahok. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Mulyadi menyatakan bahwa putusan peninjauan kembali (PK) atas kasus penistaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA). Pada hari ini, PN Jakarta Utara menggelar sidang PK yang diajukan Ahok. “Majelis hakim disini tidak punya kewenangan untuk mengabulkan permohonan PK dari pemohon. Kewenangan ada di MA,” kata Hakim Mulyadi di ruang sidang, PN Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

seperti di kutip dari https://theworldnews.net

Dalam sidang perdana PK perkara penistaan agama yang berdurasi 10 menit dari pukul 09.50 – 10.00 WIB itu, diawali oleh kuasa hukum Basuki, Fifi Lety Indra menyerahkan tambahan berkas memori PK kepada majelis hakim. Hakim Mulyadi menyatakan pihaknya menerima permohonan PK Basuki dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk memberikan tanggapan secara tertulis. “Dengan diterimanya permohonan ini, saya harap dua sampai tiga hari paling lambat, jaksa memberikan tanggapan diterima majelis dari panitera pengganti,” kata Hakim Mulyadi. Mulyadi menargetkan pada Senin (5/3), majelis hakim bisa menyerahkan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung. “Selanjutnya berita acara pendapat akan segera dikirim ke MA,” katanya. Ahok melalui kuasa hukumnya yaitu Josefina A. Syukur dan Fifi Lety Indra pada Jumat, 2 Februari 2018 mengajukan PK terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap. Ahok kini masih mendekam di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat untuk menjalani hukuman atas kasus penistaan agama. Pada 9 Mei 2017, Ahok divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas pernyataannya soal Surat Al-Maidah Ayat 51. Ahok pun tidak mengajukan banding dan mulai menjalani hukuman penjara di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat sejak Mei 2017.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri didampingi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat menyapa simpatisan saat konser Gue 2 di Lapangan Ex Driving Range, Senayan, Jakarta, Sabtu (4/2/2017). Konser yang diikuti sejumlah seniman dan budayawan itu sekaligus menjadi kampanye akbar Basuki-Djarot. JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menyayangkan vonis yang dijatuhkan hakim kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penistaan agama. “Sebagai partai pengusung Pak Ahok dan Pak Djarot, di tengah apresiasi publik yang tinggi terhadap kinerjanya, kami sedih dengan putusan tersebut,” ujar Hasto saat dihubungi Kompas.com , Selasa (9/5/2017). Hasto melanjutkan, sejatinya publik menginginkan putusan pengadilan yang adil, bukan berdasarkan tekanan. Ia menilai putusan tersebut seolah mencoba untuk memuaskan pihak tertentu sehingga melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yakni 1 tahun penjara dengan percobaan 2 tahun. Karena itu, Hasto memahami upaya banding yang diajukan Ahok. “Seharusnya semua pihak berdiri di atas kebenaran hukum. Berdiri di atas prinsip kemanusiaan dan keadilan tertinggi yang bisa dipertanggungjawabkan atas buku material,” ujar Hasto. “Dan kalau kita lihat dalam persidngan begitu banyak saksi yang meringankan dan juga ada proses poitik yang melatarbelakangi persoalan tersebut sehingga menjadi rumit,” lanjut dia. Sebelumnya, majelis hakim menilai Ahok terbukti menodai agama Islam terkait ucapannya saat berpidato di depan masyrakat Kepulauan Seribu. Selain menjatuhkan vonis dua tahun penjara, hakim juga memerintahkan penahanan terhadap Ahok yang mengajukan banding.  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menyerahkan surat penugasan pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat. Penyerahan surat tersebut akan digelar sore ini Senin, (9/5/2017) di Balai Kota DKI Jakarta. “Sore ini jam 16.30 WIB di Balai Kota DKI. Sebagai Mendagri atas nama pemerintah pusat memberikan surat penugasan kepada wagub DKI Djarot sebagai Plt Gubernur DKI,” ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya. Penugasan Djarot sebagai Plt orang nomor satu di Ibu Kota itu sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap atau sampai akhir masa jabatan, Oktober mendatang. “Ya sampai keputusan berkekuatan hukum tetap atau ampai akhir jabatan Oktober,” ujar Tjahjo. Penulis: Rakhmat Nur Hakim Editor: Sabrina Asril

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan istrinya, Veronica Tan, bersama anak sulungnya, Nicholas Sean Purnama – Antara Bisnis.com , JAKARTA – Beberapa hari lalu publik dikagetkan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada istrinya Veronica Tan. Sempat muncul pula detil surat gugatan yang diunggah oleh akun gosip Lambe Turah  di Instagram. Meski saat ini unggahan berisi foto dokumen gugatan Ahok sudah dihapus, warganet kian penasaran akan kebenaran foto tersebut. Salah satu kuasa hukum Ahok Josefina Agatha Syukur mengatakan enggan menanggapi detail foto dokumen gugatan yang beredar di media sosial. Dia pun menjelaskan beberapa alasan terkait hal itu. “Kenapa saya tidak mau komentar soal alasan perceraian maupun gugatan yang beredar? Alasannya sederhana saja, secara kode etik advokat, saya memang harus merahasiakan apa yang saya ketahui soal klien,” terang Josefina dalam siaran pers, Selasa (9/1/2018). Dia menuturkan dalam kasus perceraian, posisi kuasa hukum jelas yaitu tidak boleh mengumbar apapun yang belum dibuktikan di persidangan. Seperti kasus perdata lainnya, dalam kasus perceraian juga selalu ada tahap mediasi. “Kami menghargai tahap tersebut dan justru seharusnya banyak berdoa memberi dukungan agar mediasi bisa berjalan lancar dan dimudahkan sehingga diharapkan bisa rukun kembali,” jelas Josefina. Jika pengacara sampai sudah mengumbar semuanya, maka akan berpotensi merusak mediasi. Pengacara tentu perlu mempertimbangkan juga perasaan pasangan tersebut. “Perceraian adalah musibah dalam keluarga. Janganlah kehadiran saya sebagai pihak advokat/penasihat hukum memperkeruh suasana. Seyogyanya saya hadir sebagai mediator bagi keduanya,” tambahnya.

