Ahli: Kontroversi Vonis Pencabutan Larangan Motor Tanda MA Tertutup

Ahli: Kontroversi Vonis Pencabutan Larangan Motor Tanda MA Tertutup

Mahkamah Agung (MA) memutuskan mencabut aturan larangan sepeda motor masuk Thamrin-Monas menuai kontroversi. Hal itu tidak akan terjadi bila MA menggelar sidangnya secara terbuka layaknya di Mahkamah Konstitusi (MK). “Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Gubernur DKI Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di kawasan Jalan MH Thamrin memang cukup mengejutkan publik karena sebagian publik justru berpendapat pengaturan ini efektif mengurangi kemacetan di jalanan ibu kota. Terkejutnya publik atas putusan MA terkait pengujian peraturan perundang-undangan selama ini memang jamak terjadi karena banyak sebab,” ujar ahli perundang-undangan, Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Selasa (9/1/2018). Salah satu sebab utamanya adalah karena sifat persidangan judicial review di MA yang tertutup. Hal itu berbeda dengan judicial review di MK yang sifat persidangannya terbuka, di mana publik bisa melihat dan memantau jalannya persidangan sejak awal hingga akhir. “Dengan bisa melihat dan memantau persidangan secara terbuka sejak awal dan akhir maka publik mendapat kesempatan mendengar argumentasi pemohon, jawaban pemerintah maupun adu bukti di antara para pihak sehingga ketika hakim mengambil keputusan maka publik bisa mendapat informasi utuh perihal lahirnya putusan tersebut karena semua dampak untung rugi pengaturan dalam peraturan yang diuji tersebut telah diperdebatkan dalam persidangan dan publik mengetahuinya secara utuh,” papar Direktur Puskapsi Universitas Jember itu. Foto: Ari Saputra Akibat sifat persidangan yang tertutup ini. maka pengujian peraturan perundang-undangan di MA seringkali disebut “pengujian berkas-berkas”. Maka tidak lagi ada yang dapat mengetahui dan memantau apa yang akan terjadi selanjutnya. “Sifat pengujian yang tertutup ini telah menempatkan independensi hakim MA dalam memutus menjadi tidak terbatas karena tanpa diimbangi dengan akuntabilitas. Padahal dalam prinsip peradilan modern dan terpercaya maka independensi hakim agar tidak mengarah kepada kesewenang-wenangan haruslah diimbangi dengan prinsip akuntabilitas yang bisa diwujudkan dengan keterbukaan sidang yang memberikan kesempatan luas bagi semua pihak untuk didengar argumentasinya dalam persidangan,” ujar Bayu. Oleh karena sifat persidangan yang tertutup dan tanpa akuntabilitas ini, maka terbangun kesan bahwa hakim MA bisa memutus apapun dengan logika hukum apapun. Bahkan sebelumnya logika-logika tersebut belum pernah diuji dan diperdebatkan dalam persidangan. “Dampak lanjutan dengan model persidangan yang tertutup ini adalah meskipun secara hukum semua putusan pengadilan harus dianggap benar dan ditaati, namun putusan yang semacam ini memiliki kadar legitimasi yang rendah,” pungkas Bayu.

