Agenda Ekonomi Dalam Misi Perdamaian JK di Afghanistan

Agenda Ekonomi Dalam Misi Perdamaian JK di Afghanistan

Misi perdamaian Wakil Presiden Jusuf Kalla di Afghanistan harus mengagendakan kerjasama ekonomi. Sebab konflik tak berkesudahan di negara itu salah satunya akibat kesejahteraan dan akses pendidikan yang rendah. Tanpa dibarengi isu ekonomi, menurut pengamat Timur Tengah Dini Y. Sulaeman, upaya perdamaian di Afganistan sulit diwujudkan. “Selama ini ada banyak yang bergabung dengan kelompok Taliban karena faktor ekonomi. Mereka adalah kalangan miskin dan tidak memiliki akses pendidikan sehingga mudah direkrut,” kata Dina saat berbincang dengan detik.com , Selasa malam (27/2/2018). Menurut penulis buku Prahara Suriah dan Salju di Aleppo itu, Taliban merupakan kelompok dominan yang tidak setuju dengan pemerintah. Beberapa kelompok garis keras berada di bawah naungan kelompok ini. Mereka melakukan penyerangan, aksi teror, hingga menduduki kota dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Bank Dunia menuliskan Afganistan merupakan negara termiskin berdasar pendapatan nasional bruto (GNI). Data yang dirilis oleh Bank Dunia pada akhir 2017 menyebutkan GNI Afganistan berada di bawah 1.005 dollar AS. Angka itu menempatkan Afghanistan di posisi 31 sebagai negara miskin di dunia. Rentannya kondisi ekonomi dan sosial ini diperparah dengan kepentingan beberapa kelompok untuk meraup keuntungan atas penguasaan minyak dan opium. Menurut Dina, mereka justru diuntungkan dengan konflik ini karena dapat melakukan monopoli tanpa campur tangan pemerintah. “Kalau ekonomi diperkuat dan pendidikan semakin bagus maka peluang orang keluar dari kelompok radikal akan lebih besar. Tentu yang dilakukan adalah dengan membantu pembangunan,” jelasnya. Afganistan sendiri merupakan daerah yang cukup unik. Mereka terbagi dalam delapan suku, yakni Pashtun/ Patan sebagai mayoritas, Tajik, Hazara, Uzbek, Aimaq, Turkmen, Asia Selatan (ada 28 kelompok suku), dan Baloch. Namun banyaknya suku ini bukan merupakan penyebab utama konflik yang berkecamuk. Pengamat Timur Tengah, Zuhairi Misrawi, menyebutkan kelompok islam garis keras seperti Taliban dan sisa-sisa ISIS dari Suriah dan Irak-lah yang perlu mendapat perhatian dalam upaya perdamaian. “Kalau kami melihat konflik yang menonjol adalah oleh Taliban, mereka menolak pemerintah dan mengadakan pemerintahan sendiri. Paling tidak upaya perdamaian harus melalui proses melobi mereka,” jelasnya. Upaya untuk mempelajari perdamaian ala Indonesia juga pernah dilakukan oleh kelompok ulama Afganistan dengan membentuk ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pemberitaan Situs NU pada 5 Mei 2016 menyebutkan mereka membentuk NU Afghanistan yang memiliki perwakilan di 22 provinsi di negara itu. Mereka tak memiliki hubungan organisasi dengan NU di Indonesia.

Baca juga :

Mendengarkan ulang pelantikan itulah yang membuat saya bertanya, apakah Mbak Tasniem betul-betul sudah membaca atau mendengar ulang isi pelantikan Jokowi dengan Ahok tersebut? Karena dalam pelantikan itu saya tidak menemukan satu katapun sumpah Jokowi harus menyelesaikan Jakarta hingga beres. Seperti yang sudah diatur, Jokowi mengucapkan ulang sumpah jabatan itu untuk menjadi Gubernur DKI yang baik, adil, lurus, sesuai UUD ’45, UU, dan peraturan, untuk berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Lalu dimana letak Jokowi melanggar sumpah jabatan seperti kata Mbak Tasniem?

seperti di kutip dari https://akigendengbanget.wordpress.com

Mungkin Mbak Tasniem hanya sedikit tidak teliti membaca sumpah jabatan Jokowi. Saya pahami. Itu normal terjadi. Namun Mbak, dari tuntutan Mbak tersebut, yang paling menggelisahkan adalah seakan mengingatkan Jokowi untuk menyelesaikan Jakarta itu jauh lebih penting daripada mengingatkan Prabowo untuk menyelesaikan kasus penculikan 1998. Ada 23 orang diculik, 9 mengaku disiksa, 13 belum kembali, dan 1 mati ditembak. Beberapa korban yang kembali pernah bertemu korban yang masih hilang di markas Kopassus Cijantung. Sehingga Prabowo tidak serta merta terlepas dari keterkaitan kasus korban yang masih hilang.

seperti di kutip dari https://akigendengbanget.wordpress.com

Mungkin Mbak Tasniem tidak tau, bahwa kasus penculikan 1998 belum selesai. Prabowo belum dinyatakan bersalah atau tidak bersalah oleh pengadilan karena pengadilan untuk kasus ini tidak kunjung dilakukan. Sejak 1998, 3 lembaga negara antara lain Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Tim Ad Hoc Komnas HAM, dan Tim Gabungan Pencari Fakta, sudah melakukan penyelidikan dan menemukan keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan 1998 tersebut. Dalam penyelidikannya, tahun 2005-2006 Tim Ad Hoc Komnas HAM memanggil Prabowo untuk bersaksi, namun ia mangkir tak pernah memenuhi panggilan. Tahun 2006, dibantu DPR, Komnas HAM mengajukan pengadilan kasus ini ke Jaksa Agung. Namun hingga detik ini, pengadilan kasus ini belum juga disetujui. Jadi sekali lagi, belum ada pengadilan untuk kasus ini. Maka belum ada kejelasan hukum mengenai status Prabowo bersalah atau tidak bersalah. Untuk lebih jelasnya, saya pernah menulis disini: Rangkaian Penculikan dan Keterlibatan Prabowo .

seperti di kutip dari https://akigendengbanget.wordpress.com

Lagipula, menurut surat rekomendasi DKP pun Prabowo direkomendasikan untuk diberhentikan dari dinas keprajuritan karena melanggar Sapta Marga dan sumpah prajurit. Salah satu sumpah prajurit adalah tidak membantah perintah atasan dan salah satu isi Sapta Marga adalah membela kejujuran, kebenaran, maupun keadilan. Prabowo melanggar sumpah prajuritnya dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai komando atasannya. Prabowo pun melanggar Sapta Marga-nya karena tidak bersedia memberi kesaksian saat dipanggil Komnas HAM terkait kasus penculikan 1998. Walaupun kesaksiaan Prabowo penting untuk memberikan keadilan kepada korban dan keluarga korban.

seperti di kutip dari https://akigendengbanget.wordpress.com

Menurut Mbak Tasniem founding father kita pernah berpesan untuk memiliki pemimpin yang ditakuti, dibenci, dan dicaci maki asing karena pemimpin yang seperti itulah yang akan membela kepentingan bangsa. Tapi saya rasa ini tidak tepat untuk di jaman yang lebih ramah seperti sekarang. Saya katakan ramah karena di jaman sekarang ini, segala permasalah antar negara tidak lagi diselesaikan dengan perang. Tetapi sebisa mungkin kita selesaikan dengan menggunakan cara damai kekeluargaan yaitu jalur diplomasi.

seperti di kutip dari https://akigendengbanget.wordpress.com

Maka untuk apa memiliki pemimpin yang ditakuti bangsa lain? Kita tidak sedang berperang. Kita sedang menjalin hubungan baik saling menguntungkan antar bangsa. Memiliki pemimpin yang ditakuti tidak akan memberi dampak yang positif bagi bangsa ini. Contohnya Korea Utara. Amerika Serikat bahkan PBB pun tak dapat ikut campur dengan apa yang sudah Kim Jong Un perbuat dengan keji kepada rakyatnya. Karena mereka takut. Lalu apakah ketakutan AS pada Kim Jong Un itu berdampak baik bagi rakyat Korea Utara? Justru tidak. Jika kita kaget dan iba menonton film jaman dahulu yang rajanya menyiksa rakyat dan memperlakukan rakyat dengan tidak adil, maka jangan kaget pula jika itu masih terjadi di Korea Utara. Hingga detik ini.

seperti di kutip dari https://akigendengbanget.wordpress.com

Sehingga bagi saya Mbak Tasniem, kita tidak lagi membutuhkan pemimpin yang ditakuti, namun disegani bangsa asing. Karena di jaman kita sekarang, kita tidak lagi sedang berperang, namun kita sedang bekerja sama yang saling menguntungkan. Saya mohon Mbak Tasniem, jangan lagi memandang bangsa asing sebagai musuh. Karena itu akan menghacurkan kita sendiri. Pandanglah bangsa asing sebagai teman baik untuk bekerja sama dan berkompetisi. Untuk memiliki teman baik seperti itu, maka kita harus ramah namun disegani, bukan ditakuti.

seperti di kutip dari https://akigendengbanget.wordpress.com

Tentu saja sosok Jokowi sudah menjadi sosok yang disegani bangsa asing. Ia berulang kali disorot media asing dengan positif. Salah satunya, seperti yang Mbak Tasniem sebutkan, Jokowi masuk dalam majalah Fortune. Tidak tanggung-tanggung ia dinobatkan sebagai salah satu dari 50 pemimpin terbaik di dunia. Ia disandingkan dengan para pemimpin hebat lainnya seperti Dalai Lama, Bill Clinton, Pope Francis, dan Aung San Suu Kyi. Mengutip majalah Fortune sebelum memperkenalkan 50 pemimpin hebat versi mereka,

seperti di kutip dari https://akigendengbanget.wordpress.com

Rekam jejak Jokowi mengatakan ia mampu. Ia telah memimpin Kota Solo dengan baik. Kalo tidak baik, mengapa rakyat Solo menyanjung dan menghormatinya hingga sekarang? Bahkan mendukungnya untuk menjadi presiden? Kalo tidak baik, mengapa sejak dahulu kita sudah mendengar nama Jokowi walaupun ia hanya seorang walikota? Saya ingat betul saya mendengar nama besar Jokowi pada tahun 2011, di acara Provocative Proactive yang dipandu teman baik saya Pandji Pragiwaksono. Acara ini adalah sebuah acara remaja yang membahas politik. Di kesempatan itu Mas Pandji menyebut Jokowi sebagai seorang walikota yang hebat. Beberapa bulan kemudian banyak sekali berita baik mengenai kinerjanya. Karena itu masyarakat memohon kepada PDIP untuk mencalonkan Jokowi agar memimpin ibukota Indonesia, Jakarta. Ia pun berangkat ke Jakarta dan terpilih. Tidak sampai disitu, ia pun melakukan berbagai perubahan berarti, seperti pembangunan MRT, penertiban Tanah Abang, penertiban topeng monyet, dsb. Kemudian masyarakat memohon kepada Megawati dan PDIP untuk mencalonkan Jokowi sebagai presiden. Termasuk saya. Termasuk keluarga saya. Termasuk teman-teman saya. Banyak. Ia mencalonkan diri sebagai presiden bukan karena paksaan Megawati, namun karena paksaan saya dan jutaan rakyat lainnya.

seperti di kutip dari https://akigendengbanget.wordpress.com

Sementara rekam jejak Prabowo belum menunjukkan ia mampu memimpin 250 juta jiwa Indonesia. Ia adalah mantan seorang pemimpin prajurit militer. Mbak Tasniem, prajurit militer itu berbeda dengan rakyat sipil. Dimana prajurit harus menuruti semua komando pemimpinnya, tanpa boleh protes. Berbeda dengan rakyat sipil yang justru idealnya terus mengkritisi pemerintah jika dirasa kebijakannya tidak baik. Bahkan sebagai prajurit pun Prabowo pernah diberhentikan dari ABRI 11 tahun sebelum masa pensiunnya. Disini letak perbedaannya. Jokowi sudah teruji dan dipuji saat memimpin rakyat sipil di 2 wilayah Indonesia, sementara Prabowo belum teruji dan bahkan pernah diberhentikan dari militer.

seperti di kutip dari https://akigendengbanget.wordpress.com

Jika menurut Mbak Tasniem dana program Prabowo berasal dari kebocoran itu, maka ini berarti pihak Prabowo menggantungkan dana program mereka dari sesuatu yang masih bersifat potensi. Potensi yang masih mungkin berhasil didapatkan, tetapi mungkin juga tidak berhasil didapatkan. Kemungkinan potensi ini berhasil didapatkan negara adalah melalui perbaikan peraturan pajak atau ketegasan pemerintah dalam menarik pajak kepada pengusaha. Lain lagi dalam impor, potensi baru bisa berhasil didapatkan jika pemerintah mampu melindungi produk dalam negri dari impor.

seperti di kutip dari https://akigendengbanget.wordpress.com

Sejujurnya saya kecewa dengan isi surat Mbak Tasniem. Surat Mbak Tasniem menggelisahkan untuk bangsa ini. Karena Mbak Tasniem seakan lebih mengkhawatirkan Jakarta dipimpin Ahok daripada mengkhawatirkan 13 anak bangsa yang masih hilang di bawah komando Prabowo. Seakan sumpah jabatan Jokowi itu lebih berdosa daripada Prabowo melanggar sumpah prajuritnya. Seakan blusukan Jokowi itu perlu dicurigai daripada mencurigai koalisi gemuk dan koruptor pengemplang pajak di belakang Prabowo. Seakan jaman sekarang lebih butuh pemimpin yang ditakuti karena pernah melanggar HAM daripada pemimpin yang disegani dan dipuji bangsa lain. Seakan lebih tepat meremehkan kemampuan Jokowi yang terbukti sudah mampu memimpin 2 wilayah di Indonesia daripada meremehkan Prabowo yang belum pernah memimpin sipil dan jelas diberhentikan atasannya. Seakan lebih baik memaklumi masa lalu kelam Prabowo dan orang-orang lama bermasalah di belakangnya daripada memaklumi masa lalu Jokowi yang terbukti baik.


Baca juga :

Meskipun Amerika Serikat dan Rusia berkerja sama untuk menumpas Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), terdapat perselisihan fundamental antar kedua negara tersebut. Amerika Serikat menuding Rusia salah sasaran dengan menyerang bagian-bagian Suriah yang bukan dikuasai NIIS, tapi kebanyakan malah menarget wilayah opisisi Presiden Suriah Bashar al-Assad. Tudingan tersebut sebenarnya malah menjatuhkan posisi Amerika Serikat sendiri. Kesalahan terbesar Amerika, yang sebelumnya ibarat “tertelan” di media global, mulai muncul ke permukaan. Bukannya menarget markas-markas NIIS, Amerika malah menyerang sebuah rumah sakit yang dikelola kelompok amal medis bernama Dokter Tanpa Batas (MSF).

seperti di kutip dari https://lupitawijaya.wordpress.com

Sudah sangat jelas bahwa MSF bukan markas NIIS, bukan pula gudang senjata opisisi garis keras lainnya, meskipun Amerika menuduh tanpa bukti bahwa rumah sakit itu menjadi tempat berlindung pemberontak Taliban. Ironinya, tidak ada tindak lanjut dari pihak manapun atas tuntutan penyelidikan penuh dan transparan mengenai alasan AS mengebom rumah sakit amal tersebut. Akhir pahitnya adalah MSF menutup misi mereka di Afganistan. Pengeboman ini dilakukan sendiri oleh Amerika, negara yang dipuji-puji karena telah menarik tentaranya dari Afganistan dan mengusung perdamaian serta hak asasi manusia.

seperti di kutip dari https://lupitawijaya.wordpress.com

Dalam sebuah jurnal akademik internasional, Kramer dan Michalowski menyebut invansi Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak pada 2003 silam sebagai kategori bentuk kejahatan negara yang melanggar ketentuan dalam Piagam PBB dan hukum hak asasi manusia. Pakar pos-kolonial teori dan feminisme berpandangan bahwa hukum internasional yang disponsori oleh PBB seringnya diterjemahkan sebagai bentuk hegemoni politik kelompok kulit putih, Barat, dan liberialisme ketimbang mewakili konsep perikemanusiaan secara umum, apalagi membela atau mewakili kepentingan masyarakat termarjinalkan. Inilah yang kemudian sering dilabeli sebagai imperialisme hak asasi manusia (HAM) oleh Eric Hobsbawm, seorang sejarawan dan pakar teori sosial lulusan King’s College, Inggris. Atas dasar ini, sukar rasanya menjawab pertanyaan apakah hukum internasional selama ini memang didasarkan atas kepentingan HAM secara universal atau kepentingan sektoral yang sempit.

seperti di kutip dari https://lupitawijaya.wordpress.com

Bila sanksi kejahatan perang atas pengeboman MSF di Afganistan tidak ditindaklanjuti, akan sulit bagi masyarakat global untuk melihat bentuk nyata penegakan HAM. Sejak abad ke-19 terutama setelah Perang Dingin, kontradiksi struktural dalam kapitalisme telah menghasilkan intensifikasi jangkauan imperialisme Amerika. Dengan ekspansi perbatasan di Samudera Pasifik dan infrastruktur kapital ekonomi, kapasitas surplus produksi mulai menghasilkan tekanan terhadap lapangan pasar yang baru serta sumber material dan tenaga kerja yang lebih murah.

seperti di kutip dari https://lupitawijaya.wordpress.com

Melalui retorika kebebasan ala pasar kapitalis, Amerika Serikat selama kurang lebih dua abad telah menumbuhkan kebiasaan pemikiran politik yang memaknai perang atau invasi sebagai bentuk pengorbanan yang mulia. Konsep imperialisme dalam pengertian kolonialisasi wilayah secara fisik, menurut buku Open Door Notes (1899) oleh John Hay, telah menghasilkan dalih bahwa imperialisme kapitalis bukan termasuk sebagai “imperialisme”. Kenyataannya tentu saja tidak demikian. Saat revolusi industri mungkin yang termasuk dalam imperialisme hanya sebatas pada bentuk fisik seperti modal atau tanah. Inilah yang kemudian dicatat oleh Karl Marx sebagai sistem ekonomi ( base ). Namun, saat ini Neo-Marxis melihat bahwa aspek-aspek masyarakat ( superstructure ), serupa ideologi dan media, merupakan aspek yang lebih penting ketimbang sistem ekonomi semata. Ideologi dan nilai dan norma penting dalam sistem masyarakat tersebut menyadari mengenai pentingnya perjuangan terhadap hak asasi manusia. Hal tesebut yang kemudian akan mengerucut pada imperialisme HAM.


Baca juga :

Dengan demikian dipastikan akan ada perubahan besar di hampir semua struktur ekosistem termasuk peradaban manusia. Sayangnya, sampai saat ini pemerintah dan kepedulian masyarakat masih sangat terbatas, sehingga Indonesia praktis tanpa persiapan yang memadai dan menyerahkan sepenuhnya mekanisme alam dalam menghadapi perubahan iklim. Padahal, banyak bukti sejarah menunjukkan kehancuran peradaban kerajaan Mesir kuno, dinasti di Tiongkok, Kerajaan Majapahit, sampai Demak Bintoro, terjadi akibat kegagalan manusia dalam mengelola perubahan iklim ekstremnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Guncangan perubahan iklim dipastikan semakin keras dengan hancurnya daerah aliran sungai sebagai wadah ( sink ) dan meningkatnya sumber gas rumah kaca ( sources ), baik secara alamiah maupun artifisial. Tenggelamnya beberapa pulau terluar di Indonesia, terjadinya longsor, kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas dan tidak terkendali, terjadinya krisis energi, munculnya strain /biotipe baru penyakit pada manusia (flu burung, demam berdarah) akibat rentannya manusia terhadap penyakit dipastikan akibat perubahan iklim sedang terjadi. Bahkan punahnya spesies tanaman dan hewan di beberapa wilayah juga dipengaruhi perubahan iklim, terutama iklim ekstrem tinggi dalam waktu singkat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berdasarkan tren data anomali, diprakirakan anomali ini akan terus berlanjut, karena negara maju terutama Amerika Serikat dan sekutunya masih bersikeras tidak bersedia menurunkan emisi gas rumah kacanya. Dampak perubahan iklim dipastikan akan sangat dahsyat bahkan dibandingkan bom atom sekalipun, karena perubahan lingkungan liputannya luas dengan daya bunuh luar biasa tanpa pandang strata ekonomi. Jatuhnya ribuah korban jiwa akibat peningkatan kalor di Prancis awal tahun 2003 merupakan teladan yang harus dijadikan pelajaran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanpa upaya tersebut, cepat dan pasti Indonesia akan mengalami overheating sebagai dampak pemanasan global sekaligus ancaman krisis pangan yang sangat mengerikan. Berdasarkan Protokol Kyoto dan keputusan sidang pertemuan para pihak dari United Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), maka ada beberapa sumber pendanaan adaptasi seperti: clean development mechanism (CDM), special climate change fund (SCCFF), carbon fund , dan adaptation fund . Kantor Menteri Lingkungan Hidup dan Departemen Luar Negeri harus secepatnya memfasilitasi dalam mengakses sumber pendanaan tersebut untuk meringankan beban dan derita masyarakat yang terkena dampak perubahan iklim.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mencuatnya kembali tuntutan mengadili Soeharto, mantan Presiden RI masa Orde Baru, akhir-akhir ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan arah penegakan keadilan hukum di Indonesia. Pilih kasih atau tebang pilih penegakan hukum ala Kejaksaan Agung (Kejagung) pada masa-masa sebelumnya yang dikendalikan suatu keputusan politik penguasa yang bersandarkan pada kepentingan untuk “mengamankan” kekuasaannya, kini semakin terbuka menjadi tontonan publik secara luas. Betapa hukum di negeri ini masih tidak berdiri secara adil untuk semua orang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hukum besi kekuasaan dan kanibalisme dalam hukum berlaku secara gamblang. Rakyat lemah tidak saja secara terang-terangan dibodohi, tapi juga dikorbankan secara tidak adil dan tidak manusiawi oleh sistem peradilan yang berpihak kepada kepentingan “orang kuat” atau “orang sakti”. Dalam hal ini tentu tidak saja pada Soeharto sebagai simbol “orang kuat” atau “orang sakti”, tapi juga terhadap banyak pejabat atau mantan pejabat teras di republik ini yang terindikasi kejahatan korupsi, namun secara sistemik sengaja tidak dapat disentuh “tangan-tangan” penegak hukum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Melihat kecenderungannya, pemerintah di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini masih bisa diharapkan, kendati masih harus dibuktikan dulu keseriusannya yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukumnya untuk menangani dan menuntaskan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran HAM mantan Presiden Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya. Rakyat menunggu gebrakan yang luar biasa atau minimal dapat meyakinkan Presiden Yudhoyono memang ada komitmen dan keberanian menegakkan hukum secara adil dan lurus di negara ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Rusaknya mentalitas aparat penegak hukum selama ini memang terkondisikan dengan adanya kewenangan subjektif untuk menggunakan asas oportunitas demi kepentingan umum tertentu yang dimiliki kejaksaan dan kepolisian. Penggunaan asas oportunitas dalam penegakan hukum itu sering disalahgunakan untuk kepentingan komersialisasi penegakan hukum. Sebagaimana lazimnya, asas tersebut sering dijadikan dasar untuk tidak menuntut perkara korupsi dalam bentuk penerbitan Surat Penetapan Pemberhentian Penyidikan atau Penuntutan (SKP3). Inilah bentuk surat sakti yang selama ini dikenal sangat ampuh untuk melindungi para koruptor dari jeratan hukum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Upaya pengerdilan pada KPK secara sistematis tampak dalam kebijakan pemerintah membentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) di lingkungan pemerintah beberapa waktu lalu, sebagai strategi mengantisipasi kekhawatiran tebang habis KPK dengan strategi tebang pilih atau pilih kasih ala Timtas Tipikor, dan berbagai upaya menghambat kewenangannya dengan cara membatasi pemberlakuan asas retroaktif untuk kasus-kasus korupsi masa lalu, dan sebagainya. Selain itu juga berkaitan dengan anggaran KPK yang dipersulit prosedurnya, dan perlengkapan kerja yang belum dipenuhi, seperti perlunya anggota KPK dipersenjatai dalam menjalankan tugasnya yang penuh dengan risiko.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai satu-satunya lembaga negara yang masih bisa diharapkan memberantas korupsi di lingkungan aparat penegak hukum di kejaksaan dan kepolisian, KPK harus didukung, secara material maupun spiritual, dan dukungan pengawasan kinerjanya yang harus dilakukan efektif dan profesional. Idealnya, kita harus menjadikan KPK di Indonesia seperti KPK di negara- negara yang berhasil memberantas korupsi, seperti di Hong Kong dan Malaysia. Penegakan hukumnya harus dibuat sangat keras, seperti di Tiongkok dengan pemberlakuan hukuman mati bagi pejabat korup, bahkan juga bagi keluarganya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

alam struktur kekuasaan dari sistem internasional terjadi perubahan terus-menerus, kecuali parameter geopolistis globalnya. Geopolitika diberikan peran ganda oleh geostrategi dalam hubungan internasional: sebagai penyebab fundamental krisis antarnegara serta peperangan, dan faktor penentu dalam usaha penegakan “ a new world order ” di era pascaperang. Mengingat memang ada korelasi antara ekologi dari sistem politis global dan hubungan antarnegara, selalu terjalin suatu hubungan konsisten dan kompatibel antara teori geopolitis dan strategi dari kekuatan-kekuatan hegemonis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Teori Mackinder tentang geopolitik bumi (1924), misalnya, dipakai dalam reformulasi tradisi kebijakan luar negeri Inggris, yang adalah penguasa lautan, untuk mengatasi tantangan strategis Jerman, yang penguasa kontinental, ingin mengontrol daerah penentu ( pivot area ) dari Eurasia. Daerah itu dikualifikasikannya sebagai “ Heartland “, membentang dari Rusia sekarang hingga ke Asia Sentral. Sedangkan keseluruhan wilayah Eurasia dan Afrika disebutnya “ World Island “. Kesimpulan analisisnya, “… who rules East Europe commands the Heartland , who rules the Heartland commands the World Island, who rules the World Island commands the World.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Versi Spykman (1944) yang merupakan modifikasi dari teori Mackinder tentang Heartland menjadi dasar geopolitis containment policy Amerika semasa Perang Dingin. Dia berpendapat, potensi kekuatan riil dari Eurasia bukan terletak di Heartland , tetapi di daerah yang memagarinya yang disebut Mackinder the Inner or Marginal Crescent . Dengan mengkualifikasikan daerah itu sebagai “ the area of power potential Rimland “, Spykman menyimpulkan, ” … who controls the Rimland rules Eurasia, who rules Eurasia controls the destinies of the World “.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Observasi geopolitis dan saran geostrategis lain datang dari Admiral Mahan (1883), yang kemudian dijadikan asas dasar penguasa lautan Anglo-Amerika mengontrol lokasi strategi demi hegemoni global. Saran-saran Mahan yang khusus dipegang penguasa Amerika sebagai dasar kebijakan luar negerinya. Pertama , pendudukan Hawaii, kedua mengontrol Karibia, ketiga membuat kanal menghubungkan Atlantik dan Pasifik, keempat menjauhkan peperangan dari pantai Amerika, kelima membangun aliansi demi membendung lawan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keruan saja Fukuyama berkesimpulan (1992), universalisasi Barat yang tidak terelakkan dan tidak terbendung itu “ may constitute the end point of mankind’s ideological evolution and the final form of human government and as such constitute the end of history “. Keyakinan intelektual itu mengabstrakkan begitu saja kenyataan bahwa yang membuat sistem internasional ini bisa menjadi satu faktor permanen di antara yang silih berubah dalam hubungan internasional adalah berkat perlindungan yang diperolehnya dari struktur kekuasaan yang dipertahankan dan dilestarikan (kekuatan) militer Amerika.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lambung Selatan dari Asia Sentral sejak dahulu merupakan area konfrontasi dari the Eurasian continental power terhadap the trade- dependent maritime power maupun antara kekuatan-kekuatan regional seperti Tiongkok, India, dan Pakistan. Maka itu Spykman mengingatkan perlunya supremasi geostrategis di persilangan antara lintas Utara-Selatan dari Heartland dan sabuk Timur-Barat dari Rimland, berhubung area itu rawan terhadap kekuasaan darat maupun maritim, dan karenanya perlu tindakan menurut cara kedua-duanya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Maka alih-alih memperlakukan “perang global” melawan fundamentalis Islam transnasional, regional dan lokal sebagai bentrokan nilai peradaban, diplomasi Amerika menyikapinya sebagai “konflik sistemis”. Artinya, usaha meyakinkan massa Muslim yang ragu-ragu menjadi bagian sistem global Barat merupakan opsi jauh lebih baik daripada memeranginya. Dunia Muslim perlu “dirangkul”, mengingat ia berlokasi geografis sangat cocok bagi pengembangan strategi kontinental dan maritim sekaligus. Dunia ini “memiliki” choke points laut dan darat di Eurasia yang sangat penting secara strategis, berupa delapan dari 16 jalur air yang membagi laut-laut panas dunia dan tiga perlintasan darat di Afghanistan, jadi berpotensi besar mengontrol kunci-kunci ke Rimland .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Fakta, atau sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi, jelas memiliki suatu daya tarik tersendiri. Terlebih lagi sesuatu yang sifatnya rahasia atau (“tadinya, katanya”) confidential. Tanpa sikap kritis, volume informasi yang begitu besar bak air bah mempunyai efek cuci otak, yang secara langsung atau tidak langsung adalah psychological abuse , menghipnotis penonton yang keasyikan menonton debat kusir, menggeser kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang sehat. Padahal, belum tentu semuanya perlu, belum tentu semuanya penting, yang ada, benar karena berani, bersenjatakan opini dari publik yang sudah mati rasa. Ketika rakyat sudah mati rasa dan kehilangan kekritisannya, ujung-ujungnya terjadi pembodohan massal, penurunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang ideal tentunya adalah informasi beralaskan nurani yang sejujur-jujurnya dan menyangkut hajat hidup orang banyak . Di Amerika, misalkan. Sersan Joseph Darby dan Sersan Samuel Provance, mungkin akan selalu diingat dunia sebagai pembuka aib tentara Amerika dari penjara Abu Ghraib. Meskipun dikecam dan terus disangkal kalangan militer AS, Darby dan Provance berjalan terus sesuai dengan panggilan nurani. Bahkan sampai saat ini, Darby dan keluarganya harus menerima konsekuensi tindakannya mungkin sampai seumur hidup, yaitu tinggal di lokasi yang dilindungi akibat retaliasi dari kalangan militer AS.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Juga terdapat beberapa profesi yang memang sudah bersenyawa dengan kerahasiaan itu sendiri, yang terikat kode etik, tanpa perlu adanya non-disclosure agreement, misalkan, seperti dalam praktik kedokteran atau kepengacaraan. Di AS, misalkan, Duty of Confidentiality (tanggung jawab kerahasiaan) secara eksplisit memberikan seorang klien hak istimewa yang mengharuskan seorang pengacara untuk merahasiakan segala komunikasi mengenai si klien tersebut (attorney-client privilege), kecuali tentunya informasi tersebut diperbolehkan oleh klien untuk diungkap kepada publik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hak interpelasi dalam sistem politik kita memang diakui sebagai salah satu hak anggota DPR. Ada kebijakan pemerintah yang tidak dipahami oleh sejumlah anggota dewan, lalu mereka meminta penjelasan kepada pemerintah apa sesungguhnya maksud dan latarbelakang kebijakan itu. Pada era Orde Baru, DPR jarang mempergunakan hak interpelasi. Maklum, bertanya pada Soeharto dapat dipersepsikan tidak percaya, bahkan merongrong wibawa, konsekuensi politiknya bisa “repot”. Di era reformasi, anggota DPR ringan tangan menggunakannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masalah ini tidak mudah dijawab karena terkait dengan berbagai masalah lain yang sedang menghantui dunia, khususnya masalah terorisme, konflik berdarah di Irak, Afghanistan dan perseteruan Palestina versus Israel. Iran di mata negara-negara barat memainkan peran strategis dalam perpolitikan Timur Tengah. Iran boleh jadi sedang “bermain” di Afghanistan, Lebanon dan Irak. Irak pasca Saddam Hussein, misalnya, kini masuk dalam kancah perang saudara antara kelompok Sunni (para pengikut Saddam) dan Shiah yang pada rezim Saddam ditindas habis. Kini kelompok Shiah berbalik mengejar-ngejar pengikut Sunni. Iran, negara muslim yang didominasi oleh aliran Shiah dikabarkan ikut “bermain” di Irak. Menurut Kepala intelijen milter AS, Mike McConnell, militer Iran telah memasok senjata yang disebut Explosively Formed Penetrators (EFP) kepada pihak Shiah Irak dalam memerangi kelompok Sunni.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Konflik Palestina-Israel akhir-akhir ini juga kian memanas. Eskalasi ketegangan, dan konflik senjata, sebenarnya, lebih disebabkan oleh “perang saudara” antara faksi Hamas yang radikal dan al Fatah (pengikut Arafat) yang moderat. Pemerintah Palestina pun gonjang-ganjing karena pertikaian sengit kedua kubu ini. Pimpinan Hamas belakangan menunjukkan sikap yang semakin keras terhadap Israel. Dan laporan-laporan intelijen barat menunjukkan bahwa Hamas mengirimkan kader-kadernya ke Iran untuk dilatih, kemudian disusupkan kembali ke Palestina untuk memerangi Israel dan/atau para pengikut Arafat. Begitu juga kader-kader lawan kelompok Sunni di Irak: sebagian dari mereka dikabarkan menjalankan latihan militer di Iran untuk kemudian disusupkan kembali ke Irak setelah “lulus”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tapi, anehnya, dalam masalah Resolusi DK PBB No 1747, ke-5 anggota tetap DK -yaitu AS, Rusia, tiongko, Inggris dan Perancis- memiliki sikap dan pandangan yang sama bahwa Iran memang harus ditekan untuk menghentikan program nuklirnya demi perdamaan internasional. Resolusi itu, hakikatnya, memerintahkan Iran untuk menghentikan selama 60 hari proyek nuklirnya, sambil mengizinkan tim internasional (IAEA) untuk melakukan verifikasi. Kecuali itu, DK PBB juga memperluas pembekukan jumlah entitas milik pemerintah Iran yang dicurigai terkait dengan program nuklir: dari 22 menjadi 37 entitas, termasuk Bank Sepah, bank terbesar ke-5 Iran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara: 5 anggota tetap dan 10 tidak tetap. Ke-10 anggota tidak tetap saat ini adalah Afrika Selatan, Belgia, Ghana, Indonesia, Italia, (Republik) Kongo, Panama, Peru, Qatar, dan Slovakia. Apakah ke-10 negara itu ditekan Amerika sehingga mereka semua mendukung Resolusi 1747 ? Rasanya, tidak. Qatar negara Arab berpenduduk 99 persen muslim. Ghana tercatat anggota Gerakan Nonblok yang aktif. Afrika Selatan selama ini menjalankan politik luar negeri yang kritis, sering berseberangan dengan blok barat. Belgia negara yang terkenal dengan politik netralitasnya. Italia tidak punya tradisi mengekor Amerika. Peru negara Amerika Latin yang kini sedang diterpa “fenomena Evo Moales” yang anti-Washington. Slovakia sempalan Cekoslovakia yang eks. komunis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Satu hal yang membuat blok barat cemas pada program nuklir Iran ialah fakta bahwa negeri itu selama satu dekade terakhir juga mengembangkan senjata rudalnya. Iran sejauh ini telah memiliki rudal jarak menengah, Shahab-3, dengan jarak tempuh 1.300 Km. Militer Iran pada 2005 mengumumkan telah berhasil menambah daya tembak Shahab-3: dari 1.300 Km. menjadi 2.000 Km. Iran kini malah dipercaya sedang mengembangkan lagi kemampuan rudalnya dengan membuat Shahab-4 yang memiliki jarak tempuh hingga 3.000 Km. Jika prediksi intelijen barat benar, hal itu berarti sebagian besar daratan Eropa dapat dijangkau oleh Shahab-4. Rusia dan Tiongkok disebut-sebut aktif membantu program peluru kendali Iran. Namun, Shahab-3 maupun Shahab-4 kabarnya mengikuti prototype rudal sejenis dari Korea Utara. Kalau saja rudal-rudal itu mampu membawa kepala nuklir, itulah yang paling ditakuti dunia!

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masalah Iran, menurut hemat kita, tidak terkait langsung dengan kepentingan Indonesia; apalagi jika dikaitkan dengan masalah terorisme dan fundamentalisme di negeri kita yang akhir-akhir ini semakin merisaukan. Ada anecdote yang berbunyi bahwa nuklir India dan Pakistan nyaris tidak menjadi perhatian masyarakat internasional, sebab dunia percaya India dan Pakistan takkan mengekspor nuklirnya. Paling-paling mereka saling membunuh. Sebaliknya, dunia amat cemas dengan nuklir Korea Utara, karena negeri yang sangat miskin ini dikhawatirkan aktif mengekspor teknologi nuklirnya kepada pihak mana pun yang sanggup memberikan uang kepada mereka. Bagaimana dengan Iran yang memiliki banyak kepentingan di Lebanon, Palestina dan Irak?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masih banyak persoalan yang terkait dengan kepentingan rakyat Indonesia -seperti hancurnya industri-industri lokal, arus barang selundupan yang seperti air bah, aliran dana nonbugeter Departemen Kelautan dan Perikanan kepada capres/cawapres 2004 dan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terus diambangkan- yang perlu ditangani secara serius oleh DPR. Kenapa, misalnya, DPR tetap bersikeras dengan sikapnya bahwa kerusuhan Mei 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat? Menguras tenaga dan waktu hanya untuk menggugat sikap pemerintah dalam masalah resolusi DK PBB 1747 bisa dipersepsikan sebagai tindak pelarian dari permasalahan bangsa yang sesungguhnya atau ditengarai semata-mata untuk menohok pemerintah SBY!

