Ahli: Vonis MA soal Pergub Larangan Motor Tidak Otomatis Berlaku

Ahli: Vonis MA soal Pergub Larangan Motor Tidak Otomatis Berlaku

Mahkamah Agung (MA) membatalkan pergub pembatasan motor masuk di jalur Bundaran HI-Merdeka Barat. Namun putusan itu tidak serta-merta berlaku karena terhalang peraturan MA No 1/2011. “Ketentuan dalam Perma Nomor 1/2011 tentang Hak Uji Materiil di MA mengandung pengaturan yang membuka kesempatan ‘pembangkangan’ oleh pembentuk peraturan yang dibatalkan oleh MA,” ujar pakar hukum tata negara Bayu DWi Anggono kepada detikcom , Selasa (9/1/2017). Bayu mengatakan putusan uji materi di MA tidak seperti di Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan uji materi di MA harus diikuti pencabutan dari si pembuat peraturan. Dalam hal ini, putusan MA harus diikuti pencabutan oleh Pemprov DKI. Jika peraturan itu tidak dicabut, dalam waktu 90 hari pasca-putusan, motor tetap dilarang masuk HI-Merdeka Barat sesuai dengan jam yang berlaku. “Ketentuan yang masih membebankan pencabutan peraturan selama 90 hari kepada pembentuk sama saja dengan melanggengkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara selama peraturan tersebut belum dicabut,” sambung Bayu. Dia menilai pemerintah pusat ataupun daerah belum memiliki kesadaran konstitusional yang baik. Bayu menjelaskan seharusnya putusan pengadilan langsung berlaku ketika sudah divonis oleh hakim, terutama yang bersifat inkrah. “Faktor kesadaran konstitusional dari pemerintah/lembaga dalam mematuhi putusan pengadilan juga masih belum baik. Mengingat sering kali masih ada pemahaman bahwa merupakan hak pengadilan untuk membatalkan dan merupakan hak pemerintah/lembaga untuk mengatur kembali,” pungkasnya. MA dalam putusannya mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan pergub yang membatasi lalu lintas sepeda motor di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin itu juga menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mahkamah Agung (MA) membatalkan pergub pembatasan motor masuk di jalur Bundaran HI-Merdeka Barat. Namun putusan itu tidak serta-merta berlaku karena terhalang peraturan MA No 1/2011. “Ketentuan dalam Perma Nomor 1/2011 tentang Hak Uji Materiil di MA mengandung pengaturan yang membuka kesempatan ‘pembangkangan’ oleh pembentuk peraturan yang dibatalkan oleh MA,” ujar pakar hukum tata negara Bayu DWi Anggono kepada detikcom , Selasa (9/1/2017). Bayu mengatakan putusan uji materi di MA tidak seperti di Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan uji materi di MA harus diikuti pencabutan dari si pembuat peraturan. Dalam hal ini, putusan MA harus diikuti pencabutan oleh Pemprov DKI. Jika peraturan itu tidak dicabut, dalam waktu 90 hari pasca-putusan, motor tetap dilarang masuk HI-Merdeka Barat sesuai dengan jam yang berlaku. “Ketentuan yang masih membebankan pencabutan peraturan selama 90 hari kepada pembentuk sama saja dengan melanggengkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara selama peraturan tersebut belum dicabut,” sambung Bayu. Dia menilai pemerintah pusat ataupun daerah belum memiliki kesadaran konstitusional yang baik. Bayu menjelaskan seharusnya putusan pengadilan langsung berlaku ketika sudah divonis oleh hakim, terutama yang bersifat inkrah. “Faktor kesadaran konstitusional dari pemerintah/lembaga dalam mematuhi putusan pengadilan juga masih belum baik. Mengingat sering kali masih ada pemahaman bahwa merupakan hak pengadilan untuk membatalkan dan merupakan hak pemerintah/lembaga untuk mengatur kembali,” pungkasnya. MA dalam putusannya mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan pergub yang membatasi lalu lintas sepeda motor di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin itu juga menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mahkamah Agung (MA) mencabut Peraturan Gubernur DKI Jakarta soal larangan melintas bagi sepeda motor di kawasan tertentu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut pihaknya sudah menyiapkan revisi Pergub terkait putusan MA tersebut. “Ya tentunya kita negara hukum. Kami sudah mengantisipasi dan memprediksi dan sebelumnya kami sudah menyiapkan revisi Pergub. Lagi menunggu kajian dari Kepala Dinas Bina Marga untuk desain akhir dari trotoar di Jalan MH Thamrin,” kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018). Sandi menyebut putusan MA keluar lebih cepat dibanding hasil kajian dari Dinas Bina Marga. Menurut Sandi, ada sekitar 400 ribu pelaku UMKM yang terdampak pelarangan melintas sepeda motor selama ini. [Gambas:Video 20detik] “Ada sekitar 400 ribu usaha kecil, usaha mikro di Jakarta terdampak sebuah kebijakan yang tidak menghadirkan rasa keadilan di DKI,” ucapnya. Terkait motor yang bisa kembali melintas di Jalan MH Thamrin, Sandi menyebut Pemprov DKI akan bekoordinasi dengan Kepolisian. Tujuannya agar tidak terjadi kesemrawutan di Jakarta. “Kita bisa pastikan dengan keputusan Mahkamah Agung, motor akan kembali ke MH Thamrin. Tentunya dengan koordinasi pihak berwajib, kepolisian, aparat dan dinas terkait, instasi pemerintahan terkait. Sehingga nanti akan terjadi situasi yang tetap terkoordinir dengan baik dan tidak menimbulkan kemacetan baru, kesemrawuran baru,” ucap Sandi. MA membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor yang dibuat di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam putusan itu, MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan pergub yang membatasi lalu lintas sepeda motor itu. Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin itu menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar tersebut,” kata ketua majelis Irfan Fachruddin, seperti dikutip dalam salinan Putusan MA yang dipublikasikan pada Senin (8/1).

Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Pergub tersebut dibuat oleh Gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membatasi motor yang melintas di kawasan Jalan MH Thamrin. Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2017 nantinya akan memperbolehkan kembali motor melewati kawasan Jalan MH Thamrin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sejak awal menolak kebijakan tersebut, menyambut hangat putusan MA. “Kalau MA memutuskan ya pasti ditaati dong,” ucap Anies di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Serang, Banten, Senin (8/1). Anies mengatakan dibukanya Jalan MH Thamrin bagi pemotor merupakan keinginannya sejak awal untuk menerapkan prinsip kesetaraan kepada warga Jakarta. Dia ingin memastikan Jakarta menjadi milik semua. “Bukan cuma kabar baik. Ini artinya kita menjalankan sesuatu berdasarkan prinsip keadilan. Dari kemarin kan kita sudah sampaikan, kita ingin agar ada kesetaraan kesempatan, Jakarta ini bukan milik sebagian orang, Jakarta ini milik semuanya,” tutur Anies. Baca Juga: Perjalanan Larangan Motor Lewat di Jl Thamrin Hingga Dibatalkan MA [Gambas:Video 20detik] Pasangan Anies, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sudah memprediksi akan dicabutnya larangan motor di Jalan MH Thamrin oleh MA. Dia mengatakan akan segera mencabut pergub lama yang mengatur larangan tersebut. “Jadi kalau dari MA sudah keluar, berarti kita harus percepat itu. Kita harus percepat dan kita akan tindak lanjuti,” ujar Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/1). Sementara itu, pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno berharap, Pemprov DKI tetap mendorong publik menggunakan transportasi umum. Sehingga orang tak tertarik menggunakan kendaraan pribadi. “Prinsipnya kan dalam transportasi ada prinsip mendorong ada prinsip menarik. Menarik orang menggunakan angkutan umum, didorong orang menggunakan angkutan umum. Tapi juga ditarik orang tidak menggunakan kendaraan pribadi,”

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta saat mengeluarkan wacana pelarangan sepeda motor melintas di Jl MH Thamrin-Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. “Kamu capek dari Bekasi, Depok, sudah macet-macet bawa motor. Sampai tengah kota kamu capek, eh belum lagi kalau tengah kota panas saat siang-siang, kamu tabrakan sudah celaka. Apalagi kalau naik motor psikologisnya kan pengen nyelip-nyelip, kalau kesenggol dikit celaka,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2014). Foto: Bagus PN/detikcom