Mahkamah Agung (MA) memutuskan mencabut aturan larangan sepeda motor masuk Thamrin-Monas menuai kontroversi. Hal itu tidak akan terjadi bila MA menggelar sidangnya secara terbuka layaknya di Mahkamah Konstitusi (MK). “Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Gubernur DKI Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di kawasan Jalan MH Thamrin memang cukup mengejutkan publik karena sebagian publik justru berpendapat pengaturan ini efektif mengurangi kemacetan di jalanan ibu kota. Terkejutnya publik atas putusan MA terkait pengujian peraturan perundang-undangan selama ini memang jamak terjadi karena banyak sebab,” ujar ahli perundang-undangan, Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Selasa (9/1/2018). Salah satu sebab utamanya adalah karena sifat persidangan judicial review di MA yang tertutup. Hal itu berbeda dengan judicial review di MK yang sifat persidangannya terbuka, di mana publik bisa melihat dan memantau jalannya persidangan sejak awal hingga akhir. “Dengan bisa melihat dan memantau persidangan secara terbuka sejak awal dan akhir maka publik mendapat kesempatan mendengar argumentasi pemohon, jawaban pemerintah maupun adu bukti di antara para pihak sehingga ketika hakim mengambil keputusan maka publik bisa mendapat informasi utuh perihal lahirnya putusan tersebut karena semua dampak untung rugi pengaturan dalam peraturan yang diuji tersebut telah diperdebatkan dalam persidangan dan publik mengetahuinya secara utuh,” papar Direktur Puskapsi Universitas Jember itu. Foto: Ari Saputra Akibat sifat persidangan yang tertutup ini. maka pengujian peraturan perundang-undangan di MA seringkali disebut “pengujian berkas-berkas”. Maka tidak lagi ada yang dapat mengetahui dan memantau apa yang akan terjadi selanjutnya. “Sifat pengujian yang tertutup ini telah menempatkan independensi hakim MA dalam memutus menjadi tidak terbatas karena tanpa diimbangi dengan akuntabilitas. Padahal dalam prinsip peradilan modern dan terpercaya maka independensi hakim agar tidak mengarah kepada kesewenang-wenangan haruslah diimbangi dengan prinsip akuntabilitas yang bisa diwujudkan dengan keterbukaan sidang yang memberikan kesempatan luas bagi semua pihak untuk didengar argumentasinya dalam persidangan,” ujar Bayu. Oleh karena sifat persidangan yang tertutup dan tanpa akuntabilitas ini, maka terbangun kesan bahwa hakim MA bisa memutus apapun dengan logika hukum apapun. Bahkan sebelumnya logika-logika tersebut belum pernah diuji dan diperdebatkan dalam persidangan. “Dampak lanjutan dengan model persidangan yang tertutup ini adalah meskipun secara hukum semua putusan pengadilan harus dianggap benar dan ditaati, namun putusan yang semacam ini memiliki kadar legitimasi yang rendah,” pungkas Bayu.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) khawatir ada korban sodomi WS alias Babeh di Kabupaten Tangerang yang belum terdeteksi. Kekhawatiran itu didasarkan modus yang digunakan pelaku. “Kalo dari sisi modusnya kan memang model rantai, mencari temannya, mencari lagi. Kalau melihat seperti ini kan memang takutnya ada tambahan korban yang belum terdeteksi,” kata Ketua KPAI Susanto di Kantor Bupati Tangerang, Jalan H Somawinata, Tangerang, Selasa (9/1/2018). Susanto mengatakan, jika ada korban yang tak terdeteksi maka proses rehabilitasi akan menjadi sulit. Selain itu mereka juga perlu memetakan titik-titik rawan yang menjadi sasaran pelaku. “Semakin anak tidak terdeteksi sebagai korban maka atensi untuk melakukan rehabilitasi jadi permissive. Terutama penting kita untuk memetakan di titik-titik rawan mana pelaku melakukan dan jaringan korban itu,” ujarnya. Terkait hal itu KPAI telah mendorong pihak kepolisian untuk melakukan pengembangan. Dia berharap tak ada korban yang luput dari penanganan. “Kami terus mendorong pihak kepolisian agar ini terus dikembangkan jangan sampai ada korban tetapi tidak terdeteksi, ini penting,” pungkasnya. Seperti diketahui, WS alias Babeh ditangkap karena menyodomi 41 anak di Tangerang. Rata-rata korban berusia 10-15 tahun. Dalam aksinya, Babeh mengiming-imingi korbannya dengan menjanjikan akan diberikan ajian semar mesem. Dia juga menyuruh korban menelan gotri atau biji logam.

Wapres Jusuf Kalla hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bakal jadi tamu perdana saat ‘Mata Najwa’ kembali tayang. Pembaca detikcom juga bisa ikut bertanya lho . Pertanyaan pembaca detikcom yang terpilih akan langsung ditanyakan tuan rumah Mata Najwa, Najwa Shihab, ke para tamu perdana ini. Caranya mudah. Pembaca detikcom cukup menuliskan pertanyaan di kolom komentar artikel ini. Tulis juga kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Pertanyaan ditunggu dari sekarang hingga pukul 20.00 WIB, Selasa (9/1/2018) malam nanti. Jangan kelewatan. Nantinya, pertanyaan terpilih akan akan dibacakan oleh Najwa Shihab pada Rabu, 10 Januari 2018, pukul 20.00 WIB di Trans7 . Ditunggu ya!