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sudah lama politik kita bekerja dengan cara-cara pasaran. Di zaman pemerintahan Megawati dulu, melalui kesaksian sejumlah anggota DPR diungkapkan adanya upaya bagi-bagi duit ke politisi DPR yang dilakukan oleh banyak kementerian, termasuk ke partai yang ketuanya sedang memerintah. Belum lama berselang, muncul kehebohan dalam isu seputar “calo” proyek di DPR. Yang paling baru, muncul kasus “catering haji”, SMS Menteri Kusmayanto, dan duit nakal Rokhmin Dahuri. Dengan kasus-kasus semacam itu maka jelas ada relasi yang lain yang bekerja di luar relasi formal legislatif-eksekutif. Bukan sekadar relasi antar lembaga tinggi yang mestinya terhormat dan bebas, tapi pola relasi yang penuh transaksi dan kepentingan-kepentingan pribadi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di zaman Soeharto, DPR dikelola di bawah ketiak presiden. Sekarang, di alam demokrasi, kekuasaan politik tersebar di partai-partai. Meski presiden menang dalam pemilu langsung, partai tetap masih pegang kendali, utamanya di DPR. Ini yang mendasari pola hubungan eksekutif-legislatif yang lebih berimbang sekarang -bahkan cenderung lebih berat ke legislatif. Perimbangan ini menghasilkan suatu fenomena baru di mana demi mulusnya kebijakan dan program pemerintah di departemen-departemen “hubungan baik” dengan DPR menjadi syarat mutlak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Titik krusial dalam pola “hubungan baik” baik ini misalnya saja ada dalam isu anggaran departemen yang perlu disusun “bersama” legislatif. Melalui pola relasi ini, legislatif memiliki posisi yang relatif kuat, apalagi terhadap para menteri. Beruntung bagi menteri yang disokong atau berasal dari partai besar, karena melalui politisi dari partainya ia bisa sedikit gampang lolos dari DPR. Tapi bagi menteri profesional, bukan dari partai dan mengepalai Departemen “basah”, hidup dengan jabatan menteri jadi sungguh tidak mudah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pola hubungan transaksional ini yang secara diam-diam mendasari perilaku Pemerintah-DPR sepanjang reformasi hingga sekarang. Ini juga yang menegaskan betapa dalam beberapa kasus para politisi kita mengidap penyakit lama bawaan birokrat Orba yang punya kredo “kalau bisa susah kenapa dibikin gampang”. Maka jadilah kasus- kasus ini berlaku sebagai konsensus diam-diam. Kalau sudah begini, maka jelas yang jadi korban tradisional adalah rakyat banyak. Program pembangunan yang terlambat jalan akibat lama tertahan persetujuannya di parlemen belum lagi biaya tambahan yang keluar dari anggaran negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sini para politisi keluar dari kepantasan dan kelihatan lebih banyak memaksakan kehendak, ambisi dan gengsi pribadi-pribadi. Presiden bisa ditekan kapan saja entah untuk kepentingan keperluan konsepsi, jabatan-jabatan pribadi, atau sekadar untuk ditekan-tekan saja. Di sinilah letak soal utamanya, kalau DPR menekan presiden berdasarkan suatu sebab konstitusional yang jelas tentu publik bisa menerima dengan gampang, tetapi kalau DPR menekan Presiden tanpa dasar apapun kecuali kehendak untuk semata-mata menekan -argumen dibuat belakangan- ini yang terasa tidak sehat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang mengkhawatirkan dari gejala ini adalah bahwa pola relasi transaksional bercampur dengan hubungan tekan-menekan dan saling peras secara halus ini lama- kelamaan pola ini bisa menjadi semacam dasar konstitutif kepolitikan Indonesia. Akibatnya, dasar ontologis politik bukan lagi kepentingan umum melainkan sekadar kepentingan perorangan yang ditransformasikan menjadi agenda politik dengan mekanisme paksaan. DPR terkonsentrasi pada kepentingan di dalam dirinya bukan kepentingan umum di luar dirinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sini wajar apabila kemudian orang membandingkan apa yang berkembang sebagai kemauan sebagian politisi di DPR sekarang dengan apa sedang yang dialami rakyat banyak, orang hanya akan menemukan ironi. Sementara politisi sibuk menyiapkan tekanan kiri- kanan, kasus Lumpur Lapindo yang meluap entah sampai kapan dengan korban yang entah berapa lagi; kasus ribuan korban konflik tanah di Meruya; terbunuhnya empat orang warga akibat tembakan Marinir; kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang makin menumpuk; kekerasan dalam rumah tangga yang makin menjadi-jadi belakangan ini; makin banyaknya bunuh diri di kalangan orang-orang miskin, urusan pendidikan yang tak kunjung beres.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sudah 9 tahun lamanya Indonesia berusaha menjalankan demokrasi secara konsekuen. Jika kita menyimak konsep demokrasi yang dalam hal ini digunakan, timbul kesan bahwa tekanan terbesar diberikan pada hak untuk memilih dan dipilih. Masyarakat dianggap tersusun demokratis, bila bukan saja wakil dalam DPR melainkan juga setiap pemimpin pemerintahan dipilih secara langsung, baik pada taraf nasional (pemilu presiden) maupun pada taraf lokal (pemilihan kepala daerah). Belum tentu di semua negara demokratis lain terjadi demikian.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dua tahun lalu, saya menanyakan dalam sebuah tulisan di harian ini, apakah Indonesia pantas dinilai lebih demokratis ketimbang Belanda ( Suara Pembaruan , 4-6-2005). Waktu itu Pemerintah Belanda mempertimbangkan usul sebuah partai untuk memilih wali kota (yang sampai sekarang di Belanda diangkat). Usul ini berasal dari Partai D-66 yang saat itu mengambil bagian dalam kabinet Belanda dan mempunyai program khusus untuk memperjuangkan pemilihan wali kota. Namun, perjuangan mereka tidak berhasil sama sekali dan tidak begitu diminati oleh masyarakat Belanda. Dalam Pemilu November 2006, Partai D-66 kalah besar dan kini tidak lagi termasuk kabinet Belanda yang baru.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sementara itu di Indonesia di mana-mana diadakan pilkada: pada taraf provinsi maupun kabupaten/kota. Pemilihan pemimpin merupakan realisasi dari unsur equality (persamaan) dalam trilogi Revolusi Prancis tentang demokrasi: liberty, equality, brotherhood . Dalam memilih pemimpinnya, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama ( one person one vote ). Persamaan dalam kesempatan untuk memilih atau dipilih memang merupakan suatu unsur demokrasi yang penting. Namun, tidak kalah penting adalah realisasi equality yang lain, yaitu persamaan hak. Dan pelaksanaan HAM justru merupakan perbedaan hakiki antara diktator dan demokrasi, bukan pemilihan semua pemimpin lokal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Walau kita mengatakan sedang menjalankan demokrasi yang penuh, dapat ditanyakan apakah prinsip might is right sungguh-sungguh ditinggalkan. Mengapa ditanyakan begitu? Karena di Indonesia dalam suasana demokrasi pun banyak masalah HAM tidak pernah diselesaikan. Daftarnya sudah menjadi panjang. Beberapa spesimen khusus adalah: hilangnya 13 aktivis, Tragedi Trisakti, dan Tragedi Semanggi I dan II, kasus Theys di Jayapura, dan puncak segala tragedi itu adalah pembunuhan Munir (2004). Kasus terakhir ini begitu tragis karena justru Munir selalu tampak sebagai aktivis yang dengan semangat besar memperjuangkan penegakan HAM.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memang benar, dalam Era Reformasi sekarang tidak lagi terjadi sebanyak pelanggaran HAM seperti dulu, meskipun masih ada yang terjadi juga. Peristiwa Pasuruan adalah bukti terakhir. Namun, Munir tetap merupakan korban senjata yang paling tragis, sekalipun dalam pembunuhannya tidak dipakai senjata secara langsung. Sangat menyedihkan bahwa kasus Munir, sama seperti kasus-kasus pelanggaran HAM sebelumnya, tidak pernah dapat diselesaikan. Di sini seolah-olah berdiri sebuah tembok baja yang tidak mungkin ditembus, untuk melindungi mereka yang memegang senjata. Akibatnya, semua kasus ini berakhir dengan impunitas, artinya tidak berakhir sama sekali.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dapat dimengerti, bahwa istri Munir, Ny Suciwati, tidak sabar lagi dan mengajukan kasus Munir ini ke Komisioner Tinggi PBB untuk HAM. Ini memang sebuah langkah logis, bila di negerinya sendiri kasus HAM tidak dapat diselesaikan. Dalam suasana demokrasi, kita menerima sebagai wajar saja bahwa organisasi-organisasi internasional memantau pelaksanaan pemilu. Dalam bidang HAM, kesediaan untuk dikontrol oleh pihak luar seharusnya lebih besar lagi dan pada kenyataannya sudah ada sejak Deklarasi Universal HAM (1948) bersama dengan mekanisme pengawasan, meski masih terlalu lemah dan kurang punya gigi. Ironisnya, Indonesia sendiri menjadi anggota Dewan HAM PBB dan malah terpilih kembali untuk periode 2007-2010. Tidak apa-apa. Biarlah anggota Dewan lain langsung bertanya kepada wakil Indonesia. Mudah-mudahan kehadirannya malah bisa membantu untuk mempersingkat prosesnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dapat dimengerti pula bahwa Ny Sumarsih, ibu Wawan -mahasiswa Atma Jaya yang ditembak mati dalam Tragedi Semanggi I-, tidak kenal lelah dalam meminta keadilan bagi anaknya. Bersama dengan teman-teman senasib, ia mengadakan demo secara teratur untuk mendesak pemerintah agar kasus mereka segera dituntaskan. Mereka meniru contoh para ibu Argentina dulu yang bertahun-tahun lamanya setiap minggu mengadakan unjuk rasa untuk menuntut keadilan bagi anak-anak mereka yang hilang selama rezim militer di sana. Dengan demikian mereka mengingatkan kita bahwa demokrasi Indonesia saat ini masih mempunyai sisi gelap yang tidak dapat diterima.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ny Sumarsih sudah pernah mengusulkan agar dalam Pemilu 2009 masyarakat tidak akan memilih lagi parpol yang selama ini tak acuh saja terhadap masalah HAM. Usul ini pantas dipertimbangkan. Sampai sekarang hampir semua parpol dan anggota DPR seolah-olah tidak memedulikan masalah HAM. Padahal, pelaksanaan HAM merupakan unsur terpenting dalam demokrasi yang sehat. Karena itu penyelesaian kasus-kasus HAM memang patut menjadi topik utama dalam pemilu berikut. Sementara itu kita boleh merasa berutang budi kepada Ny Suciwati dan Ny Sumarsih beserta teman-temannya. Sebab, mereka tidak saja memperjuangkan keadilan bagi keluarga mereka. Mereka memperjuangkan juga demokrasi penuh bagi kita semua.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Salah satu masalah pelik yang harus dipecahkan pemerintah secara baik di masa kini dan di masa mendatang adalah masalah perubahan harga komoditi tertentu, dan khususnya komoditi yang dengan mudah dikategorikan menyangkut taraf hidup masyarakat banyak. Kenyataan menunjukkan, masih lebih dari dua tahun sebelum Pemilu 2009 dilaksanakan, perubahan harga beberapa komoditi telah dijadikan sebagai komoditi politik. Tampaknya, semakin mendekati Pemilu 2009, politisasi perubahan harga komoditi akan semakin menonjol bila pemerintah tidak bersikap tegas menghadapinya dari sekarang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tidak dapat diingkari, kenaikan harga barang atau jasa akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berpendapatan tetap. Walau demikian dapat dikemukakan perubahan harga (inflasi dan deflasi) tidak selalu bersifat netral kepada golongan masyarakat tertentu. Ada masyarakat yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kalau demikian halnya, memahami terjadinya perubahan harga sangat penting artinya. Tanpa memahami proses terjadinya perubahan harga secara akurat akan sulit diciptakan dan diimplementasikan suatu kebijakan yang hasil akhirnya sesuai dengan harapan dan atau sesuai dengan kepentingan ekonomi nasional Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam beberapa bulan terakhir ini kita dapat menyaksikan pemerintah sangat repot menghadapi perubahan harga beberapa komoditi seperti beras, gula, bawang, dan dewasa ini harga minyak goreng. Terjadinya perubahan harga masing-masing komoditi tersebut berakibat penurunan tingkat kesejahteraan sebagian masyarakat, sehingga terbuka peluang bagi orang-orang tertentu (politisi) untuk memperjuangkan kepentingan mereka yang menderita tersebut. Yang memprihatinkan, dalam banyak hal kegiatan memperjuangkan kepentingan mereka yang menderita tidak diletakkan pada posisi yang tepat sehingga pemecahan masalah yang ada menjadi semakin rumit dan akibatnya merugikan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dapat dipastikan untuk hal-hal tertentu pemerintah masih akan dituntut dan akan melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar, karena hanya dengan demikian kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, dan atau akibat negatif dari kegiatan ekonomi dapat diminimalisir kalau tidak mungkin ditiadakan. Sebagai ilustrasi, pemerintah perlu melakukan intervensi pasar untuk menjaga agar harga beras tidak terlalu tinggi, karena bila harga beras terlalu tinggi kesejahteraan sebagian terbesar masyarakat akan melorot dan hal tersebut dapat berakibat terganggunya stabilitas politik. Ilustrasi lainnya, pemerintah perlu membatasi impor gula untuk menjaga agar kesejahteraan petani tebu tidak menciut dan kebutuhan akan gula dapat dipenuhi oleh produsen secara menguntungkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Data yang ada dengan jelas menunjukkan produksi bawang merah dalam negeri lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri, dan impor berada kurang dari 10 persen dari produksi dalam negeri. Data kasar ini dengan jelas menunjukkan masuknya bawang impor adalah karena ada kebutuhan dan/atau harganya lebih murah. Dengan demikian, senjata harus diarahkan dan peluru harus dimuntahkan untuk menjadikan petani bawang merah dapat memproduksi dan menjual bawangnya dengan menguntungkan dengan harga yang kompetitif dengan bawang impor.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berdasarkan kalkulasi, kekayaan Keluarga Marcos sejak berkuasa sampai tahun 1986 hanya sebesar 304 ribu dolar AS; sungguh jomplang bila dibandingkan dengan harta yang disimpan 5 yayasan Marcos sebesar 683 juta dolar AS di bank-bank Swiss. Mahkamah Agung Filipina kemudian meng adili Imelda dan keluarga serta kroni Marcos. MA Filipina memutuskan deposito tersebut merupakan hasil korupsi ( ill-gotten wealth ). Atas putusan MA Filipina, pada Januari 1998 pengadilan tinggi Swiss menyita dana 683 juta dolar AS yang disimpan di bank-bank Swiss dan dimasukkan escrow accounts dan dikembalikan kepada Pemerintah Filipina.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jauh sebelum UN digelar, berbagai argumentasi para pakar untuk menolak UN begitu variatif. Lagi pula, UN juga bertentangan dengan semangat otonomi daerah, dan pendidikan itu bersifat otonom. Itulah sebabnya, banyak pakar pendidikan tidak mengerti alasan Mendiknas menyelenggarakan UN, dan publik mempertanyakan mungkin saja ada kaitannya dengan dana UN, megaproyek yang menghabiskan dana Rp 500 miliar. Salahuddin Wahid dalam artikelnya di sebuah harian Ibukota 2 Mei bahkan menginginkan jangan hanya kecurangan UN yang dibongkar, tetapi juga penggunaan dana.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Boleh ada WNI keturunan Tionghoa, etnis Tionghoa, dan warga Tionghoa, bahkan boleh ada WNI suku Tionghoa, tetapi tidak boleh ada WNI kebangsaan Tionghoa. Ketika Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) didirikan pada 1999, pada anggaran dasarnya digunakan istilah keturunan Tionghoa. Penggunaan istilah tersebut mengacu pada sudut antropologi fisik. Artinya, mereka berbicara tentang ras, yaitu ciri-ciri biologis yang menjelma sebagai ciri-ciri lahir seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk bagian muka, dan sebagainya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bangsa Tionghoa bisa berarti bangsa China, baik dari Republik Rakyat China (RRC) maupun dari Republik China di Taiwan, dan juga bisa berarti semua orang-orang keturunan Tionghoa yang merantau dan menetap di mancanegara, tpi tidak menjadi warga negara dari negara tempat mereka bermukim. Masyarakat Tionghoa warga negara Singapura menyatakan diri sebagai “Singaporean”, yang warga negara Filipina menyatakan diri “Philipino”. Maka masyarakat Tionghoa yang sudah menjadi WNI seharusnya menyatakan diri sebagai “Indonesian”, bukan sebagai bangsa Tionghoa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Baru-baru ini ada iklan layanan masyarakat di Metro TV yang menyiarkan bahwa suku Tionghoa di Malang (Macung) mendirikan universitas bertaraf internasional di kota tersebut. Dalam iklan itu digunakan istilah suku Tionghoa. Sebab itu, apabila organisasi masyarakat Tionghoa yang menggunakan nama kebangsaan Tionghoa Indonesia ingin mengartikan kata bangsa dalam arti suku, sebaiknya gunakan saja kata suku. Maka namanya menjadi suku Tionghoa Indonesia, bukan kebangsaan Tionghoa Indonesia, atau pakai istilah suku bangsa Tionghoa Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tahun 1910, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan UU tentang “ Nederlandsch Onderdaanschap van niet – Nederlanders “. ( Staatsblad No 296/1910). UU Kekaulanegaraan Belanda tahun 1910 itu menganut ius soli (berdasarkan tempat kelahiran). Jadi semua orang yang dilahirkan di wilayah Hindia Belanda dipandang sebagai Kaulanegara Belanda. Jadi orang-orang Tionghoa yang lahir di Indonesia adalah Kaulanegara Belanda. Tetapi hanya sebagai Kaulanegara Belanda bukan warga negara Belanda. Dengan demikian apabila pada waktu itu ada orang-orang Tionghoa di Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bangsa Tionghoa, tidak dapat disalahkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apalagi mengingat dalam agama-agama yang ada terdapat keragaman internal. Lantas mengapa agama-agama kemudian mencoba mengklaim diri seragam untuk kemudian mendominasi dan memarginalkan yang lain. Jelas ini akibat salah nalar yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena kota kelahiran agama tertentu secara bersamaan juga kota kelahiran agama lain, dan tak boleh ada satu agama pun yang mengklaim memiliki kota tertentu. Negara Pancasila tidak mengenal “kantong Kristen,” “kantong Islam,” “kota Kristen,” “kota Islam.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Maraknya perda-perda bernuansa agama pada awal reformasi hingga saat ini di berbagai daerah harus diakui meresahkan agama-agama lain, karena walaupun cara menghadirkannya diklaim memenuhi asas demokrasi, di sana tetap saja tersimpan semangat diskriminasi terhadap agama yang berbeda, terbukti, kehadirannya menghambat kebebasan agama-agama lain. Hal yang sama juga ada pada Raperda Kota Injil yang kini sedang digodok di Papua. Dalam rancangan peraturan yang terdiri atas 8 bab dan 27 pasal itu, terindikasi adanya diskriminasi agama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ternyata berbagai upaya pembangunan belum mampu membebaskan masyarakat kita dari penyakit kronis kemiskinan ini. Di tahun-tahun 1960-an, ketika Bung Karno mencanangkan “Berdiri di Atas Kaki Sendiri” (Berdikari), masyarakat kita sungguh-sungguh berdiri di atas kaki sendiri berjam-jam mengantre hanya untuk memperoleh sekilo atau dua kilo beras. Di era reformasi ini kenyataan serupa juga kita hadapi. Orang pun mengantre berjam-jam memperoleh minyak goreng, beras, atau apa saja. Maka tidak heran, banyak orang putus asa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sesungguhnya kita sedang menghadapi kemerosotaan rasa solidaritas yang parah. Kita sedang mengidap penyakit ketidakpekaan sosial yang membutakan hati-nurani kita. Dalam sebuah surat kabar nasional diberitakan tentang kekhawatiran yang dihadapi anak-anak bangsa karena ketidakmampuan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah “Saya ngeri mendaftarkannya ke sekolah. Takut,” kata Yana. “Jangankan bisa mendaftarkann anaknya, ijazah tanda kelulusan Nuraini dari sebuah madrasah pun hingga kini masih tertahan di sana,” demikian surat kabar itu memberitakan selanjutnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk memperbaiki mutu pendidikan misalnya, ada yang membuka sekolah-sekolah elite. Tetapi siapa yang bisa masuk ke sekolah macam itu? Tidak mungkin si Poniman yang tinggal di bantaran Ciliwung dapat memasukkan anaknya ke situ kalau hanya untuk makan sehari-hari saja, ia masih harus berjuang sekeras-kerasnya. Alhasil, kesenjangan yang tadinya menganga antara yang berpunya dan tidak berpunya makin menganga lagi. Penyelesaian instan seperti ini tidak memperbaiki relasi-relasi sosial di dalam masyarakat. Malah situasi keterasingan satu sama lain diperparah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang lebih mendasar lagi, visi pendidikan di Indonesia harus dirumuskan secara persis. Setiap upaya-upaya pendidikan di Indonesia mesti bermuara pada penghormatan dan pengangkatan harkat setiap orang Indonesia sebagai manusia. Guna mencapai hal itu, ia harus dimampukan dengan berbagai perlengkapan ilmu dan keterampilan teknologi (juga yang sederhana). Tidak cukup dengan hanya menyediakan 20 persen dari APBN bagi pendidikan, yang notabene sampai sekarang juga belum terwujud. UU Sisdiknas harus dengan jelas menyatakan keberpihakan kepada yang termarjinalisasi di dalam masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kasus serupa yang terjadi Juli 2006, seputar melimpahnya penghasilan pejabat negara dari peringkat teratas di tengah penderitaan masyarakat terutama lapisan bawah akibat belitan kesulitan dalam seluruh sendi kehidupan yang tak berkesudahan, tampaknya bakal terulang lagi di bulan yang sama tahun ini. Gejala tersebut di antaranya terindikasi dengan unjuk rasa ratusan pekerja dan pengemudi Perum Damri se-Jawa dan Bali ke Kementerian BUMN dan Istana Negara, Senin, 11 Juni lalu. Unjuk rasa itu dilatarbelakangi penyebab selama tujuh bulan mereka tidak menerima gaji.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dua kenyataan bertolak belakang itu mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat, yang umumnya menghendaki dibatalkannya kebijakan pemerintah tentang pemberian gaji bulan ke-13 bagi pejabat negara. Dalam ruang ini, penulis pun mengemukakan cara yang memerlukan waktu relatif singkat dan tidak melanggar undang-undang bagi pembatalan tersebut.Yaitu, menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengubah Undang-undang No 13 Tahun 2005 tentang APBN 2006, yang antara lain mengalokasikan dana bagi gaji bulan ke-13 pejabat-pejabat negara sebesar Rp 1 triliun ( Suara Pembaruan , 18 Agustus 2006).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu, ada 12 rancangan undang-undang (RUU) yang tengah digodok dan akan diusulkan ke DPR. RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan, bertujuan menegaskan tanggung jawab masing-masing bila ada krisis moneter kembali terulang. Pemerintah juga menyiapkan RUU Kepelabuhanan, RUU BUMD, dan RUU Syariah. Juga ada reformasi regulasi untuk asuransi dan pensiun. Dalam paket ini pemerintah menargetkan waktu pengurusan perizinan investasi 23 hari dari sebelumnya 97 hari. Pemerintah juga melanjutkan reformasi BUMN.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Fokus kedua, yaitu pada sektor perpajakan, yakni penyederhanaan dalam proses restitusi yang harus diimplementasikan pada Juli 2007. Kemudian, upaya menjaga kelancaran arus barang di pelabuhan dan sinkronisasi peraturan-peraturan di daerah, terutama yang menghambat kegiatan investasi. Dalam reformasi sektor keuangan, pemerintah memfokuskan pada stabilitas sektor keuangan, yakni membentuk forum bersama dengan Bank Indonesia (BI) yang akan diperkuat dengan mengajukan draf RUU jaring pengaman sektor keuangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kita tahu sebagian besar UMKM bergerak dalam usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan skala kecil dan menengah. Bisnis UMKM yang bergerak di sektor riil tersebut menyerap tenaga kerja yang besar. Sebagai gambaran, tiap pertumbuhan ekonomi nasional satu persen di sektor riil, tenaga kerja yang diserap mencapai 350.000 orang. Bandingkan, misalnya, dengan pertumbuhan sama di sektor jasa dan keuangan yang hanya menyerap 40.000 tenaga kerja. Dengan berkembangnya sektor riil tersebut, akan cukup banyak tenaga kerja yang bisa diserap sehingga jumlah pengangguran yang kini mencapai 37 juta orang akan terkurangi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Semuanya itu ambruk pada akhir April 1975 ketika pasukan Vietnam Utara menyerbu Saigon. Namanya segera berubah menjadi Kota Ho Chi Minh untuk menghormati pemimpin gerakan kemerdekaan Vietnam. Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam di Hanoi pada tanggal 2 September 1945, dua minggu setelah dua pemimpin gerakan kebangsaan, Soekarno dan Moh Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus di Jakarta. Hanya dua bangsa terjajah di Asia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 setelah Perang Asia-Pasifik berakhir, Indonesia dan Vietnam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menjadi bahan renungan bagi pengamat ini: kenapa rasa urgensi dalam menangani investasi asing tidak tampak di Indonesia, seperti di Vietnam? Padahal ada kemiripan sejarah politik antara dua negeri ini. Apakah karena pengalaman Vietnam lebih berat dan pahit dalam mempertahankan kemerdekaannya, sedangkan Indonesia masih bersikap manja, karena pernah dirayu dari kiri-kanan ketika Perang Dingin berlangsung? Vi- etnam sadar bahwa investasi asing diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi supaya tenaga kerja lebih satu juta setiap tahun dapat diserap.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam diskusi di Council of Foreign Relations 31 Mei, Lawrence Wright, kolumnis The New Yorker menyatakan selama lima tahun AS telah mengucurkan dana US$ 10 miliar kepada Pakistan. Tapi Osama bin Laden tidak ketahuan jejak langkahnya. Wright menyimpulkan dengan guyon bahwa Pakistan tidak akan menangkap Osama, karena itu berarti mereka akan “ going out of business “. Kalau Osama ditangkap atau mati, Pakistan tidak akan punya alasan lagi untuk minta bantuan AS seperti yang terjadi selama lima tahun terakhir.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perundingan bilateral AS-Iran juga sudah dimulai di Baghdad, dan tampaknya Iran akan memilih jalur kompromi dan memperoleh imbalan pelbagai fasilitas, ketimbang mengambil risiko diserbu dari udara. Salah satu alternatif yang mencuat bila Iran tetap ngotot, ialah AS akan melakukan serangan udara yang selesai dalam dua- tiga hari dan dampak opini publik akan berumur sekitar seminggu, setelah itu orang akan sudah lupa. Yang penting Iran akan kehilangan “modal dasar” untuk membangun nuklir damai atau bom nuklir jika serangan udara itu dilakukan dalam tahun 2007 ini juga.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dewan Keamanan PBB baru saja menyetujui Mahkamah Internasional untuk mengadili kasus pembunuhan PM Hariri. Lima negara yang abstain ialah Rusia, RRT, Indonesia, Qatar, dan Afrika Selatan. Mengenai Mahkamah Internasional mayoritas negara memang biasanya ambivalen. Kalau yang diadili negara lain, ya mereka bisa menerima. Tapi kalau sudah menyangkut oknum dari negaranya, banyak yang keberatan. Termasuk AS tidak mau ikut dalam konvensi International Criminal Court di Den Haag karena mereka tidak percaya dan takut sentimen anti-AS akan mudah sekali menyeret warga AS sebagai penjahat perang internasional di depan ICC.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dugaan penyimpangan terhadap penggunaan BLBI yang merupakan tindak pidana diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil audit investigasi terhadap 48 bank penerima BLBI ditemukan penyimpangan Rp 84,8 triliun atau 58,70 persen dari jumlah BLBI sebesar Rp 144,5 triliun. Penyimpangan BLBI tersebut antara lain digunakan untuk melunasi pinjaman subordinasi, melunasi kewajiban pembayaran bank umum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, membayar kewajiban kepada pihak terkait, transaksi surat berharga, melunasi dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan, membiayai kontrak derivatif baru, membiayai ekspansi kredit, membiayai investasi dalam aktiva tetap dan membiayai overhead bank umum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selisih nilai lebih kurang Rp 30 triliun merupakan perbedaan yang sangat signifikan, dan dalam hal ini negara dirugikan karena terjadi penyusutan nilai aset (depresiasi) sehingga negara harus bertanggung jawab atas kekurangannya. SKL seharusnya dibatalkan apabila terdapat kejanggalan atau kesalahan, tetapi pemerintah lepas tangan dan menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pemerintah juga tidak berupaya menguasai harta kekayaan Salim Group yang dimiliki saat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, harta kekayaan debitur yang diperoleh di kemudian hari tetap menjadi jaminan utang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jadi pertanyaannya sekarang, mau ke mana arah pembangunan dan penegakan hukum dibawa? Kepada keadaan hukum yang lumpuh dan kacau ( legal disarray ), atau diarahkan kepada negara hukum ( rechtsstaat ) yang memang menjadi amanat UUD 1945, di mana persoalan nasional (terutama yang menyangkut hajat orang banyak) harus diatasi secara hukum justru dilakukan dengan coba- coba ( trial and error ) dengan kompromi, tetapi pihak debitur BLBI tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan utangnya. Lain halnya kalau debitur BLBI yang kooperatif dan menepati janji pasti harus diberi rehabilitasi dan kesempatan usaha kembali.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mudah-mudahan pengangkatan Hendarman Supandji yang dikenal berani sebagai Jaksa Agung dan dengan ditandatanganinya perjanjian ekstradisi dengan Singapura, Pemerintah SBY dapat membuat gebrakan dalam menuntaskan kasus BLBI yang melibatkan konglomerat-konglomerat besar yang dianggap untouchable . Dalam merealisasikannya juga diperlukan kerja sama dan bantuan Menteri Keuangan dengan Dirjen Pajak untuk bersikap terbuka dalam mengungkap penyimpangan dana BLBI dan membantu proses penyidikan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Argumen yang banyak dibangun adalah penanganan lumpur Porong dan penanggulangan dampaknya itu makin membuktikan kegagalan negara ( failed state ). Argumen itu layak dicarikan peta persoalannya. Runtutannya, pertama , tanggung jawab korporasi untuk kesalahan eksplorasi yang dilakukan, kedua , tanggung jawab pemerintah sebagai pengawas dan penerima devisa yang disumbangkan dari korporasi, ketiga , tanggung jawab lembaga-lembaga politik, seperti parlemen lokal dan nasional, serta keempat , tanggung jawab negara atas warga negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apabila diperhatikan, pihak korporasi dan pemerintah pusat sudah menjalankan tanggung jawab masing-masing, sekalipun terkendala masalah-masalah rumit menyangkut administrasi kepemilikan atas lahan, rumah, dan bukti-bukti pendukung lain. Korporasi dijadikan sebagai pihak yang memberikan dana, termasuk untuk tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Sementara, pemerintah membuat kelembagaan yang ditugaskan untuk mengatasi semburan lumpur dan penanggulangan dampaknya. “Kesepakatan” pemerintah dengan pihak korporasi ini dituangkan dalam Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden. Apakah kewenangan pemerintah sampai sejauh itu sebagai lembaga eksekutif? Tentu membutuhkan kajian ketatanegaraan yang jernih.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Barangkali, materi interpelasi akan berujung kepada Keppres dan Inpres ini, sekaligus juga pengajuan sejumlah usulan, seperti pengadilan ad hoc . Parlemen nasional yang mencoba bersimpati atas nasib warga korban lumpur, seperti ingin mengajukan penyelesaian yang lebih cepat dan tuntas, ketimbang terus berbelit dengan persoalan-persoalan lama. Hanya saja, ahli hukum korporasi harus mulai banyak bicara, menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, baik ketika pemerintah kalah atau pemerintahlah yang menang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Begitu juga dengan hak-hak warganegara. Apabila lumpur Sidoarjo dianggap sebagai kesalahan korporasi, bisa jadi penyelesaian ganti rugi juga akan sepenuhnya ditanggung Lapindo Brantas. Seberapa sanggup perusahaan itu mampu membayar ganti rugi dan seberapa besar dana yang harus dikeluarkan? Apakah bisa melebihi seluruh aset perusahaan, atau bahkan bisa “menyeret” perusahaan-perusahaan induknya? Lalu, ketika seluruh soal lari kepada hukum, pembuktian apa pun menyangkut hak milik atas tanah dan bangunan yang dimiliki warga juga sepenuhnya diputuskan pengadilan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Detail persoalan inilah yang kurang mendapatkan perhatian kalangan pengamat dan penulis, sehingga lebih banyak yang melakukan proses insinuasi, ketimbang mencoba menelusuri seluruh persoalan dengan teliti. Kita memang harus meyakini betul betapa hak-hak warga-negara di atas segalanya. Tidak ada pengecualian apa pun atas hak-hak itu. Tetapi, kita juga harus meyakini betapa hak-hak berusaha juga bagian dari hak-hak warga negara, sebagaimana juga hak-hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam penyelesaian sumber aliran lumpur dan akibat-akibatnya, diperlukan pelibatan publik. Publik di sini bukan hanya stakeholders dan shareholders , melainkan juga kalangan dan kelompok di luar area semburan lumpur. Penggunaan hak interpelasi menjadi bagian dari pelibatan publik itu. Hanya saja, kita juga tahu, betapa hak-hak interpelasi selama ini lebih sarat dengan politisasi, daripada substansi. Yang harus dihindari adalah pengerahan massa, sekadar untuk menunjukkan kekuatan para pihak yang berbeda pendapat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apabila hak interpelasi berubah bentuk menjadi hak angket, misalnya, maka sejumlah konsultasi publik layak digelar. Maka, kita mungkin akan menyaksikan beragam perdebatan teknis di bidang geologi, teknik sipil, arsitektur, budaya, sejarah, hukum, lalu menular ke banyak perdebatan lain. Di sinilah letak persoalannya, sampai berapa lama perdebatan itu digelar? Barangkali sebulan atau dua bulan. Tetapi, apa cukup selama itu, mengingat untuk mengevaluasi kasus Institut Pemerintahan Dalam Negeri saja memerlukan waktu dua bulan?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masalahnya, publik tidak bisa menunggu, apalagi warga Porong jarang yang memiliki asuransi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang paling memungkinkan adalah pengambilan keputusan dijalankan, dengan risiko apa pun atas keputusan itu. Barangkali, pengambilan keputusan atas kasus lumpur di Sidoarjo ini lebih berat dari penentuan jajak pendapat di Timor Leste, tetapi lebih ringan daripada upaya penyelesaian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan-keputusan skala besar itulah yang harus dibuat, terutama oleh presiden.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejumlah pihak mendesak Presiden Yudhoyono untuk “belajar” kepada Morales. Ketika agenda pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran masih kusut, Yudhoyono sebaiknya menjadikan Morales sebagai rujukan etis dan model kebijakan nasionalisasi migas serta kekayaan alam lain. Yudhoyono diminta membuat gebrakan mendasar untuk mengembalikan kekayaan alam yang telah puluhan tahun dikuasai asing agar kembali dikuasai negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar konstitusionalnya, Yudhoyono dapat mencantolkan diri pada Pasal 33 (3) UUD 1945.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dewasa ini masih berupa asa, maka langkah strategis yang patut diambil Indonesia ialah melaksanakan reforma agraria. Pilihan strategi yang ditempuh Evo Morales di Bolivia saat ini dan Bung Karno di Indonesia masa lalu, hendaknya menginspirasi kebangkitkan nasionalisme dan sosialisme Indonesia baru. Reforma agraria sejati plus nasionaliasi aset bangsa sebagai salah satu agenda strategis bangsa hendaknya dijauhkan dari stigma “kiri” atau “kanan” karena kita telah bulat menggenggam teguh Pancasila dalam pikiran, ucapan dan tindakan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengejutkan mendapati angka pertumbuhan orang Kristen di Tiongkok 20 tahun setelah gaifang . Saat ini, diperkirakan yang tercatat resmi dalam gereja Patiartik Katolik maupun Protestan berjumlah 30 juta. Itu belum termasuk orang Kristen yang bergabung dalam persekutuan/gereja rumah yang tidak terdaftar di kantor urusan agama, juga simpatisan kelompok kelas menengah di kota. Jumlah yang tidak terdaftar di kantor urusan agama diperkirakan sekitar 15-20 juta orang. Dengan demikian jumlah orang Kristen di Tiongkok dewasa ini bisa mencapai 40- 50 juta orang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setelah Revolusi Kebudayaan berakhir, terdapat banyak persekutuan/gereja rumah ( the house church ) yang enggan bergabung dalam gereja yang sudah diakui dan terdaftar pemerintah. Di samping takut dan masih curiga pada pihak pemerintah, persyaratan kelompok itu dari segi teologi, ajaran, tata gereja dan kepengurusan, tak memenuhi syarat layaknya sebagai gereja. Aktivitas badan misi dari luar Tiongkok makin mempersubur untuk melakukan dikotomi antara gereja yang terdaftar dan gereja yang tak terdaftar (bawah tanah).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara periodik rupanya para alumnus FE-UI yang sedang tugas belajar lanjut di Berkeley berkumpul di rumah “Pak Lurah”, Widjojo Nitisastro. Dari sumber lain pernah saya dengar betapa buku Prof WW Rostow, The Stages of Economic Growth (Cambridge University Press 1960) didiskusikan dalam pertemuan berkala itu. Rostow adalah penasehat khusus Presiden John F Kennedy dan buku itu sebenarnya merupakan kerangka teori antikomunisme untuk menopang berdirinya Republik Vietnam (Selatan). Emil Salim tampaknya agak antusias dengan konsep pemikiran Rostow tersebut. Buku itu juga dibedah habis-habisan oleh Prof Baran dalam seminar sehari dengan mendatangkan seorang sejarawan neo-Marxis Prof Eric Hobsbawn dari Universitas London yang diikuti oleh Bung Batara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertanyaan dari Adrianus Mooy, mantan Gubernur Bank Indonesia yang interesan. Dia kemukakan, India dalam sejarah modernnya mendahulukan pembangunan politik (sehingga sekarang menjadi negara demokrasi yang diakui), sedangkan Tiongkok sekarang mengutamakan pembangunan ekonomi tapi politiknya tetap stagnan (masih diperintah oleh partai komunis). “Sedangkan Indonesia”, demikian Dr Mooy “sekarang agaknya berusaha membangun dua-duanya: bidang ekonomi dan bidang politik, menuju demokrasi sempurna”. (“…karena itu tidak bangun-bangun”, ada yang komentar).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mungkin Prof Ali Wardhana dapat memberikan rekomendasi supaya FE-UI menyampaikan gelar Doctor Honoris Causa kepada alumnusnya Batara Simatupang, sebagai tanda penghormatan pada prestasi intelektualnya yang serba ragam. Tapi juga sebagai tanda terima kasih, karena ternyata apa yang ditulis oleh David Ransom di majalah radikal Rampart (edisi Oktober 1970) dalam suatu artikel panjang tentang “Berkeley Mafia” tidak begitu akurat. Ransom berteori bahwa kelompok Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan dibiayai oleh Yayasan Ford (lembaga hasil keuntungan kapitalisme AS), kemudian setelah kembali menjadi dosen di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hari Kamis, 7 Juni malam, di suite room Four Seasons Hotel Washington DC, milik Pangeran Al Waleed bin Talal, Ketua Dewan Pertimbangan PDI-P Taufiq Kiemas melontarkan slogan, “Kaum Pluralis Sedunia Bersatulah!” Walaupun mengklise ucapan Karl Marx untuk mempersatukan proletar, saya melihat lontaran slogan suami Megawati itu sebagai suatu yang serius. Bagi PDI-P, masalah lain menjadi sekunder bila eksistensi dan integritas Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila, terancam oleh ideologi “Taliban-isme”. Karena itu, PDI-P walaupun berstatus oposisi, bisa merangkul Golkar dan menggalang koalisi lintas partai bila ancaman yang dihadapi ialah eksistensi Negara Pancasila.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada hari Selasa 5 Juni, Daoed Joesoef menulis tentang Geopolitis Kebijakan Luar Negeri. “…Terhadap penentang yang mengatasnamakan Islam kebijakannya berpembawaan konfrontatif. Semula Amerika percaya pada Huntington yang menanggapi penentangan massa Muslim sebagai civilisational clash (1993). Namun cepat menyadari kekeliruannya. Ternyata tesis itu diambil-alih kelompok Islamis radikal yang memanfaatkannya dalam pengerahan dukungan. Bila penduduk negara-negara Muslim percaya Barat memerangi mereka karena keyakinan religiusnya, perlawanan mereka terhadap globalisasi Pax Americana akan sukses. Sukses itu bukan berupa pawai kemenangan dari barisan fundamentalis Islam di sepanjang Pennsylvania Avenue, tetapi menjamurnya pembentukan Khalifah Islam pengganti pemerintah Muslim moderat dan apostate regimes yang sebagian besar rakyatnya selama ini merasa tidak puas dengan sistem global yang berlaku.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mohamad Guntur Romli dalam artikel di Kompas 5 Mei 2007, mengungkapkan munculnya ulama Mesir yang melakukan mawas diri dengan keberanian luar biasa untuk melawan proklamasi anti-AS, Yahudi, dan kafir oleh Osama bin Laden. Syekh Najib Ibrahim dan Syekh Ali Muhammad Ali Syarif, berbareng menulis buku Hunmatu al-Ghuluw fi al-Din wa Takfir al-Muslimin (Larangan berlebih-lebihan dalam beragama dan mengkafirkan umat Islam). Pada halaman 28, kedua Syeikh menulis “sesungguhnya terorisme pemikiran lebih menakutkan dan mengancam daripada terorisme fisik”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Indonesia sesungguhnya sudah menjadi korban, baik teror fisik berupa bom yang meledak di pelbagai tempat dari Bali sampai Marriott maupun teror ideologi yang tidak terusik secara terbuka. Analisis dan langkah PDI-P yang dibeberkan Taufiq Kiemas tentang tantangan terhadap eksistensi NKRI dari kubu fundamentalisme sudah bersifat global dan sulit dilokalisisasi. Taufiq Kiemas mengantisipasi dan mempelopori koalisi lintas partai untuk mencegah arus fundamentalisme yang menggunakan taktik lama Mao Zedong, desa mengepung kota.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kekhawatiran Taufiq Kiemas dan kewaspadaan Daoed Joesoef kiranya bisa membuat elite dan masyarakat Indonesia kembali memperoleh keseimbangan yang hakiki. Indonesia dan Jakarta tidak bersedia dan tidak rela menjadi antek Washington, tapi juga tidak rela kalau harus menjadi antek Ryadh atau Teheran atau Damascus. Jakarta harus bisa merumuskan kepentingan nasionalnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bukan untuk kegenitan elite politik dengan vested interest primordial sempit yang bisa membawa Indonesia ke model keterpurukan fundamentalisme.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tulisan di bawah ini bukan kampanye politis, tapi berharap menyadarkan kelas menengah kita, kalaupun kalangan elite dalam mainstream kita meragu, dalam menggerakkan budaya produktivitas beretika nyata. Bayangkan, sidang tahunan WTO yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan berbagai pertemuan multilateral gagal, serta yang terakhir ini Konferensi G-8 (kelompok negara kaya Barat plus Jepang) di Jerman yang saat ini dicoba dikuasai AS, agendanya justru didemo masyarakat Barat yang makin sadar hegemoni AS dalam politik sosial, ekonomi dan budaya, sudah berlalu. It is over.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Proses pembentukan kawasan ekonomi Asia merupakan perjalanan tersendiri. Kelemahan terbesar Tiongkok adalah dalam proporsi yang sangat kecil dalam sumber daya manusia terdidik. Tiongkok hanya memiliki 2,5 juta sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi dan akademi dari jumlah 1,3 miliar penduduk. Walau demikian, manusia Tiongkok itu ulet, tidak mau menderita terus-menerus, dan menjunjung budaya produktivitas yang andal. Andaikata persentase terdidik Tiongkok sama dengan Amerika, Tiongkok memiliki sekitar 13-14 jutaan tenaga terdidik perguruan tinggi dan atau akademi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terlihat semangat keindonesiaan sebenarnya telah muncul walaupun Budi Utomo resminya berbasis Jawa. Pada 1935, Budi Utomo melebur dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI, berdiri 1930, diketuai Soetomo) dan membentuk Partai Indonesia Raya (Parindra). Pada saat itu berbagai organisasi kedaerahan berevolusi menjadi lebih nasional, misalnya Tri Koro Dharmo (1915) menjadi Jong Java (1918) dan akhirnya melebur menjadi Indonesia Muda (1930). Sementara itu organisasi keagamaan (Sarekat Islam, Muhammadiyah, NU) tetap berkembang dengan identitas keislamannya namun warna keindonesiaannya semakin terlihat. Keadaan ini berperan besar dalam perkembangan dan keberlanjutan Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah mempunyai kebijakan Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Pembangunan Jangka Panjang, dan sekarang ada UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJP) yang diundangkan Februari 2007. UU RPJP ini komprehensif dan mencakup semua dimensi masyarakat, namun sasaran dan indikator kurang dicantumkan secara tegas. Selain itu terdapat pula Visi Indonesia 2030 dari Yayasan Indonesia Forum yang lebih memfokuskan pada dimensi ekonomi namun mempunyai sasaran dan indikator lebih jelas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Singkatnya, wawasan strategis, semangat berkorban, dan aksi bersama merupakan modal sejarah dari tokoh dan organisasi sosial-politik pada masa lalu. Perlulah kita renungkan tulisan Hatta (1930) ketika mengutip Conrad Theodore van Deventer (tokoh politik “etis” atau “balas budi”) yang mengomentari lahirnya Budi Utomo dengan kalimat: “Suatu yang ajaib terjadi, Insulinde [Kepulauan Hindia] molek yang lagi tidur, sudah bangun.” Sejauh manakah kebangunan atau kebangkitan ini menghasilkan kemajuan bagi Indonesia sekarang serta menjadi modal dan energi sosial bagi masa depan?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kita terikat oleh bangunan sistem kenegaraan dan kebangsaan yang digali dari akar budaya dan sosial yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad silam. Tentunya fondasi kenegaraan dan kebangsaan tersebut disentuh oleh keahlian pemikiran “pendiri bangsa” yang telah bersentuhan dengan ilmu pengetahuan modern, yang berasal dari belahan Timur maupun Barat dunia. Satu hal pokok yang menyatukan perbedaan “pendiri bangsa” adalah visi dan misi membentuk Republik Indonesia berdaulat di dalam bingkai NKRI.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tetapi, kita kemudian melihat perkembangan yang tidak menggembirakan. Banyak kesepakatan bangsa tidak lagi ditaati sebagai komitmen politik dan komitmen sosial, yang kemudian melahirkan kontroversi dan berakhir pada konflik pada banyak bidang kenegaraan dan juga sosial. Paling kentara dari lunturnya komitmen terhadap visi dan misi bangsa adalah tergusurnya etika sebagai warga negara dan juga etika sosial. Kondisi demikian menjurus pada bentuk-bentuk kontruksi aktivitas di tingkat elite dan rakyat yang destruktif dan anarkis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jajak pendapat yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Jakarta, Maret-April 2007, bahkan menghasilkan persentase yang harus dicermati lembaga-lembaga formal dan pemimpin-pemimpin formal pada institusi-institusi. Hanya 11 persen responden yang menaruh kepercayaan kepada MPR dan DPR saat ini. Presiden-wakil presiden yang memperoleh kemenangan 60,6 persen pada Pilpres 2004 hanya mendapat kepercayaan 22 persen. Kepercayaan kepada wakil rakyat (anggota DPR) hanya 8 persen. Kepercayaan responden tertinggi justru diberikan kepada pemimpin agama, 41 persen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai contoh, kalau kita berpegang teguh kepada etika warga negara, sebagai pelaku politik, akan juga memegang teguh landasan idiil negara dan bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Caranya, dengan membentengi diri dari keinginan mengganti Pancasila dengan isme-isme lainnya; komunisme, liberalisme, kapitalisme, dan isme-isme keagamaan. Sebab, sila pertama jelas menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia mengakui sepenuhnya Tuhan sebagai sandaran tertinggi bagi pelaksanaan kehidupan religiusitas. Sementara bingkai NKRI disatukan melalui sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi setiap kelompok masyarakat dan individu yang berusaha keluar dari bingkai NKRI. Sedangkan pelaksanaan demokrasi dilaksanakan sesuai semangat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Prof Dr Boediono, sekarang Menteri Koordinator Bidang Ekonomi ketika dikukuhkan sebagai Guru Besar di Universitas Gadjah Mada pada 24 Februari lalu telah menyampaikan pidato yang menyoroti tantangan yang dihadapi bangsa ini. Judulnya: “Dimensi Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia”. Setelah menggoreskan sekilas perkembangan bangsa sejak tahun-tahun 1950’an dan menggarisbawahi tekad reformasi yang dicetuskan pada awal periode purna Soeharto, Dr Boediono bertanya: “Are we on the right track? Apakah jalan yang sedang kita tempuh sudah benar?”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kaitan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan politik menjadi tema pemikiran intensif dari berbagai pakar. Patricia Cohen, kolumnis di Harian International Herald Tribune (yang juga dicetak di Jakarta) baru-baru ini dalam kolomnya menyoroti tema tersebut. Cohen mempertanyakan dalil yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi berdasarkan kapitalisme dengan sendirinya akan mendorong pertumbuhan demokrasi. Ia mengutip buku Michael Mandelbaum yang menonjolkan dalil bahwa meningkatnya pendapatan per kapita akan menciptakan kelas menengah yang akan menuntut kebebasan individu dan hak politik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Juga almarhum Soedjatmoko membahas masalah sulit tentang pentingnya nilai etika politik dalam mendorong pembangunan ekonomi. Dalam rangkaian ceramah Ishizaka tahun 1979 (judulnya: “Development as Freedom”) yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ia terangkan betapa pentingnya kaitan pembangunan dan kebebasan, ditangani secara tepat di negara- negara seperti Indonesia. Berkata Soedjatmoko: “Apakah Dunia Ketiga mampu atau tidak untuk berkembang menjadi masyarakat yang relatif bebas dan terbuka di mana kemiskinan dapat dihapuskan, akan sangat menentukan kemungkinan suatu masa depan kebebasan dan keadilan bagi seluruh umat manusia”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun faktor amat penting yang memayungi usaha besar yang digoreskan di atas, yakni mengatur keseimbangan antara pembangunan politik dan pembangunan ekonomi, adalah bobot dan kualitas kepemimpinan. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memang tokoh yang unik dalam sejarah politik modern Indonesia. Ia dicatat sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung dan menang melalui pemilu yang bebas dan aman secara amat meyakinkan. Ia meraih hampir 62 persen dari jumlah suara di 28 provinsi (semua provinsi di Pulau Jawa) dari 32 provinsi. Landasan politiknya kuat sekali.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Presiden SBY adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang bekerja keras dan tekun. Ia sekeluarga sampai sekarang dianggap relatif bersih dari praktik KKN. Namun kerja keras dan bebas KKN dengan landasan politik yang kuat sekalipun belum jaminan bahwa pada akhir periode kepresidenannya, Presiden ke-6 RI ini akan dinilai sukses. Dengan “sukses” yang dimaksud adalah peningkatan pendapatan per kapita bangsa Indonesia secara berangsur yang menyeluruh (bukannya pertumbuhan ekonomi yang pesat tapi sekaligus juga memperlebar gap antara yang kaya dan miskin, antara daerah “basah” dan “kering”) dengan kecerdasan masyarakat yang meningkat juga. “Sukses”-nya seyogianya menandakan bahwa demokrasi substansial yang bukan proforma saja, berkembang mekar. Yakni, distribusi kekuasaan dan penerapan kewenangan tambah sempurna pelaksanaannya sehingga keadilan nampak jelas dilaksanakan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Timbullah situasi yang serbadilematis. Proses demokratisasi yang dibiarkan mengambang karena pada saat-saat kritis tidak terasa kepemimpinan yang tegas tapi kalem dapat menimbulkan anarki. Maka laju pembangunan akan terhambat yang justru perlu didorong supaya demokrasi terjamin kemantapannya. Di sisi lain, laju pembangunan yang terlalu digenjot supaya memenuhi target yang tidak realistik dapat mengancam kepentingan rakyat biasa atau pengusaha sedang dan kecil sehingga timbul gap melebar antara yang kaya dan miskin. Kontras sosial itu akan menimbulkan destabilisasi politik yang mendorong penerapan tangan besi sehingga proses demokratisasi mundur, malahan neofasisme dapat muncul.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanpa kepemimpinan yang mampu mengukur berbagai kekuatan sosial politik secara tepat, mengarahkannya menjadi kekuatan bersama yang konstruktif sehingga apa yang disebut oleh Dr Boediono sebagai “kelas pembaru” bertambah besar dan mantap, mendorong birokrasi supaya menjadi instrumen yang produktif dan inovatif, maka sulit diharapkan pada tahun 2009 kita dapat membanggakan bahwa Indonesia selama lima tahun telah mencapai kemajuan lumayan yang saling menunjang di bidang pembangunan politik dan pembangunan ekonomi.u