Mahkamah Agung (MA) membatalkan larangan melintas bagi sepeda motor di jalan Sudirman-Thamrin. Dalam putusan bernomor 57 P/HUM/2017 , MA membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Majelis hakim sidang Peninjauan Kembali yang diketuai hakim Irfan Fachrudin menimbang, pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Pergub itu bertentangan dengan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal itu melarang sepeda motor melintas jalan Thamrin, (antara Bundaran HI-Monas) dan Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat antara pukul 06:00 hingga pukul 23:00. Menurut majelis pasal itu bertentangan dengan hak warga untuk meningkatkan taraf hidupnya. Maka permohonan Yuliansah Hamid (wartawan) dan Diki Iskandar (pengemudi ojek online) ini dikabulkan majelis hakim. Pasal yang membatasi gerak sepeda motor itu tak berlaku lagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan menaati putusan MA ini “Kalau MA memutuskan ya pasti ditaati dong ,” kata Anies antusias, di Serang, Banten, Senin (8/1/2018) seperti dikutip dari detikcom . Namun Anies belum dapat memastikan kapan putusan itu akan dilaksanakan. Ia menegaskan putusan itu akan segera mungkin dilaksanakan. “Kalau dari MA memutuskan kami laksanakan,” ujar Anies. Menurut Anies putusan ini menandakan dijalankannya prinsip keadilan dan kesetaraan untuk semua warga. “Jakarta ini bukan milik sebagian orang, Jakarta ini milik semuanya,” kata Anies. Sejak awal menjabat, Anies memang berencana merevisi Pergub ini. “Kami ingin pastikan seluruh areal di Jakarta ini memang bisa diakses warga, baik yang roda dua, roda empat atau lebih,” kata Anies di Balaikota, Senin (6/11/2017) seperti dikutip dari Poskota . Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriyatna mengatakan, yang penting dalam kondisi saat ini adalah adanya pengendalian transportasi di jalan dan harus memiliki nilai program jangka panjang. Pertumbuhan kendaraan di Jakarta memang tinggi. Pada 2014 , merujuk data pemerintah DKI Jakarta, sepeda motor tumbuh 476 ribu unit. Sedangkan mobil, bertambah 169,1 ribu unit. Pada 2016, survei di 38 negara yang digelar INRIX, lembaga internasional yang meneliti masalah transportasi dan kemacetan di dunia, Jakarta adalah kota paling macet ke 22 dari 1.064 kota di dunia. Alias paling macet kedua di Asia setelah Bangkok, Thailand. Dengan membiarkan penggunaan sepeda motor di mana pun justru akan membuat warga semakin malas berjalan kaki menuju pos pemberangkatan transportasi umum. Menurut Yayat, Pemerintah DKI Jakarta bisa melakukan dua hal atas putusan MA ini. Pertama langsung menerapkan sesuai keputusan MA atau kedua, melakukan gugatan balik maupun merevisi aturan tersebut. “Kita harus melihat jangka panjang soal menggunakan kendaraan pribadi,” kata Yayat seperti dikutip dari Viva.co.id . Yayat menjelaskan, penggunaan sepeda motor kini bukan lagi soal kebutuhan pribadi namun sudah menjadi kepentingan bisnis. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana membuat warga mau menggunakan transportasi massal. Dalam rancangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sepeda motor itu akan menjadi pengumpan (feeder) menuju transportasi massal. Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan selama ini feeder belum terbangun dengan baik. Angkutan massal akan bertambah LRT, MRT, dan koridor busway bertambah. “Nanti motor otomatis akan jadi feeder,” kata dia, Rabu (1/8/2017) seperti dikutip dari Kompas.com . Apabila menjadi feeder , sepeda motor itu kemudian tidak akan lagi melintasi jalan-jalan utama. Rancangan ini selaras dengan visi misi Anies-Sandi saat kampanye. Pasangan ini menyebut macet adalah masalah klasik. Maka, salah satu langkah yang akan mereka ambil adalah mempercepat pembangunan moda transportasi massal berbasis rel. Bahkan menurut DW , salah satu janji Anies Sandi adalah membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda. Juga memperbaiki manajemen dan perluasan jangkauan transportasi umum, pengintegrasian sistem transportasi dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta. Dengan lebih melonggarkan aturan buat sepeda motor ini (dan kendaraan pribadi lainnya) maka, visi misi itu bisa malah makin menjauh. Rancangan BPTJ juga buyar.