Dua orang hadir di DPP PKB secara tiba-tiba. Dua orang tersebut berteriak minta beberapa pengurus DPP PKB diganti agar PKB menjadi stabil. “Hari ini juga nama-nama ini harus diganti! Diganti! Diganti diganti! Supaya negara bisa jadi stabil! Bacakan ini! orang-orang ini harus ganti semuanya agar PKB jadi stabil! PKB jadi stabil! PKB jadi stabil! Orang-orang ini harus ganti!” teriak salah satu orang yang tidak diketahui identitasnya di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018). Orang tersebut kemudian menyinggung nama Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang disebut-sebut akan maju pada Pilpres 2019. “Mana tadi yang mau pukul aku? Kau mau tahu masalah politik? Kau mau bunuh Muhaimin jadi capres di Indonesia ini?” lanjutnya. Kemudian, satu orang lainnya membacakan nama-nama yang mereka harapkan untuk diganti dari posisi pengurus DPP PKB. Di antaranya terdapat nama Sekjen PKB Abdul Kadir Karding. “Nama-nama di bawah ini harus diganti dari PKB! 1. Bowo dari DPD PKB Papua, 2. Kirana, 3. Rasta Wiguna, 4. Sekjen PKB Abdul Kadir Karding,” ujarnya. Mereka menyebut nama-nama tersebut melakukan korupsi sehingga membuat PKB tidak lagi baik. “Ini nama-namanya yang korupsinya ganjar uang sekarang ini. Diganti! Diganti! Diganti! Supaya negara bisa jadi stabil!” lanjutnya. Kemudian kedua orang tersebut pun digiring untuk keluar oleh petugas keamanan DPP PKB. Setelah itupun tidak terlihat lagi keberadaan kedua orang tersebut.

Sepanjang 2017 sebanyak 51 jaksa dikenai sanksi berat. Ada pun sanksi yang didapat mulai dari penurunan pangkat hingga dipecat. “Mengenai pengawasan, banyak sekali saya bahkan hampir sering sekali menandatangani keputusan jaksa yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan ada juga yang diberhentikan dengan tidak hormat. Ada juga yang diproses dipidananya,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo, di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2018). Selama setahun terdapat 1.294 laporan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan. Sebanyak 791 kasus dapat diselesaikan dan 503 sedang dalam proses hukum. Dari laporan tersebut sebanyak 195 kasus terbukti, 440 kasus tidak terbukti dan 156 kasus dilimpahkan. 156 kasus yang dilimpahkan itu salah satunya terkait jaksa yang diduga terlibat kasus suap. “Ada 156 kasus dilimpahkan ke instansi lain. Ada yang ditindak lanjuti perkara Pidsus. Ada beberapa kasus kasus jaksa yang menerima suap ditangani oleh Pidsus, misal yang di Jatim, Sumut,” ungkapnya. Saat ini bidang Pidana Khusus Kejagung juga tengah memproses laporan dugaan pelanggaran etik di daerah. Prasetyo menyebut jika ada laporan dugaan pelanggaran etik pihaknya meminta jaksa intelijen untuk turun dan melakukan penyelidikan. “Setiap kali ada pengaduan bahkan ada diturunkan tim. Selama saya jadi Jaksa Agung saya turunkan tim jaksa intelijen untuk klarifikasi apakah laporan dan pengaduan itu itu benar. Kalau tidak benar nanti langsung ditindak lanjuti dan proses. Kalau ada sanksi ya.g sesuai dengan kesalahannya. Kalau perlu pecat, kalau perlu mutasi ya mutasi. Kita tidak ada kompromi,” ujarnya. Ada pun data jaksa yang mendapatkan sanksi ringan sepanjang tahun 2017 sebanyak 61 jaksa dan 18 pegawai TU. Sedangkan jaksa yang mendapatkan sanksi sedang sebanyak 95 jaksa dan 29 pegawai TU. Sementara itu jaksa yang mendapat sanksi berat ada 51 dan 55 pegawai TU. Dari 51 jaksa, sebanyak 5 jaksa dan 16 pegawai TU yang mendapat hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Ada 2 jaksa dan 8 pegawai TU yang mendapat pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri. Serta ada 22 jaksa dan 31 pegawai TU yang mendapat penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Ada 2 jaksa yang mendapat sanksi pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Serta 15 jaksa yang mendapat sanksi pembebasan dari jabatan fungsional jaksa. Beberapa kasus yang menarik perhatian terkait jaksa yang diduga korupsi misalnya Kasi III pada Asintel Kejati Bengkulu Parlin Purba, kasus Asintel Bengkulu Edy Sumarno, Deputi bidang Informasi hukum dan kerjasama Bakamla Eko Susilo, dan Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya.