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saya baru tiba di Jakarta, Jumat, 15 Juni petang, dan membaca surat Laksamana (Purn) Sudomo tertanggal 22 Mei 2007 yang mengutip Orison Marden dari buku Paul G Slotz berjudul Adversity Quotient. Kutipan Pak Domo sebagai berikut: “Jauh di dalam diri manusia terdapat kekuatan-kekuatan yang masih tertidur nyenyak, kekuatan yang akan membuat mereka takjub dan yang tidak pernah mereka bayangkan bahwa mereka memilikinya, kekuatan yang apabila digugah dan ditindaklanjuti akan mengubah kehidupan mereka dengan cepat”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jelas tidak. Sebab sistem yang relatif mampu menciptakan kondisi kemerataan yang tidak terlalu timpang, demokrasi liberal, justru menghadapi tantangan dari kaum radikal Timur Tengah maupun Amerika Latin dan Dunia Ketiga lain. Namun yang lebih serius ialah perpecahan ideologi dalam kubu demokrasi liberal AS/Eropa sendiri. Sebagian mereka yang merasa tersisih dan kurang kebagian rezeki secara finansial dibanding kelompok profesional bisnis, mengobarkan perang kebencian terhadap sistem pasar bebas dan demokrasi liberal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebenarnya, masalah manusia bisa dibikin simpel bila orang kembali ke hukum besi alam dan moral yang sejati dan tidak munafik. Ada 6,3 miliar manusia, separuhnya hidup dengan 1-2 dolar sehari, 1/3 atau 2 miliar mungkin kelas menengah dan 1 miliar mungkin jutawan dolar. Nah, untuk mentransfer atau mengentaskan 3 miliar itu, yang paling laku keras tampaknya Teori Kain, kebencian dan penghancuran melalui terorisme terhadap 1 miliar orang kaya. Nanti otomatis kekayaan 1 miliar kapitalis itu akan bisa dibagi rata oleh 3 miliar manusia proletar. Jadi, sudah sekaligus selesai semua masalah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jarang ada orang yang sadar dan berani bilang, sabar itu 1 miliar bisa kaya dan juga mengangkat 2 miliar jadi kelas menengah, apa semuanya pengisap seperti drakula yang harus dimusnahkan. Sebab teori mandataris rakyat, mengatasnamakan langit, Tuhan, dan agama subur di mana-mana, bukan hanya sejak Karl Marx. Semua raja dinasti kuno selalu merebut takhta atas nama petani dan rakyat, tapi mereka kemudian memutar ulang film usang dinasti otoriter fasis yang tidak mampu mengentaskan mayoritas manusia dari kemiskinan material spiritual.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Semua itu seolah riwayat yang bisa dibenarkan dengan pelbagai dalih yang dikemas rapi oleh kaum tranzi dan jihadis. Mereka sudah apriori ingin mengganti demokrasi liberal Barat yang menghargai meritokrasi, kerja keras, karya otak, dan hati nurani yang bersih yang dikawal supremasi hukum dan Trias Politika yang ketat. Yang tumbuh ialah semangat relativisme moral dengan Adversity Quotient yang didominasi pendapat umum yang cenderung destruktif, konfrontatif dan suicidal, ketimbang proaktif, konstruktif, dan kreatif dalam menghadapi isu global.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebanyak 40 juta orang miskin, 67 persen terkonsentrasi di pedesaan dan sekitar 90 persen yang bergantung pada pertanian. Itulah kenyataan yang hendak diatasi program reforma agraria ini. Joyo Winoto (Kepala BPN RI), berkali-kali mengutarakan program ini tak sekadar bagi-bagi tanah, tetapi land reform plus access reform . Rakyat tak sekadar diberi tanah, tapi diberi kemudahan dalam mengakses sumber ekonomi, seperti kredit, pendidikan, bibit, pupuk, penataan produksi, hingga distribusi dan konsumsinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kenapa tidak tanah-tanah yang dikuasai badan usaha yang izinnya diperoleh dari kebijakan politik agraria kapitalistik dan sering kali melanggar rasa keadilan sosial rakyat di sektor perkebunan besar, kehutanan, pertambangan, kita proyeksikan sebagai objek reforma agraria? Mengingat saat ini banyak tanah yang diduduki dan dikuasai rakyat melalui okupasi maupun re-claiming, maka tanah-tanah itu harusnya terintegrasi dengan program reforma agraria yang hendak dijalankan melalui legalisasi penguasaannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Informal Leaders Gathering adalah judul pertemuan sejumlah tokoh sipil dan militer di Sentul, Bogor, awal Mei lalu. Dari unsur mantan TNI hadir antara lain mantan Kasad Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrur Rozi, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Marsekal Madya TNI (Purn) Ian Santoso, serta mantan Aster Kasad Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi. Dari tokoh sipil terlihat wajah Wakil Ketua MPR AM Fatwa dari PAN, mantan tokoh PDI-P Amin Arjoso dan Prof Dimyati Hartono, Ruyandi Hutasoit dari Partai Damai Sejahtera (PDS), pengamat pertanian HS Dillon dan lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Transformasi ekonomi Tiongkok tentu saja tak bebas dari masalah. Namun yang dipecahkan oleh transformasi itu masih lebih besar dan lebih vital daripada problem yang ditimbulkannya, yang nanti juga akan dipecahkan satu per satu. Menurunnya jumlah orang miskin, yang kabarnya hingga 400 juta orang, meningkatnya jumlah lapangan kerja, menanjaknya pendapatan negara, serta pendapatan per kapita penduduk, adalah sebagian dari indikasi keberhasilan Negeri Naga itu mengikis masalah besar yang selama ini meringkusnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Negara-negara kaya di belahan bumi utara termasuk Amerika Serikat, menjadi penyumbang terbesar naiknya gas rumah kaca di udara. Buangan gas rumah kaca karbon dioksida di dunia meningkat tiga kali lebih cepat di tahun 2000-an ini dibandingkan dengan pada era 1990-an, sehingga gas tersebut menjadi sorotan sebuah panel internasional perubahan iklim. Sebaliknya, negara paling kaya di dunia menyumbang 60 persen dari total buangan pada 2004 dan bertanggung jawab atas 77 persen buangan kumulatif sejak awal Revolusi Industri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Meski terlambat, namun inilah saatnya memrogramkan restorasi ekosistem nasional, pembangunan, dan pengelolaan hutan lestari, serta moratorium logging . Langkah adaptasi juga perlu dijalankan karena sekuat apa pun usaha mengurangi gas rumah kaca, kita tidak akan mampu sepenuhnya terhindar dari dampak perubahan iklim. Di berbagai negara, upaya adaptasi mulai dilakukan, misalnya pembuatan strategi manajemen air di Australia dan Jepang, atau pembangunan infrastruktur untuk melindungi pantai di Maldives dan Belanda.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sekarang, empat draf paket RUU bidang politik pada Jumat (25/5) lalu, baru diserahkan pemerintah ke DPR. Empat RUU tersebut antara lain, RUU Partai Politik (Parpol); RUU Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD; RUU Pemilihan Presiden (Pilpres); dan RUU Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPRD, dan DPD, baru akan dibahas dalam rapat paripurna 29 Juni mendatang. Adapun paripurna nanti hanya akan membacakan amanat presiden (ampres) di depan anggota DPR, kemudian menjadwal pembahasan melalui badan musyawarah (bamus) diikuti pembentukan panitia khusus atas empat RUU tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , dengan sedikitnya waktu, DPR masuk dalam wilayah krusial mengejar batas penyelesaian pada akhir 2007, seolah-olah penyelesaian pembahasan RUU hanya menjadi “agenda kejar tayang”. Hal itu akan berakibat buruk bagi partai baru dan partai yang tidak lolos electoral threshold, dan hanya menguntungkan partai politik besar yang sudah memastikan ikut dalam Pemilu 2009. Jika terjadi “sesuatu” atas RUU tersebut, baik pemerintah maupun DPR akan “ excuse”, menjadikan sempitnya waktu pembahasan sebagai alasan dan membenarkan diri bisa mengambil langkah-langkah darurat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu, dengan sempitnya waktu pembahasan seperti terurai di atas, keputusan-keputusan yang dihasilkan dijamin hasilnya tidak akan bermutu dan hanya akan menguntungkan partai- partai yang saat ini berkuasa dan membunuh partai-partai baru. Partai politik kecil dan partai yang baru dibentuk, pasti menjadi korban keterlambatan ini karena tidak cukup waktu berbenah diri dalam mempersiapkan Pemilu 2009, yang sesuai dengan UU Pelaksanaan Pemilu yang baru disahkan. Untuk itu jangan dipersalahkan kalau ada partai-partai kecil atau partai politik baru berpendapat atau mencurigai keterlambatan penyusunan paket RUU Politik ini disengaja dan merupakan skenario politik “khusus” dari Istana dan Senayan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , kecurigaan juga pantas dialamatkan ke Senayan. Partai-partai yang saat ini mendudukkan wakilnya di DPR sengaja tidak mendesak pemerintah atau mengambil hak inisiatif untuk mengajukan RUU bidang politik agar partai-partai baru yang ingin mengikuti Pemilu 2009 tidak mendapat kepastian, baik menyangkut verifikasi dari KPU maupun konsolidasi dan penentuan daerah pemilihan. Baik pemerintah dan partai-partai besar tidak ingin partai-partai kecil sempat berkonsoli- dasi, juga tidak menghendaki munculnya partai baru di pentas Pemilu 2009.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sekalipun terjadi perubahan UU, bukan perkara gampang pula calon independen mampu memenuhi persyaratan pendaftaran. Hanya dalam sepekan, calon independen (jika memang muncul) harus mengumpulkan bukti dukungan dari masyarakat. Belum lagi untuk keperluan sosialisasi. Tak ada jaminan calon independen mampu membumi dalam waktu singkat. Beda halnya dengan ketokohan Fauzi Bowo yang selama ini sudah tak asing sebagai wakil gubernur. Atau, Adang Daradjatun dan pasangannya, yang jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan diri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keinginan menunda pendaftaran tersebut juga mengingatkan penulis pada kalimat yang pernah dilontarkan Adang Daradjatun dalam sebuah talk show di televisi sekitar dua bulan lalu. “Kalau berbicara tentang seni kepemimpinan, saya ketika dulu di kepolisian selalu menurut proses hukum. Dan, apabila menjadi gubernur di DKI, akan berlaku sebagai pegawai sipil. Istilah saya, kapan saya ngedet, kapan saya ulur, seper- ti main layang-layang,” kata Adang menjawab pertanyaan dari Ryass Rasyid tentang gaya ke- pemimpinannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama, gereja bernyanyi keliru. Banyak umat (juga pendetanya!) tidak bisa membaca not angka, apalagi not balok. Akibatnya dalam ibadah banyak nyanyian dinyanyikan secara keliru. Karena itu di tiap jemaat perlu ada pemimpin nyanyian (Prokantor) yang mampu mengajar umat bernyanyi. Minimal seminggu di muka, Prokantor sudah menerima tema ibadah dan nyanyian-nyanyian yang dipilih sebagai penopang tema ibadah. Lalu minimal 120 menit sebelum ibadah dimulai, dengan dampingan koor (Kantorei), Prokantor mengajar umat menyanyikan nyanyian yang digunakan pada hari itu. Yang diajarkan adalah lagu, tempo, kaitan kata-kata, dan saat penarikan nafasnya. Tulis Van Dop, “Sejak zaman Perjanjian Lama lalu dilanjutkan oleh Gereja Perdana dan terus sepanjang sejarah gereja, fungsi Prokantor dan Kantorei merupakan jabatan gerejawi yang penting karena nyanyian gereja memang penting. Jangan keliru, fungsi Prokantor dan Kantorei bukanlah mempertontonkan kebolehan bernyanyi atau mempertunjukkan kemerduan suara dan bukan pula meng- entertain umat, melainkan mengajar dan memandu umat bernyanyi dengan baik dan benar.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga, gereja diteror oleh alat musik. Sebenarnya alat musik apa pun bisa dipakai untuk mengiringi nyanyian ibadah. Namun prinsipnya alat musik dalam ibadah berperan mengiringi nyanyian, bukan menguasai nyanyian. Tolok ukur ibadah adalah khidmat dan tenang. Ketika bernyanyi umat melantunkan kata-kata, bukan meneriakkannya. Sebab itu alat musik yang bising tidak patut untuk ibadah. Peralatan band cocok untuk pertunjukan atau pesta, namun tidak untuk ibadah. Van Dop mengingatkan bahwa kibor ( keyboard, synthesizers ) sebenarnya bukan alat musik melainkan funmachine . Tulis Van Dop, “Salah satu unsur dari funmachine yang tabu untuk nyanyian jemaat ilah rhythm box . Mesin itu tidak mungkin ikut bernafas bersama jemaat, tidak mengenal release atau ritenuto dan fermata yang penting untuk bernyanyi dan wajar.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bernyanyi kelihatannya gampang, tetapi sebetulnya tidak. Oleh sebab itu kita perlu belajar. Apalagi dengan nyanyian gereja. Jika kita bernyanyi dengan baik dan benar, liriknya mendidik dan menggembalakan kita. Tertulis, “… dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani…” (Efesus. 5:19). Menurut ayat itu ketika bernyanyi kita “berkata-kata” (Yunani lalountes, laleo = mengucapkan kata-kata secara jelas dan dimengerti; juga berarti; mengajar atau menuntun). Nyanyian gereja berfungsi untuk mengajar dan menuntun kita.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Nyanyian gereja penting. Yang penting lagi adalah bisa menyanyikannya. Ambil contoh buku nyanyian NKB. Buku ini berbobot mutu musikologi, teologi, sastra, dan sifat ekumenis-historis. Tetapi dari 230 lagunya, ada banyak yang tidak pernah dinyanyikan. Kenapa? Wong pendetanya sendiri enggak bisa! Padahal isi buku begitu bagus. Simak Kristologi di NKB 72 dengan irama Afrika dan lirik Jerman terjemahan Van Dop. Tetapi, sorry , nyanyinya enggak bisa! NKB memang punya dua arti. Resminya; Nyanyikanlah Kidung Baru. Nyatanya: Nyanyilah Kalau Bisa. Kalau bisa….!