Tim Kuasa Hukum dan Keluarga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memutuskan mencabut permohonan banding atas vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut. Keputusan pencabutan permohonan banding itu setelah mempelajari isi surat yang ditulis Ahok di Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok, Minggu (21/5). “Surat itu jadi alasan pencabutan banding untuk kepentingan orang dan bangsa yang lebih besar,” kata anggota tim penasihat hukum, Fifi Letty Indra, saat konferensi persnya bersama keluarga Ahok di Jakarta, Selasa (23/5). Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya. Alamat email Anda telah terdaftar Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi Silahkan mengisi alamat email Silahkan mengisi alamat email dengan benar Masukkan kode pengaman dengan benar Silahkan mengisi captcha Padahal, menurut Fifi yang juga merupakan adik Ahok ini, jaksa penuntut umum sebenarnya menyatakan tuduhan yang diterima Ahok tidak terbukti. Di pengadilan, Ahok tidak terbukti melakukan penistaan agama. “Perkara ini lebih kuat muatan politisnya daripada hukumnya,” kata Fifi. Ia mengungkapkan, pasal 156 KUHP tentang penodaan agama tidak terbukti sama sekali.  (Baca:  Isi Lengkap Pledoi Ahok: Saya Ini Korban Fitnah ) Jaksa penuntut umum menilai, yang terbukti dilakukan Ahok adalah penghinaan atas golongan tertentu, seperti dimuat Pasal 156 KUHP. Namun, tim pengacara memiliki pandangan lain. “Menurut kami, tidak terbukti juga. Golongan yang mana?” ujar Fifi. Meski begitu, pihak keluarga memutuskan mencabut permohonan banding. “Untuk kepentingan orang dan bangsa yang lebih besar,” kata Fifi. Fifi kemudian mempersilakan istri Ahok, Veronica Tan, membacakan surat Ahok yang ditulis tangan. “Pada saat kami sebagai keluarga memutuskan untuk tidak banding, Bapak meminta saya membacakan surat ini kepada semua,” kata Veronica.  (Baca:  Ahok Divonis Penjara 2 Tahun, Jokowi: Tak Ada Intervensi Hukum ) Berikut ini isi lengkap surat Ahok yang dibacakan Veronica, berdasarkan transkrip rekaman saat konferensi pers tersebut. Saat membacakan surat tersebut, Veronica sempat menangis.   Rumah tahanan Depok Minggu, 21 Mei 2017 Kepada para relawan dan pendukung Ahok, yang saya cintai. Mereka semua yang telah menjalankan proses demokrasi di mana pun berada. Saya telah banyak berpikir tentang kejadian yang saya alami. Saya mau berterima kasih kepada Saudara-saudara yang terus-menerus mendukung saya dalam doa.  Kiriman bunga, makanan… (Veronica sempat menangis dan berhenti membacakan surat itu) …kartu ucapan, surat, buku-buku, bahkan yang berkumpul menyalakan lilin. Saya tahu tidak mudah bagi Saudara menerima kenyataan seperti ini. Apalagi saya. Tapi saya telah belajar mengakui dan menerima semuanya ini. Untuk kebaikan berbangsa dan bernegara. Alangkah ruginya warga DKI, dari sisi kemacetan dan kerugian ekonomi, akibat adanya unjuk rasa yang mengganggu lalu lintas. Tidaklah tepat saling unjuk rasa dan demo dalam proses yang saya alami saat ini. Saya khawatir banyak pihak akan menunggangi jika relawan unjuk rasa. Apalagi benturan dengan pihak lawan yang tidak suka dengan perjuangan kita. Terima kasih telah melakukan unjuk rasa yang taat aturan dan menyalakan lilin perjuangan konstitusi ditegakkan di NKRI dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945  dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita tunjukkan bahwa kita percaya Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali sejarah setiap bangsa. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti mengasihi sesama manusia. Pasti menegakkan kebenaran dan keadilan bagi sesama manusia. Gusti ora sare. Put your hope in the Lord now and always. Mazmur 131 ayat 3. Kalau dalam iman saya, saya katakan: the Lord will work out his plans for my life. Mazmur 138 ayat 8a. Ahok BTP. Terima kasih Setelah membacakan surat itu, Veronica menyatakan tetap mendukung Ahok menjalani hukuman berdasarkan putusan majelis hakim. “Biar dijalankan saja untuk kepentingan bersama,” ujarnya. (Baca:  ASEAN, Uni Eropa, dan Badan Dunia Soroti Hukuman Penjara Ahok )

Related Posts

Comments are closed.