Agung Laksono ke Calon Pengurus Golkar: Jangan Lagi Main Duit

Agung Laksono ke Calon Pengurus Golkar: Jangan Lagi Main Duit

Baca juga : agung laksono ke calon pengurus golkar jangan lagi main duit

Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menilai kepengurusan Partai Golkar saat ini harus diubah. Setelah kepengurusan yang baru terpilih melalui Munaslub, Agung ingin pengurus Golkar memiliki kompetensi dan tidak lagi bermain duit. “Ya ada dong, kita serahkan ke Formatur, tapi yang berprestasi lah, yang baik dan punya kemampuan kompetensi. Jangan lagi main-main duit lah,” kata Agung Laksono di Kantor DPP Golkar Jl. Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (15/12/2017). Agung juga mengatakan wajar bila ada anggota partai yang sudah lanjut usia tidak bisa menjadi pengurus partai lagi. Hal ini untuk meningkatkan elektabilitas Partai Golkar yang saat ini turun 10 persen. “Yang usia sudah lewat waktunya, yang sudah cukup lama, saya kira wajar (diganti), tapi pada prinsipnya tidak dibuang. Dalam tanda petik pandangan ini harus ditegaskan,” ungkapnya. “Kami minta agar DPP yang akan datang berjuang meningkatkan elektabilitas dulu yang sekarang turun sekitar 10 persenan untuk kembali lagi jadi 19-20 persen agar memenangkan agenda Politik Nasional, Pileg dan Pilkada,” sambungnya. Menurutnya ada cara lain untuk membuat wajah baru di kepengurusan Partai seperti misalnya Sekjen dan Ketua Harian, dengan cara membuat kombinasi antara wajah lama dan baru. “Itu biar nanti kombinasi, bisa wajah baru dan lama. 60 wajah baru 40 lama, kalau baru semua bisa bingung apa yang harus dilakukan, tapi terutama kita masukkan generasi mudanya,” jelas Agung.


Baca juga : agung laksono minta pengurus golkar 60 persen wajah baru 40 persen lama.html

Merdeka.com – Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menginginkan Airlangga Hartarto melakukan perombakan kepengurusan setelah resmi menjadi ketua umum. Agung menyarankan kepengurusan baru diisi oleh kombinasi antara wajah baru dan lama di Partai Golkar. “Iya, itu biar nanti kombinasi. Bisa wajah baru dan lama. 60 wajah baru 40 lama. Kalau baru semua bisa bingung apa yang harus dilakukan,” ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta , Jumat (15/12). Munaslub, kata Agung, memiliki kewenangan untuk melakukan membahas dan menetapkan pengurus baru. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 32 anggaran dasar Partai Golkar. “Maksudnya, sesuai kewenangan yang ada, AD pasal 32 mengatakan bahwa Munaslub untuk menetapkan dan memilih ketum, dan menetapkan DPP Partai Golkar. Berarti memang akan ada perubahan-perubahan di kepengurusan,” kata Agung. Rencana Airlangga untuk mengakomodir semua pihak disambut baik. Namun, dia mengingatkan Airlangga agar dalam memilih pengurus didasarkan pada prinsip Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT) bukan atas dasar suka atau tidak. “Maka saya apresiasi pernyataan Airlangga bahwa bilamana dia terpilih, dia akan merangkul dan mengakomodasi semua pihak agar bersatu kembali, tentunya dengan tetap berbasis pada prestasinya, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela,” ucapnya. Meski demikian, Agung menyerahkan penyusunan pengurus baru kepada formatur yang akan dibentuk saat munaslub setelah ketua umum baru terpilih. Dia mengingatkan tim formatur menyusun pengurus tanpa ada politik uang. “Ya kita serahkan ke formatur. Tapi yang berprestasi lah. Yang baik, punya kemampuan kompetensi, jangan lagi main-main duit lah,” tandasnya. Selain itu, mantan Ketua DPR ini juga meminta pengurus DPP yang baru meningkatkan elektabilitas partai yang tengah merosot karena diterpa isu korupsi . Tantangan berikutnya, menurut Agung adalah memenangkan Golkar di Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019. “Maka kami minta agar DPP yang akan datang berjuang meningkatkan elektabilitas dulu yang sekarang turun sekitar 10 persenan untuk kembali lagi jadi 19-20 persen,” tukasnya. Terpisah, Ketua Steering Committee (SC), Rapimnas dan Munaslub Partai Golkar Ibnu Munzir menjelaskan, pembahasan perombakan perombakan struktur kepengurusan dimungkinkan dilakukan di munaslub. Perombakan akan dilakukan setelah ketua umum baru terpilih. Ketua umum terpilih akan didaulat menjadi Ketua formatur dan anggota lainnya akan membantu menyusun kepengurusan. “Iya kalau di munaslub kewenangan apa saja bisa diputuskan. Karena itu instansi pengambilan keputusan tertinggi,” jelas Ibnu. [rnd]

Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menilai kepengurusan Partai Golkar saat ini harus diubah. Setelah kepengurusan yang baru terpilih melalui Munaslub, Agung ingin pengurus Golkar memiliki kompetensi dan tidak lagi bermain duit. “Ya ada dong, kita serahkan ke Formatur, tapi yang berprestasi lah, yang baik dan punya kemampuan kompetensi. Jangan lagi main-main duit lah,” kata Agung Laksono di Kantor DPP Golkar Jl. Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (15/12/2017). Agung juga mengatakan wajar bila ada anggota partai yang sudah lanjut usia tidak bisa menjadi pengurus partai lagi. Hal ini untuk meningkatkan elektabilitas Partai Golkar yang saat ini turun 10 persen. “Yang usia sudah lewat waktunya, yang sudah cukup lama, saya kira wajar (diganti), tapi pada prinsipnya tidak dibuang. Dalam tanda petik pandangan ini harus ditegaskan,” ungkapnya. “Kami minta agar DPP yang akan datang berjuang meningkatkan elektabilitas dulu yang sekarang turun sekitar 10 persenan untuk kembali lagi jadi 19-20 persen agar memenangkan agenda Politik Nasional, Pileg dan Pilkada,” sambungnya. Menurutnya ada cara lain untuk membuat wajah baru di kepengurusan Partai seperti misalnya Sekjen dan Ketua Harian, dengan cara membuat kombinasi antara wajah lama dan baru. “Itu biar nanti kombinasi, bisa wajah baru dan lama. 60 wajah baru 40 lama, kalau baru semua bisa bingung apa yang harus dilakukan, tapi terutama kita masukkan generasi mudanya,” jelas Agung.

Merdeka.com – Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menginginkan Airlangga Hartarto melakukan perombakan kepengurusan setelah resmi menjadi ketua umum. Agung menyarankan kepengurusan baru diisi oleh kombinasi antara wajah baru dan lama di Partai Golkar. “Iya, itu biar nanti kombinasi. Bisa wajah baru dan lama. 60 wajah baru 40 lama. Kalau baru semua bisa bingung apa yang harus dilakukan,” ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta , Jumat (15/12). Munaslub, kata Agung, memiliki kewenangan untuk melakukan membahas dan menetapkan pengurus baru. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 32 anggaran dasar Partai Golkar. “Maksudnya, sesuai kewenangan yang ada, AD pasal 32 mengatakan bahwa Munaslub untuk menetapkan dan memilih ketum, dan menetapkan DPP Partai Golkar. Berarti memang akan ada perubahan-perubahan di kepengurusan,” kata Agung. Rencana Airlangga untuk mengakomodir semua pihak disambut baik. Namun, dia mengingatkan Airlangga agar dalam memilih pengurus didasarkan pada prinsip Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT) bukan atas dasar suka atau tidak. “Maka saya apresiasi pernyataan Airlangga bahwa bilamana dia terpilih, dia akan merangkul dan mengakomodasi semua pihak agar bersatu kembali, tentunya dengan tetap berbasis pada prestasinya, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela,” ucapnya. Meski demikian, Agung menyerahkan penyusunan pengurus baru kepada formatur yang akan dibentuk saat munaslub setelah ketua umum baru terpilih. Dia mengingatkan tim formatur menyusun pengurus tanpa ada politik uang. “Ya kita serahkan ke formatur. Tapi yang berprestasi lah. Yang baik, punya kemampuan kompetensi, jangan lagi main-main duit lah,” tandasnya. Selain itu, mantan Ketua DPR ini juga meminta pengurus DPP yang baru meningkatkan elektabilitas partai yang tengah merosot karena diterpa isu korupsi . Tantangan berikutnya, menurut Agung adalah memenangkan Golkar di Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019. “Maka kami minta agar DPP yang akan datang berjuang meningkatkan elektabilitas dulu yang sekarang turun sekitar 10 persenan untuk kembali lagi jadi 19-20 persen,” tukasnya. Terpisah, Ketua Steering Committee (SC), Rapimnas dan Munaslub Partai Golkar Ibnu Munzir menjelaskan, pembahasan perombakan perombakan struktur kepengurusan dimungkinkan dilakukan di munaslub. Perombakan akan dilakukan setelah ketua umum baru terpilih. Ketua umum terpilih akan didaulat menjadi Ketua formatur dan anggota lainnya akan membantu menyusun kepengurusan. “Iya kalau di munaslub kewenangan apa saja bisa diputuskan. Karena itu instansi pengambilan keputusan tertinggi,” jelas Ibnu. [rnd]