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kita dapat saja berkelit tingkat kerusakan serta level kebrutalan yang dihasilkan bonek Persebaya jauh lebih parah. Namun, perilaku kekerasan tetaplah layak dikutuk dan harus dihindarkan, apalagi jika mengakibatkan luka-luka, balas dendam, dan kerugian material yang mahal harganya. Dalam situasi sosial demikian, kita wajib menjalankan refleksi: Untuk apa pertandingan sepakbola yang dilakukan dengan berbagai jenis penamaan kompetisi yang terkesan anggun namun sebenarnya keropos itu? Dalam level Asia Tenggara, misalnya, bukankah prestasi sepakbola kita sangat memalukan sekaligus memilukan?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kondisi serba tragis ini, sekali lagi, mengharuskan kita berpikir kembali: Apakah sesungguhnya makna sepakbola bagi masyarakat Indonesia? Apakah sepakbola sebagai permainan atraktif yang mampu menyatukan warga bangsa yang secara geografis berjauhan? Jawaban terhadap pertanyaan itu semakin menghasilkan capaian yang begitu negatif. Sebabnya, sepakbola justru menjadi arena melakukan pertarungan, pelecehan, pertikaian, dan perkelahian pendukung yang memiliki latar belakang kekotaan berlainan. Bahkan, secara hiperbolis dapat dikemukakan neotribalisme (kesukuan dalam bentuk baru akibat dipisahkan regulasi birokratis dan geografis perkotaan) melanda sepakbola kita.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam sudut pandang sosiologi, pengikut aliran fungsionalisme memandang sepakbola sebagai perangkat yang setidaknya mampu memenuhi empat kebutuhan. Pertama , memelihara pola-pola sosial yang sudah ada dan memanajemen ketegangan sosial. Kedua , integrasi yang berarti sepakbola bisa menyajikan kerekatan dan identifikasi kelompok, dalam kasus kita adalah bangsa Indonesia. Ketiga , pencapaian tujuan yang berarti dengan menjalankan dan menonton sepakbola penguatan kembali untuk berprestasi semakin mampu dipompa. Keempat , adaptasi yang bermakna bahwa karena sepakbola menggunakan keterampilan fisik, seluruh pihak yang berpartisipasi, penonton tanpa terkecuali, mampu menyiapkan diri dan mengatasi persoalan-persoalan lingkungan yang melingkupinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama , alienasi, yang berarti sepakbola justru mengasingkan individu-individu dari tubuh dan kesadaran mereka sendiri. Kedua , sepakbola dimanfaatkan negara dan kalangan elite ekonomi yang lebih berdaya untuk melakukan hegemoni atau penindasan secara halus untuk menjalankan kontrol sosial. Ketiga , sepakbola hanya mempromosikan komersialisme dan materialisme. Keempat , sepakbola hanya mendorong terciptanya nasionalisme sempit, militerisme, dan seksisme, atau dalam kasus yang lebih aktual sepakbola sekadar mendorong kemunculan neotribalisme yang berbasis pada identitas perkotaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penilaian yang dikemukakan perspektif konflik memang terasa negatif dan berkecenderungan menaruh kecurigaan berlebihan pada sepakbola kita. Namun, semua itu terpulang kembali pada bagaimana kita berpikir mengenai eksistensi persepakbolaan itu sendiri. Pihak-pihak yang cenderung berpikir tidak kritis akan setuju dengan pandangan yang disajikan pendekatan fungsionalis. Sebabnya masyarakat, dan berbagai pelaku kekerasan yang terdapat dalam sepakbola, sekadar dianggap sedang mengalami ketidakseimbangan sosial ( social disequilibrium ) yang dengan sendirinya akan mengalami penyesuaian ke arah stabilitas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun diplomasi ekonomi ke Selatan pun menjadi agenda penting. Korsel yang ekonominya bangkit pesat mulai dekade 1970-an, memperhatikan ASEAN khususnya Indonesia, sebagai pasar potensial produk-produknya, bahkan menjadi mitra dagang ke-10. Hubungan Indonesia-Korsel mengejutkan karena pada awal Mei 2007, rombongan besar pengusaha Korsel berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungan tiga hari itu, 190 pengusaha mewakili 10 sektor usaha dan pejabat Korsel dipimpin Menteri Perdagangan, Industri dan Energi, Kim Young-jo, melakukan sejumlah kesepakatan investasi energi, dan kerja sama ekonomi dengan Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sektor energi, Korsel berminat membangun rel kereta api untuk angkutan batu bara dan penumpang di Kaltim. Pembangunan rel KA 700 km itu bernilai US$ 1 miliar. Produksi batu bara cair di Kaltim pun diupayakan berkapasitas 5.000 barel per hari. Korsel amat memperhatikan energi untuk menjalankan industrinya yang bertumbuh pesat. Untuk itu BUMN energi Korsel KNOC-Korea National Oil Corporation dan SK Corp menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pertamina untuk membangun proyek LNG di Sumatera Selatan. Proyek kerja sama produksi elpiji itu bernilai US$ 155 juta dengan kapasitas produksi 350 juta kubik kaki sehari.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Proyek LNG Bintuni di Papua oleh British Petroleum Indonesia itu memiliki cadangan gas alam sebanyak 14 triliun kaki kubik. Jelas Korsel dengan PDBnya sebesar 4,5 persen dan industri nasionalnya yang bertumbuh pesat menyaingi Jepang dan Tiongkok, amat memerlukan energi. Kogas Korsel mengimpor 24,6 juta ton LNG setiap tahun dan 5,3 juta ton di antaranya dari Indonesia. Minat energi Korsel ini juga menunjukkan betapa besarnya minat energi negara-negara ekonomi Asia Timur, seperti Jepang dan Tiongkok. Logis, karena selain keperluan energi industri dan rumah tangganya besar, negara-negara tersebut tak punya cadangan energi dalam negeri. Tiongkok malahan memburu energi ke seluruh pelosok dunia, khususnya ke negara-negara produsen energi migas di Amerika Latin, Afrika, Asia Pasifik, dan Rusia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejak lama Korsel meminati kerja sama investasi dan membangun proyek-proyek ekonomi di Indonesia. Dan terhitung pada akhir 2006, Korsel dengan 1.200 perusahaannya memiliki nilai investasi di Indonesia sebesar US$ 6 miliar dan ditambah dengan MoU yang baru, berarti investasi Korsel sebesar US$ 9,31 miliar. Sedangkan neraca dagang Indonesia-Korsel 2006 mencapai jumlah US$ 13,7 miliar. Korsel selama ini berada dalam lima besar investor asing, selain Amerika Serikat, Jepang, negara-negara Uni Eropa, Taiwan, dan Tiongkok.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bidang ekonomi yang potensial dikembangkan adalah perikanan, pertanian, pariwisata, dan industri. Unit-unit usaha sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat perlu dilakukan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan. Pertanian memang masih menjadi andalan utama, namun sektor perikanan dan kelautan belum digarap dan dikembangkan. Pengelolaan galangan kapal, penangkapan dan pelelangan ikan, cold-storage , pembinaan industri rakyat, adalah contoh-contoh kegiatan usaha yang bisa dikembangkan dengan melibatkan masyarakat lokal. Lebih 60 desa di pesisir pantai Kepulauan Nias membutuhkan program pemberdayaan yang tepat untuk membantu nelayan mengelola sumber daya laut dengan baik dan benar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk membangun iklim dan semangat persaingan yang sehat dan wajar, lahirlah UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya lahir pula Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diresmikan 7 Juni 2000, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 75 Tahun 1999. Tugasnya mengawasi pelaksanaan UU No 5 Tahun 1999 tersebut, serta memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPPU bertindak independen dan profesional, serta secara aktif memberikan saran dan masukan kepada pemerintah, agar kebijakan yang dibuat dapat mendorong perkembangan industri sesuai dinamika bisnis yang berkembang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk itu, KPPU banyak berinteraksi dengan departemen dan lembaga di pemerintahan, melalui pemberian rekomendasi dan saran yang menyangkut dinamika pada perekonomian Indonesia. Contoh kasus yang menonjol adalah ketika KPPU memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, mengenai penetapan tarif oleh INACA (Indonesia National Air Carriers Association). KPPU menyarankan pencabutan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada INACA dalam menetapkan tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No 25 Tahun 1997, dan membatalkan kesepakatan harga yang dibuat INACA. Selanjutnya dalam penetapan struktur dan golongan tarif angkutan udara niaga berjadwal hendaknya pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan penyelenggara angkutan udara sebagaimana tercantum dalam UU No 5 Tahun 1999.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Contoh yang mengemuka adalah munculnya persaingan ketat di sektor transportasi udara, yang bermuara pada reduksi tarif yang signifikan mencapai lebih dari 50 persen. Kondisi itu tidak lepas dari peran KPPU yang memberikan saran agar kewenangan INACA dalam penetapan tarif dicabut. Pemerintah kemudian membebaskan penetapan tarif angkutan udara sesuai dengan mekanisme pasar yang berimbas terhadap semakin pesatnya perkembangan transportasi nasional. Persaingan di sektor transportasi udara memiliki efek ganda terhadap efisiensi di moda transportasi lainnya, yakni darat dan laut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hubungan yang sangat erat antara negara dan agama pada gilirannya akan memperteguh semangat keagamaan yang masuk ke dalam institusi negara dalam bentuknya yang formalistik. Lihat saja pendirian partai-partai agama sejak Pemilu 1999 hingga sekarang, berlakunya syariat agama sebagai hukum negara (Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Zakat, perda syariat, dan lain-lain), dan orientasi agama yang formalistik dalam perilaku pejabat-pejabat publik. Fenomena semacam ini sesungguhnya mencerminkan betapa agama sangat bergantung kepada negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara historis, negara Islam atau Khilafah Islamiyah pernah dipraktikkan dalam sejarah Islam, sejak al-Khulafa’ al-Rasyidun hingga Turki Utsmani. Negara Islam adalah negara yang memberlakukan syariat Islam dan kedaulatan di tangan Tuhan (Allah SWT). Di dalam konsepsi negara yang seperti itu, ada tiga komponen penting yang menjadi pilar, yakni; masyarakat Muslim, hukum Islam atau syariat Islam, dan khalifah. Tiga komponen ini menjadi prasyarat berdirinya negara Islam yang sah (Javid Iqbal, 1987).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Formulasi itu kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Hasan Turabi (1987), bahwa negara Islam memiliki landasan teologis yang kuat. Pertama , negara Islam tunduk pada doktrin tauhid, yang meniscayakan religiusitasnya dan sebaliknya menolak sekularisasi. Kedua , negara Islam bukanlah negara yang dibatasi wilayah teritorial (nasionalitas), karena kesetiaan utama hanya diberikan kepada Tuhan, setelah itu barulah diserahkan kepada masyarakat (umat). Karena itu, Islam tidak memperbolehkan adanya kesetiaan terbatas; etnis atau teritorial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara historis, praktik negara dalam Islam mengalami proses perubahan dan cenderung menyesuaikan diri terhadap situasi sosial masyarakat. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah adalah negara historis, yang senantiasa berubah sesuai kebutuhan. Evolusi negara yang dimulai sejak Muhammad di Madinah sampai masa Turki Utsmani adalah negara historis, bukan negara ideologis-teokratik yang sudah dibakukan di dalam al-Qur’an dan Sunnah . Karena itu, negara di Madinah hanyalah sekadar kebutuhan manusiawi, yang aturan implementatifnya diserahkan kepada manusia (Asghar Ali Engineer, 2000).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu, konseptualisasi negara Islam, atau Khilafah Islamiyah sesungguhnya bertabrakan dengan demokrasi. Tabrakannya terletak pada prinsip dasar, seperti pluralisme, ide kedaulatan, dan konstitusi. Demokrasi jelas menolak ide kedaulatan Tuhan dan berlakunya syariat Islam di dalam komunitas masyarakat plural, yang di dalam konsep negara Islam sebagai sesuatu yang prinsip. Ditambah lagi, dengan tidak adanya contoh konkret negara Islam, atau Khilafah Islamiyah yang ideal di dunia, bahkan di Timur Tengah yang memiliki tradisi Islam kuat. Apakah Arab Saudi, Pakistan, Iran dapat disebut sebagai representasi prototipe negara Islam, atau Khilafah Islamiyah yang sesungguhnya?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ambillah satu tragedi yang terjadi pada 2004. Jasih, istri seorang kuli pelabuhan, mengakhiri hidupnya dan hidup kedua anaknya, Galang dan Galuh, dengan menyulut api hingga melalap mereka di atas tempat tidurnya. Tiga bulan sebelum itu, Galuh, putra keduanya, dideteksi mengidap kanker otak, sedangkan keluarga itu harus hidup dengan upah sang ayah yang relatif kecil. Dapat diduga keadaan itu menelan diri Jasih dalam relung ketidakberdayaan, dan perasaan gundah yang dahsyat itu menggerakkannya hingga ia cukup nekat memutus nyawanya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kapankah suatu persoalan selayaknya dipandang sebagai permasalahan publik? Sosiolog C Wright Mills (1959) dengan jelas menggariskan, suatu persoalan dapat dipandang sebagai permasalahan publik adalah ketika diketahui persoalan itu disebabkan oleh tidak berjalannya institusi publik yang berperan menjaga kestabilan masyarakat. Gejalanya jelas. Bila seorang lelaki mengakhiri hidupnya karena patah hati, hal itu merupakan persoalan pribadi. Namun tatkala tindakan tersebut dilansir karena tekanan ekonomi, tindakan itu menandakan adanya permasalahan publik yang akut pada institusi kenegaraan yang mewadahi hidupnya itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di Jepang, negeri yang terkenal dengan problem bunuh dirinya, mayoritas pelaku bunuh diri adalah lelaki paruh baya yang berusia 40 hingga 60 tahun. Lelaki pada usia tersebut umumnya adalah tulang punggung dari keluarga di Jepang, dan Pemerintah Jepang tidak memberikan jaminan sosial bagi keluarga yang masih memiliki lelaki dalam rentang usi itu. Akibatnya, saat krisis Asia yang mencapai klimaksnya pada 1998, angka bunuh diri di Jepang melampaui batas psikologis, yaitu 30.000 jiwa per tahun. Pertumbuhan sektor riil yang menurun dari 5 persen menjadi 1,6 persen pada 1997, menyebabkan gelombang PHK besar-besaran. Kemungkinan, kepala keluarga yang dipecat dari pekerjaannya, melihat bahwa keluarga yang tidak memiliki ayah lebih mudah mendapatkan jaminan kesejahteraan dari pemerintah. Mekanisme birokrasi tersebut melandasi tindakan bunuh diri mereka, yang dimaksudkan untuk membebaskan dirinya dari rasa malu yang luar biasa karena tidak sanggup menghidupi keluarganya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tikus mati di lumbung padi bukan karena ia bodoh, tetapi karena karung padi di lumbung itu tidak bisa dilubangi. Adalah hal yang wajar apabila petani mencoba melindungi padinya dari tikus karena itu bisa merugikannya, tetapi mengapa petani bernama pemerintah berupaya melindungi berasnya itu dari rakyat? Tikuskah rakyat? Bila begitu anggapan pemerintah, wajar halnya busung lapar merebak di wilayah yang kaya akan beras seperti NTB. Dan ironi itu sampai pada klimaksnya. Mereka yang tidak tahan dengan “kelaparan” itu mengakhiri hidupnya, tetapi kehidupan politik tetap berjalan sebagaimana wajarnya, yakni bersoal dengan hasrat pejabat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertemuan G-8 di Jerman belum lama ini yang juga membicarakan isu pemanasan global, tidak membuat keputusan signifikan mengenai langkah konkret mengurangi emisi GRK penyebab ERK, sebagaimana dimandatkan Conference on Parties (COP) 3 on Climate Change di Kyoto, yang dikenal sebagai Protokol Kyoto. Walaupun Kanselir Angela Merkel berjuang mengusulkan agar ada langkah konkret berupa target persentase pengurangan emisi GRK dari negara maju, ternyata Amerika Serikat yang merupakan salah negara penyumbang emisi terbesar dunia, menolaknya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sikap AS menolak meratifikasi dan melaksanakan Protokol Kyoto yang mewajibkan negara-negara industri maju mengurangi industri mereka yang menjadi penyebab emisi GRK, dapat dimaklumi dilihat dari kepentingan nasional mereka sendiri. Selama ini AS menyebut angka pengangguran dalam negeri bisa melonjak tinggi kalau mereka mengurangi industri dan itu berarti gejolak politik dalam negeri. Namun, barangkali dapat dikatakan alasan itu hanyalah alibi untuk membenarkan agenda lebih besar dalam politik pasar global yang mereka motori.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagaimana kita maklumi, Presiden George W Bush adalah pendukung dan pelaksana utama ideologi pasar global yang menghendaki pasar dibuka bebas dan liar demi memajukan ekonomi dunia. Sebagai negara yang menguasai kapital global, termasuk teknologi, wajar sekali AS lebih suka pasar tidak diatur sehingga memberi keleluasaanbagi mereka menguasai sumber-sumber ekonomi yang selama ini masih dilindungi peraturan nasional suatu bangsa atau oleh berbagai kesepakatan, konvensi, dan hukum internasional. Banyak organisasi internasional dibentuk kemudian diperalat untuk menyukseskan agenda pasar global tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Akar dari ideologi pasar global adalah liberalisme atau lebih tepat disebut neoliberalisme yang dikembangkan filsuf seperti Adam Smith, John Locke, Thomas Hobbes, dan John Rawls tentang hubungan antara individu dan institusi politik (negara). Bagi mereka, individu adalah suatu ciptaan otonom yang seharusnya berbuat menurut panduan kehendaknya sehingga menghasilkan kemakmuran ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bersama. Institusi, termasuk negara dibutuhkan hanya sebagai fasilitator, bukan regulator.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mungkin pemanasan global bersama pasar global akan mengakhiri kehidupan kita di planet bumi ini. Sementara itu dunia kita hanya mengurus hal-hal kecil dan teknis dalam menyikapi ancaman global tersebut. Pemerintah Indonesia bersama pemerintah negara terkebelakang lainnya hanya bernegosiasi meminta sejumlah dana kompensasi kerugian parsial tanpa keseriusan memperjuangkan kepentingan planet bumi keseluruhan. Kita bersyukur dipercaya menjadi tuan rumah COP on Climate Change, Desember 2007. Ini momentum membunyikan genderang “perang” terhadap negara-negara maju agar bersedia mundur dari egoisme nasional mereka untuk bersama-sama menyelamatkan bumi dari ancaman kehancuran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tragedi yang tak kalah memprihatinkan juga dialami kurang lebih 400 TKI/TKW yang diperlakukan tidak manusiawi oleh majikan di Arab Saudi. Kini mereka tertahan di barak penampungan yang mirip penjara di Riyadh. Di antara korban TKI di Arab Saudi itu adalah Shinta Marlina Reza (20), TKI asal Cianjur, yang nasibnya terkatung-katung selama kurang lebih satu setengah tahun terakhir setelah disiksa oleh majikannya di Arab Saudi hingga cacat tangan kanan dan buta kedua matanya. Selain Shinta, ada juga Ratna binti Marzuki (40), TKW asal Sukabumi yang melarikan diri dari tempat penampungan dan mengungkapkan adanya kasus penyekapan TKI tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berdasakan definisinya, perlindungan TKI menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2004 adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Sedangkan berkaitan dengan tugas perlindungan TKI yang khusus ditugaskan kepada BNP2TKI sebagaimana disebutkan dalam Perpres No 81 Tahun 2006 adalah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan TKI yang meliputi standardisasi, sosialisasi dan pelaksanaan perlindungan mulai dari pra-pemberangkatan, selama penempatan, sampai dengan pemulangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , permasalahan mendasar lainnya dalam perlindungan TKI di luar negeri juga dihadapkan pada masalah kurang atau tidak adanya kedisiplinan dan pertanggungjawaban yang sungguh-sungguh dari aparat pemerintah yang bertugas di KBRI/KJRI untuk melindungi TKI di negara-negara tersebut. Bahkan berdasarkan informasi, keberadaan beberapa oknum aparat di KBRI/KJRI justru menjadi bagian dari permasalahan itu sendiri, sehingga menjadi kendala yang mempersulit upaya perlindungan TKI, karena mereka itu turut mengambil kesempatan dan keuntungan dari permasalahan TKI tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Oknum itu terindikasi, misalnya menjadi calo-calo atau agency dari TKI yang menghadapi masalah habis masa kontrak kerja atau habis masa tinggalnya di negara tersebut, atau TKI yang terkena PHK, atau juga TKI yang karena terpaksa melarikan diri dari majikannya. Kemudian TKI yang berada di dalam kekuasaannya itu diperdagangkan kembali kepada pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh dari beberapa informasi yang terungkap, khusus di negara-negara timur tengah seperti Arab Saudi, disinyalir oleh berbagai pihak sering terjadi kasus percaloan dan perdagangan gelap TKI/TKW. Oknum itu sama sekali tidak memedulikan tanggung jawabnya melindungi TKI/TKW, tapi malah bertindak seperti preman atau bagian dari mafia perdagangan gelap TKI/TKW.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga , dilihat dari sisi pengguna TKI di luar negeri, selama ini mereka tidak merasa punya kewajiban melindungi TKI sesuai dengan aturan hukum dan HAM Indonesia. Mereka cenderung tidak peduli dengan apa pun kata peraturan hukum dan HAM yang berlaku di Indonesia. Satu-satunya cara untuk mengikat kepedulian mereka dan bisa dituntut secara hukum apabila dilanggar adalah dengan melakukan perjanjian tertulis (MoU), baik perjanjian antara Pemerintah negara Indonesia dan negara pengguna TKI (G to G), atau pemerintah Indonesia dengan pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan jasa TKI.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari kedua peraturan itu sama sekali tidak mempersyaratkan dibuatnya perjanjian yang lebih khusus dengan pihak pengguna langsung, seperti unit-unit rumah tangga untuk sektor TKI pembantu rumah tangga. Sebab, permasalahannya selama ini justru pada tingkat pengguna langsung TKI di tingkat rumah tangga inilah yang sering bermasalah. Ketiadaan persyaratan perjanjian secara langsung ini menyebabkan lemahnya posisi tawar dan perlindungan hak asasi TKI pembantu rumah tangga berhadapan dengan pihak majikannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keempat , bermasalahnya perlindungan TKI di luar negeri juga disebabkan oleh karena faktor ketidaksiapan TKI itu sendiri yang pada umumnya terlalu dipaksakan untuk bekerja di luar negeri, terutama sebagai pembantu rumah tangga. Ketidaksiapan itu berkaitan dengan banyak hal, terutama terkait dengan ketidakmampuannya untuk memahami bahasa dan cara berkomunikasi di tempat kerja, juga ketidakmampuannya untuk memenuhi tuntutan kerja dan memahami cara bekerja yang sesuai dengan suasana di tempat kerja.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelima , selanjutnya masalah perlindungan asuransi bagi TKI yang bekerja di luar negeri, banyak mendapat masalah karena sistem perasuransian TKI yang ada di Indonesia selama ini sering tidak diakui di negara tempat TKI bekerja tersebut. Di samping, sering juga para TKI ditipu oleh para calo yang mengatasnamakan perantara ke perusahaan asuransi. Mereka ini sangat pandai sekali memanfaatkan keadaan dan mengambil kesempatan di tengah sempitnya waktu persiapan berangkat ke luar negeri. Biasanya modus operandinya dengan cara bekerja sama dengan orang dalam perusahaan PJTKI atau mengatasnamakan utusan dari perusahaan asuransi tertentu, dan sebagainya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama , perlu meningkatkan kemampuan dan keahlian berdiplomasi bagi para diplomat di Kedubes RI dan Konjen RI di luar negeri, khususnya di negara-negara penempatan atau yang selama ini menjadi tujuan TKI yang tergolong besar dan sering bermasalah. Para diplomat itu harus diisi atau dilengkapi oleh para aktivis dan profesional hukum dan HAM yang piawai, berpengalaman, mempunyai jaringan yang kuat dan dapat diterima, serta diakui di negara setempat, sehingga dapat optimal melakukan pembelaan TKI. Pada posisi inilah peran BNP2TKI yang memiliki kewenangan menempatkan personelnya di Kedutaan Besar RI (KBRI) atau di Konsulat Jenderal RI (KJRI) di negara-negara tersebut, perlu menempatkan personel yang mempunyai berkualitas dan terpercaya tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Vietnam merupakan suatu negara skala menengah. Luasnya sekitar 331.700 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 79,7 juta (tahun 2005). Tanahnya subur dengan sumber daya alam melimpah. Cadangan batu bara, minyak dan gas, bauksit, melimpah. Selain itu, tenaga kerja muda terhitung lebih muda usia dan berpendidikan lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang lain, dengan pendapatan per kapita setingkat. Mereka berketerampilan baik ( good workmanship ), kreatif, dan senantiasa menghargai inovasi. Karena itu cepat menyerap kemajuan ilmu dan teknologi. GDP per kapita adalah US$ 566 pada 2006.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mulai tahun 2001 sebagai awal telah ditetapkan beberapa target. Pertama , restrukturisasi bank pemerintah dan meningkatkan kinerja sistem bank komersial. Kedua , memelihara tingkat pertumbuhan ekspor yang tinggi, dengan memperbaiki kemampuan/kompetensi dalam menarik investasi asing ( Foreign Direct Investment ) dan Bantuan Resmi untuk Pembangunan dari luar negeri (Official Development Assistance). Ketiga , secara kontinu merenovasi dan membangun pendidikan, penelitian ilmiah dan menangani secara professional isu-isu kemasyarakatan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Prioritas utama adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan menyadari realita kebutuhan akan pertumbuhan, ternyata model pertumbuhan yang didorong ekspor negara industri baru Asia yang berhasil mempunyai daya tarik dan kenaikan ekspor serta arus modal asing dalam tahun-tahun belakangan ini, menumbuhkan optimisme bagi berbagai kalangan pembuat kebijakan dan bisnis. Mereka menganggap bantuan luar negeri dan investasi sebagai dorongan yang menentukan pada take off , dan karena itu industri yang berorientasi pada ekspor diberi prioritas utama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan Doi Moi, terdapat semacam premis bahwa etnik keturunan China diharapkan menjadi “bintang harapan” ( wishing stars ) bagi restrukturisasi ekonomi Vietnam. Sebelum 1975 (Amerika Serikat angkat kaki dari Vietnam) penduduk etnik China di Ho Chi Minh City (dulunya Saigon) adalah 800.000 dengan penguasaan: 50 persen bisnis keuangan dan perbankan, 80 persen industri manufaktur, dan 90 persen impor-ekspor. Maka, setelah tahun 1986, jumlah etnik itu adalah 520.000 dan telah menggenjot perbaikan ( recovery ). Hasilnya, kembalinya sekitar sepertiga dari kekuatan ekonominya yang mereka miliki sebelum 1985, seperti ditulis David Ch’ng dalam The Overseas Chinese Entrepreneurs in East Asia -background, business practices and international networks, 1995).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Para “bintang harapan” ini memiliki jaringan kerja atau guanxi yang rapi, tanpa banyak ulah, dengan etnik China dari Taiwan, Hong Kong, dan Asia lain, yang melakukan investasi di Vietnam. Dasar jaringan kerja mereka adalah “ sun yang ” atau “ shin yung ” (yang diterjemahkan sebagai kredibilitas atau trustworthy ). Sama seperti pelaku bisnis negara tetangga mereka, format bisnis mereka tetap UKM. Mereka belum berpikir ke skala besar, karena tidak sesuai dengan modern socialist market economy mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama , Presiden selama ini ternyata tidak well-informed mengenai kasus Lapindo. Padahal, setiap pagi, sarapan pertama seorang Kepala Negara adalah baca koran. Untuk presiden, tentu ada staf khusus yang mempersiapkan kliping koran. Seorang Presiden Amerika lain lagi. Kecuali kliping koran, setiap pagi ia harus membaca executive summary yang dibuat oleh CIA. Dalam tempo tidak lebih 30 menit, Presiden Bush sudah mendapat informasi tentang situasi global, khususnya yang terkait dengan kepentingan negeri adidaya itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Undang-undang mengatakan Jakarta adalah Ibukota Republik Indonesia. Fakta ini mengandung arti penting dari sudut pandang hukum tata negara. Jika suatu keputusan presiden, misalnya, ditetapkan bukan di Ibukota, secara hukum keputusan itu dapat digugat keabsahannya. Surat Perintah 11 Maret (1966), misalnya, ditandatangani di Bogor atau Jakarta? Ketiga perwira tinggi utusan Jenderal Soeharto bersikeras bahwa Supersemar diteken di Istana Bogor. Lalu, kenapa di bawah dokumennya kemudian ditulis “Jakarta, 11 Maret 1966”?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keterangan Sekretaris Kabinet maupun Menteri/Sekretaris Negara bahwa keputusan Presiden berkantor di Surabaya bertujuan untuk melihat langsung penanganan persoalan lumpur panas sungguh mengenaskan, sekaligus memperlihatkan betapa tidak efektif roda pemerintahan kita, khususnya yang berada di bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Kenapa harus Presiden yang “turun gunung”? Toh, pada kenyataannya, Presiden sebelumnya sudah dua kali meninjau langsung ke lapangan, seraya memberikan arahan dan perintah kepada aparat daerah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Segala sesuatu yang berkaitan dengan China memang pantas dikagumi. Sampai Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan umatnya, dalam menuntut ilmu kalau perlu pergi ke China. Orang-orang Cina bukanlah China karena di (negeri) China ada sesuatu yang membuat mereka menjadi Cina. Orang Cina adalah China karena ada suatu peradaban China, suatu sistem nilai yang sudah tua ketika Yunani masih muda. Orang-orang Yunani tidak menemukan China, tetapi orang Chinalah, berupa person Zhang Quian menjelang tahun 125 Sebelum Masehi, yang menemukan mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang membuat peradaban itu pantas dikagumi bukanlah karena ketuaan umurnya itu saja, tetapi berhubung dalam pertumbuhannya ia mengembangkan nilai-nilai keilmuan fundamental yang dewasa ini diakui sangat menentukan kekuatan penalaran manusia. Cendekiawan China sudah menghitung pi jauh sebelum matematikawan Yunani terpikir mengetahui perbandingan antara diameter dan keliling lingkarannya. Apa yang di Prancis disebut The Triangle of Pascal, yaitu koefisien binomial, dipaparkan versi Chinanya oleh Chou Chie Kie 350 tahun sebelum Pascal sendiri mengetengahkannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai pendatang mereka sadar tidak akan berkesempatakn bertani atau berperan dalam administrasi pemerintahan sebagaimana layaknya penduduk pribumi. Yang terbuka adalah bergerak di bidang jasa jual-beli barang/produk yang lazim disebut berdagang, yang lambat-laun mereka lanjutkan menjadi kegiatan bisnis umum, unsur penting bagi jalannya perekonomian. Jadi mereka mengembangkan kiat dan keterampilan yang di dalam peradaban (kehidupan) China tradisional tidak dianggap sebagai kegiatan terpandang, apalagi profesi terhormat. Maka setinggi-tinggi peradaban China, tidak ada ditulis buku yang membahas perekonomian secara naluriah, seperti dilakukan di Eropa oleh Adam Smith, Ricardo, Jean Baptist Say, dan Quesnay.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bila demikian keturunan Cina yang turun-menurun berada di antara kita merupakan modal intelektual bagi ekonomi nasional yang disiapkan untuk mampu bersaing di kancah ekonomi global. Stok modal intelektual penting karena kita berada di tengah-tengah proses globalisasi yang menciptakan Era Informasi berkat, pada gilirannya, pelibatan pengetahuan. Begitu rupa hingga pengetahuan menjadi the preeminent economic resource , lebih penting daripada bahan baku, lebih penting, kadang-kadang, daripada uang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam beroperasi di lingkungan ekonomi global, pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sering lebih menentukan daripada pengetahuan yang didapat dari pembelajaran formal. Warga Indonesia keturunan Cina ini tak pelak lagi merupakan pebisnis yang mampu mengubah untapped, unmapped knowledge of a commercial organization into the greatest competitive as well as informative weapon . Kegiatan di pasar finansial internasional menunjukkan informasi mengenai uang adakalanya menjadi lebih bernilai daripada uang itu sendiri. Ini berarti intangible economy bisa berukuran sama, bahkan, lebih besar daripada the tangible economy.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Maka alih-alih merayu pebisnis China agar mau berinvestasi di negeri kita, yang tidak tanpa risiko, jauh lebih baik kita -pemerintah, elite politik dan rakyat- menerima dan mempercayai sepenuhnya pengusaha kita keturunan Tionghoa sebagai bagian dari kelas menengah, tanpa prasangka dan diskriminasi terselubung di bidang apa pun. Akuilah mereka sebagai warga ( citizen ) dan bukan sekadar kawula ( subject ) dari negara bangsa Indonesia. Dengan pengakuan dan kepercayaan itu mereka pasti mau mengubah diri dari pedagang kelontong menjadi industriawan yang andal dan profesional, yang relatif lebih berisiko.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Walaupun sampai sekarang masih ada saja pejabat atau administrator melakukan diskriminasi, pada umumnya mereka tetap merasa orang Indonesia, termasuk yang pernah mengalami perlakuan tidak manusiawi dalam Kerusuhan Mei 1998. Mereka tunas peradaban tua yang mantap dan kini semakin mumpuni karena dipupuk dengan suatu nilai hidup keseharian global olahan the spirit of survival . Mereka pemegang andil dalam khazanah pengetahuan dan keterampilan yang disimpulkan dari pengalaman berbisnis dari generasi ke generasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jadi kegagalan di tingkat mikro tidak bisa mengimbangi kegagalan di tingkat makro ekonomi. Hal yang sama mungkin bisa terjadi bila Visi 2030 yang dicanangkan Presiden Yudhoyono 22 Maret 2007, diterapkan konsekuen. Tingkat makro visi ini didekati secara teknokratis tidak membumi, persis di zaman Orde Baru. Di tingkat mikro sama sekali tidak menyinggung secara eksplisit kehadiran dan peran pengusaha keturunan Tionghoa. Padahal kegiatan bisnis di tingkat itu sangat diperlukan demi mewujudkan aspirasi pemerataan yang didambakan rakyat banyak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam buku berbentuk bunga rampai itu Erik Fromm mencoba memaparkan pada pembaca bagaimana membangun sebuah komunitas mondial yang berbobot humanistik. Di dalamnya ia berupaya meyakinkan pembaca bahwa kualitas kehidupan sosial bukan pada uang, bukan pada kekuasaan, bukan pula pada bangkitnya naluri-naluri kebinatangan yang berintikan pada sikap agresif dan destruktif dalam praksis, melainkan pada basis kesadaran akan membangkitkan dan menghargai sisi mendasar kemanusiaan. Seyogianya sebagai bagian dari kehidupan manusia Erik Fromm melihat politik juga perlu dibangun atas fundasi nilai- nilai kemanusiaan itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua, berbasis pada kesadaran di atas, maka perlu ada perubahan cara pandang dan paradigma terhadap episteme politik itu sendiri. Fromm menyadarkan kita semua sesungguhnya episteme politik justru terletak pada kebangkitan nilai-nilai humanisme masyarakat. Dengan kesadaran ini sesungguhnya politik adalah wadah untuk membuat masyarakat semakin mampu menghayati sisi kemanusiaannya. Dasar bangunannya adalah kreativitas, kerja maksimal serta kebebasan positif dan tanggung jawab terhadap hidup orang lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lalu, muncullah pertanyaan perihal moral, dan peran negara sebagai pilar utama dalam menjaga moral kehidupan bangsa dan negara. Pertanyaan ini muncul dari kelompok pemikiran institusionalisme dan kelompok liberal reformis yang mengajukan pemikiran tentang penting peran negara dalam menangani persoalan-persoalan ekonomi. Sebab, pasar dalam mekanismenya sulit bekerja secara sempurna. Apalagi, kesejahteraan membutuhkan redistribusi pendapatan, sumber-sumber dan kesempatan, dan negara memiliki kekuasaan untuk mengaturnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelompok liberal reformis inilah yang mendukung negara kesejahteraan ( welfare state) dengan menekankan demokrasi berbasis pasarlah yang dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan warga. Negara juga berfungsi melindungi warga dari ketimpangan ekstrem akibat free fight capitalism yang dalam realitasnya selalu berpihak pada yang kuat. Demi kesejahteraan, negara berfungsi menebar jaringan pengaman sosial saat ekonomi mengalami krisis berkepanjangan. Karena pasar dalam mekanismenya sulit bekerja maksimal dan sempurna, perlu keterlibatan negara dengan melaksanakan fungsi utamanya yaitu sebagai pengelola kesejahteraan warga.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kini, di dalam persaingan yang sangat tajam di bidang ekonomi yang dijerat semangat kapitalisme, negara biar bagaimanapun harus kembali ke semangat awalnya, tatkala negara itu didirikan, yakni berjuang demi kesejahteraan warganya dengan menempatkan keadilan sebagai persoalan moral yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, program-program kesejahteraan sosial harus ditafsirkan sebagai koersif secara moral. Argumentasi moral neoliberal yang tersembunyi keberpihakan pada mereka yang kuat harus dibalikkan arahnya kepada keberpihakan bagi mereka yang lemah sebagai wujud keberpihakan moral negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ulasan kosmetik di wajah Jakarta pada hari ulang tahunnya kali ini tampak lebih “spesial”. Tidak hanya ondel-ondel dan hiasan penjor, ribuan poster oranye bertebaran laksana kain perca yang menyelimuti kulit Jakarta. “Ayo, benahi Jakarta!” begitu semboyan duet kandidat Adang-Dani. “Jakarta milik semua!” demikian slogan Pasangan Fauzi-Prijanto. Khusus semboyan Adang-Dani, digandeng dengan pertanyaan introspektif yang menjadi sumber berantakannya Jakarta. Ini tampaknya dirumuskan setelah PKS melakukan survei luas beberapa waktu silam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga , duet calon pimpinan Jakarta yang mengoranyekan Jakarta itu digadang-gadang oleh berbagai organisasi sosial dan kekuatan politik yang sebagian di antaranya acap dikaitkan dengan generasi pelaku politik bereputasi moralis, muda, religius, nasionalis, dan bersahaja. Namun, dari perspektif akal, tebaran poster tidak memberikan pencerdasan kognitif yang berarti kepada konstituen. Pasalnya, selaras dengan berbagai hasil penelitian, kampanye lewat poster tidak cukup untuk memengaruhi perilaku menjadi kongruen dengan pesan dalam poster.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setelah pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 2004 – 2009, Indonesia yakin telah tumbuh menjadi negara demokrasi terbesar sesudah Amerika Serikat dan India. Terobosan politik yang terjadi di tanah rencong Aceh dalam pemilihan kepala daerah membuat keyakinan kita akan kekuatan demokrasi seakan menjadi utuh. Tanah yang pernah bertahun-tahun disirami darah kekerasan itu mengajarkan kepada kita apa arti demokrasi sesungguhnya lewat kemenangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung sebuah “partai” baru: “Partai Independensi”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Partai Independensi, karena independen, tidak pernah terdaftar di departemen mana pun, apalagi di Departemen Hukum dan HAM. Tetapi partai ini powerful ; bahkan jauh lebih powerful daripada partai besar mana pun yang selama ini selalu menjadi determinan politik di negri ini. Sayang, di Ibukota, tempat cerdik pandai menguasai perpolitikan Indonesia, Partai Independensi tak berdaya. Partai dukungan para pemuja demokrasi sejati ini terpaksa bertekuk lutut di hadapan “Partai Rupiah”, partai siluman yang juga tidak terdaftar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Anehnya, berbagai pengalaman buruk tidak pernah membuat para pemburu kekuasaan jera mempercayakan nasibnya pada Partai Rupiah. Fakta kegagalan demi kegagalan tidak membuat homo sapiens Indonesiensis sadar bahwa Partai Rupiah hanya berurusan dengan kuantitas rupiah, bukan kualitas calon. Sebagai spesies homo sapiens abad XXI, homo Indonesiensis seharusnya sudah jauh lebih sadar selama Partai Rupiah berkuasa, politik sebagai the domain of excellence , sebagaimana diyakini Aristoteles dalam tradisi polis Yunani Kuno serta Hannah Arendt, filsuf perempuan kontemporer, hanyalah impian.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Para penjaja kekuasaan memang bekerja dengan bimbingan hukum dagang: “keuntungan instan kini dan di sini”. Mereka tahu sebagian besar pencari kekuasaan di republik ini bukan sekadar risk takers tapi risk seekers . Para risk takers meskipun pemberani tidak begitu saja menjebloskan diri. Rasio masih dengan cukup tenang membimbingnya. Tidak demikian halnya kaum risk seekers ; ada kenekatan di luar nalar dan kontrol kearifan seorang homo sapiens . Permainan politik lalu menjadi semata-mata arena perjudian, luput dicermati akal sehat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mental sebagai risk seekers kekuasaan inilah yang membuat bendera Partai Rupiah akan senantiasa berkibar. Bersama dengan itu, genderang kematian nurani penguasa pun ditabuh, yang sekaligus juga menandai awal baru perburuan rupiah dalam skala dan jumlah yang lebih besar dan terus lebih besar. Jangan heran kalau rakyat tidak hanya cukup menjadi penonton perburuan rupiah; lebih dari itu, mereka sekaligus menjadi mangsa karena atas nama kewajiban sebagai warga negara, setiap rupiah hasil keringatnya selalu bisa dirampas secara legal untuk menggantikan setiap rupiah penguasa yang hilang di atas meja perjudian kekuasaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sekarang ini menurut analisis Taufiq yang menekankan bahwa ayahnya adalah tokoh Masyumi, sifat dari ancaman radikalisme agama sudah bersifat global. Karena itu pasti akan lebih sulit dihadapi bila terjadi pengulangan konflik antara Negara Pancasila vs Negara Syariah. Penetrasi unsur internasional dalam pola konflik yang sudah berlangsung sejak polemik Natsir dengan Sukarno tentang syariah vs sekuler di tahun 1926 sekarang ini jelas lebih faktual dan konkret ketimbang hanya wawasan di zaman pergerakan tahun 1920-an.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saya baru saja membaca ulang roman Sam Kok, kisah perang tiga negara di Tiongkok pada abad ketiga Masehi. Dinasti Han runtuh dan selama 61 tahun, muncul tiga negara yang saling merebut hegemoni sebagai penguasa tunggal Tiongkok. Dari pusat Dinasti Han yang kaisarnya dijadikan boneka oleh PM Cao Cao yang kemudian akan diteruskan oleh Suma Yi dan penerusnya, akan lahir Kerajaan Wei. Famili dari kaisar, Liu Bei, mendirikan Kerajaan Shu dengan PM Zhuge Liang alias Kong Ming, yang zaman sekarang setara Henry Kissinger. Kerajaan ketiga, Wu di bawah Sun Qian dan penerusnya Sun Hao.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masalah bagi Indonesia ialah bagaimana Negara Pancasila bisa survive di tengah kecamuk konflik peradaban a la Huntington dan Sam Kok global. Nuansa pola koalisi semu dan temporer menjadi modus operasi diplomasi dan percaturan politik di Tiongkok era Sam Kok. Perang Sam Kok adalah perang domestik bangsa Tionghoa sendiri, sedang Perang Peradaban global menyangkut tiga entitas peradaban. Indonesia tidak bisa lepas dari konflik internal Muslim yang mayoritas moderat tapi nyaris tidak vokal dengan minoritas ekstrem yang menguasai publik opini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam hal perwujudan keadilan publik di depan hukum, demi menjaga citra dan kredibilitasnya, Komnas HAM perlu mendesak agar pemerintah Yudhoyono melakukan upaya mengusut kembali aneka kasus korupsi yang telah di- SP3- kan oleh rezim (kasus Soeharto) terdahulu demi keadilan di mata publik. Begitu pula dalam soal penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan mungkin masa kini, Komnas HAM baru perlu melakukan prakarsa agar pemerintah Yudhoyono menyeret semua pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan HAM dan memperbaiki kualitas putusan pengadilan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keputusan Liga Arab di Riyadh Maret 2007, yakni Peta Jalan Damai dihidupkan kembali, tampaknya buyar. Kesepakatan itu memperkuat Deklarasi Beirut 2002, agar Israel mengembalikan semua wilayah Arab yang direbut tahun 1967, dengan imbalan Dunia Arab mengakui Israel. Kesepakatan Riyadh mengulangi niat pengakuan Dunia Arab atas Israel, berdasarkan Kesepakatan Madrid (1992), Perjanjian Oslo I dan II (1993 dan 1994), Kesepakatan Wye River Camp-David 2000, serta Persetujuan Taba Januari 2001. Pertemuan damai Jenewa pertengahan Desember 2003, mirip dengan butir-butir persetujuan sebelumnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengapa Fatah-Hamas berseteru? Awalnya Presiden Abbas alias Abu Mazen dan para pembantunya seperti Saeb Erekat, Mohammad Dahlan, ogah menghadapi Hamas. Namun sejumlah seruan Presiden Abbas, dikangkangi Hamas yang memerintah sejak pasca-Pemilu 25 Januari 2006. Maka 16-17 April 2007, Presiden Abbas menggunakan hak prerogatifnya, membubarkan Kabinet Hamas pimpinan PM Ismail Haniya, menguasai Kantor PM, Departemen Pendidikan, serta menunjuk PM baru Salam Fayyad. Salam Fayyad, Menkeu Kabinet Koalisi, ahli keuangan jebolan Universitas Amerika di Beirut dan doktor ekonomi Universitas Texas, pasti menghadapi perlawanan Hamas dan pendukungnya. Dia ibarat di atas bara api perang saudara, yang harus bijak melangkah agar perpecahan Palestina tidak semakin parah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Konflik Mei-Juni 2007 Hamas- Fatah bukanlah baru. Sejak 1998 Prof Ehud Sprinzak dari Universitas Hebrew-Yerusalem, dan Khalil Shikaki, ahli politik Universitas Nasional Palestina di Nablus sudah menuliskan bibit-bibit perpecahan. Sebaliknya perpecahan di Israel, akibat bangkitnya kekuatan utama nasional kanan, radikal kanan, dan kanan tengah, di samping Partai (kiri) Buruh. Buruh tadinya menolak upaya perdamaian prakarsa Likud-PLO melalui PM Menachem Begin-Arafat yang menandatangani piagam perdamaian Camp David 1979.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sedangkan di Palestina, PLO-nya Yasser Arafat berhadapan dengan oposisi Front Populer untuk Pembebasan Palestina, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, yang berhaluan kiri, sosialis, dan sekuler liberal. Selain itu ada kekuatan sektarian Hamas dan Jihad Islami yang mengabaikan kaum nasionalis Palestina. Namun elite nasionalis PLO semakin berkuasa dan menguasai ekonomi, serta mendominasi keamanan dengan intinya Al Fatah-Brigade Al Aqsa pimpinan Arafat. Konflik ini semakin menajam, saat Israel dengan kebijakan disengagement meninggalkan Jalur Gaza, 2005, dan perseteruan mulai berkobar antara kedua faksi utama Palestina tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pasukan paramiliter Hamas berjumlah 5.000 orang pimpinan Yussef al-Zahar, berkonsolidasi sejak pertengahan 2006, ditambah pasukan keamanan resmi berkekuatan 3.500 orang. Jika awalnya konflik berupa perang antargeng Hamas-Fatah, kini resmi antara faksi Fatah pendukung Presiden Abbas dan pasukan Hamas pimpinan Ismail Haniya. Konflik ini bukan semata perebutan kekuasaan yang diredam sementara dengan pembentukan Pemerintah Koalisi, namun karena perbedaan ideologi kedua faksi sejak awal. Hamas berorientasi Islam, sedangkan Fatah, nasionalis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengacu perdamaian internal, penting pernyataan wakil DFLP (Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina) di pengasingan, Nayef Hawatmeh, 8 Juni lalu di Kairo. Hawatmeh, Khaled Meshall, bersama Front Populer untuk Pembebasan Palestina pimpinan George Habbash sejak lama berada di Damaskus. Dia meminta lima faksi utama, yakni Hamas, Fatah, DFLP, PFLP, dan Jihad Islami membentuk pemerintahan persatuan sesuai Piagam Nasional 27 Juni 2006. Tiga faksi minoritas di pengasingan, harus ikut setiap perundingan, dan pemerintahan, sehingga konflik-konflik internal bisa diselesaikan bersama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebenarnya upaya “membeli nominasi” bukanlah hal baru dalam proses tahapan pemilu. James Scott (1972), Nassmacher (2001) dan Duchinsky (2003) sudah merekam praktik ini. Mereka mendefinikan penyimpangan yang diprakarsai oleh politisi ini sebagai korupsi politik, penyelewengan kekuasaan yang dilakukan dengan tujuan melanggengkan kekuasaan serta untuk keuntungan pribadi. Korupsi pemilu adalah bagian dari korupsi politik yang dilakukan oleh politisi saat proses pemilu berlangsung. Politisi melakukan praktik-praktik haram saat pemilu untuk memengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling sering adalah membeli suara pemilih.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penjualan PT Indosat dengan istilah privatisasi atau divestasi kepada STT (Singapore Technologies Telemedia) pada 15 Desember 2002, yang notabene adalah juga BUMN Singapura, menimbulkan pertanyaan, wajarkah disebut privatisasi? Ditambah pula pada saat penandatanganan kontrak jual- beli, yang membubuhkan tanda tangan adalah perusahaan asal Mauritius dengan nama ICL, yang anehnya memakai nama Indonesia, “Indonesian Communication Limited”. Negara itu dikenal sebagai negara penghindar pajak dan tidak mengindahkan etika bisnis. Mengapa dalam hal ini Laksamana Sukardi selaku “ project officer ” tidak transparan?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penjualan aset negara yang sangat strategis tersebut sejumlah 41,94 persen saham pemerintah kepada STT/ICL dengan harga hanya sekitar 5 triliun rupiah, tidak hanya merugikan hajat hidup orang banyak, namun menyangkut kedaulatan negara dalam bidang telekomunikasi. Pemerintah hanya memiliki sisa saham 15 persen. Sebelumnya, ada saham Telkomsel sebesar 35 persen, telah dikuasai STT dan Singtel, anak perusahaan Temasek Holdings. Maka lenyaplah sudah kedaulatan telekomunikasi Indonesia, sehingga harus “berkiblat” ke Singapura.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kondisi ini sangat mengusik perasaan kebangsaan atau national proud bangsa Indonesia, kecuali mereka yang menikmati hasil divestasi yang menyakitkan tersebut. Sehingga sejumlah anak bangsa yang patriotik mengajukan gugatan “Actio Popularis” ke pengadilan. Mereka terdiri dari berbagai tokoh masyarakat, antara lain Prof Dr A Syafii Maarif, KH Abdurrahman Wahid, Drs Arbi Sanit, Letjen EWP Tambunan, Rizal Ramli, beberapa jenderal Bakin, dan mantan Jaksa Agung, yang jumlahnya 145 orang, melawan Pemerintah RI cq Menteri Negara BUMN ic Laksamana Sukardi, STT Communication Limited dan ICL Mauritus.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Agaknya masyarakat tidak begitu tergugah bahwa di samping persoalan-persoalan besar yang dihadapi (provinsi) Jakarta, seperti: banjir yang mengganas, lalu lintas serbasemrawut, pengelolaan sampah yang tidak efektif, angkutan umum yang tidak memadai, izin mendirikan bangunan (IMB) yang diragukan ketepatannya sehingga banyak gedung justru mengganggu lingkungan, pengaturan pedagang kaki lima yang tidak konsisten maka ternyata ada permasalahan pokok yang justru menghambat perputaran roda pemerintah dengan berbagai jasa untuk masyarakat. Permasalahannya adalah prosedur yang berbelit-belit dan ruwet (atau sengaja diruwetkan) dalam mengelola dana-dana anggaran yang sudah disahkan. Dalam bahasa Inggrisnya, bidang permasalahan ini menyangkut public finance .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tahukah Anda bahwa ada dinas sebagai lembaga administrasi DKI Jakarta pada bulan ini (Juni 2007) belum menerima alokasi anggaran, padahal tahun anggaran 2007 sudah berjalan hampir 6 bulan? Di bawah naungan dinas-dinas tersebut, umpamanya dinas kebudayaan dan permuseuman serta dinas pariwisata terdapat sejumlah lembaga-lembaga yang semiotonomi yang mendapat tunjangan dana operasional berdasarkan program “pemberian bantuan dana”. Lembaga-lembaga tersebut seperti MuseumTekstil, Museum Wayang, Taman Ismail Marzuki, gedung kesenian, Jakarta Convention Center (yang berusaha menarik penyelenggaraan konperensi internasional ke Jakarta). Sungguh mandek operasionalnya karena anggaran dari dinas yang diandalkan tidak turun-turun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tahap-tahap tersebut amat disederhanakan urutannya. Setiap langkah merupakan perjuangan tersendiri. Seorang kenalan baik (dan keterangannya dapat diandalkan) mengungkapkan pengalamannya di kas daerah untuk menjumpai salah seorang petugas, karena tanda-tangannya diperlukan. Jawaban yang diterima : “Kuncinya hilang, kembali lagi kalau sudah ketemu”. Atau alasan yang tampaknya sudah lazim : “Sedang melayat. Ada keluarga yang meninggal…” . Bukan saja waktu yang hilang terbuang tetapi yang juga dilukai adalah harga diri ( self dignity ) seorang petugas atau pejabat yang berhari-hari bahkan berminggu-minggu memperjuangkan pencarian alokasi dana untuk dinas, sub dinas atau lembaganya. Suatu suasana “mengemis” tercipta oleh kemacetan birokrasi ini justru di ibu kota Republik Indonesia. Kita belum lagi berbicara tentang potongan- potongan hampir di setiap tahap dari proses pencairan itu sehingga ketika jumlah akhir tiba di tangan lembaga yang bersangkutan, mungkin sampai 40 persen dapat menciut dari yang dianggarkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jelas, situasi kondisi yang serba bobrok di tubuh birokrasi Balai Kota DKI Jakarta ini harus berubah secara dramatis. Persoalannya bukan saja bagaimana menciptakan efisiensi dalam sistem (itu memang penting sekali) tetapi juga, berkaitan dengan hal tersebut, mengubah suasana dan budaya “mengemis” tadi. Masakan seorang rekanan ( supplier) yang menagih pembayaran apa yang semestinya adalah haknya atau mewakili sebuah dinas terpaksa bersikap sebagai “pengemis” dan membodohkan diri dari pura-pura percaya mendengar alasan keterlambatan (“kuncinya hilang….”, “ada saudaranya yang meninggal”) sebuah surat otorisai pembayaran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, jelasnya produk-produk hukum tersebut tidak membenarkan kemacetan perincian alokasi dan yang kini terjadi di Balai Kota. Di sinilah dilema pasangan Fauzi-Prijanto dalam berhadapan dengan Adang Daradjatun- Dani Anwar. Di satu sisi Bung Fauzi dapat membanggakan pengalamannya selama berpuluh tahun bekerja di birokrasi DKI Jakarta yakni dari Kepala Dinas, Sekretaris Daerah sampai wakil gubernur. Tapi di sisi lain ia dapat dituding sebagai bagian dari kemacetan dan kebobrokan di Bali Kota. Sedangkan Adang Daradjatun dengan latar belakang kepolisiannya dapat beragitasi bahwa sebagai kepala daerah/gubernur dia akan kikis habis kemacetan dan kebobrokan di Balai Kota dan meningkatkan efisiensi kerja.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada 2005 produksi emas Indonesia 167 ton (nomor 5 dunia). Produksi batubara Indonesia 140 juta ton (penghasil batubara nomor 7 dunia), sebanyak 77 persen diekspor dan 32 juta ton (23 persen) digunakan di dalam negeri untuk pembangkit listrik dan kegiatan industri. Fakta itu sangat bebeda dibandingkan dengan kebijakan Tiongkok yang mengurangi ekspor dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dalam negeri (97 persen/2.154 ton) untuk kebangkitan industrinya dan berdampak pada menciptakan dan menyerap tenaga kerja.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Liberalisasi di sektor pertambangan tidak memberikan dampak kesejahteraan, melainkan kondisi lingkungan yang semakin buruk hingga menjadi beban bagi anggaran APBN. Pemerintah menerapkan kebebasan liberalisasi dari hulu hingga hilir, yang gencar mengundang investor asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Pemerintah lebih cenderung hanya mendapatkan keuntungan dari pajak dan retribusi, dan mencederai UUD 1945 yang menegaskan adanya mandat memanfaatkan sumber daya alam yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ke depan, sistem pertambangan nasional mesti direformasi. Kaji ulang kembali kontrak karya sejumlah pertambangan dengan pihak asing, yang merugikan bangsa. Bila perlu, pemerintah menasionalisasi pertambangan negara untuk mengatasi krisis bangsa yang meluas. Meskipun untuk itu harus menghadapi korporasi negara maju yang terus berupaya menguasai sumber daya alam nasional dengan segala macam cara (termasuk menggugat ke lembaga arbitrase internasional), sebab kedaulatan negara mesti berada di atasnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi yang tidak berkepentingan menjadikan Indonesia sebagai negara agama atau sebaliknya negara sekuler. Pancasila tidak saja terbuka bagi agama-agama, melainkan juga memberikan tempat bagi berkembangnya agama-agama mana pun. Demikian dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat berbicara dalam dialog interaktif “Implementasi Reformasi Konstitusi terhadap Sistem Perundang-undangan” yang digelar Gerakan Pemuda (GP) Ansor di kantor pusatnya, di Jakarta, 16 Juni lalu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertanyaannya, jika betul resah, lalu apa yang sudah dan akan terus dilakukan Jimly selaku Ketua MK? Terus terang kita sulit mengetahui jawabannya. Karena, yang merasa resah dengan perda-perda bias agama -sebagai pengganti istilah “perda-perda syariat”- itu selama ini cukup banyak dan wacananya sudah bergulir sejak 1999 seiring kebijakan otonomi daerah. Bahkan pertengahan tahun silam, 56 anggota DPR lintas fraksi mendatangi pimpinan DPR untuk menyampaikan petisi penolakan atas keberadaan perda-perda bias agama itu ( Suara Pembaruan , 19 Juni 2006). Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, seusai menerima petisi yang ditandatangani 56 anggota DPR itu, menyatakan mendukung desakan tersebut dan akan menyampaikannya kepada pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tapi, tak lama kemudian, wacana itu pun berhenti karena para wakil rakyat itu bersepakat untuk tidak melanjutkannya. Demikian disampaikan Ketua DPR Agung Laksono dari Fraksi Partai Golkar, seusai rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi di DPR, 4 Juli 2006. Bila ada masyarakat yang keberatan dengan perda-perda bernuansa syariat itu, demikian dikatakan Agung, dapat mengajukannya kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan pengujian ( Suara Pembaruan , 5 Juli 2006). Sejak itu, wacana soal ini pun seakan sunyi-senyap.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memang, dalam proses politik Indonesia, tak selamanya sebuah wacana bergulir linear dan lancar. Ia bisa saja berhenti di tengah jalan, lalu bergulir kembali meski terantuk-antuk. Begitulah yang terjadi dengan wacana tentang perda-perda bias agama ini. Meski sejumlah pihak sudah memberi istilah kepada peraturan daerah ini sebagai “perda-perda bermasalah” pun, ia seolah bukan persoalan penting yang harus diwacanakan lebih serius dan lalu ditingkatkan menjadi isu politik yang diproses oleh sistem dan struktur politik formal. Karena itulah, tak heran jika wacana ini hanya maju-mundur. Yang ada cuma sekumpulan kritik dan komentar, lalu berhenti sampai di situ.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mungkin inilah salah satu ironi reformasi setelah berumur lebih dari sewindu. Demokratisasi bergulir deras dan pelbagai perubahan sudah terjadi. Tapi di sisi lain, Pancasila cenderung dilupakan secara sistematis. Bahwa di era Soeharto, Pancasila telah dijadikan “proyek” pemerintah dalam bentuk penataran wajib yang membosankan dan rawan korupsi, itu memang tak dimungkiri. Tapi, bukan berarti karena itu Pancasila kini boleh dianggap sepi di lembaga-lembaga pendidikan maupun di instansi-instansi negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut kantor regional tersebut masyarakat Indonesia juga mengikuti tren Dunia Ketiga. Sebagai contoh, pada periode 1997-1998, krisis terparah di Indonesia akhir abad lalu, di wilayah Jakarta saja terjadi kenaikan sebanyak 34 bunuh diri, dari 1,6 bunuh diri per seratus ribu orang pada 1997 menjadi 1,8 orang per seratus ribu orang pada 1988. Kenaikan saat itu sangat signifikan justru karena terjadi penurunan pada 1996. Juga, karena masa itu ditandai dengan krisis ekonomi yang mengguncang psike banyak orang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Salah satu faktor psikologis yang sangat berpengaruh adalah kepribadian depresif. “Orang- orang depresif adalah kelompok utama yang sangat berisiko bunuh diri,” tulis David Rosenhan dan Martin Seligman (1995, hlm 409) dalam buku Abnormal Psychology . Theodore Millon dan kawan-kawan (1996) dalam buku laris Disorders of Personality: DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) and Beyond menambahkan bahwa orang depresif tampak sedih, susah, dan mudah putus asa. Karena merasa diri lemah, ia selalu membutuhkan perlindungan orang lain. Juga, karena takut ditinggalkan atau ditelantarkan, ia menarik perhatian orang lain dengan melakukan tindakan-tindakan berbahaya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua tipe kepribadian itu biasanya memiliki suicidal ideation alias bayangan untuk melakukan bunuh diri atau fantasi melihat diri dalam keadaan mati. Suicidal ideation , terutama pada tipe histrionik, sering tercetus dalam kata-kata atau ancaman. Tipe depresif itu lebih memilih diam daripada membicarakan impian kematiannya. Kendati demikian dalam tindakan, orang depresif juga memberi sejumlah indikasi atau tanda suicidal ideation . Misalnya, tanpa juntrungan ia memberi hadiah istimewa kepada orang-orang terdekat. Atau, ia akan berkata seperti “Tolong jaga anak-anak, saya mau pergi jauh.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama , dalam hal kebijakan, pusat justru ikut memungkinkan lahirnya kreativitas bermasalah di kalangan pemda. Hal ini terlihat dalam perda pungutan (pajak dan retribusi). Sistem opened list yang diterapkan dalam UU No 34/2000 (berbeda dengan closed list dalam UU No 18/1997) mendorong daerah secara bebas memungut pajak dan retribusi di luar yang terdaftar. Sejumlah riset menunjukkan, masalah acap terjadi pada pungutan-pungutan di luar pagar ini, terutama yang bernama sumbangan pihak ketiga.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam kamus politik ada adagium yang menyebutkan politik sesungguhnya adalah ajang untuk “merebut” kekuasaan. Jika upaya “merebut” kekuasaan ini kecil potensinya untuk dapat diraih melalui jalur di luar parpol, dikecualikan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh beberapa waktu lalu yang melahirkan tokoh di luar parpol (independen) sebagai pemenang, orang- orang yang punya hasrat berkuasa mau tidak mau mesti masuk ke dunia parpol, baik itu melalui afiliasi ke parpol yang sudah ada atau membuat parpol baru. Dan, pilihan terakhir ini tampaknya yang kini menjadi tren.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Munculnya parpol-parpol baru bisa bermakna ganda. Pertama , banyaknya tuntutan yang tidak terakomodasi melalui parpol-parpol yang sudah ada, baik karena ideologi dan platform partai yang sudah tidak menjadi acuan, maupun karena kegagalan individu terkait dalam meraih pengaruh yang lebih baik di parpol yang kemudian ia tinggalkan. Kedua , hasrat memburu kekuasaan yang begitu kuat, di samping bisa jadi pula karena terinspirasi oleh kesuksesan seorang Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat (PD) pada Pemilu 2004.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apatisme rakyat terhadap parpol jelas menurunkan dukungannya pada parpol, yang tentunya berpengaruh besar pada perubahan peta politik parpol-parpol di kemudian hari. Tetapi, pada titik ini, masih ada sedikit harapan buat parpol-parpol ini untuk sedikit bernapas lega dengan keberadaan massa pendukung fanatik, baik fanatisme ini terbentuk oleh kekuatan jaringan dan kaderisasi yang mapan, maupun kekuatan money politics yang biasa mewarnai setiap pergelaran pemilu demi mendongkrak perolehan suara secara temporal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam soal perlindungan, Undang-Undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKLN) hingga kini masih menyisakan masalah. Pasal 35 UU No 39/2004 yang menjadi inti persoalan. Pasal tersebut memuat pembatasan pendidikan dan usia bagi TKI, sehingga judicial review perlu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena pembatasan tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, terutama menyangkut hak warga negara untuk bekerja, mendapatkan penghidupan yang layak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Modal usaha pengangkut udara ongkos murah adalah kelas penumpang tunggal, tipe pesawat tunggal (biasanya Airbus A320 atau Boeing 737), serta mengurangi ongkos pelatihan dan perawatan. Bagan tarif sederhana, tiket sekali jalan setengah dari pulang-pergi (dan biasanya bila pesawat sudah penuh tarif dinaikkan). Tempat duduk tidak ditentukan sehingga mendorong para penumpang naik pesawat lebih dulu dan lebih cepat. Penerbangan dilakukan ke bandara yang murah ( landing fees dan parking fees ) dan bandara yang tidak terlalu sesak lalu lintasnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Risikonya, akuntabilitas aparat keamanan (di negara kita; akuntabilitas Polri), pun diukur dan ditentukan oleh sejauh mana sistem dan struktur Polri, juga budaya Polri, mampu mengakses dan mengadopsi pemikiran demokrasi. Sekaligus, juga mampu bersikap dan bertindak sesuai amanat demokrasi. Itu berarti, akuntabilitas Polri memiliki dua ranah kepentingan, yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Keduanya, sarat dengan jaminan berdaya guna serta berhasil gunanya legitimasi publik, berbasis transparansi dari kalangan Polri sendiri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam sistem perpolisian demokratis, masyarakat tidak terbiasa cuma memberi atensi atas sejauh mana kuantitas dan kualitas penegakan hukum Polri terhadap masyarakat. Mereka terus-menerus juga memotret seberapa jauh Polri sendiri melakukan tindakan yang sama terhadap anggota keluarganya sendiri (anggota Polri dan keluarganya). Tuntutan akuntabilitas eksternal ini muncul ke permukaan, karena polisi diposisikan sebagai agen negara, yang harus senantiasa mampu membangun kinerja berbasis dukungan masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Salah satu kendala Polri mewujudkan perpolisian demokratis adalah kemampuannya mengadopsi tuntutan legitimasi dan akuntabilitas, yang tidak hanya terpusat kepada kepentingan negara, tetapi juga mesti terfokus kepada kepentingan masyarakat. Selama ini, hubungan tugas sesuai profesi, dan kaitan emosional antara kepentingan Polri di satu sisi dan kepentingan negara di sisi lain, umumnya lebih solid dibanding kuatnya ketergantungan kinerja Polri sesuai kerangka kepentingan masyarakat, yang juga merupakan objek pengabdian, pelayanan, dan pengayomannya.