Pakar Hukum Tata Negara, Ni’matul Huda menilai Instruksi Wagub DIY tahun 1975 yang melarang warga nonpribumi memiliki hak milik atas tanah di Yogyakarta harus dijadikan peraturan daerah, agar masyarakat bisa menggugatnya ke Mahkamah Agung (MA). Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi ahli hukum tata negara dalam sidang gugatan melawan Instruksi Wagub DIY tahun 1975 di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kamis (4/1/2018). “Konteksnya dengan yang sedang dimohonkan di sini, saya pernah mengusulkan ke DPRD Provinsi (DIY) supaya dinaikkan status dari instruksi menjadi perda,” kata Ni’matul, menjawab pertanyaan hakim anggota Nuryanto soal status instruksi dari sisi hukum ketatanegaraan. Pasalnya, menurut Ni’matul, status Instruksi Wagub tersebut secara praktik masih berlaku di DIY. Padahal, dengan adanya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), otomatis instruksi tersebut tidak berlaku lagi. Terlebih, pada 1983, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Gubernur sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, mengumumkan bahwa UUPA nomor 5 tahun 1960 berlaku penuh di Yogyakarta. “Dalam kajian akademik dan praktiknya berbeda. Kalau dalam kajian akademik kan itu [instruksi] otomatis harusnya tidak berlaku karena dia bertentangan dengan UUPA, tapi pada kenyataannya diberlakukan terus, karena belum dicabut,” kata Ni’matul. Menurut Ni’matul, instruksi itu hanya bisa dicabut oleh pembuatnya atau dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dosen hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) ini menyarankan agar instruksi tersebut dinaikkan statusnya sehingga bisa digugat di MA. Baca:  Susahnya Tionghoa Punya Tanah di Yogya Pada Januari 2015, Handoko, warga keturunan Tionghoa, selaku penggugat mendaftarkan perkara surat instruksi tersebut ke MA. Namun, MA menolak karena surat itu dianggap bukan produk undang-undang, sehingga MA tidak bisa mengadilinya. MA pun memutus N.O, dengan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Handoko pun pernah membawa surat instruksi itu ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, namun PTUN tidak bisa mengadili karena surat instruksi itu bukan termasuk diskresi. “Dibawa ke PTUN tidak bisa, dibawa ke MA juga di N.O, tapi instruksi itu tetap berlaku, ini kan menjadi enggak adil. Kalau dinaikkan status jadi perda maka masyarakat bisa menggugat melalui judicial review di MA,” ujar Ni’matul di Ruang Sidang PN Yogya. Ni’matul Apabila MA mengatakan perda tersebut benar. Maka, lanjut Ni’matul, urusannya selesai. Namun, jika tidak, maka akan terus terjadi gugat menggugat yang tidak ada pemecahannya. “Praktiknya harus dibawa ke pengadilan, di Mahkamah Konstitusi jelas banyak undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, tapi baru setelah ada keputusan pengadilan mengatakan bahwa ini bertentangan, baru dianggap tidak berlaku,” katanya. Dalam hal ini, pengadilan juga bisa memberikan putusan sela agar untuk sementara instruksi tersebut tidak berlaku. Atau bisa juga instruksi tersebut diatur menjadi regulasi dalam konteks kekinian, yaitu peraturan. Baca:  Mengapa Nonpribumi Tak Boleh Punya Tanah di Yogya? Handoko, menggugat Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwana X dan Kepala Kanwil BPN DIY atas perbuatan melawan hukum berupa pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 perihal “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi.” Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Cokro Hendromukti hari ini diselenggarakan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak penggugat. Sidang akan dilanjutkan Selasa (9/1/2018) untuk mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak tergugat, dalam hal ini, BPN dan Pemda DIY.

Related Posts

Comments are closed.