Setya Novanto tegas membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam dugaan korupsi KTP elektronik atau kasus e-KTP. Ia menegaskan tidak pernah bertemu Muhammad Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong. Dia pun dengan tegas mengatakan, tidak pernah menerima apa pun dari aliran dana e-KTP. “Saya tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Nazaruddin, bahkan menyampaikan yang berkaitan dengan e-KTP. Bahkan, saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari e-KTP,” ujar Setya Novanto usai menghadiri Rakornas Partai Golkar di Redtop Hotel, Jakarta, Kamis 9 Maret 2017.

“Sekarang kalau mau bicara soal program yang Islami, jelas buktinya bagaimana kepemimpinan Ahok-Djarot banyak program-program yang keberpihakannya jelas terhadap umat Muslim. Marbot dan imam masjid diumrohkan, bahkan petukas yang memandikan jenazah juga nanti secara bertahap akan diumrohkan semua. Terus kalau kita lihat, sekarang di Balai Kota ada masjid megah, di Daan Mogot juga dibangun masjid megah, Kalijodo yang dulu jadi tempat maksiat sekarang jadi RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) dan wahana bermain serta wahana olahraga,” jelasnya.

Berita besar politik pada bulan Juli 2017 adalah ditetapkannya Ketua Umum Golkar, Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan secara resmi pada hari Senin (17/7/2017) telah memiliki bukti  penetapan tersebut. “Kami bawa (Setya Novanto) ke penyidikan ini tidak serampangan. Kami punya dua alat bukti yang kuat. Kita akan gelar di pengadilan. Kita akan buka semua bukti di pengadilan, tegasnya. Menurut Agus, KPK akan membuktikan keterlibatan Setnov dalam persidangan.

seperti di kutip dari http://ramalanintelijen.net

Dalam kasus ini penulis bukan menganalisis  masalah terkait Setnov, tetapi dari sudut pandang intelijen ada hal yang jauh lebih penting dipikirkan, yaitu bagaimana Partai Golkar sebaiknya segera memutuskan, mengambil sikap untuk  menyelamatkan diri, disamping perlu  diselamatkan. Dalam sistem politik  bangsa Indonesia, penulis mendudukan Golkar sebagai angker (jangkar) politik  Indonesia disamping PDIP. Apabila partai ini rusak atau dirusak karena kepentingan atau ambisi sesaat tokohnya sendiri, jelas sangat memprihatinkan dan  merugikan Bangsa Indonesia.

seperti di kutip dari http://ramalanintelijen.net

Mengacu   basic descriptive intelligence , pada tahun 2012, dua tahun menjelang pemilu 2014, penulis membuat analisis dengan judul Golkar Yang Besar dan Kuat Tapi Rapuh . Siapa saat itu yang tidak percaya Partai Golkar itu besar dan kuat? Partai ini pernah menjadi the rulling party (partai penguasa) selama 32 tahun saat jamannya pak Harto di era Orde Baru. Kemudian saat Pak Harto jatuh, banyak yang berfikir kalau Golkar akan mengecil, menciut, bahkan ada yang berfikir habislah partai beringin ini, tapi ternyata tidak. Golkar tetap eksis dan besar, mampu menunjukkan dirinya sebagai partai senior yang berisi politikus handal dan cerdik.