Baca juga :

Negara berlepas diri dari pemenuhan kebutuhan dasar (primer) warga negara apalagi kebutuhan sekunder dan tersier. Negara biasanya baru mengucurkan dana (gratis) darurat untuk membantu rakyat ketika krisis kehidupan sosial ekonomi sudah sedemikian parah, seperti JPS (Jaring Pengaman Sosial), pengobatan gratis, dan sebagainya. Itupun dalam jumlah terbatas, dengan syarat yang sering memberatkan, dan sifatnya hanya sementara. Belum lagi, besarnya kebocoran dari dana-dana seperti itu, walhasil, jumlah yang diterima rakyat sangatlah minim.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam pelaksanaan teknisnya, pemerintah praktis hanya membuat regulasinya sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada (pemilik) perusahaan. Pada praktiknya, buruh sendirilah yang menyediakan iuran wajib melaksanakan program itu. Dana yang dibutuhkan untuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, tabungan hari tua dan asuransi kematian, sebenarnya ditanggung buruh itu sendiri dengan menabung wajib sekian persen dari gajinya setiap bulan untuk digabung, ditabung, dan diolah untuk memenuhi kebutuhan seluruh jaminan tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengetahui ketiadaan fondasi yang diniscayakan itu, ada upaya membangkitkan apa yang disebut “masyarakat madani”. Namun secara konseptual masyarakat madani tidak identik dengan civil society , yang secara historis telah berfungsi efektif sebagai fondasi yang sehat bagi pertumbuhan parpol dalam rangka penegakan demokrasi di Barat. Sedangkan baik parpol maupun demokrasi modern yang hendak kita lembagakan di sini, harus diakui, adalah hal-hal yang kita contoh dari sono, in spite of the fact mulut kita tidak henti-hentinya mengucapkan “Pancasila”. Maka perlu disadari agar yang diambil-alih dari luar itu bukan kulitnya, yang memang sangat “indah”, tetapi hakikatnya, yang sangat human dan menjanjikan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut cendekiawan Muslim yang gigih memperjuangkan pembentukan masyarakat madani, Nurcholish Madjid, istilah “madani” mengacu pada “madinah”. Sedangkan kata ini berasal dari kata dasar “ dana-yadinu “, yang berarti tunduk, patuh, atau taat. Dari kata dasar inilah terambil kata “ din ” untuk pengertian “agama”, yaitu “ikatan ketaatan”. Jadi istilah “masyarakat madani” yang mengacu pada kata “madinah” (kota) mengandung dalam dirinya konsep pola kehidupan bermasyarakat (bermukim) yang patuh, yaitu pada hukum, dalam hal ini hukum Allah, sebagaimana dipegang agama Islam, jadi God-centered .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam konteks “madinah” di abad VII itu ide tersebut sekaligus pas dan logis mengingat Rasulullah SAW hendak menegakkan (agama) Islam di tengah-tengah manusia biadab zaman jahiliyah. Dan agama memang dimaksudkan untuk membimbing manusia menemukan kembali sentralitas dirinya yang hilang yang sesuai dengan kondisi lokal human ketika itu, hanya dapat diperoleh dengan mengikatkan diri kepada Yang Maha Tinggi ( Transcendent ). Jadi kalaupun ada keadaban, yang pernah diingatkan oleh Nurcholish Madjid sebagai hakikat masyarakat madani, ia secara eksplisit didasarkan pada otoritas Tuhan, dalam hal ini Allah, sesuai dengan versi Islam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Maka itu selalu ada kecenderungan di pihak warga Muslim tertentu, termasuk ulama, cendekiawan, dan politikusnya, untuk menuntut pengurusan masyarakat menurut syariat, hukum Islam dan bukan hukum nasional yang dianggap bervisi alam pikiran Barat. Dengan anggapan bahwa Islam adalah applicable di mana pun dan kapan pun – Islam is the solution – mereka terus berusaha memfusikan agama dan politik, din wa dawla . Bukan kebetulan kalau menjelang Tahun Baru Islam 1428 baru-baru ini, di beberapa kota ada demo yang menuntut pemberlakuan syariat Islam, murni dan tuntas, mengingat Islam adalah agama mayoritas penduduk.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Padahal, mereka tahu persis, masyarakat kita dewasa ini adalah majemuk, termasuk agama dan kepercayaan, sudah beradab, pasti bukan jahiliah. Bagi mereka rupanya demokrasi disikapi lebih banyak mengenai akses daripada proses. Alih-alih membuat masyarakat madani menjadi fondasi yang kukuh dari parpol (pilar demokrasi) yang secara alami berpembawaan eksklusif, berbeda satu sama lain, mereka malah menjadikannya dasar yang terkotak-kotak, jauh dari asas toleransi dan tanggung jawab bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara nasional bersendikan Pancasila.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keadaban yang mewujudkan peradaban di sini tidak berurusan dengan citra ketuhanan atau ajaran agama apa pun. Sejak awal pembentukannya civil society memang sudah dibuat human-centered dan selanjutnya disempurnakan oleh pikiran-pikiran manusia yang lahir ketika renaissance dan revolusi keilmuan, diteruskan oleh revolusi filosofis (bersendikan natural law ) serta empirisme, rasionalisme, dan positivismenya. Sebagai keseluruhan ia disiapkan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang membuat a good life . Di ranah civil society ini jawabannya ditemukan dalam “ individual rights of life, liberty and the pursuit of happiness “, bukan dalam “ submission to the will of God ” melalui pelaksanaan interpretasi dari ajaran agama apa pun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Warga civil society boleh saja bertakwa terhadap Tuhan menurut keyakinan religius masing-masing. Di lingkungannya memang ada LSM, misalnya, yang kegiatan civic dan kemanusiaannya didasarkan pada ajaran sesuatu agama. Etika keyakinan tentu saja berlaku di bidang perseorangan, tetapi begitu mengenai nasib kolektif ia kiranya harus pasrah pada etika pertanggungjawaban, yang belakangan disebut sebagai “ the weberian ethics of responsibility “, yang sangat diperlukan demi survival pemukiman bersama atau “ cite ” dan sekaligus berfungsi sebagai fondasi dan pengontrol yang andal dari kehidupan parpol dan kegiatan pemerintah serta sepak terjang politikus dan pejabat yang terlibat di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Awalnya adalah teori Adam Smith ( Wealth of Nations ), yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu ekonomi di Inggris pada abad ke-18, era revolusi industri pertama, sebagai suatu sistem ekonomi yang dicirikan oleh kepemilikan dan inisiatif swasta yang dikenal sebagai kapitalisme. Kapitalisme berasal dari kata kapital, modal penggerak usaha. Dalam penjabarannya, kapitalisme atau sistem bisnis bebas ( free enterprise system ) dengan konsep hak kepemilikan individu dan pendayagunaan kemakmuran, adalah guna memperoleh peningkatan penghasilan individual.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam modernisasi dan industrialisasi Eropa dan kemudian Amerika, prosesnya memasuki alur keras. Manusia Barat/Amerika dengan sikap pandang rasional berlebihan mendambakan apa saja yang dihasilkan industri harus menghasilkan manfaat kelimpahan material. Modernisasi dan industrialisasi dicirikan atomism dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; individualisme dalam bidang politik, kemasyarakatan, dan ekonomi. Meskipun demikian tetap ada kendali dari masyarakat dalam wacana kewarganegaraan mereka agar tidak menjelma menjadi ekstremitas, otokratik, dan feo-dal model kera- jaan yang monopoli sifatnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan masyarakat dan manusianya, perusahaan Jepang sejak 1980-an dituntut mengerjakan restrukturisasi positif dan kreatif, dalam arti perusahaan harus menghasilkan produk dan jasa yang didasarkan pada dua tema. Pertama , jiwa manusia yang berarti respek pada individualitas dan kreativitas manusia. Kedua , suatu jiwa melaju, yaitu suatu kesadaran inovatif dan yang menantang, yang justru menumbuhkan inisiatif kecil dan menengah tanpa membunuh yang besar dan sebaliknya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Thailand sebagai negara Asia, masyarakatnya lebih mengenal filosofi ekonomi, yakni sufficiency economy . Kapitalisme merupakan jargon yang dipakai di kalangan pengamat dan akademik. Yang lebih mengakar dalam masyarakat adalah sufficiency economy yang merupakan filosofi yang berasal dari raja sebagai kepala negara. Filosofi itu memberi panduan yang tepat untuk manusia termasuk manusia pelaku ekonomi. Sufficiency merupakan suatu sikap moderat dan pertimbangan tepat dalam berbisnis untuk melayani pasar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Beberapa waktu yang lalu, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menjelaskan kepada wartawan bahwa ia menginginkan agar metode eksekusi hukuman mati di Indonesia dilakukan melalui injeksi. Cara itu dinilai lebih manusiawi ( Suara Pembaruan , 16-3-2007). Seperti diketahui, sampai sekarang terpidana mati di Indonesia dieksekusi di depan regu tembak yang hanya untuk sebagian memakai peluru tajam. Jika sesudahnya dokter menyatakan terpidana itu belum mati, ia diberi satu tembakan lagi di belakang kepala dan kali ini pasti dengan memakai peluru tajam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, kemudian tampak juga keberatan terhadap eksekusi kursi listrik ini, antara lain karena kadang-kadang satu kali aliran listrik tekanan tinggi tidak cukup mengakibatkan kematian dan karena sesudah eksekusi mayat si terpidana terlalu panas untuk langsung diperiksa kematiannya. Belum lagi, tekanan psikis bagi si terpidana yang disebabkan oleh cara eksekusi ini. Konon, di Amerika Serikat hakim yang menjatuhkan vonis hukuman mati wajib hadir pada saat eksekusi. Mungkin hal itu menjadi suatu faktor yang mempengaruhi derajat penderitaan si terpidana dipantau terus dalam sistem kehakiman itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Walaupun usul Jaksa Agung itu dapat dipahami, di lain pihak timbul banyak pertanyaan juga. Pertama , seandainya eksekusi mati dilakukan dengan memberi injeksi mematikan, akan terjadi medikalisasi hukuman mati dan profesi medis perlu dilibatkan. Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung mengatakan juga ia sudah beberapa kali bertemu dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk membicarakan metode hukuman mati dengan injeksi. Namun, keterlibatan tenaga medis dalam eksekusi mati menimbulkan masalah etis besar untuk mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertanyaan lebih fundamental adalah apakah dengan mengubah cara eksekusi mati kita sungguh mencapai kemajuan? Apakah tidak perlu kita bertanya lebih jauh lagi tentang pantas tidaknya hukuman mati itu sendiri? Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara sudah menghapus hukuman mati dari sistem hukum mereka, antara lain semua negara Uni Eropa. Inilah langkah maju yang besar dan kesepakatan itu dijalankan dengan konsekuen. Bila Amerika Serikat minta ekstradisi seorang penjahat dari salah satu negara Eropa, permintaan itu tidak akan dipenuhi, selama ada kemungkinan penjahat itu di Amerika akan menghadapi hukuman mati.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara filosofis juga argumen ini tidak cukup, karena hak untuk hidup pun tidak absolut. Dalam beberapa situasi hak ini bisa dikalahkan juga. Contoh terkenal adalah membunuh penjahat yang menyerang dalam upaya membela diri atau membunuh prajurit musuh dalam perang yang adil. Mereka yang mendukung adanya hukuman mati, tentu tidak melupakan hak untuk hidup. Mereka akan mengatakan terpidana mati sudah kehilangan hak untuk hidup karena kejahatan besar yang dilakukannya. Argumentasi ini ada logikanya juga.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kehidupan manusia adalah nilai begitu besar, sehingga hukuman mati tidak layak lagi dipertahankan dalam sistem hukum sebuah negara. Hukuman mati adalah hukuman biadab, hukuman barbar, metode apa pun yang dipakai. Aneh, kalau Jaksa Agung menyebut sesuatu yang bersifat barbar sebagai “lebih manusiawi”. Sepanjang sejarah, sudah sering terjadi suatu hal yang dulu dianggap biasa saja, kemudian dinilai sebagai biadab. Contoh jelas adalah pemakaian kekerasan dalam pendidikan. Hukuman mati adalah sebuah kasus baru.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan perkembangan seperti itu dapat dipahami mengapa swasta merasa tersinggung dan geram dengan adanya pernyataan agar kegiatan penciptaan utang mereka dipantau secara lebih baik. Bagi mereka pernyataan-pernyataan yang tidak didasarkan pada fakta yang benar justru akan menyebabkan kreditur di luar negeri akan mempertanyakan keadaan perekonomian Indonesia, dan yang lebih ditakutkan adalah kalau pihak Indonesia sendiri tidak percaya atau ragu terhadap pengusahanya maka para kreditur dan investor asing boleh jadi akan takut berhubungan dengan pengusaha Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sampai saat ini bank-bank nasional belum menjalankan fungsinya secara baik. Tingkat efisiensi perbankan Indonesia masih jauh dari optimal dan ini dapat dilihat dari biaya operasi yang relatif masih tinggi. Sebagai ilustrasi sepuluh bank besar yang telah memberikan Laporan Keuangannya kepada Bank Indonesia per 31 Desember 2006 (BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Niaga, BTN, BCA, Bank Danamon, BII, Bank Lippo, Bank Permata) ternyata BOPO (Perbandingan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional) yang terkecil adalah 68 persen dan yang terbesar adalah 90 persen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bank Indonesia telah berusaha keras membawa tingkat bunga ke level lebih rendah. Tetapi usaha tersebut masih belum berhasil secara penuh. Walapun BI telah dapat menurunkan tingkat bunga SBI (1 bulan) dari 12,75 persen pada akhir 2005 menjadi pada 9 persen sejak April 2007, tetapi tingkat bunga kredit perbakan tidak menurun secara berarti. Dengan perkembangan seperti itu sulit menghindari bila beberapa pengusaha, apalagi yang mempunyai jaringan dengan luar negeri, mencoba mencari dana dari luar negeri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk mengatasi masalah perbankan dan ekonomi Indonesia dewasa ini semakin banyak orang yang menerima pendapat bahwa pemerintah harus melakukan terobosan, yaitu melalui menciptakan lokomotif ekonomi. Untuk itu pemerintah diharapkan menentukan bidang usaha yang dapat difungsikan sebagai lokomotif dan memfasilitasi kegiatan ekonomi tersebut secara sistematis. Bidang-bidang usaha yang dijadikan lokomotif tersebut dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu yang telah ada atau telah berproduksi dan bidang usaha yang belum ada atau belum berproduksi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menciptakan lokomotif ekonomi tampaknya semakin penting setelah mengamati kejadian ekonomi dalam beberapa waktu belakangan ini. Dalam beberapa waktu belakangan ini kegiatan akuisisi perusahaan-perusahaan nasional oleh perusahaan asing terus berlangsung dan semakin marak. Tidak jarang perusahaan nasional diakuisisi dengan harga sangat murah padahal perusahaan yang bersangkutan sangat cerah masa depannya. Perusahaan tersebut “terpaksa” dijual pemiliknya karena tidak mampu mengatasi masalah yang bersifat temporer seperti ketersediaan dana.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hiruk-pikuk reshuffle kabinet berakhir sudah. Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono, Senin (7/5) lalu mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) hasil perombakan jilid kedua. Perombakan itu sendiri bersifat terbatas. Karena hanya lima menteri yang diganti, ditambah dua mengalami rotasi, yaitu Menkominfo Sofyan Djalil menggantikan Menneg BUMN Sugiharto dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa menggantikan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra. Sebaliknya ada tiga profesional masuk jajaran KIB dan dua tokoh politik Andi Mattalatta dan Lukman Edy.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Presiden SBY sendiri menegaskan dalam pidato pengantar sebelum mengumumkan susunan kabinet yang baru bahwa pihaknya tidak mendapat tekanan dari siapa pun kendati diakuinya ada kader-kader partai yang menginginkan dimasukkannya tokoh-tokoh politik ke dalam jajaran kabinet. Dari pidatonya yang singkat itu Presiden terkesan penuh percaya diri sekaligus ingin membuktikan pihaknya tidak tunduk kepada kompromi politik. Artinya Presiden Yudhoyono kali ini lebih “PD” (percaya diri) dalam menyusun personalia kabinet dibanding yang pertama kali pada Oktober 2004 dan reshuffle yang dilakukan pada 2005.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bahkan pencopotan Abdul Rahman Saleh SH dari kedudukannya sebagai Jaksa Agung, termasuk masih dipertanyakan karena tidak jelas kriteria yang menjadi pertimbangan atas penggeserannya. Lebih-lebih lagi ada kekeliruan yang mungkin akibat kelalaian dalam hal ini, karena menurut UU Kejaksaan yang baru ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menggantikan Jaksa Agung RI. Antara lain, meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan yang bersangkutan, menderita sakit berkepanjangan, merangkap jabatan dan berakhirnya masa bhakti.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain presiden dipilih langsung oleh rakyat, ditambah pemerintahan kita menganut sistem kabinet presidensial, pernyataan Presiden Yudhoyono yang mengatakan tidak ada tekanan dan atau kompromi politik dalam penyusunan KIB jilid dua ini merupakan catatan khusus kita dalam penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya. Sebab yang menjadi pertanyaan dalam setiap perombakan personalia kabinet adalah, “ reshuffle untuk siapa?” Pertanyaan ini timbul karena sejak dulu justru kompromi politik itulah yang terlalu menonjol, bukan visi dan misi yang harus dilaksanakan presiden sesuai isi kampanyenya pada pemilu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setelah bercokol lebih dari tiga dasawarsa, UU Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri (UU PMA No 1 Tahun 1967dan UU PMDN No 6 Tahun 1968) akhirnya diganti dengan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) yang baru, akhir Maret lalu. Menilik isi UUPM itu, setidaknya ada tiga catatan yang penting dikaji agar dinamika usaha dan perekonomian tidak terjerembab ke dalam berbagai masalah, yang bukan tidak mungkin justru menghambat investasi dan menumpulkan perekonomian. Tiga poin tersebut adalah pungli dan perizinan usaha, transfer pricing , dan terakhir money laundering .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penelitian Bank Dunia tiga tahun terakhir menunjukkan Indo- nesia jauh tertinggal dari negara-negara kompetitor dalam penciptaan iklim investasi yang sejuk. Perizinan usaha di Indonesia adalah yang terumit dari aspek prosedural, terlama waktu pengurusannya, dan termahal dalam biaya. Jangan heran jika banyak investor lebih memilih negara-negara tetangga yang lebih ringkas dan mudah proses perizinannya, selain memiliki daya tarik buruh murah dan aturan -semisal perburuhan dan lingkungan- yang longgar (lihat tabel) .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Laporan Bank Dunia memang tidak memotret “jalur khusus” dalam pengurusan perizinan usaha. Dengan “pelicin”, segenap prosedur dan waktu akan dipersingkat, tentunya ongkos pengurusan menjadi lebih mahal. Adanya invisible hand dalam memperlancar perizinan sering kali dikeluhkan oleh usahawan karena tiadanya kepastian perizinan dan menambah beban biaya. Hambatan di awal investasi sering membuat frustrasi pelaku bisnis dan ujung-ujungnya mereka enggan berinvestasi di Indonesia. Akankah dengan UUPM ini momok di awal investasi bisa diatasi? Mari kita tunggu realitanya di lapangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