Dua menteri sedang disorot karena rangkap jabatan. Menperin Airlangga Hartarto kini juga menjabat ketum Golkar, sementara Mensos Khofifah Indar Parawansa sedang berproses sebagai bakal cagub Jatim 2018. Desakan agar kedua menteri menanggalkan jabatannya di Kabinet Kerja ditanggapi oleh Wapres Jusuf Kalla (JK). Airlangga dinilai tak perlu mundur, sementara Khofifah wajib meletakkan jabatannya. “Kalau menjadi calon (gubernur) dia harus berada di Surabaya, Jatim, keliling keliling, kalau Ketum Golkar tetap di Jakarta, dan (calon) jauh lebih sibuk,” kata JK di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018). JK mengatakan, berdasarkan pengalamannya menjadi ketum, Golkar bisa diurus di malam hari. Sementara, masih kata JK, seorang cagub harus mengurus kampanye sepanjang hari. “Dan kalau golkar berdasarkan pengalaman saya, ngurusnya malam malam. Jadi tidak menggangu Waktu kerja. Kalau calon harus kampanye ke mana-mana, bagaimana menjadi menteri. Ya dua-duanya bisa gagal, gagal melaksanakan tugas kementerian, bisa gagal juga menjadi calon. Mesti ada satu pilihan,” ulas JK. Khofifah juga sudah mengajukan surat minta izin maju Pilgub Jatim 2018 ke Jokowi-JK. Surat minta izin itu disertai pengajuan pengunduran diri dari posisi Mensos setelah ditetapkan KPU Jatim menjadi cagub.

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi kehilangan tiket di Pilgub Sumut 2018 pada menit terakhir. Tiketnya harus ia relakan kepada Edy Rahmayadi. Selaku Ketua DPW Partai NasDem Sumut, Tengku Erry disorongkan partainya untuk maju ke periode kedua. Ia didukung Partai Golkar, PKB, dan PKPI. Namun politik itu bundar dan berjalan dinamis. Setelah partai beringin itu berganti kepemimpinan dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto, dukungan Golkar berubah arah. Golkar mengeluarkan SK baru mendukung mantan Pangkostrad Edy Rahmayadi. Akhirnya, Erry ikut mengantarkan Edy ke KPU pada Senin (8/1) kemarin. Mengenakan baju Partai NasDem, Erry ikut mengawal Edy mendaftar sebagai cagub Sumut. “Saya rasa itu wajar-wajar saja. Saya ingin maju, dan banyak orang juga yang ingin maju. Tapi harus tentu memenuhi persyaratan minimal 20 persen. Partai kami tidak mencukupi untuk itu,” kata Erry dengan legowo. Nasib Erry tak semanis incumbent lainnya. Lihatlah Alex Noerdin, yang mulus menjadi Gubernur Sumsel dua periode. Ada pula Ganjar Pranowo, yang kembali didukung partainya menjadi cagub Jateng periode kedua. Rano Karno juga merasakan bursa pilgub kedua di Banten, meski akhirnya kalah. Di Kalbar, Cornelis juga mulus menjadi gubernur dua kali. Jabar pun demikian, Ahmad Herwayan menjadi gubernur untuk kedua kali. Begitu juga Jawa Timur dengan Soekarwo, yang memimpin 10 tahun. Malah wakilnya, Gus Ipul, kembali merasakan kursi bursa pilkada tahun ini. Tapi Erry punya cerita politik sendiri. Parpol yang semula mendukung Erry justru mengalihkan dukungan. “Sudah dimaksimalkan. Sudah menjadi keputusan. Harus kita hormati. Itulah demokrasi. Kita harus lihat secara realitas saja,” ucap Erry.

Satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari Mata Najwa adalah catatan penuh rima di penghujung acaranya. Tuan rumah Mata Najwa, Najwa Shihab, membuka cerita di baliknya. Dalam Blak-blakan ‘Kembalinya Mata Najwa’ yang ditayangkan di detikcom , Selasa (9/1/2018), Najwa mengaku sebenarnya ide itu meniru acara ‘O’Reilly Factor’, yang pernah tayang di Amerika Serikat. Di acara tersebut, ada poin-poin tentang isu atau tamu yang diwawancara saat akhir acara. “Saya dapat ide dari situ dan saya aplikasikan di Mata Najwa,” ucap Najwa. Catatan di penghujung acara itu sudah ada di Mata Najwa sejak awal ditayangkan 8 tahun silam. Namun baru 3-4 tahun lalu catatan itu jadi makin indah dengan rima. “Pas nih agak-agak berima. Ternyata dapat apresiasi pemirsa, lebih mudah pahami pesan dan katanya lebih indah,” kata Duta Baca Indonesia ini. Selain karena terinspirasi acara di AS tersebut, Najwa sendiri memang penikmat sastra. Bahkan Najwa pernah ikut lomba baca puisi ketika SD. “Ada kesenangan pada sastra, jadi mungkin berpengaruh,” ujar Najwa. Setelah sempat berhenti tayang, Mata Najwa akan kembali ke layar kaca mulai besok, Rabu (10/1/2018), di Trans7 . Akankah catatan penuh rima ala Najwa juga kembali?

Related Posts

Comments are closed.