seperti di kutip dari http://ramalanintelijen.net

Golkar mampu menyesuaikan diri, beradaptasi dengan sikon (situasi dan kondisi) perkembangan politik di Indonesia, menurut terminologi Jawa dikatakan “ampuh.”  Tetapi, sejak Pak Harto jatuh pada tahun 1998, Golkar yang  tetap menjadi parpol papan atas tidak pernah sekalipun berhasil menjadikan kadernya sebagai presiden. Prestasi jabatan tertinggi hanya diraih oleh JK (Jusuf Kalla) sebagai kadernya menjadi wakil presiden. JK hanya mendampingi presiden SBY dari tahun 2004-2009. Itupun JK menjadi wapres bukan karena dicalonkan oleh Golkar yang mengusung calon sendiri.  Pada era pemerintahan kedua Presiden SBY, posisi JK sebagai kader Golkar  tergeser, digantikan oleh Bapak  Budiono.

seperti di kutip dari http://ramalanintelijen.net

Pada 2004, kedudukan Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum demikian kuat, akan tetapi Golkar memilih konvensi, yang entah bagaimana terjadinya dimenangkan oleh Wiranto berpasangan dengan Gus Sholah yang gagal maju ke putaran kedua. Pada 2009, kembali Golkar salah posisi, keputusan di Rapimnas mendukung JK, tetapi survei menunjukan bahwa JK hanya lebih kuat sebagai wapres. Dengan pemaksaan kondisi ini, akhirnya pasangan JK-Wiranto dalam pilpres 2014 gagal,  perolehan suaranya jauh dibawah pasangan SBY-Budiono dan juga dibawah Mega-Prabowo.

seperti di kutip dari http://ramalanintelijen.net

Menjelang pemilu dan pilpres 2014, Golkar yang nampak semakin besar dan kuat, mengalami keresahan internal, disebabkan  muncul perbedaan pandangan antara Pengurus DPP dengan Dewan Pembina, dimana Faksi Pertama, mendukung Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dengan juru bicara Idrus Marham (Sekjen). Sementara   Faksi Kedua , yaitu kelompok  Ketua Dewan Pembina, dimana Akbar Tanjung  mengatakan pengajuan Ical sebagai Capres tanpa konvensi belum pernah dibicarakan dengan Dewan Pembina. Selain Akbar, mantan ketua umum Golkar Jusuf Kalla menyatakan Golkar belum pasti mengusung Aburizal Bakrie sebagai kandidat presiden.

seperti di kutip dari http://ramalanintelijen.net

Dari fakta parpol penguasa parlemen apabila dibandingkan antara pemilu 2004-2009-2014, bisa dibuat perbandingan perolehan suara masing-masing partai ; Partai Demokrat (7,45-20,85-10,19 persen), Partai Golkar (21,58-14,45-14,75 persen), PDIP (18,53-14,03-18,95 persen), PKS (7,34-7,9-6,79 persen), PPP (8,15-5,32-6,53 persen), PKB (10,57-4,94-9,04 persen), PAN (6,44-6,0-7,59 persen). Parpol yang baru ikut pemilu 2009 dan 2014 adalah Gerindra (4,46- 11,81 persen), dan Hanura, (3,77-5,26 persen), NasDem baru ikut pemilu 2014 (6,72 persen).

seperti di kutip dari http://ramalanintelijen.net

Kerawanan dari Golkar sebagai partai yang cerdas, tetapi nampaknya kurang cerdik. Cerdas, karena memang para petingginya orang hebat, bekas pejabat, menteri dan pengusaha sukses yang kaya. Tetapi penulis menilainya kurang cerdik, karena strateginya selalu tidak sesuai dengan kondisi yang berlaku. Dari beberapa fakta tersebut diatas, terlihat walaupun sebagai partai senior, berpengalaman, titik rawan Golkar berada pada ambisi para tokohnya sendiri. Kekuasaan memang merangsang politisi, karena dengan berkuasa otomatis aliran uang akan semakin lancar.