UUPM tidak secara seksama menyaring praktik pencucian uang ( money laundering ). Alih-alih, investor diminta bertanggung jawab atas modal yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 16), tanpa adanya mekanisme monitoring dan pencegahan. Padahal, praktik ini dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara seperti fluktuasi permintaan uang, fluktuasi aliran keluar masuk modal dan meningkatkan volatilitas suku bunga serta nilai tukar uang (Camdessus, 1998). Terlebih, praktik pencucian uang juga mendistorsi ranah politik dan pemerintahan karena uang haram tersebut dapat digunakan untuk menyuap pejabat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mendesak kebutuhan untuk merancang jaring pengaman agar kemudahan berinvestasi tidak dijadikan peluang guna mencuci dana- dana ilegal. Kita bisa mencontoh beberapa negara yang telah memiliki daftar sektor investasi yang rentan terhadap praktik money laundering , transfer dari negara dan lembaga penyedia jasa keuangan yang patut dicurigai, serta daftar hitam individu maupun kelompok usaha tertentu. BKPM harus melaporkan segenap data investasi kepada PPATK agar dapat diperiksa lebih lanjut, apakah aktivitas tersebut termasuk kategori transaksi yang mencurigakan ( suspicious transaction report ).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan adanya keterbukaan terhadap informasi keuangan dan basis data biaya ekspor dan impor sesuai pasar, pemerintah dapat mengambil tindakan pencegahan atas praktik transfer pricing , antara lain lewat penggunaan single document system untuk perpindahan barang antarnegara. Selain itu, perlu dipasang rambu-rambu khusus antipenghindaran pajak, di mana Dirjen Pajak memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penghasilan kena pajak secara wajar dan lazim tanpa terpengaruh adanya praktik transfer pricing .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memang pemerintah telah mengeluarkan ultimatum kepada produsen minyak goreng dalam negeri, di antaranya dengan mengimbau produsen memasok ke pasar dalam negeri minimal 100.000 ton dengan margin harga yang ditekan lebih rendah dibandingkan harga di pasaran internasional. Jika pasokan masuk ke pasar, harga minyak goreng curah diharapkan bisa turun ke kisaran harga ideal. Pemerintah menetapkan tenggat waktu hingga 31 Mei 2007 untuk mencapai tingkat harga ideal tersebut. Jika tidak tercapai, pemerintah memberlakukan kenaikan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah untuk mengendalikan ekspor dan meningkatkan pasokan ke dalam negeri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika ditelisik, ketiga pabrik CPO terbesar di Sumut, yakni PT Karya Prajona Nelayan (KPN/Wilmar Group), PT Musim Mas, dan PT Permata Hijau Sawit selama ini menguasai 65 persen ekspor CPO Indonesia. Selama ini kebutuhan CPO di dalam negeri hanya sekitar 300.000 ton per bulan atau jauh dibanding ekspor yang mencapai 3 juta ton per bulan atau hanya 10 persennya. Ringan sebetulnya bagi pemain-pemain besar CPO itu menyisihkan pasokannya untuk kebutuhan industri di dalam negeri. Dalam hitungan hari, mereka bisa mengalihkan alokasi produksi CPO-nya ke dalam negeri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ironisnya lagi, dengan harga tingkat petani cenderung menurun, makin banyak produsen CPO termasuk petani kecil peserta plasma dalam pola perkebunan inti-rakyat (PIR) yang tentu saja tidak memiliki pabrik minyak goreng namun malah menyubsidi secara langsung industri minyak goreng yang kebanyakan dikuasai pemodal kuat dan konglomerat. Kebijakan menaikkan pungutan ekspor atau menetapkan kuota ekspor minyak sawit mentah untuk mendukung industri hilir ini bagai pisau bermata dua. Untuk itu harus ada keputusan lebih bijak agar sektor hulu dan hilir bisa hidup bersama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, tak bisa dimungkiri, muncul kekhawatiran pengembangan biodiesel sebagai salah satu upaya mendorong industri hilir minyak sawit tumbuh berdampak pada kekurangan bahan baku. Tingginya permintaan CPO dunia menyebabkan harga meroket. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran program biodiesel kesulitan bahan baku. Karena sedikitnya 52 persen CPO produksi nasional diekspor. Sementara konsumsi CPO di dalam negeri adalah untuk minyak goreng 37 persen, minyak goreng 3 persen, sabun 3 persen, dan oleochemical 5 persen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari sisi volume, industri hilir minyak sawit nasional baru menyerap sekitar 4 juta ton CPO. Kenyataan itu menyebabkan produsen CPO lebih banyak mengekspor setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Total kebutuhan CPO dunia mencapai 32,7 juta ton per tahun. Indonesia menguasai 37 persen pangsa pasar dan Malaysia 42 persen. Penyerapan peningkatan itu sangat wajar karena dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan konsumsi minyak sawit berkisar 8-9 persen per tahun. Tren permintaan CPO terus naik seiring meningkatnya kebutuhan biofuel sebagai alternatif pengganti minyak mentah yang harganya tertahan di level tinggi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Langkah mendesak yang harus dilakukan adalah memetakan alokasi kebutuhan CPO dalam mendukung pertumbuhan industri hilir minyak sawit. Salah satunya, memastikan terpenuhinya bahan baku yang dibutuhkan untuk biodiesel. Pemetaan itu penting untuk menghindari kekisruhan atau semacam crowding out dalam alokasi penggunaan kelapa sawit, antara kebutuhan ekspor, konsumsi (minyak goreng), serta kebutuhan industri hilir lainnya. Pada proyek industrialisasi BBN, pemerintah juga jangan sampai merugikan sektor lain yang bisa merugikan masyarakat secara keseluruhan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pinjaman atau utang menjadi lingkaran setan karena dua perilaku yang disebutkan di atas, yaitu dikorupsi dan digunakan membiayai kegiatan konsumtif. Kalau sekarang ini baik pemerintah maupun kalangan pengusaha swasta meminta agar pinjaman dari luar negeri dibuka seluas-luasnya, artinya kita sedang menghadapi perangkap yang harus disiasati atau disikapi agar tidak menjadi beban baru. Meminjam dari luar negeri mungkin dapat dilakukan kalau kebiasaan korupsi di antara pejabat negara dan pengusaha sudah dibersihkan. Kalau tidak, meminjam dana dari luar negeri sama artinya dengan membuat perangkap baru.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Walaupun begitu di tengah- tengah praktik komunikasi yang penuh hambatan teknis dan geografis, mereka tidak lupa menciptakan suatu lembaga politik (18 Agustus 1945), bersamaan dengan pengesahan UUD 1945, yang disebut Komite Nasional Indonesia (KNI) baik di pusat maupun di daerah. Yang di pusat, KNIP, kemudian mendapat kekuasaan legislatif dan ikut menentukan GBHN (16 Oktober 1945). Dan sejak itu KNIP terbukti berfungsi efektif sebagai DPR atau parlemen dari Republik Indonesia, Negara Kesatuan Nasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Demokrasi representatif memang berubah-ubah. Abad XIX adalah era “parlementarisme”. Bagian pertama abad XX merupakan era “kepartaian”. Kini kemanusiaan yang beradab memasuki era “demokrasi publik”. Konfigurasi politik yang ketiga ini telah mentransformasikan cara memilih pemerintah/penguasa dan, dari situ, hubungan mereka dengan yang diperintah (rakyat). Di sini sang “pemimpin” meminta kepada pemilihnya mempercayakan kepada pribadinya mengurus hal-hal yang tidak terduga, bukan memberikan kepada mereka program aksi yang terperinci.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keadaan tersebut tadi terjadi dalam bingkai era ketiga dari demokrasi representatif, disebut “demokrasi publik”. Adakalanya ia dijuluki “demokrasi opini” bila dikaitkan dengan tuduhan adanya kediktatoran media dan jajak pendapat. Jika benar pemilih lebih dipengaruhi imaji ketimbang ide, imaji tersebut sebenarnya tidak tanpa isi politik. Sedangkan jajak pendapat, yang hanya berupa saluran ekspresi opini, paling sedikit berguna dalam penyampaian suara dari the less engaged citizens . Maka ia turut berkontribusi dalam rekonstruksi kaitan sosial dan membuka suatu ruang kolektif.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kemiskinan seharusnya bisa dientaskan dengan bantuan utang dari negara-negara donor ataupun lembaga-lembaga finansial internasional. Namun, realitas yang terjadi membuat kita miris dan dengan mudah melihat persoalan utang global sebagai pintu masuk bencana-bencana lanjutan yang direncanakan. Ketika pokok dan bunga utang luar negeri yang jatuh tempo pada 2006 menurut Paskah Suzzeta sudah Rp 171,6 triliun, atau setara 26,5 persen dari anggaran, sudah seharusnya lahir sikap kritis mengenai masa depan utang luar negeri di negeri ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Krisis utang global mudah kehilangan dimensi etis teologisnya ketika hanya menjadi sekadar hitungan matematis. Jumlah utang yang pada awal Orde Baru hanya 2,015 miliar dolar dan berakumulasi sampai pada akhir era Soeharto menjadi 150 miliar dolar, sering disederhanakan sebagai suatu jumlah pertambahan logis sebuah proses pembangunan. Juga secara hitungan ekonomis kita memandang lumrah ketika membandingkan utang negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa lebih dari 60 persen dari PDB, sementara utang luar negeri pemerintah kita “hanya” berkisar 40 persen dari PDB.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Injil mengatakan, “Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka”. Agama apa pun mengharamkan perilaku utang najis dan kriminal yang dilakukan berbagai rezim selama ini. Pelaku utang najis dan kriminal harus digiring untuk mengakui kesalahannya yang setara dengan pelaku kekerasan terhadap hak asasi manusia lainnya. Kali ini bencana adalah hilangnya nurani segelintir manusia yang tega menciptakan bencana bagi manusia lain demi ketamakan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Melihat utang dari sisi teologis, menjadikan proses ekonomi yang lazim ini bukan hanya sebagai permainan angka belaka. Pada titik yang sudah memprihatinkan, pembahasan soal utang global seharusnya lebih banyak menampilkan wajah etisnya. Teologi utang global menolong pengambilan keputusan utang, sekaligus mengerem perilaku najis dan kriminalisasinya. Sikap teologis yang jelas dan berbasis kemanusiaan harus diambil untuk bisa meminimalkan atau bahkan menghapus bencana ciptaan manusia yang menyengsarakan manusia lainnya. Pemahamam teologi kemanusiaan yang karitatif semata tidaklah cukup bila tidak menyertakan sisi keadilan ilahi dalam persoalan utang ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Amartya Sen, peraih penghargaan Nobel bidang ekonomi, mensinyalir banyak ekonom melulu bicara soal angka sehingga lupa atau tidak peduli soal kesejahteraan umat manusia. Bila demikian masalahnya, kriminalisasi utang akan terus terjadi, karena secara ekonomis ada sisi etis-teologis yang diabaikan. Karenanya teologi utang global internal agama dan lintas agama harus digagas, sehingga nilai-nilai kemanusiaan bisa kembali dimunculkan, dan bencana akut karena salah kelola utang akan lebih cepat dikurangi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Franklin Delano Roosevelt, misalnya, berhasil menemukan diagnosa yang tepat yang dia bungkus di dalam program The New Deal untuk mengangkat rakyat Amerika dari The Great Depression. Melalui mekanisme truth and reconciliation Nelson Mandela tidak hanya berhasil mengobati luka yang panjang warga mayoritas kulit hitam di Afrika Selatan, tetapi juga berhasil memimpin transisi politik negara itu dengan damai. Sukarno dengan corak kepemimpinannya mampu membentuk negara Indonesia secara fisik dan karakter. Dan terlepas dari segala ekses berupa ketidakadilan, kesenjangan dan korupsi, Soeharto dengan strategi pembangunannya mampu mengangkat perekonomian Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sikap defensif yang sering dipertontonkan menanggapi penilaian tak sedap memperlihatkan betapa bangsa ini telah kehilangan kemampuan mengakui bahwa ia bisa salah. Ketidakmampuan ini pada gilirannya justru mendorong kita semakin ke belakang dalam kontes daya saing. Ini mudah dipahami terutama kalau disadari bahwa peningkatan daya saing sangat mengandaikan kemampuan untuk mengatakan “saya bisa salah” sebagai sikap dasar. Karena hanya orang dengan sikap demikian mampu membuka diri untuk belajar dan karenanya juga berpe- luang untuk berubah ke arah yang lebih baik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tiongkok berhasil membangun ekonominya karena kemampuannya untuk tidak melihat adanya kontradiksi antara ekonomi pasar dan kultur Marxisme, sebuah terobosan sistemik-kultural yang pasti tidak punya tempat dalam khasanah komunisme tradisional (King & Kendall, 2004: 158). Sementara Vietnam kini menjadi salah satu negara tujuan investasi yang sangat menjanjikan karena keberaniannya untuk tidak bersikap narsistik terhadap nilai-nilai lokal, yang oleh sebagian bangsa lain justru dijadikan tameng untuk menutup diri terhadap pengaruh luar, khususnya Barat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keterbukaan untuk belajar dari yang lain pada galibnya berakar pada kemampuan untuk tidak bersikap defensif terhadap dunia luar. Dalam konteks ini kritik diri ( self criticism ) harus dilihat sebagai modal dasar menuju kemajuan. Tetapi, itu perlu keberanian tidak saja untuk mengatakan bahwa kita bisa salah melainkan juga bahwa kita masih perlu belajar untuk tahu lebih banyak. Kita memang masih harus belajar dari Socrates untuk berani mengakui: “Satu-satunya hal yang saya tahu dengan pasti adalah bahwa saya tidak tahu”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, kalau bangsa ini mau membangun kembali dirinya dan dengan itu mendongkrak daya saingnya, maka self-criticism harus menjadi kultur kolektif bangsa. Kita harus berani mengakui bahwa ada banyak salah urus dan salah kelola yang membuat bangsa ini terus terpojok. Sikap berpuas diri dengan apa yang kita miliki sambil curiga dan sinis terhadap dunia luar, hanya akan membuat bangsa ini semakin tidak punya tempat dalam percaturan global. Karena itu krisis kepercayaan global yang ditandai dengan melorotnya daya saing bangsa harus dibaca sebagai alarm untuk membenahi sistem ekonomi, politik, dan budaya bangsa, agar tidak terjerembab semakin mendalam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, kalau prestasi akademis-intelektual anak bangsa rendah, yang pada akhirnya berimbas pada daya saing bangsa, sebab- musababnya tidaklah (selalu) inheren berada dalam potensi natural manusia Indonesia. Sebabnya barangkali harus dilacak di dalam proses, sistem, dan metode pendidikan di negeri ini. Dan, sistem pendidikan memang harus digugat untuk selanjutnya dibenahi secara mendasar karena sejarah perjuangan bangsa membuktikan bahwa hanya pendidikan yang layak dija- dikan panglima kebangkitan (daya saing) bangsa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Akan tetapi pembenahan yang terarah menuntut perumusan secara tepat kompetensi dasar yang hendak dicapai lewat pendidikan. Yang pasti, sistem pendidikan yang berorientasi praktis-pragmatis tidak punya tempat dalam kultur kompetisi global dan korporasi modern yang semakin menuntut pengetahuan dan keahlian. Orientasi praktis-pragmatis hanya punya tempat dalam asumsi bahwa dunia kerja dengan seluruh kompleksitasnya mampu diantisipasi sepenuhnya di bangku sekolah atau ruang kuliah. Tetapi siapa yang berani menjamin?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, “kemampuan subjek untuk menghadapi dunia dan hidupnya secara inteligen dan independen” seharusnya menjadi orientasi pendidikan di semua jenjang pendidikan formal. Implikasinya, fokus orientasi pendidikan tidak pertama-tama pada pencapaian keterampilan teknis-praktis ( know how ), tetapi penguasaan teori dan konsep-konsep ilmiah ( know why ) yang memampukan subjek untuk terbuka pada pelbagai alternatif pemecahan masalah. Untuk itu, pengembangan kemampuan berpikir kritis-reflektif menjadi sentral dalam pendidikan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia 2030, kita sudah harus menyiapkan berbagai perangkat hukum dan kebijakan pemerintah sejak sekarang. Antonia Layard (2001) menyebutkan tiga elemen dasar yang harus diperhatikan di dalam menyusun kerangka hukum dari pembangunan berkelanjutan. Pertama , adanya pengakuan bahwa pembangunan berkelanjutan harus seimbang untuk berbagai concerns , khususnya faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kedua , berfokus kepada keadilan, baik antargenerasi maupun di dalam generasi itu sendiri. Ketiga , turut berperannya kearifan lokal, antara lain lebih baik mencegah daripada mengobati, si perusak harus dikenai denda, korban perusakan harus diperbaiki, dan lain sebagainya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada momentum Hari Pendidikan Nasional 2007 ini, sudahkah sektor pendidikan kita mampu mencerahkan alam pikiran generasi muda? Dalam konsepsi Wajib Belajar 9 Tahun, penduduk Indonesia memasuki pendidikan formal yang diwajibkan negara, umumnya pada usia 7-15 tahun. Bila dibentangkan lagi dengan fase pendidikan SMA, periode usia masyarakat Indonesia menuntut pendidikan formal terbentang dari usia 7-19 tahun. Sampai 10 tahun ke depan, diperkirakan penduduk pada golongan usia menuntut pendidikan itu akan menempati jumlah terbesar di antara keseluruhan penduduk.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kinerja sektor pendidikan saat ini akan menentukan kualitas mayoritas penduduk Indonesia dalam 30 tahun ke depan, sehingga secara tidak langsung akan berimplikasi luas kepada sejumlah dimensi lain yang penting dalam masyarakat, seperti intensitas dan mutu kegiatan ekonomi, artikulasi dalam sistem politik di Indonesia, dan kultur atau pola pikir yang berkembang dalam habitus masyarakat kita. Namun, pertanyaan yang ditempatkan pada awal tulisan ini sangat menyentil kita, lantaran pada kenyataannya sektor pendidikan belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang selayaknya didapat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Socrates pernah berujar, “tidak ada orang yang melakukan kejahatan secara sukarela.” Dalam kebijaksanaannya, guru dari Plato itu menjelaskan bahwa ketidaktahuan manusia merupakan sumber dari praktik kejahatan. Dengan cara demikian, institusi pendidikan sejatinya berpotensi meredam praktik destruktif yang dilandasi oleh primordialisme dan kehampaan toleransi, serta mengatasi keringnya pengetahuan kognitif dan afektif kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang kultur, norma, dan nilai-nilai komunitas kelompok yang lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terganjalnya ekstradisi Hendra Rahardja oleh Pemerintah Australia adalah karena alasan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, peraturan-peraturan hukum yang diskriminatif, dan Peristiwa Mei 1998. Hal-hal seperti inilah yang harus diantisipasi. Belum lagi kepentingan nasional Indonesia harus ditonjolkan, selain mengekstradisi para buronan ( fugitives ) juga adalah kepentingan mengembalikan aset negara yang dibawa raib para tersangka, terpidana baik eks debitur BLBI maupun tindak pidana korupsi lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bilamana orang-orang yang diekstradisi sebagian besar lolos dari tuntutan hukum maka Pemerintah Singapura akan kecewa dan akan meninjau kembali manfaat perjanjian tersebut. Jadi yang paling utama dan penting pasca penandatanganan perjanjian ekstradisi itu adalah pembenahan ke dalam, khususnya pembenahan penegakan hukum, konsistensi penegakan hukum, pembenahan sistem hukum yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia, sistem keimigrasian, duane, perpajakan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesempatan dan alasan buron bagi para tersangka dan terpidana tindak pidana korupsi, BLBI, pidana biasa, dan sebagainya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bukan saja para orang tua korban Perang Israel-Lebanon kedua itu yang demo, tapi berpuluh ribu warga Israel turun ke jalan untuk menuntut supaya PM Ehud Olmert mundur sebagai kepala pemerintahan. Bahkan juga Menteri Luar Negeri Tzipi Livni, teman separtainya di Partai Kadima, menyatakan Olmert lebih baik berhenti, karena landasan kepercayaan di kabinet terhadap kepemimpinannya telah menipis. Tapi PM Olmert tetap bertahan (“Mengundurkan diri sekarang bukanlah sikap yang tepat”, katanya), karena jumlah suara yang mendukungnya di par- lemen masih aman.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam kasus Paul Wolfowitz, Presiden Bank Dunia dan mantan wakil menteri pertahanan AS, dia sedang mempertahankan posisinya secara gigih. Dia didesak mengundurkan diri oleh para staf Bank Dunia, karena dituduh telah terlibat dalam tindakan KKN. Ketika Paul Wolfowitz diangkat sebagai kepala lembaga internasional itu tahun 2005, dia secara terus terang mengungkapkan bahwa seorang staf, Shaza Ali Riza, adalah pacarnya sudah bertahun-tahun. Karena hubungan akrab, termasuk juga suami-istri, demikian tidak dibolehkan antara sesama staf Bank Dunia, maka dicarikan jalan supaya Ms Riza (spesialis masalah Timur Tengah) pindah ke Departemen Luar Negeri. Gajinya mendapat kenaikan sampai dua kali, tapi dia tetap dibiayai oleh bank Dunia. Kalau nanti dia kembali ke lembaga asalnya (setelah penggantian presiden), maka Shaza Ali Riza mendapat jaminan akan naik pangkat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di depan Komisi Khusus yang dibentuk oleh Dewan Direksi, Paul membela diri. Dia menuduh bahwa ada gerakan terorganisir di antara staf Bank Dunia yang sedari mulanya ingin mendongkel kepemimpinannya. Menurut Paul, dia sudah berkonsultasi dengan tiga pe- jabat senior dalam mencari penyelesaian jalan keluar untuk Shaza Ali Reza. Dan dia tidak ikut dalam menentukan jumlah kenaikan gajinya. Hal itu dibantah oleh pejabat-pejabat senior yang disebut namanya. Malahan mereka menandaskan bahwa Paul Wolfowitz memaksakan konsepnya dalam sebuah instruksi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lord John Browne (59 tahun) amat direspek di kalangan minyak dan gas dunia sebagai tokoh kaliber tinggi dengan prestasi gemilang. Ia berhasil mengembangkan BP ( British Petroleum, slogannya yang baru: “Beyond Petroleum “) dari perusahaan minyak dan gas bumi yang sedang-sedang saja, menjadi perusahaan raksasa kelas dunia. Pada tahun 1998, John Browne berhasil mengambil oper perusahaan AS Amoco, kemudian Arco dan Castrol. Ia satu-satunya perusahaan energi Barat yang masih tetap aktif di Rusia, ber- partner dengan BUMN Rusia. John Browne juga mendorong pembangunan dua jalur kilang LNG (gas alam yang dicairkan untuk diangkut dengan kapal ke pihak pembeli, diolah lagi menjadi gas di terminal penerima) di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Proyek LNG Tangguh itu akan mulai operasional pada akhir 2008. Sebagai anggota panel penasehat independen proyek Tangguh, kami sekali setahun berjumpa makan malam dengan Lord Browne di London.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Heffern secara pragmatis menonjolkan teknologi, rasionalitas, dan inovasi intelektual sebagai rahasia kemajuan dunia dan peradaban. Daoed Joesoef secara lebih filosofis mengajak masyarakat untuk mendalami akar masalah perkembangan peradaban manusia sejak jahiliyah hingga renaissance , aufklarung, dan demokrasi liberal yang sekarang menjadi kiblat kaum modernis. Di tengah hiruk-pikuk emosional Hari Buruh 1 Mei, kita perlu merenungkan pola pikir elite yang dalam jangka panjang bisa mempengaruhi dan berdampak bagi masa depan manusia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di balik euforia Fukuyama dengan teori demokrasi liberal sebagai pemenang tunggal dunia pasca-Perang Dingin dan teori Samuel Huntington tentang perang peradaban, Fonte mewaspadai dan mencermati perang intra peradaban Barat sendiri. The Ideological War within the West , akan lebih menentukan nasib manusia dan ke mana dunia ini akan menuju. Civil society ala Barat yang digambarkan oleh Daoed Joesoef sebagai sumber inspirasi kemajuan dunia sebetulnya sedang mengalami ancaman gawat berupa kanker Tranzi di dalam peradaban Barat itu sendiri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

James Lewis menulis dalam American Thinker 20 April nama staf pengajar penyebar retorika dan agitasi untuk berontak dengan kekerasan terhadap ketidakadilan struktural AS dan hegemoni AS di dunia. Nikki Giovanni, Bernice Hausman, Lisa Norris, Matthew Vollmer, Paul Heilker, Carter-Tod, James Collier, Carlos Evia, Susan Allender Hagedorn, adalah orator penebar kebencian dan kekerasan untuk melampiaskan amok bunuh diri. Hasilnya ialah kebiadaban Cho Ismail Ax, tulis Jerry Bowyer dalam TCS Daily 18 April.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bunuh diri politik oleh para ideolog Tranzi inilah yang menyebarkan pelbagai teori konspirasi dan kejahatan AS dan bergema ke seluruh dunia karena didukung oleh media massa Barat itu sendiri. Di AS sekarang mayoritas mahasiswa yang sukses menguasai bidang iptek adalah nonKaukasian, Asia Timur, dan India. Sementara dogma Tranzi yang tidak menghargai meritokrasi dan cenderung mengadopsi mediocrity berdasar proporsionalitas kelompok, mendominasi pola pikir kampus AS. Mediocrity adalah sistem di mana orang mediocre -kepalang tanggung, bukan brilian, justru menyisihkan orang yang ber- merit.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Beberapa tahun terakhir ini, khususnya sejak awal 2006 hingga saat ini, Indonesia menjadi sasaran emas bagi masuknya portofolio asing, baik dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, maupun saham. Hal itu membuat jumlah cadangan devisa RI pun meningkat menjadi US$ 48,1 miliar pada pertengahan April 2007. Bahkan menurut Budi Mulya, Direktur Perencanaan Strategis dan Humas BI, derasnya capital inflow tidak hanya di SBI, juga di instrumen investasi lainnya seperti obligasi negara (SUN).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pendapat senada disampaikan Rachmat Waluyanto, Dirjen Pengelola Utang Depkeu yang dikutip Investor Daily , 18 April 2007. Ia menyebutkan saat ini Indonesia masuk radar investasi lembaga keuangan internasional, termasuk dana pensiun AS, Capers, karena total return dari obligasi negara (SUN) RI tertinggi di antara local currency bond di dunia. Bahkan jika dihitung dari bunga plus capital gain yang didapat, total return dari SUN bisa mencapai 15 persen. Selain itu pengelolaan utang pemerintah saat ini cukup prudent yang ditunjang pula stabilnya makroekonomi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selama ini, terjadinya pertumbuhan ekonomi yang moderat dan tercapainya stabilitas moneter justru tidak terlihat dalam perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga terjadi diskoneksi antara keberhasilan indikator makroekonomi dan persoalan pembangunan di sektor riil. Padahal yang diharapkan masyarakat adalah adanya hubungan yang linear dan simetris antara pertumbuhan di sektor makro dan pertumbuhan sektor riil yang kelak memberikan manfaat bagi pertumbuhan berbagai sektor ikutan lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , perlunya akselerasi kebijakan fiskal yang prosektor riil. Untuk mendukung pengembangan sektor riil secara maksimal, ada lima hal yang perlu segera dilakukan. Kesatu, perlu penajaman strategi menumbuhkembangkan sektor riil untuk pemerataan kesempatan kerja, stabilitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan berusaha, juga pemerataan pembangunan antarwilayah. Kedua, perlu reformulasi kebijakan belanja negara yang sesuai dengan paradigma mutakhir untuk dapat mengembalikan fungsi-fungsi anggaran dalam rangka pembangunan nasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga, perlu reformasi sistem perpajakan lebih kondusif dan juga memungkinkan pemberian insentif perpajakan bagi dunia usaha untuk menghasilkan dampak ekonomi lebih luas, tentu saja dengan pertimbangan realistis, masuk akal, komprehensif. Keempat, perlu peningkatan keefektifan pengalokasian dan pemanfaatan anggaran dengan aturan-aturan yang berlaku di pasar agar berbagai tujuan pembangunan dapat optimal. Kelima, perlu peningkatan efisiensi pengelolaan dan pengawasan anggaran APBN dengan administrasi lebih lugas dan sederhana.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kabinet Sarkozy 1 akan mengubah kebijakan terutama dalam masalah Timur Tengah dan program asimilasi imigran asal Timur Tengah yang mencapai 10 persen penduduk dan di beberapa kota besar, justru mayoritas penduduknya adalah imigran. Capres Segolene Royal kalah karena masyarakat Prancis sudah trauma dengan kerusuhan penjarahan dan pembakaran mobil anarkis 2005 di Paris dan beberapa kota besar Prancis oleh gang imigran brutal. Sarkozy akan menjalankan politik konservatif dalam tradisi Partai Republik AS atau Partai Konservatif Inggris.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berapa yang dimiliki buronan atau koruptor. Ingat kasus H Thaher yang rekeningnya diperebutkan istri kedua dan putra-putri istri pertama. Itu hanya bisa dikuasai karena Benny Moerdani rela duduk di kursi saksi dalam peradilan Singapura mengklaim kembali uang itu sebagai suap bagi H Thaher. Jika Hendarman Supanji datang ke Singapura membawa bukti-bukti korupsi para buronan dan koruptor, saya rasa Lee Hsien Loong tidak akan bisa berkutik atau menolak seperti Lee Kuan Yew dulu merelakan dana diklaim oleh Benny Moerdani.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terlaksananya reformasi sejak 1998 untuk melakukan perubahan dan pembaharuan sesudah lebih kurang 35 tahun dikungkung kondisi sosial politik yang sangat mematikan kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi warga bangsa, memunculkan gerakan dan terbentuknya badan-badan politik baik yang bertujuan mengambil kekuasaan (partai-partai) maupun yang bertujuan sekadar pergerakan moralitas sosial (gerakan-gerakan politik yang dilandasi moral). Dalam waktu yang sama berkembang pula jumlah dan kualitas aktivis dalam kegiatan politik. Masyarakat awam pun menjadi bersemangat ikut terjun dan ikut serta dalam gerakan bernapaskan politik pembaharuan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perkembangan sosial kemudian menjadi sensitif dan diramaikan oleh retorika dan gerakan- gerakan atau demonstrasi ibarat ingin menjebol atau menghancurkan yang menghalanginya. Hampir setiap hari terjadi unjuk rasa, bergantian pelaku dan iramanya, yang bisa berakibat timbulnya rasa tidak tenteram, ketidakbersamaan, atau kekhawatiran dengan timbulnya situasi gawat menjadi gerakan yang sangat mengganggu. Unjuk rasa mengarah ke huru- hara dan kerusuhan sosial, dengan keinginan ikut serta menyusun bangunan politik yang baru, lebih demokratis, yang akhirnya memunculkan gerakan-gerakan untuk menguasai kekuasaan (partai-partai) maupun gerakan moralitas sosial (gerakan-gerakan moral seperti LSM-LSM).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengutip Syafi’i Ma’arif, “Sampai-sampai sulit dibedakan mana pejabat dan mana penjahat. Saat ini tidak bisa dibedakan siapa sebenarnya yang berdaulat dalam mengurus rakyat. Sebab para pejabat, tokoh politik, termasuk para komandan polisi dan TNI banyak yang dikendalikan raja judi. Raja judi bisa mengatur seenaknya pejabat publik mulai bupati, wali kota, dan gubernur. Jadi siapa sebenarnya yang berdaulat” (Syafii Maarif dalam Latihan Kader Amanat Utama [LKAU] XIII DPP PAN, di Sawangan, Depok, Jawa Barat, 29 Juli 2006).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kalau rumusnya seperti itu, terdapat sejumlah representasi menyangkut presiden. Pertama , presiden adalah representasi dari partai-partai politik yang mencalonkannya. Presiden juga bukan representasi dari dirinya sendiri, berikut program-program yang dia sampaikan kepada publik. Dengan rumus itu juga berarti menteri-menteri yang “secara konstititusional” layak duduk di kabinet adalah wakil dari Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, kalau rujukannya putaran pertama pemilu presiden.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , presiden adalah representasi dari publik yang memilihnya dalam putaran pertama dan kedua. Dengan logika itu, berarti partai-partai politik sudah merepresentasikan suara pemilih dalam pemilu legislatif. Hasil studi Lembaga Survei Demokrasi dan Pembangunan pada Januari 2007 menunjukkan dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, pemilih dipengaruhi tokoh partai politik (7,56 persen), tokoh agama (6,52 persen), keluarga (8,77 persen), dan tidak ada yang mempengaruhi (77,15 persen). Hasil itu menunjukkan pemilih tidak bisa dicaloin oleh partai-partai politik, tokoh agama, dan keluarga. Pemilih sudah sangat independen, terutama jarak sosial dan politik antara pasangan calon presiden dan wakil presiden itu sangat jauh dengan pemilih.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk mengatasi akibat- akibat langsung terhadap warga negara yang mengalami kerugian dalam kasus lumpur Sidoarjo, sebagai contoh, Yudhoyono menurunkan Keputusan Presiden No 13/2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo; Keputusan Presiden No 5/2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo; Peraturan Presiden No 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dan Keputusan Presiden No 31/M/2007 mengenai Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris dan Deputi Badan Pelaksana pada Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dalam mengeluarkan keputusan itu Yudhoyono sama sekali mengabaikan “tekanan” DPR agar menjadikan lumpur Sidoarjo sebagai bencana nasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Patut diingat kontribusi terbesar dalam kemenangan Yu- dhoyono-Kalla adalah 60 persen lebih suara pemilih yang mereka dapatkan dalam pilpres putaran kedua. Misteri dari suara-suara itulah yang harus tetap diperhatikan pasangan itu, termasuk perubahan-perubahan dukungan yang disampaikan secara berkala oleh lembaga-lembaga survei. Kalau presiden sama sekali meninggalkan publik dan hanya semata-mata menimang suara-suara partai politik, pemilih layak berkata: “Anda sudah melupakan kami, wahai pilihan kami!”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemerintah Daerah tingkat II dan provinsi dan Pemerintah Pusat harus langsung dihukum untuk memberi ganti rugi, dengan menyisihkan dari ABPD dan APBN, dana kompensasi kepada korban pembunuhan, penjarahan bernuansa politik SARA, bila pemerintah gagal melindungi, mencegah dan mengatasi pembantaian yang membunuhi rakyatnya sendiri. Indonesia terancam jadi failed state , negara gagal bila oknum aparatur membajak negara memangsa rakyatnya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan tapi bebas dari hukuman.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Fenomena ketiga memberikan gambaran betapa korupsi di negeri ini sudah demikian mengerikan dan mengenaskan. Orang -bukan dari kalangan awam- kerap kali tidak merasa bersalah manakala menerima uang dari instansi pemerintah dan tidak perlu tahu dari mana asal-muasal uang itu. Kita tidak tahu bagaimana aparat penegak hukum membereskan pengakuan Didi Sadili ini. Atau tidak bisa dibereskan? Kalaupun yang bersangkutan dipanggil untuk diperiksa, jawabannya bisa diduga seragam: “Saya tidak tahu kalau uang itu berasal dari dana nonbujeter DKP.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kerelaan The Washington Post untuk meralat dan meminta maaf atas berita itu, justru membuktikan kekesatriaan media untuk mengaku kekeliruan dan tidak bersikap arogan sebagai dewa atau malaikat yang tidak pernah salah dan berhak menghakimi orang lain secara subjektif. The Washington Post cukup fair karena pernah memuat serial tentang praktik kurang terpuji dari LSM The Nature Conservancy yang menguasai ratusan hektare tanah dengan dalih pelestarian lingkungan dengan harga beli murah sekali.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di zaman reformasi dan euforia demokrasi ini kekuatan politik bukan lagi satu pusat kekuasaan seperti Keluarga Cendana atau istana presiden, atau partai politik, tapi juga bisa dari kalangan LSM, media massa dan opini publik. Dalam debat Metro TV, muncul pendapat pemerintah seharusnya mengusut dana triliunan BLBI ketimbang mengurus aliran dana Rokhmin Dahuri yang mencemarkan politisi. Di era pengusaha merangkap jadi penguasa sekarang memang kasus bisnis bisa diwarnai implikasi politik global, karena politisi jadi lobbyist mewakili pebisnis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selama lima tahun menjadi CEO (Chief Executive Officer) sejak Mei 2002, nilai aset saham Temasek Holdings terus melonjak. Pada awal 2002 aset tersebut dicatat bernilai S$ 75 miliar dan pada Maret 2006 membengkak mencapai S$ 129 miliar. Belum ada catatan terakhir, tapi menurut taksiran Financial Times (London), kalau diikuti pasar saham Singapura di mana sebagian besar saham sejumlah perusahaan dengan investasi Temasek diperdagangkan, maka menurut Singapore Straits Times Index nilainya telah meningkat sampai 25 persen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saya catat suatu ketegangan terselubung yang hampir merupakan kontradiksi dalam visi Ho Ching yang dipaparkan secara jelas dan sistematis. Sebagai perusahaan finansial yang giat melakukan investasi supaya pada waktunya meraih untung dalam bentuk dividen yang cukup tinggi, tentunya Temasek mengamati peluang-peluang di Tiongkok dan India dengan pertumbuhan tujuh persen sampai sepuluh persen. Dan memang Temasek secara aktif melakukan investasi di dua negara tersebut yang ekonominya seperti kuda pacuan yang lari kencang. (Beijing mengumumkan, surplus perdagangan internasional Tiongkok untuk bulan April US$ 16.9 miliar, lebih dua kali surplus bulan Maret. Itu berarti jumlah surplus perdagangan internasional Tiongkok untuk kuartal pertama 2007 mencapai US$ 63.3 miliar atau 88 persen lebih tinggi dibandingkan jumlah surplus kuartal pertama tahun 2006!)

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kami coba telusuri, apakah Temasek sebagai perusahaan induk yang memayungi sejumlah perusahaan (nantinya, dua pertiga dari seluruh aset berlokasi di luar Singapura), tidak memberikan petunjuk-petunjuk pokok berdasarkan penilaian sosial- politik di negara yang bersangkutan serta perkiraan tentang kebijakan pemerintahan di negara tersebut. Jawaban yang diulangi dalam berbagai versi adalah, sebagai pemegang saham di sebuah perusahaan “kami mengikuti mekanisme yang berlaku, yakni rapat direksi dan rapat umum pemegang saham. Yang penting adalah menyusun pimpinan dan staf yang profesional”. Demikian salah seorang anggota direksi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Koruptor kakap dari kalangan pengusaha “hitam” yang selama ini telah banyak menikmati kekayaan negara dan merampok uang rakyat, apalagi melarikan diri dan sekaligus melarikan uangnya ke luar negeri, harus dikejar tuntas dan dihukum seberat-beratnya. Dengan demikian ada rasa keadilan bagi bangsa ini dan menjadi shock therapy bagi koruptor atau calon koruptor lainnya. Tentu kita sangat bersepakat dan terus mendorong Presiden Yudhoyono untuk terus memberantas korupsi dengan mematahkan segala perlawanan balik para koruptor kakap.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mereka yang telah melarikan diri ke luar negeri juga dapat diketahui di negara mana keberadaannya. Beberapa di antaranya yang terlibat kasus korupsi di BLBI, misalnya, kini berada di Singapura. Jadi, sebenarnya keberadaan mereka dapat dilacak dan sebagian diketahui, hanya tinggal bagaimana mengupayakan mereka bisa segera diproses secara hukum di Indonesia dan uang korupsi bisa kembali ke kas negara. Membutuhkan keseriusan aparat penegak hukum dan pemerintah untuk segera mencari jalan, agar tidak terus dipermainkan dan diremehkan para koruptor tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan kekuatan modal dan jaringan yang mereka punyai, hal itu sangat mudah dilakukan. Apalagi kondisi di dalam negeri saat ini sangat rentan dan tidak stabil, terutama masyarakat dari kalangan pengangguran yang masif, miskin, apatis, dan frustrasi, mudah sekali terprovokasi melakukan kekacauan dan kerusuhan. Dengan modal uang melimpah dan akses jaringan luas, termasuk di birokrasi pemerintahan, militer, lembaga peradilan, dan dunia politik, gerakan mereka semakin hari semakin efektif dan akan terus berlangsung.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, sebaiknya kita semua bersabar menunggu “janji” pemerintah untuk memenuhi target anggaran pendidikan 20 persen pada 2009. Pada saat yang sama, semua pihak sebaiknya menyadari konsekuensi dari pencapaian target tersebut. Konsekuensi pertama adalah, jangan kaget kalau nanti kita semua “dikejar-kejar” petugas pajak yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendongkrak penerimaan. Kedua , mari bersiap-siap untuk membeli energi (BBM dan listrik) dengan harga pasar (tanpa subsidi).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berdasarkan kerangka peraturan yang ada, tugas pemerintah pusat di bidang pendidikan sebenarnya sangat terbatas. Selain mengurus pendidikan tinggi, boleh dikatakan pemerintah pusat hanya mengurus kurikulum dan penetapan standar. Urusan lainnya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). Lalu, uang yang nilainya bisa mencapai Rp 40 triliun itu akan dipakai untuk apa? Tidak mengherankan kalau muncul kekhawatiran bahwa pemerintah (Depdiknas) akan menggunakan uang itu untuk pengeluaran yang “tidak-tidak”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut Hasyim Shaleh, terorisme dapat berkembang di Maroko bukanlah karena konteks masyarakat yang pemahaman keagamaannya dangkal, melainkan karena secara geografis negara itu berdekatan dengan Eropa. Karena letak geografis yang demikian itu, amat dimungkinkan bila para teroris memilih Maroko sebagai tempat transit bagi teroris yang hendak masuk ke Eropa. Tatkala mereka tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan masuk ke Eropa karena faktor ketatnya keamanan, mereka pun tidak mempunyai alasan lain kecuali melakukan aksi teror di tempat transit.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berbeda dengan Maroko, aksi terorisme yang terjadi di Aljazair disebabkan karena faktor lain. Ada fakta sosial-politik yang menurut banyak pihak telah memungkinkan para teroris mempunyai ruang gerak cukup luas. Ya- itu kebijakan Pemerintah Aljazair yang belakangan ini membebaskan tahanan kelompok yang selama ini terlibat dalam perang saudara. Mereka adalah kelompok yang mengusung aliran dan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan politiknya. Nah, tatkala mereka diberi keleluasaan kembali dan tanpa ada perhatian yang serius dari pemerintah, mereka dengan leluasa dapat mengambil tindakan-tindakan anarkis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Demikianlah potret dari konteks-konteks sosial-politik munculnya aksi terorisme di dunia Arab. Belajar dari kedua negara tersebut tidak ada jaminan sebuah negara tidak akan dihuni oleh para teroris. Negara yang selama ini dianggap aman dari terorisme, amat dimungkinkan dapat dijadikan sebagai tempat transit para teroris. Begitu pula, para teroris juga amat dimungkinkan mempunyai tujuan politik, sebagaimana terjadi di Aljazair. Kendatipun demikian, amat disayangkan karena baik Maroko dan Aljazair belum mempunyai langkah-langkah antisipatif menumpas ruang gerak teroris. Karena itu, tidak ada jaminan kedua negara tersebut akan selamat dari akasi terorisme.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tidak ada satu pun pemimpin (baca: struktur negara) yang pernah mau mengakui kekurangan, kelemahan, dan kesalahannya. Meskipun bencana datang bertubi-tubi, dan itu semata-mata bukan karena faktor alam, tetapi juga karena human error, tapi tidak pernah ada satu pun kata terucap: mohon maaf, kami salah; mohon maaf, ini terjadi karena kekurangwaspadaan tenaga kami . Selalu saja yang muncul: ini semua terjadi karena cuaca buruk ; siklus tahunan dari alam, atau yang lainnya. Sebuah pembelaan yang selalu mengkambinghitamkan alam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengapa UU No 12 masih menjadi ganjalan? Akar masalah warga Tionghoa stateless untuk mengurus status kewarganegaraan Indonesia ternyata muncul karena ada ego sektor dalam birokrasi pemerintahan. Seperti diketahui, permohonan menjadi WNI dan keputusan final penentuan diterima tidaknya merupakan kewenangan Departemen Hukum dan HAM. Tapi sebelumnya, untuk mengurus berbagai persyaratan lain, orang masih harus berhubungan dengan kantor kelurahan, kantor kecamatan, atau dinas kependudukan dan catatan sipil yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Seharusnya Pansus Adminduk DPR mencabut Staatsblad 1917:130 berjudul “Peraturan Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil untuk Golongan Cina”. Namun, Pansus Adminduk justru tetap membiarkan atau tidak mencabut Staatsblad 1917:130, sehingga dapat menimbulkan masalah bagi etnis Tionghoa dalam berurusan dengan Catatan Sipil. Di sinilah kontradiksi terjadi, UU No 12/No 26 menghapus batasan asli, tapi UU No 23/2006 dalam praktiknya malah mengkotak-kotakkan lagi warga negara dalam berurusan dengan catatan sipil.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apalagi seperti diketahui, masing-masing UU itu memiliki otonomi sendiri alias bersifat independen. Jadi etnis Tionghoa yang sudah dilanda euforia karena sudah dinyatakan “asli” berdasarkan UU Kewarganegaraan, harus siap-siap berduka lagi karena UU Adminduk justru menyatakan etnis Tionghoa tidak asli saat berurusan dengan catatan sipil gara-gara belum dicabutnya Staatsblad 1917:130. Harapan para pendiri bangsa bahwa NKRI tidak berdasarkan ras atau agama justru dilawan oleh UU Adminduk sehingga UU itu juga mencemaskan da- lam rangka nation and character building .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kebajikan itu, perlindungan hak-hak rakyat seperti hak hidup, hidup layak, hak pendidikan (Pasal 27 UUD 1945), pelestarian lingkungan, efisiensi, koperasi, keadilan (Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, Pasal 34), demokrasi patuh pada hukum (Pasal 1 ayat 1,2 UUD 1945), menciptakan keahlian-keahlian rakyat (Pasal 31 ayat 43,4,5), mempromosi nilai lokal dan kultur bangsa (Pasal 31 ayat 1,2), dan memajukan simpul-simpul kapabilitas produksi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Pasal 33 ayat 2). Jika 2,5 tahun mendatang arah kebijakan difokuskan pada domain-domain seperti itu, Presiden dan kabinetnya akan didukung rakyat NKRI dan pasar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut riset Stepan dan Skach, pemerintahan presidensial dapat terbentuk tanpa mayoritas parlemen. Maka sangat mungkin dalam sistem presidensial, seorang presiden yang dipilih langsung rakyat, berasal dari partai minoritas pemenang pemilu legislatif. Jika tidak ada UU tentang koalisi di parlemen atau pemerintahan, risikonya ialah kemungkinan timbul konflik legislatif vs eksekutif, kebijakan pemerintahan perlu mengadopsi kepentingan partai mayoritas pemenang pemilu, aliran kebijakan dapat macet, dan lain-lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Senin (14/5) membuka pameran dan konvensi industri migas ke-31 yang akan berlangsung hingga 16 Mei 2007 di JCC. Pameran yang diselenggarakan Indonesia Petroleum Association (IPA) itu dihadiri sekitar 1.600 pelaku utama industri minyak dan gas dan 100 perusahaan migas dari dalam dan luar negeri. Presiden IPA Chris Prattini mengatakan tema yang dipilih dalam pameran tersebut adalah pentingnya kerja sama untuk meningkatkan investasi migas di Indonesia ( Promoting Investment through Partnership )

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanpa peningkatan produksi yang memadai, impor minyak terus membengkak. Peningkatan produksi membutuhkan kenaikan investasi terutama di bidang eksplorasi untuk menemukan cadangan baru, baik investasi perusahaan dalam negeri maupun asing. Berdasarkan survei dari PricewaterhouseCoopers (PwC) atas pelaku usaha migas, terdapat lima belas masalah yang dikeluhkan. Masalah paling utama yang perlu segera diperbaiki adalah perpajakan, kepastian hukum, tumpang tindih kebijakan akibat implementasi otonomi daerah, jaminan keamanan atas aset perusahaan, dan kesakralan kontrak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebelum mengakhiri tugas sebagai Sekretaris Eksekutif Urban Rural Mission -Christian Conference of Asia (CCA), penulis berkesempatan mengikuti program Amity Easter Tour yang berlangsung 16 – 25 April 2007. Tur itu sebagian diikuti peserta dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Swedia, Filipina, dan Indonesia. Dari Indonesia ikut dalam program itu Pendeta Simon Filantropha dari Mojokerto. Almarhum Pendeta Daud Palilu juga pernah mengikuti program ini dan memberikan laporan perjalanannya di harian ini pada tahun 1990-an.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gambaran seram Tiongkok sebagai negara sosialis komunis yang angker, yang mengancam kaum kapitalis dunia, telah berubah menjadi Tiongkok yang ramah bagi investor yang dulu dianggap musuh revolusi dan rakyat. Kapitalis dari Amerika, Jepang, dan Taiwan yang pernah dimusuhinya, kini disambut bak raja dan pahlawan untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran. Selama penulis berada di Tiongkok, Bill Gates mendapat gelar doktor dari Tsinghua University karena perannya dalam membantu pendidikan di Tiongkok.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam Pasal 19 memang dinyatakan jaksa agung adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Namun khusus mengenai pemberhentian jaksa agung diatur tegas secara tegas dalam Pasal 22, yang hanya bisa dilakukan dengan lima alasan, tanpa memberikan wewenang khusus kepada presiden. Artinya, pemberhentian jaksa agung hanya boleh terjadi apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 22 UU No 16 Tahun 2004, dan presiden hanyalah “tangan pelaksana” dari pasal tersebut berupa dikeluarkannya surat keputusan presiden.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama , pemilu dan pilkada, rakyat memilih yang sudah dipilih partai politik. Walaupun rakyat memilih langsung presiden, gubernur, dan bupati, ternyata rakyat memilih yang sudah dipilih terlebih dahulu oleh partai politik, karena partai politik merupakan lembaga yang membuat kriteria dan menyeleksi bakal calon penyelenggara negara, termasuk calon legislatif (DPR/ DPRD). Dengan kata lain, kualitas pemimpin bangsa dan kualitas demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada kualitas partai politik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hal lain, soal dukungan anggota MPR yang berasal dari partai politik. Sempat tercatat total 34 anggota dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mendukung, disusul Fraksi Partai Golkar/Partai Bintang Reformasi/Partai Karya Peduli Bangsa 29, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 16, Fraksi Partai Amanat Nasional 11, Fraksi PDI Perjuangan/Partai Damai Sejahtera 8, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 7, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi ada 2 orang. Kini, tidak jelas lagi kepastian soal dukungan tersebut. Akhirnya kita berkesimpulan, anggota parlemen bermain dengan proses politik yang ada.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam hubungannya dengan devisa, BI secara selektif melakukan kebijakan sterilisasi pasar valuta asing yang ditujukan menyerap ekspansi moneter yang ditimbulkan kenaikan pengeluaran pemerintah, di samping untuk mengurangi gejolak nilai tukar rupiah. Tetapi, upaya BI hanya bersifat sementara, sebab tingkat inflasi yang menjadi pusat sasaran BI, pada hakikatnya bukan ditentukan uang beredar, melainkan oleh hukum bisnis permintaan dan penawaran. Bahkan pada hakikatnya uang tidak pernah bernilai, justru benda yang bernilai (dinilai dengan uang). Gangguan atas keseimbangan penawaran dan permintaan, menimbulkan kenaikan atau penurunan harga barang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pengembangan hubungan ekumenis pada aras internasional memiliki makna amat penting antara lain dalam memberi penjelasan tentang sesuatu masalah yang dihadapi Indonesia pada forum internasional. Kehadiran utusan PGI dan gereja-gereja di Indonesia dalam suatu konferensi gerejawi internasional selalu dimanfaatkan untuk melaksanakan semacam “diplomasi gerejawi”, yaitu memberikan informasi yang tepat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia, sehingga pandangan-pandangan yang keliru dari dunia internasional dapat di- luruskan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemikiran-pemikiran dan program-program yang dilaksanakan PGI bernuansa keagamaan/gerejawi dalam konteks mengartikulasikan keimanan. Karena itu tidak boleh dimengerti sebagai pemikiran/program yang mengacu kepada kerangka berpikir suatu partai politik. PGI dalam ikut membantu penyelesaian masalah intern gereja anggotanya bertumpu pada visi keesaan gereja dan tidak bisa bertolak belakang dengan nuansa gerejawi yang berdimensi pastoral dan yang bertitik pijak pada Tata Dasar PGI serta ketentuan tiap-tiap gereja anggota.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa yang dikatakan Hashida memang amat sederhana namun implikasinya jelas. Setiap guru sebenarnya sudah menyadari bahwa pengetahuan tidak dengan sendirinya mendorong orang untuk hidup. Bagi Hashida ketertarikan siswa pada persoalan dunia di sekelilingnya jauh lebih penting dari pengetahuan yang mereka peroleh tentang dunia. Andaikan setiap guru biologi mengajarkan semua bahan biologi, sebuah pertanyaan akan muncul, dapatkah siswa sendiri akan tertarik dengan semua bahan yang diajarkan? Barangkali tidak. Yang amat dibutuhkan oleh siswa bukanlah sekadar pengetahuan, melainkan guru sebagai contoh ilmuwan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan target ini, seluruh proses pendidikan ilmiah harus dapat menjawab pertanyaan penting ini: bagaimana setiap bangsa membangun pendidikan ilmiah sesuai dengan karakter bangsa dan kebudayaannya. Bagi Hashida, pendidikan ilmiah tidak selamanya memfokus pada proses eksperimentasi yang terbatas pada sekolah. Lebih dari itu, pendidikan ilmiah perlu mendorong para siswa pada “pengamatan” yang dapat dilakukan oleh setiap orang: mulai dari orang-orang bijak di pedesaan hingga para profesor yang memiliki “kursi akademis” di perguruan tinggi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika Plato, Aristoteles, Marx, Max Plank, dan Einstein menjadi model bagi ilmuwan Barat, seha-rusnya Konfusius, Lao Tse, dan Buddha menjadi model bagi ilmuwan- ilmuwan Timur. Jika pada masa modernisasi Jepang Fukuzawa menghidupkan slogan pengembangan ilmu “Semangat Jepang, Cara Barat”, Hashida malah secara lebih ekstrem menerapkan prinsip “Semangat Jepang, Cara Jepang”. Dengan perkataan lain, Jepang sendiri harus menjadi subjek ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa harus mengikuti gaya Barat dalam mengembangkan ilmu dan teknologinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan posisi dasar ini Hashida dan Jepang sebenarnya sudah menjawab pertanyaan besar, sebuah pertanyaan yang hampir tidak pernah dijawab dengan baik di dunia Barat, yaitu hubungan antara ilmu dan kebudayaan. Pembedaan antara Naturwissenschaften (ilmu-ilmu alam) dan Geistenwissenschaften (ilmu-ilmu budaya) sering mendepak ilmu-ilmu budaya pada posisi marginal dalam sejarah perkembangan ilmu-ilmu. Padahal hampir tidak mungkin seorang Einstein berilmu tanpa kepribadiannya sebagai seorang Jerman dan Yahudi, dan seorang BJ Habibie menjadi seorang Indonesia dan Islam. Ilmu dan teknologi hanya dapat dikembangkan dalam suatu kepribadian yang pada gilirannya menjadi persoalan ilmu-ilmu budaya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa yang dipikirkan Hashida memang tidak seluruhnya benar, jika kita berpikir tentang prasyarat-prasyarat epistemologis yang perlu bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seperti kerangka paradigmatis ilmiah yang kita hidupi. Namun, jika akhir-akhir ini Presiden menyinyalir rendahnya sumbangan ilmu dan teknologi bagi kehidupan masyarakat kita, kiranya hal itu terutama disebabkan karena kita tidak pernah menjadi Indonesia ketika menjalankan kegiatan kita sebagai ilmuwan. Tampaknya peneliti dan ilmuwan kita masih menjadi kelompok elite yang asing terhadap masyarakatnya sendiri. Jika demikian halnya, bagaimana ia dapat mengembangkan pemikiran bangsanya?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ahli politik Yves Michaud dalam Violence et Politique , secara sarkastis menulis, segala bentuk dan cara berpolitik yang menjurus pada “ketidakjujuran”, “kekerasan” -alias politik pemaksaan kehendak untuk memperoleh tujuan tertentu- kekuasaan, merupakan politik-porno. Porno berasal dari bahasa Yunani, berarti tidak senonoh atau yang bertolak belakang dengan nilai-nilai sopan santun, kejujuran atau norma-norma etika yang dianut masyarakat. Politik porno digambarkan sebagai suatu situasi politik yang diwarnai praksis politik yang menjurus kasar atau yang lebih kerap disebut politik minus etika.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kesemua bentuk politik-porno berjalan di atas prinsip “tujuan menghalalkan cara”, ala Nicolo Machiavelli, yang menekankan bahwa antara norma-norma moral dan politik tidak ada kaitan. Bila ingin menggapai dan merengkuh kekuasaan dan mempertahankannya, tidak perlu memperhatikan moral atau mendapatkan pembenaran secara etika. Politik yang tidak jujur dan politik yang condong kepada pemaksaan kehendak dalam meraih kekua- saan, misalnya, tidak lain meru- pakan bagian da-ri politik-porno, sekaligus bukan argumen politik etis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Oleh karena berbagai praksis politik yang dipertontonkan ke publik, senantiasa menghalalkan segala cara ala Machiavelli, maka kerap politik dianggap sebagai “bisnis” yang kotor, atau politik itu kotor, penuh dengan permainan-permainan kotor, tidak senonoh dan tidak jujur. Ini seperti kata Machiavelli, “Menipu adalah cara yang paling efektif bagi politisi untuk menaklukkan massa. Jarang sekali terjadi orang naik dari status rendah ke status tinggi tanpa melakukan kekerasan atau kecurangan. Penguasa yang ingin mencapai hal-hal yang besar harus belajar menipu”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebab, apa artinya kita mendengar begitu banyaknya politisi atau pimpinan eksekutif terus-menerus mengkhotbahi masyarakat mengenai manusia yang utuh, manusia yang berkualitas, nilai-nilai kebangsaan, kerelaan berkorban, tanggung jawab, bila dari diri mereka sendiri tidak mencerminkan citra yang terpuji? Dengan kata lain, sulit dibayangkan dengan nasib bangsa ini bila terpatri sebuah fenomena yang mencerminkan inflasi moralisme dari atas ditandai dari aras yang sama pula oleh inflasi penyelewengan, korupsi, penipuan, dan lain-lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Segala bentuk praksis politik ala Machiavelli adalah suatu pengkhianatan etika politik. Dan fenomena berpolitik non-etika yang masih kerap terjadi saat ini mengindikasikan, etika politik kita masih sangat lemah. Ini yang sangat disayangkan. Sebab, dengan demikian, tujuan politik elite kita di negeri bisa jadi tidak akan menggapai sasaran yang diinginkan, yaitu perbaikan nasib rakyat. Sebab, kehakikian etika sebenarnya terletak pada kehakikian politik itu sendiri, yakni bertindak demi kesejahteraan bersama bukan dominasi kepentingan dan hak-hak individu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertanyaannya, bagaimana mengatasi fenomena yang memalukan ini, supaya politik dan sistem birokrasi menjadi oase bagi bangsa yang sedang terpuruk akibat multikrisis yang dibaluti aneka macam bencana ini? Pertanyaan ini penting dijawab untuk membangun panggung poli-tik yang indah, santun, jujur, ang- gun, dan romantis sebagaimana di- bayangkan oleh para filsuf klasik, seperti Aristoteles, Plato, Socrates, bahwa politik itu indah dan terhormat, karena sebagai jalan menyejahterakan rakyat. Dan ini pun hanya bisa dibangun oleh politisi-politisi yang jujur, santun, berintegritas, bermoral dan beretika dengan orientasi utama memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada peringatan ulang tahunnya yang ke-40 pada 10 Mei lalu, Perum Bulog menggelar sejumlah acara yang sangat monumental. Salah satu adalah orasi profesi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai mantan Kabulog. Jusuf Kalla mengatakan kini saatnya Perum Bulog melepaskan fungsi dan peranannya sebagai lembaga yang bersifat monopoli. Alasannya, “Dahulu di zaman Orde Baru memang digunakan sistem yang sentralistis, semua serba diatur, semua serba Jakarta, sehingga Bulog waktu itu bisa melakukan monopoli untuk semua kebutuhan pokok rakyat. Sekarang, sistemnya jadi desentralisasi dan mengikuti selera pasar, sehingga tidak dibolehkan lagi ada monopoli.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sekilas pernyataan Wakil Presiden itu ada benarnya, namun jika dikaji lebih lanjut ternyata substansinya perlu diluruskan pemahamannya, khususnya menyangkut fungsi dan peranan Bulog sebagai lembaga yang bersifat monopoli demi kepentingan dan hajat hidup masyarakat banyak. Dalam mekanisme pasar meskipun praktik monopoli tidak diperkenankan dilakukan, selalu ada tempat dan pengecualian untuk kasus-kasus tertentu, khususnya menyangkut kepentingan hidup rakyat banyak dan untuk kepentingan stabilitas politik dan ekonomi negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika gudangnya kurang, Bulog juga menyewa gudang-gudang beras yang tidak lagi dibiayai pemerintah. Janji lain Mustafa sebagaimana dimuat Adil No 16, 17-30 Mei 2007, adalah fungsi pelayanan publik (PSO) Perum Bulog dengan bisnis komersial akan dipisahkan. Bulog akan membentuk dua anak perusahaan yang masing-masing bergerak di bidang jasa pangan serta industri perdagangan. Untuk meraih untung, anak usaha itu akan ditempatkan pada divisi regional dan subdivisi regional yang berpotensi menggarap komoditas seperti gula, kakao, dan jagung. Soal biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh Bulog sendiri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sini mulai timbul dua fungsi saling bertentangan. Perubahan nama dari Bulog, yaitu singkatan dari Badan Urusan Logistik menjadi Perum Bulog, justru mengacaukan pengertian lembaga ini sendiri. Bagaimana nama Perum sebagai singkatan dari Perusahaan Umum digabung secara tidak pas dengan Badan Urusan Logistiknya Negara? Ke depan pemerintah mesti memutuskan memilih satu yang terbaik di antara keduanya, apakah ingin tetap sebagai Badan Urusan Logistik atau benar-benar menjadi perusahaan. Namanya, misalnya, menjadi Perum Perberasan atau Perum Beras Rakyat, sesuai Pasal 51 UU No 5/1999, yang diberi tugas memonopoli beras, tetapi harus didukung oleh UU khusus.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Beras saat ini merupakan komoditi strategis karena masih menjadi makanan pokok rakyat Indonesia dan lebih dari 60 persen penduduk kita berada di sektor pertanian ini. Peranan Bulog sebagai lembaga negara yang melakukan monopoli untuk fungsi pokok seperti ini masih dibenarkan oleh undang-undang karena menyangkut keperluan hajat hidup rakyat banyak sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Di sisi lain dan ke depan Bulog perlu juga menambah fungsinya dengan ikut menciptakan peningkatan pendapatan dan daya beli petani sehingga akan memberi multiplier effect positif bagi perkembangan sektor kehidupan lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Satu kata yang sering diucapkan dalam era reformasi ini adalah prihatin. Prihatin atas terjadinya musibah bertubi-tubi yang sangat dahsyat seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, banjir, yang semuanya sebagai bencana alam yang sulit diprediksi terjadinya. Juga prihatin karena maraknya korupsi, hukum yang belum dapat ditegakkan, di sisi lain busung lapar, demam berdarah, flu burung, dan penyakit lain, merebak di mana-mana. Kenaikan harga BBM, langkanya pasokan BBM, juga menambah keprihatinan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Indonesia sekarang memang sedang menangis. Syukur kita belum menjadi pengemis. Satu perubahan yang kita dambakan sekarang adalah perubahan dari Indonesia menangis menjadi Indonesia tersenyum dan tertawa ria. Karena itu yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita dapat merespons perubahan dari Indonesia menangis menjadi Indonesia tertawa, yang sangat penting bagi kehidupan. Dalam senyum dan tawa tidak ada kebencian, kemarahan. Yang ada hanya suka cita. Untuk mengubah tangis menjadi senyum dan tawa, yang terpenting adalah mengubah perilaku yang tidak berakhlak mulia menjadi perilaku berakhlak mulia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tolok ukur manusia susila itu dapat dijabarkan menjadi Pancasila Agama Buddha, berjanji untuk tidak membunuh, berjanji untuk tidak mencuri, berjanji untuk tidak berzinah, berjanji untuk tidak berbohong, berjanji untuk tidak minum minuman keras yang menyebabkan mabuk dan ketagihan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Kalau kita telah menjadi manusia susila atau manusia yang berakhlak mulia, kita akan mempunyai perasaan malu berbuat jahat ( Hiri ) dan perasaan takut terhadap akibat perbuatan jahat ( Otapa ) kita.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bulan Mei mengenal dua hal yang dianggap begitu menentukan bagi sejarah bangsa hingga pantas diperingati. Pertama , kelahiran Ki Hadjar Dewantara, pada tanggal 2, pejuang/pelopor pendidikan kebangsaan, yang lalu ditetapkan menjadi Hari Pendidikan Nasional. Kedua , pembentukan Boedi Oetomo (BO), pada tanggal 20, yang menggalang usaha pembentukan dana belajar sebagai langkah awal menaikkan martabat rakyat dan bangsa. Tanggal pembentukan organisasi modern tersebut kemudian dinyatakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kenasionalan kita, yang adalah keindonesiaan, memang perlu dibangkitkan karena ternyata semakin memudar imajinya. Semakin jauh dari Pusat, Indonesia itu semakin dirasakan tidak riil, tidak menyentuh dan tersentuh. Di daerah-daerah terpencil yang dianggap “nonpribumi” bukan lagi warga keturunan asing, tetapi semua orang yang bukan “asli” kelahiran daerah/pulau bersangkutan. Kecenderungan itu semakin diperkuat penerapan ide desentralisasi yang tidak disiapkan dengan baik secara visioner dan konseptual, serta respons keliru terhadap tantangan globalisasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kemajuan pesat di Barat yang diilhami ide kemajuan tadi adalah berkat pemberian peranan sangat besar dan konsisten pada pendidikan dalam mengembangkan budaya mereka, serta sekaligus, memperlakukan pengetahuan ilmiah sebagai satu nilai, jadi unsur kebudayaan, yang menentukan. Demi meningkatkan keefektifan peran penentu dari pengetahuan ini orang-orang Barat berkali-kali mengubah daya pengetahuan dalam rangka pelaksanaan pendidikan bangsanya. Perkembangan budaya Barat yang ternyata berdampak universal -lihat eksistensi globalisasi sekarang- memang bukan karena akumulasi pengetahuan itu an sich tetapi lebih banyak oleh pergeseran dalam pengkaitan makna dan fungsinya bagi kebangkitan bangsa mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bila dengan dorongan ide kemajuan kita mau mengelola berbagai nilai termasuk yang baru dan berasal dari luar, menjadi seperangkat nilai yang dihayati karena positif-konstruktif bagi kebangkitan Indonesia di bumi yang kita imajinasikan sendiri, nilai-nilai tersebut bisa dikualifikasi sebagai geoculture . Kalau nilai-nilai tersebut kita integrasikan ke dalam proses pendidikan bangsa, pendidikan berupa geoeducation , membumi, tidak mengambang dalam membangun kemampuan intelektual menghadapi gejala globalisasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bila kebangkitan nasional dan pendidikan bangsa memperhitungkan nilai, interaksi positif keduanya menjadi sejalan dengan tendensi kehidupan makhluk manusia yang semakin bersifat kultural. Kita bisa menyebut ada kultur atau budaya bukan karena semakin banyak warga yang berkiprah di semakin banyak cabang seni; tetapi apabila individu-individu meneruskan kepada keturunannya perilaku mantap yang bukan ditentukan disposisi gen dan paksaan lingkungan hidup, namun berupa hasil yang wajar dari spirit dan ide abstrak berkat perkembangan nalar. Yang serba abstrak itu tak lain semangat keilmuan dan pengetahuan ilmiah. Dan penghayatan nilai-nilai yang serba abstrak itu pasti merupakan suatu kebajikan karena ilmu pengetahuan berorientasi ke masa depan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam “Kata Pengantar” buku yang ditulis Hannah Arendt berjudul Asal-usul Totalitarisme (1995), Franz Magnis Suseno menyebut negara totaliter bukan sekadar mengontrol kehidupan masyarakat dengan ketat dan mempertahankan dengan tegas kekuasaan sebuah elite politik kecil yang despotik, ia bukan sekadar rezim seorang diktator yang haus kuasa. Melainkan, negara totaliter adalah sebuah sistem politik, yang dengan melebihi bentuk-bentuk kenegaraan despotik tradisional, secara menyeluruh mengontrol, menguasai, dan memobilisasikan segala segi kehidupan masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mereka tampaknya belum puas dengan keberadaan mereka, khususnya yang menyangkut wewenang lembaga itu. Padahal, soal puas atau tidak puas terhadap perubahan UUD 1945 itu, tentu banyak yang tidak puas. Penulis pun, yang notabene ikut sebagai anggota PAH I BP MPR yang mempersiapkan bahan-bahan perubahan itu, belum puas. Tapi itulah esensi berdemokrasi, “ada pikiran kita yang diterima orang, ada pula pikiran orang lain yang harus kita terima”. Demikian pula halnya “pikiran yang tidak diterima”. Semua harus dihargai.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Banyak anggota masyarakat, bahkan juga pejabat, yang belum memahami materi perubahan itu sendiri. Tempat penulis berkiprah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pun belum sepenuhnya berjalan sesuai perubahan UUD 1945. Salah satu contoh, pemilihan ketua dan wakil ketua oleh anggota (sesuai Pasal 23 F ayat (2) UUD 1945) belum diterapkan. Pimpinan sekarang hasil pilihan DPR yang diputuskan presiden. Pasal 23 G ayat (1) UUD45 yang menegaskan BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, belum sepenuhnya dilakukan. Hingga saat ini BPK baru memiliki 20 perwakilan di 33 provinsi di Tanah Air. Jangan lagi berbicara pada fungsi dan kewenangannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jadi, bagaimana mungkin DPD begitu ngotot mengajukan usul perubahan UUD 1945, di tengah-tengah banyaknya persoalan masyarakat yang butuh penanganan lebih serius? Soal kemiskinan dan kemelaratan, soal ancaman berbagai jenis penyakit (flu burung, DBD, HIV-AIDS, narkoba, dan lain-lain), munculnya beragam bencana dan malapetaka, pengangguran dan kebutuhan lapangan kerja, dan banyak masalah besar lainnya. Seyogianya kita memfokuskan perhatian ke masalah-masalah itu, sementara agenda perubahan UUD 1945 untuk sementara ditunda.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Petani, adalah komunitas manusia yang mencakupi empat fenomena pokok, yakni: mereka kuat dengan prinsip resiprositas, berorientasi pada kebutuhan yang bersifat “from hands to mouth” (subsistensi), memfokuskan diri pada kenyamanan dan keamanan hidup, dan menjunjung tinggi solidaritas sosial di mana mereka hidup. Apabila gugus pikir klasik mengenai petani ini belum diusik oleh konsep liberal, neoliberal dan tekanan pasar global sekalipun, kini timbul permasalahan serius terhadap kondisi dan nasib hidup petani Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanpa menyanjung Ricardo, Marx, dan Smith, kondisi objektif petani di alam reformasi pun sejatinya belum berubah; dan menjadi mangsa konspirasi penentu kebijakan, penegak hukum (mafia peradilan) dan pemilik modal. Konflik 45 hektare lahan di Meruya Selatan antara masyarakat dan PT Portanigra, merupakan salah satu contoh dari ratusan kasus pertanahan di Indonesia, yang mengakibatkan nasib kaum papa dan petani semakin terhempas. Hal memilukan adalah, Indonesia yang berstatus selaku negeri agraris setiap tahun masih mengimpor beras.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Rombongan berkesempatan bertemu Zhuo Xinping, Direktur Institute of World Religions dari Chinese Academy of Social Sciences (CASS), Guo Wei, Direktur State Administration for Religious Affairs (SARA), dan Rev Yu Xinli, Presiden dari Beijing Christian Council dan Ketua Three Self Patriotic Movement serta Principal dari Yanjing Theological Seminary di Beijing. Dialog dan kunjungan lapangan di Beijing dan Provinsi Henan menghasilkan gambaran, gereja di Tiongkok sedang mencari format kehadirannya di tengah keterbukaan atau gaifang yang dilakukan Pemerintah Tiongkok sejak 1979. Lambat atau cepat keterbukaan tidak bisa dibatasi hanya dalam sektor ekonomi, tapi juga merambah dalam bidang sosial budaya, politik, dan ideologi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam buku Freedom or Religious Belief in China yang diterbitkan Information Office of the State Council of the People’s Republic of China disebutkan selama Perang Candu, Robert Morrison, misionaris Inggris yang menerjemahkan Kitab Suci ke dalam bahasa Mandarin, dan misionaris dari Jerman Fredrich August Gutz, tidak saja bekerja untuk London Mission Society, tapi juga bekerja untuk East India Company yang membanjiri Tiongkok dengan candu. Di situ terjadi penyalahgunaan jabatan agama untuk kepentingan politik dan pasar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Agama Buddha, contohnya, dalam sejarahnya mengalami dimusuhi penguasa dinasti Tiongkok. Kalau orang berkunjung ke Longmen Grottoes Scenic Zone dekat Zhengzho, ibu kota Provinsi Henan, orang bisa menyaksikan kuil Xiangshan yang dibuat pada Dinasti Wei pada 493-an. Di dalam kuil orang bisa menyaksikan ribuan patung Buddha namun kepala-kepala Buddha dalam keadaan rusak. Hal itu disebabkan Dinasti Tang yang dikuasai kelompok Taois memusuhi agama Buddha. Penguasa tidak saja merusak patung Buddha dalam kuil tapi juga menutup biara Buddha dan memaksa para biku memilih bekerja jadi petani atau tentara ketimbang jadi pendeta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Organisasi itu bekerja di daerah untuk memberikan pelayanan pada orang miskin. Di antaranya di Yunan, Anhui, dan Henan. Di Provinsi Henan itu demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, penduduk miskin menjual darahnya untuk membiayai pendidikan dan membangun rumah. Penghapusan subsidi kesehatan dari pusat menyebabkan rumah sakit mengalami kesulitan biaya. Tersebarnya penyakit AIDS tak terhindari karena transfusi darah yang tidak mengikuti standar. Di tengah situasi itulah Amity Foundation mendirikan Rumah Sakit Injil di Zukou dekat Zhengzho ibu kota Henan. Pada 2005 Amity Foundation mendapat penghargaan dari Pemerintah Tiongkok karena peranannya dalam mengurangi angka kemiskinan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Majalah mingguan The Economist , terbitan London, dalam edisi 5 Mei lalu menyodorkan sisipan khusus tentang perkembangan kota-kota mega di dunia. Di situ tercatat bahwa pada tahun 2007 ini, 50 persen dari jumlah penduduk dunia yang sudah mencapai enam ribu lima ratus juta manusia itu hidup di daerah perkotaan. Maksudnya, demikian cepatnya proses urbanisasi melanda dunia modern. Terutama di benua Afrika. The Economist mencatat bahwa pada tahun 1950, menurut statistik PBB, hanya ada dua kota mega (jumlah penduduknya sepuluh juta atau lebih), yakni Tokyo dan New York.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada tahun 2020 diproyeksikan akan muncul sembilan kota ukuran mega, yakni Delhi, Dhaka, Jakarta, Lagos, Mexico City, Mumbai, New York, Sao Paolo, dan Tokyo. Angka-angka statistik kadang-kadang membingungkan. Menurut buku kecil yang diterbitkan majalah The Economist (Pocket World in Figures – Edisi 2007), jumlah penduduk Jakarta adalah 13,2 juta. Sedangkan data yang diandalkan oleh Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa jumlah penduduk Jakarta pada malam hari adalah 8,7 juta dan pada siang hari menjadi 10,2 juta, karena para pekerja yang masuk dari sekitar Ibukota.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Khusus tentang Jakarta, data manapun yang dipilih, angka-angka itu menceritakan beludakan urbanisasi yang luar biasa. Karena pada tahun 1942, sebelum pendudukan militer Jepang, jumlah penduduk Batavia (kemudian menjadi Djakarta ) termasuk warga asing tidak melebihi enam ratus ribu. Di Selatan dari apa yang kemudian disebut Bundaran HI belum ada pembangunan perkotaan. Sebenarnya pemerintahan kotapraja Belanda yang merencanakan perluasan dengan pembangunan kota satelit Kebayoran dan menghubungkannya dengan jalan raya yang kemudian disebut Jalan Jenderal Sudirman.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masalah-masalah sulit yang dihadapi kota-kota mega, seperti Jakarta, ditonjolkan dan didiskusikan dalam suatu seminar yang diselenggarakan harian berbahasa Inggris The Jakarta Post dalam rangka perayaan ulang tahunnya ke-24 (edisi perdana pada 25 April 1983) yang diselenggarakan di Hotel Dharmawangsa, Kamis (24/5) lalu. Tiga kota yang disodorkan supaya ada semacam bahan perbandingan: Shanghai, Singapura, dan Jakarta. Zhou Muyao, mantan Wakil Wali Kota Shanghai dan sekarang wakil ketua dari DPRD-nya diundang khusus untuk menguraikan modernisasi luar biasa yang ditangani sejak awal 1990’an sehingga Shanghai sekarang menjadi kota mega yang supermodern.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Wakil Menteri Luar Negeri Zainal Abidin Rasheed memaparkan program pembangunan perumahan dan infrastruktur yang dilakukan Singapura secara mengesankan, meskipun pulau/kota tersebut “hanya” berpenduduk sekitar 4,5 juta. Dia pernah menjadi wartawan/redaktur dan juga berpengalaman sebagai wali kota dari sebuah distrik di Singapura. Fauzi Bowo, Wakil Gubernur Jakarta yang tidak lama lagi harus meletakkan jabatan karena pencalonan dirinya sebagai gubernur, mengemukakan beberapa ciri kepemimpinan yang diperlukan untuk mengelola Ibukota RI sebagai pemukiman yang nyaman. Kemudian dua pakar menyumbangkan komentar mereka: Prof Johan Silas, ahli pembangunan perkotaan di Institut Teknologi Surabaya dan Prof Howard Dick, pakar ekonomi dari Universitas Melbourne yang fasih berbahasa Indonesia. Ia telah beberapa kali mengunjungi Indonesia untuk berbagai proyek riset. Endy Bayuni, Pemimpin Redaksi The Jakarta Post telah bekerja keras sebagai moderator seminar tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri barangkali akan tercatat da- lam sejarah sebagai whistleblower pengungkap gunung es skandal KKN yang mengguncangkan jantung kekuasaan NKRI pascareformasi. Saya baru mendarat di Kennedy Airport New York City Rabu 23 Mei siang, ketika Andi Mallarangeng menelepon tentang berita Amien Rais menyatakan pernah ditawari dana oleh Paul Wolfowitz dan dalam berita itu Amien Rais menyebut salah satu yang menyaksikan pertemuan adalah saya dan Bambang Sudibyo.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saya berangkat dari Jakarta, Minggu, 20 Mei malam dan tidak membaca berita tersebut. Karena itu saya menyatakan bahwa pertemuan Amien dan Paul Wolfowitz yang dimaksud mungkin salah satu dari acara Amien Rais sebagai Ketua Umum PAN, Maret 1999 lalu. Waktu itu belum ada pilpres langsung, dan pendamping Amien ketika itu adalah Bambang Sudibyo sedangkan “manajer” yang mengatur perjalanan Amien ke Washington DC ialah Bara Hasibuan. Paul Wolfowitz saat itu berada di luar kabinet dan menjabat Dekan School of International Affairs, John Hopkins University.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saya mengikuti beberapa pertemuan rombongan inti Amien Rais, Bambang Sudibyo, dan Bara Hasibuan, serta Yahya Muhaimin (waktu itu Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI). Sepanjang ingatan saya pembicaraan dengan Paul dan elite AS serta Michael Camdessus dari IMF adalah pada tingkat hubungan bilateral, institusional dan juga harapan suksesnya demokrasi RI pada tingkat operasional dengan pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi seperti parpol dan LSM. Di New York, Amien Rais juga sempat bertemu George Soros dan Henry Kissinger. Itulah satu-satunya agenda “resmi” karena posisi saya sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pusat PAN.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Melaju ke Pilpres 2004, Amien Rais sudah menjadi Ketua MPR dan kunjungan ke Washington tentu sudah diatur oleh protokol Senat dan KBRI. Paul Wolfowitz sudah jadi Deputi Menhan dan sibuk soal Irak dan saya hanya menghadiri ceramah umum Amien di depan USINDO. Karena jaringan yang saya bina di Washington DC, banyak tim sukses capres yang menghubungi saya mengenai persepsi AS terhadap capres dan hubungan bilateral bila terpilih sebagai presiden. Saya tekankan perlunya hubungan bilateral yang strategis antara kedua negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dana kampanye capres RI tentu harus berasal dari dalam negeri berdasar mekanisme regulasi yang berlaku. Dana kampenya capres AS juga ketat menyeleksi dan menghukum pelanggaran setoran dana kampanye oleh orang atau lembaga asing non AS. Ketika John Huang dari Partai Demokrat menyalurkan sumbangan dari Lippo Group ke dana kampanye Bill Clinton, maka delik pidana ini disidangkan dan John Huang serta Charlie Trie dijatuhi pidana kurungan dan denda. Karena itu Mahathir yang sudah belajar dari kasus John Huang, memakai pola yang lebih rumit. LSM Malaysia menyalurkan donasi ke LSM AS, jadi suatu aliran dana terbalik dari negara Dunia Ketiga malah disumbangkan ke mbahnya kapitalis AS.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara eksplisit dan terbuka pada peluncuran GNI 10 April 2007 saya telah mengusulkan UU pencegahan konflik kepentingan penguasa merangkap pengusaha. Politisi terutama eks pengusaha harus menyerahkan pengelolaan aset bisnis kepada blind trust management , perusahaan independen pengelola aset ketika pengusaha politisi tersebut menjabat menteri atau sampai presiden. Tidak ada larangan pengusaha jadi menteri atau presiden. Yang harus diatur adalah konflik kepentingannya bila terjadi amburadul dana pribadi dan dana kampanye.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sistem keparlemenan kita pun, dengan kewenangan DPD seperti sekarang ini, menyimpang dari kecenderungan umum yang terjadi di dunia. Pertama , keberadaan anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi kewenangannya sangat lemah. Ini benar-benar suatu kejanggalan yang luar biasa. Di banyak negara yang menganut lembaga perwakilan teritorial yang anggotanya diangkat, ternyata memiliki kewenangan yang jauh lebih kuat ketimbang DPD, yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Manajemen NKRI tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan lebih desentralistik, apalagi kita ini negara yang besar dan luas. Perwujudannya, kepentingan daerah atau implementasi otonomi daerah haruslah dikawal dengan memastikan lembaga perwakilan daerah (DPD) yang bisa berperan signifikan untuk itu. Tepatnya, keberadaan DPD adalah untuk melakukan pengawalan atau menjamin terarahnya implementasi otonomi daerah. Jadi, penguatan DPD bukan untuk kepentingan anggota DPD saat ini, melainkan lebih untuk kepentingan pengelolaan daerah-daerah di Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pernyataan dalam tulisan yang menyebutkan DPD ikut-ikutan “mengusulkan pemekaran daerah”, penulis perlu menunjuk UU Susduk MPR/DPR/DPD/DPRD, di mana anggota DPD memiliki kewajiban menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat/daerah. Terkait dengan keterlibatan anggota DPD dalam kasus warga Papua yang minta suaka ke Australia tahun lalu, perlu dipahami fungsi integrasi dari DPD untuk NKRI. Melakukan diplomasi ke mancanegara merupakan bagian dari pesan konstitusi dalam kaitan dengan fungsi integrasi itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebaliknya, ada delegasi Indonesia yang ke Australia, misalnya, seperti pengakuan seorang nara sumber (yang juga jadi anggota delegasi itu) pada suatu acara di Lemhannas (bersama penulis), mengatakan “hanya pada saat atau karena mau berkunjung ke Australia untuk diplomasi soal Papua itu, baru berkunjung ke (atau belajar tentang) Papua”. Lalu bagaimana bisa melakukan diplomasi tanpa tahu masalah? Sementara para anggota DPD setiap hari berbincang tentang daerah, termasuk membentuk panitia khusus untuk menangani permasalahan di Papua.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terlepas dari tidak berdayanya kedua aturan itu, situasi di negeri ini memang “kacau”. Ketika negeri lain begitu getol menanggulangi dampak tembakau bagi kesehatan, negeri ini justru makin kuat menyandang gelar “negeri keranjang sampah nikotin”. Ke depan, PP No 19/2003 dan Perda PPU tidak akan mengalami perbaikan nasib secara signifikan, bahkan bisa jadi akan makin terpuruk. Gerakan industri rokok dan konco-konco dekatnya begitu liar mengepung semua penjuru mata angin. Jangankan hanya berupa PP dan Perda, peraturan dan kebijakan yang lebih tinggi pun mudah ditendangnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sungguh ironis, industri yang jelas-jelas memproduksi dan memasarkan produk bermasalah, malah kita perlakukan sebagai “raja midas”. Harapan agar Pemerintah Indonesia meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan atau membuat Undang-Undang tentang Penanggulangan Dampak Tembakau bagi Kesehatan, yang saat ini sudah mengantongi dukungan 224 anggota DPR (40,7 persen); sepertinya masih jauh panggang dari api. Peraturan yang sudah ada pun, PP No 81/1999 dan Perda PPU, hanya menjadi macan kertas belaka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Fakta itu pastilah memperkuat kebenaran dan sikap optimisme seperti dinyatakan Visi Indonesia 2030. Dengan syarat seluruh bangsa mempunyai komitmen bekerja keras dan bersungguh-sungguh memanfaatkan karunia Tuhan yang tidak terbatas itu. Jika demi kebangkitan bangsanya, Presiden Bolivia Evo Morales berani mengumumkan penguasaan negara atas bisnis-bisnis minyak dan gas yang selama puluhan tahun dikuasai para Goliat, julukan raksasa minyak asing yang ditakuti, tidakkah pemimpin negeri ini tertantang oleh keberanian sikap Morales tersebut?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Beberapa waktu lalu media massa gencar memberitakan keberhasilan dua pecatur cilik Farid Firmansyah (anak pedagang rokok) dan Masruri Rahman (anak sopir bajaj) menjuarai Kejuaraan Dunia Catur Pelajar ke-3 Halkidiki, Yunani. Pelajar SMP itu, selain bersekolah juga membantu kedua orangtuanya mencari nafkah. Karena prestasinya itu, Presiden Yudhoyono bersama-sama Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima mereka di Istana Negara. Pada saat itu juga, SBY-JK memberi hadiah uang tunai sebesar Rp 35 juta (SBY Rp 25 juta + JK Rp 10 juta). Uang tersebut akan diberikan kepada orangtuanya untuk modal berdagang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Prestasi-prestasi itu bisa dicapai, karena tumbuh kesadaran secara individu dengan dukungan orangtua masing-masing dan juga sekolah untuk memacu adrenalin anak-anak tersebut mencapai prestasi di bidang tertentu. Walaupun sangat disayangkan, kebijakan Depdiknas sejak 2002, misalnya, dalam penerapan sistem ujian nasional (UN) justru “mengebiri” kreativitas siswa dalam upaya menorehkan prestasi di bidang bidang kesenian, olahraga yang kebanyakan mengasah kemampuan otak kanan.Akibatnya, banyak anak yang berprestasi bahkan di tingkat internasional untuk bidang seni dan olahraga, tidak lolos UN.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Indonesia diperkirakan membutuhkan beras sebanyak 59 juta ton pada tahun 2030 untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang diperkirakan menjadi 425 juta jiwa. Produksi tahun 2007 diperkirakan 32,96 juta ton. Dengan lahan yang hanya tersedia 11,6 juta hektare, dibutuhkan lahan baru 11,8 juta hektare. Selama 10 tahun (1992-2002) malah tercatat konversi lahan sawah per tahun rata-rata 110.000 hektare. Di Jawa, 58,3 persen konversi lahan terjadi dari lahan sawit ke permukiman” ( Kompas , Jumat, 18 Mei 2007).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saat ini antisipasi bukan lagi jadi wacana melainkan harus diikuti langkah nyata. Semua bahu-membahu menjadi pahlawan untuk keberlangsungan bangsa beradaptasi dan bermitigasi dari perubahan iklim. Peneliti pertanian rela dan bangga membagikan hasil penelitiannya tentang sumber pangan alternatif dan inovasi teknologi sebagai sumbangsih kepada negara. Pemerintah (Presiden) tidak sekadar mengimbau dan menekankan melainkan melahirkan kebijakan agar semua pejabatnya bergerak melakukan tindakan antisipatif, menggulirkan tindakan yang menjadikan anak bangsa ini sebagai pahlawan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Imigran yang tadinya menjadi brain drain dalam kenyataannya menjadi brain gain . Ada suatu benefit yang mereka berikan kepada negerinya yang porak-poranda akibat perang saudara. Mereka memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap negerinya. Tanggung jawab sosial itu mereka wujudkan dalam partisipasi meningkatkan pendidikan di negaranya. Sebagian dari pendapatan mereka dedikasikan untuk kemajuan pendidikan anak bangsa di Somalia. Tanggung jawab sosial, khususnya dalam lingkup pendidikan itu mereka wujudkan dengan mendirikan universitas di Hargeisa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari mana menghentikannya kalau kekerasan dan budaya kekerasan seakan lekat dengan perilaku anak muda yang nanti akan melakonkan peran di ruang publik ke depan, paling tidak sepuluh sampai 15 tahun lagi? Apa jadinya dengan anak-anak yang seharusnya dilindungi dan tidak terkontaminasi budaya kekerasan, kalau mereka bertumbuh dan belajar mencerna nilai-nilai baru yang dicontohkan lingkungan sekitar, atau melihat perilaku orangtua dan guru maupun tayangan televisi yang sarat kekerasan, untuk menyelesaikan masalah hidup?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memang, sejak Deklarasi Juanda yang menjadi cikal-bakal lahirnya konsep wawasan Nusantara, kita dihadapkan pada banyak persoalan yang harus diurus berkaitan dengan batas wilayah dengan negara lain, terutama yang berkaitan dengan matra laut. Apalagi begitu kita meratifikasi UNCLOS tahun 1982, yang semakin meneguhkan eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dan, luas laut kita pun bertambah, yang secara otomatis juga menambah “persoalan baru” dengan negara lain perihal perbatasan wilayah negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut data, saat ini ada sekitar 17.504 pulau bertebaran di Nusantara. Dari jumlah tersebut baru 6.000 pulau dihuni dan mempunyai nama, sisanya bagai kuburan tanpa nisan. Dua belas pulau di antaranya rawan konflik karena berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Australia, dan Singapura. Mengurus pulau sebanyak itu jelas bukan pekerjaan mudah. Banyak kendala dijumpai seperti letak geografis pulau yang jauh dari pusat kota atau pemerintahan, kondisi alam yang tidak bersahabat, serta biaya perjalanan yang jauh dan mahal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memanfaatkan pulau terdepan dengan memberikan kesempatan masuknya investor asing bisa menjadi pilihan. Tentunya dengan memberikan insentif yang menarik tanpa harus kehilangan eksistensinya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Toh, di UUD 1945 sekalipun tidak ada larangan menyewakan pulau sepanjang dilakukan dengan aturan tidak merugikan kedua belah pihak serta tidak mengganggu keutuhan negara kesatuan. Jadi, mengapa tidak memulainya dengan membuka masuknya investor asing agar bisa mengelola pulau-pulau berpotensi ekonomis?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setelah reformasi politik bergulir sejak paruh 1998, bukan saja hak atas kebebasan mulai dirasakan oleh banyak kalangan dengan terbukanya situasi politik, tetapi juga memberikan keuntungan politik bagi daerah-daerah sejalan dengan berakhirnya pemerintahan yang sentralistis. Keuntungan politik daerah-daerah tersebut adalah meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dan parlemen daerah dalam mengoperasikan sumber dayanya. Peran yang lebih besar ini lebih dikenal dengan istilah “otonomi daerah”. Masalahnya, bagaimana kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak manusia ( human rights ) dalam otonomi daerah?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun dampaknya bagi masyarakat luas tetap ada. Paling tidak masyarakat masih kebingungan. Belum habis pikir apa sebenarnya yang terjadi dengan “prahara politik” Masyarakat hanya tahu bahwa dalam perkara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rohkmin Damhuri bersama beberapa saksi di bawah sumpah mengungkapkan di persidangan bahwa dana nonbujeter Dep Kelautan dan Perikanan (DKP) mengalir ke mana-mana termasuk ke tim sukses pasangan Capres/ Cawapres Pilpres 2004. Bahkan terungkap ada juga jutaan dolar AS bantuan atau sumbangan negara asing.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena bagi kita sebenarnya “prahara politik” meskipun sudah menjelma menjadi “komunikasi politik” antara kedua tokoh ini tidak lantas dibiarkan atau berlalu begitu saja bagaikan ujar-ujar tua yang mengatakan “hilang tak dicari, mati tak dikubur” alias “berlalu tanpa kesan”. Mengingat yang memulai “prahara politik” ini adalah SBY dan AR, maka ibarat lirik lagu pop yang mengatakan, “Kau yang memulai, Kau yang mengakhiri” maka kedua tokoh ini perlu sesegara mungkin mengambil langkah-langkah strategis agar kemelut sejenis “parahara politik” tidak terjadi lagi di masa datang. Langkah strategis ini antara lain mendorong “prahara politik” yang telah mewarnai kehidupan bangsa dan negara akhir-akhir ini dalam suasana tuding menuding, tuduh menuduh, fitnah memfitnah, bantah membantah bahkan memperolok-olokkan diwujudkan menjadi fakta hukum.