seperti di kutip dari http://ramalanintelijen.net

Nah, dengan kondisi saat ini, Partai Golkar sebagai aset bangsa Indonesia sedang mengalami cobaan berat terkait kasus e-KTP. Ketua umumnya, Setya Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, mungkin tidak lama lagi Setnov bisa dipakaikan baju oranye dan di tahan. Nah, disinilah penulis menilai dari persepsi intelijen, bahwa Golkar harus menyelamatkan diri dan diselamatkan. Ada bayangan tergerusnya elektabilitas Golkar pada masa mendatang apabila para pentolan parpolnya masih mengedepankan ambisinya yang tidak pernah surut.

seperti di kutip dari http://ramalanintelijen.net

Bagaimana menyelamatkan partai jangkar ini? Ini pertanyaan mendasarnya. Golkar bisa diselamatkan kuncinya hanya dengan mencari pengganti Setnov dengan benar dan bijak.  Sederhana tetapi sangat sulit. Posisi para petinggi Golkar akhir-akhir ini jelas mengejutkan. Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Kehormatan BJ Habibie, dan Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono mendukung Setnov yang sudah jadi tersangka. Setya Novanto mendapat dukungan penuh dari mantan Presiden BJ Habibie yang juga Ketua Dewan Kehormatan Golkar. Dukungan itu terlontar setelah Novanto dan sejumlah petinggi partai menyambangi kediaman Habibie di Kompleks Patra Kuningan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

seperti di kutip dari http://ramalanintelijen.net

Ketua Harian Golkar Nurdin Halid, seusai pertemuan, mengatakan Habibie ingin semua elemen partai membantu Novanto. “Beliau berpesan agar Pak Novanto ja­ngan dibiarkan sendiri apalagi diisolasi,” ujarnya. Ia pun memastikan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung yang semula bersikap berseberang­an kini telah berbalik mendukung Novanto. Sementara Ical saat bertemu dengan Setnov pada Selasa (25/7/2017) berpesan kepada pengurus DPP dan Fraksi Partai Golkar untuk kompak mendukung Setnov yang tengah tersangkut kasus hukum.

seperti di kutip dari http://ramalanintelijen.net

Dalam kondisi tersebut, para petinggi nampaknya lebih ingin menunjuk semacam plt apabila Setnov ditahan, kader yang mereka nilai paling menonjol adalah Menteri Perindustrian (Airlangga Hartarto). Tetapi kini  nampaknya muncul  gerakan lain yang menginginkan dilaksanakannya Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum baru pengganti Setnov. Apabila dilaksanakan ini akan lebih baik sepertinya. Awal dimulainya tahapan pemilu dan pilpres 2019 adalah tanggal 1 Oktober 2017, saat itu Golkar harus sudah mempunyai Ketua Umum dan Sekjen definitif.

seperti di kutip dari http://ramalanintelijen.net

Dalam waktu tidak lama lagi bangsa Indonesia akan merayakan peringatan hari kemerdekaan yang ke-72 pada 17 Agustus 2017. Nah, bagaimana bangsa ini akan menapaki jalan menuju usia 73 dan seterusnya. Ada keinginan masyarakat untuk maju, sejahtera, ada keinginan para pengemban amanah adalah orang-orang yang bersih. Oleh karena itu Indonesia membutuhkan pemimpin dengan integritas yang tinggi. Terkait dengan topik Golkar, maka Golkar sebaiknya harus menyelamatklan dirinya selain perlu diselamatkan sebagai aset penting bangsa Indonesia.

seperti di kutip dari http://ramalanintelijen.net

Indonesia harus berhati-hati dalam mengatasi masalah korupsi yang semakin menggurita. Pada kasus e-KTP, uang negara yang dikorupsi sebesar Rp 2,3 Triliun, mengerikan.  Penulis baru membaca artikel “Brazil’s Never-Ending Corruption Crisis, Brian Winter.” Disebutkan sejak enam dasa warsa yang lalu, Brasil terus tergulung dalam kasus-kasus korupsi. Terakhir bahkan Presiden Dilma Rousseff disingkirkan dari jabatannya, walaupun dia salah satu pemimpin paling dicintai dalam sejarah negara itu. Rousseff runtuh karena  dikepung oleh skandal-skandalnya sendiri. Jelas kita bangsa Indonesia tidak menginginkan seperti ini apabila korupsi tidak segera diatasi dengan benar.

Related Posts

Comments are closed.