Baca juga :

Hal lain yang berkaitan dengan masalah ini, menyangkut penetapan tanggal dan waktu oleh Pilatus untuk pelaksanaan Penyaliban. Bahkan sebelum dia menetapkan tanggal dan waktu, kita membaca hal-hal lain yang– seseorang seharusnya tidak terkejut untuk mempercayainya– telah memainkan suatu peran penting berkaitan dengan keputusan akhir yang dia buat. Pertama-tama, kita semua tahu, berdasarkan Perjanjian Baru bahwa isteri Pilatus sangat menentang suaminya memberikan keputusan yang memberatkan Yesus akibat sebuah mimpi yang dia lihat pada malam sebelum pengadilan Yesus.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Hal ini menggenapi sebuah pengakuan di pihaknya bahwa Yesus benar-benar tidak berdosa dan bahwa keputusan keji yang telah dia lakukan adalah di bawah paksaan. Dan Perjanjian Baru cukup jelas bahwa masyarakat Yahudi yang sangat berpengaruh telah berkomplot melawan Yesus dan bermaksud menghukum beliau. Sehingga, keputusan apa pun dari Pilatus yang bertentangan dengan kehendak warga Yahudi akan berakibat kacaunya situasi hukum dan ketertiban. Inilah keterpaksaan yang dihadapi Pilatus sehingga membuatnya tidak berdaya dan hal itu dia tampilkan dalam sikap membasuh tangan.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Yang benar-benar telah terjadi, merupakan indikasi jelas bahwa hal itu dia lakukan dengan sengaja, sebab hari Sabat tidak terlalu jauh dari hari Jumat petang, dan dia sebagai petugas hukum, lebih tahu dari siapa pun bahwa sebelum hari Sabat bermula dengan tenggelamnya matahari, tubuh Yesus akan diturunkan; dan itulah yang benar-benar telah terjadi. Hal yang secara normal membutuhkan waktu kurang lebih tiga hari tiga malam untuk akhirnya mengakibatkan kematian aniaya terhadap seorang terhukum, telah diterapkan kepada Yesus hanya beberapa jam saja. Orang heran, hal itu tidak mungkin untuk benar-benar membunuh seorang laki-laki seperti Yesus yang kehidupan kerasnya telah membuat fisik beliau kuat.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Dapatkah peristiwa ini menjadi sebuah kunci pemecahan bagi teka-teki [tanda] Nabi Yunus? Sebagaimana kebiasaan umum saat itu, yakni menggantung seorang terhukum di tiang salib selama tiga hari tiga malam, hal ini dapat menimbulkan dalam benak seseorang tentang persamaan antara Yesus dan Yunus, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Nabi Yunus juga diperkirakan telah bertahan dalam perut ikan selama tiga hari tiga malam. Mungkin beliau juga telah diselamatkan hidup-hidup oleh rencana Ilahi dalam tempo tiga jam, bukannya tiga hari. Jadi, apa yang telah terjadi dalam kasus Yesus menjadi cermin yang merefleksikan dan memutar ulang drama tragis yang dialami Nabi Yunus.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Hal itu merupakan suatu penolakan terhadap keinginan dan kemauan beliau, atas kehendak sendiri, untuk memikul beban dosa orang-orang lain dan terhadap pendapat bahwa beliau menanti-nantikan saat kematian tersebut. Mengapa jeritan penderitaan ini terjadi jika hukuman tersebut memang diingini oleh diri beliau sendiri? Mengapa beliau harus mencela Tuhan, atau bahkan berdoa untuk pembebasan? Pernyataan Yesus itu hendaknya dibaca dalam konteks mengenai apa yang telah terjadi sebelumnya. Beliau telah berdoa panjang-lebar kepada Tuhan agar mengambil cawan pahit itu dari beliau.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Kami, sebagai Muslim Ahmadi, percaya bahwa terhadap Yesus yang merupakan seorang tokoh saleh dan suci, tidak mungkin Tuhan tidak mengabulkan doa beliau. Beliau tentu telah diberitahu bahwa doa itu telah dikabulkan. Saya tidak percaya bahwa beliau telah melepaskan nyawa beliau di tiang salib. Bagi saya, tidak ada kontradiksi, dan segala sesuatu berjalan dengan konsisten/tetap. Dugaan kematian beliau hanyalah kesan seorang pengamat yang bukan dokter dan bukan pula seorang yang pernah memperoleh kesempatan memeriksa beliau secara medis.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Seorang penonton, menatap dengan gelisah dan prihatin kalau-kalau kematian merenggut nyawa guru yang ia cintai, hanya menyaksikan kepala yang terkulai letih dengan dagu yang menempel di dada Yesus. Dan orang itu menyatakan, “Dia telah menyerahkan nyawanya.” Namun, seperti yang telah kami uraikan sebelumnya, ini bukanlah suatu makalah untuk membahas tentang kualitas serta keautentikan pernyataan Bibel dari segi asli atau tidaknya, atau untuk memperdebatkan penafsiranpenafsiran yang dinisbahkan terhadapnya. Kita di sini hanya sedang meneliti falsafah dan dogma Kristen secara kritis, logis dan masuk akal.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Masalah yang timbul terlepas dari apakah Yesus telah pingsan atau telah mati yakni keterkejutan beliau yang sangat memilukan mengenai apa yang bakal terjadi saat itu, dengan kuat membuktikan bahwa beliau tidak mengharapkannya. Jika memang kematianlah yang beliau cari, maka keterkejutan yang beliau tampakkan itu sama sekali tidak tepat. Penafsiran kami sebagai, Muslim Ahmadi, Yesus terkejut hanya karena beliau telah dijanjikan pembebasan dari tiang salib oleh Tuhan sewaktu beliau memanjatkan per-mohonan-permohonan pada malam sebelumnya.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Namun, Tuhan memiliki rencana lain Dia membuat Yesus tampak pingsan sehingga para pengawal yang bertugas akan terkecoh menganggap beliau telah mati, dan dengan demikian [mereka] menyerahkan tubuh beliau kepada Yusuf Arimatea, untuk disampaikan kepada sanak keluarga beliau. Keterkejutan yang kami dapati pada kata-kata terakhir Yesus Kristus juga dialami oleh Pilatus: “Sudah mati?” adalah tanggapannya ketika peristiwa kematian itu dilaporkan kepadanya.3 Pilatus tentu telah memiliki banyak pengalaman dalam hal penyaliban selama menjabat sebagai Gubernur Judea, dan dia tentu tidak mengungkapkan keterkejutannya kecuali kepadanya telah diyakinkan bahwa sungguh janggal apabila kematian merenggut nyawa seorang korban penyaliban dalam waktu singkat yang hanya beberapa jam saja.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Walaupun demikian dia mengabulkan permintaan untuk melepaskan jasad [Yesus] dalam suasana yang misterius. Oleh karena itulah Pilatus selamanya dituduh telah melakukan persekongkolan. Diperkirakan, atas pengaruh istrinya dia mengupayakan agar pelaksanaan hukuman terhadap Yesus berlangsung satu jam menjelang hari Sabat. Yang kedua, dia telah mengabulkan permintaan untuk melepaskan jasad [Yesus] walaupun terdapat kejanggalan pada laporan kematian Yesus. Keputusan Pilatus tersebut menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan Yahudi yang telah membuat petisi kepadanya dan menyampaikan keraguan serta kesangsian mereka tentang kematian Yesus.4

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Kita juga mendapatkan dari Bibel bahwa ketika tubuh Yesus diturunkan, kaki beliau tidak dipatahkan, sedangkan kaki dua orang pencuri yang disalib bersama beliau, telah dipatahkan untuk memastikan mereka telah mati.5 Terpeliharanya Yesus seperti itu tentu telah membantu beliau selamat dari keadaan koma tersebut. Kita tidak dapat mengesampingkan sama sekali bahwa para prajurit tampaknya telah diperintahkan oleh beberapa utusan Pilatus untuk tidak mematahkan kaki Yesus Kristus. Mungkin hal itu telah dilakukan sebagai suatu tanda hormat bagi beliau dan warga Kristen yang tidak berdosa [saat itu].

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Jika beliau sudah mati dan jantung beliau telah berhenti berdenyut maka tidak mungkin.terjadi peredaran darah secara aktif seperti itu yang mengakibatkan darah segera mengalir keluar. Paling tidak darah dan plasma yang membeku mungkin telah merembes secara pasif. Namun tidak demikian gambaran yang ditampilkan oleh Perjanjian Baru, justru dikatakan bahwa darah dan air segera mengalir keluar. Sejauh yang berkaitan dengan ungkapan tentang air, tidaklah mengherankan bahwa Yesus telah mengalami radang selaput dada (pleurisy) selama menjalani saat-saat yang sangat menderita dan menyakitkan selama penyiksaan di tiang salib.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Juga, tekanan Penyaliban telah mengakibatkan penetesan dan radang selaput dada itu sehingga menimbulkan kantung-kantung air, yang dalam istilah kedokteran disebut wet pleurisy (radang selaput dada basah). Kondisi ini, yang pada sisi lain sebenamya berbahaya dan menyakitkan, tampaknya telah berubah menjadi berguna bagi Yesus, sebab ketika lambungnya ditikam maka radang selaput dada yang membengkak itu dengan mudah telah berperan sebagai bantal yang melindungi organ-organ dada dari tusukan langsung tombak. Air bercampur darah segera mengalir keluar disebabkan jantung yang masih aktif.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Tidak hanya itu, kita juga mengetahui dari Perjanjian Baru bahwa sejenis ramuan rempah-rempah yang telah disiapkan saat itu, telah dibubuhkan pada luka-luka Yesus.6 Ramuan rempah ini disiapkan oleh murid-murid Yesus, mengandung zat-zat yang dapat mengobati luka serta mengurangi rasa sakit dan sebagainya. Mengapa saat itu susah-payah mengumpulkan 12 jenis bahan langka untuk membuat ramuan tersebut? Resep yang digunakan itu tertera di banyak buku kuno, misalnya buku kedokteran yang terkenal Al-Qanun oleh Bu Ali Sina (lihat apendix berisikan daftar buku-buku semacam itu).

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Jadi, apa perlunya saat itu untuk membubuhkan ramuan rempah pada tubuh yang sudah mati? Hal itu baru akan masuk akal apabila para hawari memiliki alasan-alasan kuat untuk mempercayai bahwa Yesus telah diturunkan dalam kondisi hidup dari tiang salib, bukan mati. Yahya satu-satunya hawari yang telah berusaha memaparkan keterangan tentang pengadaan dan pembubuhan ramuan rempah pada tubuh Yesus. Hal ini lebih lanjut mendukung fakta bahwa pembubuhan ramuan rempah pada mayat dianggap suatu hal yang sangat ganjil saat itu, yang tidak dapat dipahami oleh mereka yang percaya bahwa Yesus telah mati ketika ramuan tersebut dipakaikan. Untuk hal itulah Yahya telah memaparkan keterangan tersebut.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Dia memaparkan bahwa hal itu dilakukan hanya karena merupakan tradisi Yahudi yang membubuhkan sejenis balsem atau ramuan pada jasad orang-orang mereka yang sudah meninggal. Sekarang, ini merupakan fakta yang sangat penting untuk dicatat bahwa segenap ilmuwan modem yang telah melakukan penelitian di bidang ini sepakat bahwa Yahya bukan berasal dari kalangan Yahudi, dan dia telah membuktikannya melalui keterangannya itu. Telah diketahui secara pasti bahwa orang-orang Yahudi atau Bani Israil tidak pernah memakaikan ramuan dalam bentuk apa pun kepada jasad orang-orang mereka yang sudah meninggal dunia. Dengan demikian, para ilmuwan berpendapat bahwa Yahya tampaknya bukan berasal dari kalangan Yahudi, jika tidak, tentu dia tidak akan begitu naif tentang tradisi-tradisi Yahudi. Jadi, pasti ada alasan lain bagi hal itu.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Ramuan tersebut dipakaikan kepada Yesus adalah untuk menyelamatkan beliau dari kondisi mendekati maut. Penjelasan satu-satunya terletak pada fakta bahwa Yesus saat itu tidak diperkirakan akan mati oleh para hawari, dan tidak pula beliau benar-benar telah mati di tiang salib. Tubuh yang diturunkan itu pasti telah menampakkan tandatanda kehidupan yang positif sebelum ramuan tersebut dipakaikan. Jika tidak, hal itu jelas merupakan perbuatan sangat tolol, tidak beralasan, dan sia-sia, pada pihak orang-orang yang turut serta dalam perbuatan tersebut. Tidak mungkin orang-orang itu mempersiapkan ramuan ini seketika tanpa adanya pertanda yang kuat bahwa Yesus tidak akan mati di tiang salib, tetapi akan diturunkan dalam kondisi hidup dengan luka-luka yang sangat serius, sehingga sangat membutuhkan ramuan yang sangat mujarab untuk menyembuhkan.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Mengenai apa yang telah terjadi dalam kubur, merupakan hal yang dapat diperdebatkan dari beberapa segi. Hal itu tidak dapat menampilkan pengujian yang kritis, dan tidak pula hal itu dapat membuktikan bahwa orang yang telah keluar dari situ benar-benar sudah mati dan kemudian telah dibangkitkan. Bukti satu-satunya yang kita miliki adalah kepercayaan orang-orang Kristen bahwa Yesus yang telah keluar dari kubur tersebut membawa tubuh sama yang telah mengalami penyaliban, memiliki tanda-tanda dan luka-luka yang sama. Jika beliau telah tampak berjalan dengan tubuh yang sama, maka kesimpulan logis satusatunya yang dapat diambil adalah, beliau belum pernah mati saat itu.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Bukti lain yang menunjukkan keberlangsungan hidup Yesus adalah sebagai berikut. Setelah tiga hari tiga malam beliau terlihat, tidak oleh khalayak umum, melainkan hanya oleh hawari (para murid) beliau. Dalam kata lain, oleh orang-orang yang beliau percayai. Beliau menghindari siang, dan hanya bertemu dengan mereka di balik kegelapan malam. Orang dapat mengambil kesimpulan secara aman dari keterangan Bibel bahwa beliau tampaknya berusaha keluar dari pusat bahaya dengan tergesa-gesa dan sembunyisembunyi.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Pertanyaannya adalah, jika beliau telah memperoleh hidup yang baru dan abadi setelah kematian pertama beliau, dan bakal tidak akan mengalami penderitaan lain, maka mengapa beliau bersembunyi dari para musuh beliau, yakni dari unsur-unsur penguasa dan masyarakat umum? Beliau seharusnya tampil di hadapan orang-orang Yahudi dan perwakilan Kerajaan Romawi serta mengatakan: “Ini saya, dengan kehidupan abadi, cobalah dan bunuhlah saya lagi jika kalian bisa, kalian tidak akan mampu.” Namun, beliau memilih untuk tetap bersembunyi. Bukannya kepada beliau tidak dianjurkan agar tampil di hadapan umum, sebaliknya kepada beliau justru secara khusus dianjurkan agar menampakkan diri kepada dunia, tetapi beliau menolak dan terus jauh meninggalkan Judea sehingga tidak ada yang dapat mengejar beliau:

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Hal ini dengan sangat kuat menampilkan kasus seorang yang tidak abadi, yang tidak berada di luar jangkauan kematian ataupun luka bagi dirinya. Hal itu hanya membuktikan bahwa Yesus tidak mati dalam makna bahwa beliau telah terpisah dari unsur manusia yang ada dalam diri beliau, melainkan beliau tetap sama dalam kondisi alami beliau, apa pun itu, dan saat itu tidak ada kematian yang telah memisahkan diri lama beliau dari diri yang baru. Inilah yang kami sebut keberlanjutan hidup dalam pengalaman manusia. Suatu ruh yang hidup di dunia lain, sudah pasti tidak bersikap seperti Yesus bersikap selama pertemuanpertemuan rahasianya di balik kegelapan malam dengan para sahabat dan pengikut-pengikut dekat beliau.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Masalah Yesus sebagai hantu, secara tegas bukannya ditolak oleh orang lain melainkan oleh Yesus sendiri. Ketika beliau tampil di hadapan beberapa hawari beliau, mereka tidak mampu menyembunyikan rasa takut mereka terhadap beliau, sebab mereka percaya bahwa itu bukanlah Yesus, melainkan hantunya Yesus. Yesus Kristus, yang memahami kesulitan-kesulitan mereka itu, telah menghalau rasa takut mereka dengan menyangkal diri sebagai hantu, serta menegaskan bahwa diri beliau adalah wujud Yesus yang sama yang telah disalib, dan bahkan beliau meminta mereka memeriksa luka-luka beliau, yang masih segar.7 Kemunculan beliau di hadapan para murid beliau dan sebagainya, dalam makna apa pun tidak menyatakan kebangkitan beliau dari kematian. Semua itu secara jelas menyatakan telah selamatnya beliau dari kondisi yang mendekati mati.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Seolah-olah untuk menghapuskan kesalahpahaman yang mungkin masih tersembunyi dalam pikiran-pikiran mereka, beliau menanyakan apa yang sedang mereka makan. Ketika beliau diberitahu bahwa mereka sedang makan roti dan ikan, beliau minta sedikit, sebab beliau lapar, dan beliau memakannya sebagian.8 Hal ini secara meyakinkan merupakan sebuah bukti yang tidak diragukan sedikit pun yang membantah kebangkitan beliau dari kematian, yakni kebangkitan kondisi alami seorang manusia yang pernah mati satu kali dan dihidupkan kembali. Problema-problema yang timbul dari pemahaman hidupnya kembali Yesus Kristus semacam itu, akan jadi berlipat ganda.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Apakah ruh manusia dan tuhan, keduanya tercabut bersama-sama dan kembali kepada tubuh kasar semula, setelah masuk neraka bersama-sama; atau apakah hanya ruh tuhan dalam diri Yesus saja yang kembali ke dalam tubuh manusia [Yesus] tanpa ruh manusianya? Di mana pula ruh tersebut menghilang, membuat orang bingung. Apakah perjalanannya ke neraka merupakan perjalanan tanpa kembali. sedangkan ruh tuhan dalam diri Yesus telah tertahan di sana hanya untuk tiga hari tiga malam? Apakah Tuhan merupakan bapak bagi manusia Yesus, ataukah bagi Yesus Sang Anak? Pertanyaan ini masih harus diselesaikan dengan tuntas untuk memberikan gambaran yang jelas bagi kita. Apakah tubuh Yesus itu sebagian merupakan tubuh Tuhan, dan sebagian lagi tubuh manusia?

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Konsep tentang Tuhan yang kami peroleh dari penelaahan terhadap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah wujud gabungan yang tak terbatas, dengan zat yang tidak memiliki peran apa pun dalam penciptaan diri-Nya. Dengan memahami hal itu, mari kita simak kembali Yesus sebagaimana beliau melewati tahap-tahap pertumbuhan yang berbeda sebagai embrio dalam janin Maryam. Seluruh zat yang dipakai untuk membentuk Yesus berasal dan ibu manusia tanpa ada sedikit pun yang diberi dari Tuhan Bapak. Memang, Tuhan dapat saja menciptakan beliau secara mukjizat.

seperti di kutip dari https://kesalahanquran.wordpress.com

Dari hal ini harus menjadi jelas bagi pembaca bahwa Tuhan tidak memainkan peran apa pun sebagai bapak dalam proses kelahiran embrio manusia, dan seluruh kesatuan tubuh itu dengan jantung, pernapasan, unsur, sel dan sistim saraf pusat, merupakan hasil dari seorang ibu sendiri tanpa bantuan lain. Di mana terletak unsur [tuhan] anak dalam diri Yesus, yang semata-mata wadah bagi ruh Tuhan dan tidak lebih dari itu? Pemahaman baru tentang hubungan antara Tuhan dan Yesus ini dapat secara pantas dinyatakan sebagai hubungan bapak-anak.

Misi perdamaian Wakil Presiden Jusuf Kalla di Afghanistan harus mengagendakan kerjasama ekonomi. Sebab konflik tak berkesudahan di negara itu salah satunya akibat kesejahteraan dan akses pendidikan yang rendah. Tanpa dibarengi isu ekonomi, menurut pengamat Timur Tengah Dini Y. Sulaeman, upaya perdamaian di Afganistan sulit diwujudkan. “Selama ini ada banyak yang bergabung dengan kelompok Taliban karena faktor ekonomi. Mereka adalah kalangan miskin dan tidak memiliki akses pendidikan sehingga mudah direkrut,” kata Dina saat berbincang dengan detik.com , Selasa malam (27/2/2018). Menurut penulis buku Prahara Suriah dan Salju di Aleppo itu, Taliban merupakan kelompok dominan yang tidak setuju dengan pemerintah. Beberapa kelompok garis keras berada di bawah naungan kelompok ini. Mereka melakukan penyerangan, aksi teror, hingga menduduki kota dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Bank Dunia menuliskan Afganistan merupakan negara termiskin berdasar pendapatan nasional bruto (GNI). Data yang dirilis oleh Bank Dunia pada akhir 2017 menyebutkan GNI Afganistan berada di bawah 1.005 dollar AS. Angka itu menempatkan Afghanistan di posisi 31 sebagai negara miskin di dunia. Rentannya kondisi ekonomi dan sosial ini diperparah dengan kepentingan beberapa kelompok untuk meraup keuntungan atas penguasaan minyak dan opium. Menurut Dina, mereka justru diuntungkan dengan konflik ini karena dapat melakukan monopoli tanpa campur tangan pemerintah. “Kalau ekonomi diperkuat dan pendidikan semakin bagus maka peluang orang keluar dari kelompok radikal akan lebih besar. Tentu yang dilakukan adalah dengan membantu pembangunan,” jelasnya. Afganistan sendiri merupakan daerah yang cukup unik. Mereka terbagi dalam delapan suku, yakni Pashtun/ Patan sebagai mayoritas, Tajik, Hazara, Uzbek, Aimaq, Turkmen, Asia Selatan (ada 28 kelompok suku), dan Baloch. Namun banyaknya suku ini bukan merupakan penyebab utama konflik yang berkecamuk. Pengamat Timur Tengah, Zuhairi Misrawi, menyebutkan kelompok islam garis keras seperti Taliban dan sisa-sisa ISIS dari Suriah dan Irak-lah yang perlu mendapat perhatian dalam upaya perdamaian. “Kalau kami melihat konflik yang menonjol adalah oleh Taliban, mereka menolak pemerintah dan mengadakan pemerintahan sendiri. Paling tidak upaya perdamaian harus melalui proses melobi mereka,” jelasnya. Upaya untuk mempelajari perdamaian ala Indonesia juga pernah dilakukan oleh kelompok ulama Afganistan dengan membentuk ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pemberitaan Situs NU pada 5 Mei 2016 menyebutkan mereka membentuk NU Afghanistan yang memiliki perwakilan di 22 provinsi di negara itu. Mereka tak memiliki hubungan organisasi dengan NU di Indonesia.

Jusuf Kalla bertolak ke Afghanistan untuk menjalankan misi perdamaian. Solopos.com, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta rombongan bertolak menuju Afghanistan Selasa (27/2/2018) sekitar pukul 06.10 WIB, melalui Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Kunjungan Jusuf Kalla adalah untuk misi perdamaian. Wapres dilepas Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dilansir Antara , Selasa (27/2/2018), Wapres diagendakan akan melawat di Afghanistan 27 Februari – 1 Maret 2018. Dalam lawatannya ke Afghanistan, Wapres diagendakan akan menjadi pembicara tamu dan berbagi pengalaman dalam upaya perdamaian di Kabul Peace Process. Lawatan ini sekaligus juga menjadi tindak lanjut memberikan dukungan bagi proses perdamaian di Afghanistan. Sebelumnya, pada 12 Februari 2018 Wapres Jusuf Kalla menerima rombongan delegasi perdamaian Afghanistan, High Peace Council (HPC), yang hadir di Kantor Wakil Presiden Jakarta, dengan didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia Raya Rahmani. Menlu Retno pada kesempatan tersebut mengatakan pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan mengenai perwujudan dan proses perdamaian di Afghanistan, di mana Pemerintah Indonesia mendukung penuh upaya tersebut. “Indonesia dipercaya, atau bisa diterima, untuk bisa memberikan kontribusi terhadap proses perdamaiannya. Tadi mereka mengatakan sangat mengapresiasi komitmen Indonesia, kerja keras bahwa kita serius, dan setelah kita melakukan ‘sounding’ Indonesia juga dapat diterima oleh semua pihak,” kata Retno usai pertemuan di Jakarta. Komitmen dukungan perdamaian di Afghanistan juga telah dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo melalui kunjungan kenegaraan ke negara tersebut pada 29 Januari 2018, yang merupakan kunjungan kedua Presiden Indonesia setelah Kunjungan Kenegaraan Presiden Sukarno pada 1961. Lowongan Pekerjaan Jurnalis, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Di Bandar Udara, Wapres dan rombongan di sambut oleh Duta Besar Luar biasa dan Berkuasa Penuh ( LBBP)  RI untuk Afghanistan Mayjen TNI ( Purn)  Arief Rachman, Menteri Urusan Haji Afghanistan, Wakil Protokol Negara Afghanistan dan Atase Pertahanan RI di Islamamad Kolonel Putut Witjaksono Hadi. Menurut Juru Bicara Wapres JK, Husain Abdullah, hari pertama agenda Jusuf Kalla adalah  menghadiri pertemuan dengan tuan rumah di Istana Haram Sarai. “Wapres akan melakukan serangkaian pertemuan di antaranya dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Ketua High Peace Council Mohammad Karim Khalili,” kata Husain. Ikut mendampingi Wapres dalam misi ini, Wakapolri Komjen Syafruddin. Sementara  Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sudah lebih dulu berangkat menuju Kabul. Di hari ke dua,  Wapres dijawalkan mengikuti pembukaan Kabul Process Conference. Konferensi Proses Perdamaian Kabul diselenggarakan 28 Februari-1 Maret 2018.  Jusuf Kalla akan membagi pengalaman dengan Afghanistan mengenai pendekatan Indonesia dalam mengatasi konflik internal. Menurut Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, dalam konferensi itu akan ada beberapa hal yang disampaikan Wapres JK.  Di antaranya mengenai komitmen Indonesia mendukung perdamaian di Afghanistan dan sharing pengalaman Indonesia dalam menangani konflik melalui pendekatan soft power.  Editor : Mukhlison  

ILUSTRASI. WAPRES DI MALANG KONTAN.CO.ID – JAKARTA . Wakil Presiden Jusuf Kalla bertolak dari Jakarta ke Afghanistan dengan menggunakan pesawat kepresidenan pada Selasa (27/2) pagi. Didampingi Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, Wapres memilki beberapa agenda penting. Misi utamanya ke Afghanistan, yakni membawa misi perdamaian. Sebelumnya, Wapres mengaku ingin berbicara dengan beberapa tokoh di Afghanistan untuk mencari solusi perdamaian antara Afghanistan dan Pakistan. “Kalau mereka konflik terus menerus, seperti kita konflik di Aceh dulu, pecah belah, tidak maju,” kata Kalla, Senin kemarin. Setelah lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Wapres akan terlebih dulu transit satu jam di Bandara Kualanamu Medan. Setelah itu, Wapres melanjutkan perjalanannya menuju Kabul. Pada hari pertama di Kabul, Wapres akan menghadiri pembukaan Kabul Process Conference . Selain itu, Wapres juga akan melakukan serangkaian pertemuan di antaranya dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan Ketua High Peace Council Mohammad Karim Khalili. Ikut serta mendampingi Wapres, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang sudah lebih dulu berada di Kabul. (Yoga Sukmana) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ” Bawa Misi Perdamaian, Wapres JK Bertolak ke Afghanistan ” Sumber : Kompas.com Editor: Barratut Taqiyyah Rafie JK JUSUF KALLA VIDEO

VIDEO Wakil Presiden Jusuf Kalla memulai agenda hari keduanya di Afghanistan. Lawatan Jusuf Kalla ke Kabul, Kamis, (28/2) ini diawali dengan menghadiri Pembukaan Konferensi Kabul Process di Istana Char Chinar pukul 08.00 waktu setempat. Berdasarkan keterangan yang didapat, JK juga akan menerima kunjungan kehormatan utusan khusus misi bantuan khusus PBB di Afghanistan, Yamamoto, di Istana Haram Sarai (Wisma Negara). Usai menghadiri konferensi, JK akan mengunjungi Indonesia Islamic Center (IIC). Di sana, JK akan melakukan Grounbreaking Klinik IIC dan melakukan salat sunah. JK juga akan akan berdialog dengan Majelis Ulama Afghanistan dan komunitas Warga Negara Indonesia yang tinggal di sana. Usai rangkaian acara di IIC, JK akan menyempatkan singgah ke KBRI Kabul dan langsung kembali ke Istana Sarai untuk persiapan jamuan santap malam dengan Presiden Ashraf Ghani kembali. Jusuf Kalla dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. (Foto: Dok. Setwapres) Kunjungan JK di Afghanistan akah berakhir Kamis (29/2) besok. Sebelumya JK juga telah menemui Ketua Majelis Tinggi Perdamaian (High Peace Council) Mohammad Karim Khatili di Istana Haram Sarai dan bertemu Presiden Afghanistan Ashraf Ghani di Istana Delkussa. Kedatangan JK di Afghanistan merupakan kedatangan kedua setelah Presiden Joko WIdodo mengawali kunjungannya membawa misi perdamaian di Afghanistan. Sebelumnya JK juga mengatakan akan menceritakan pengalaman Indonesia menyelesaikan konflik dalam negeri di Konferensi hari kedua saat ini. “Seperti yang saya katakan, saya akan berbicara pada konferensi namanya ‘Kabul Process’ di mana perdamaian di sana pengalaman-pengalaman kita di Indonesia untuk memikirkan jalan yang terbaik,” kata JK di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, Senin (26/2) lalu. Jusuf Kalla dan Mohammad Karim Khalili. (Foto: Dok. Setwapres)

Related Posts

Comments are closed.