Ada Uang Miliaran Rupiah yang Diamankan Saat OTT Walkot Kendari

Ada Uang Miliaran Rupiah yang Diamankan Saat OTT Walkot Kendari

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan ayahnya, cagub Sultra Asrun, dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ada miliaran rupiah uang yang diamankan KPK dalam operasi senyap itu. KPK menelusuri adanya kaitan perusahaan swasta yang menggarap proyek pada salah satu dinas di Kendari. Perusahaan itu diketahui memenangi proyek kembali pada tahun anggaran 2018. “Sampai ketika ada transaksi keuangan (dengan perusahaan swasta), tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Dalam OTT, KPK mengamankan sejumlah uang terkait transaksi itu. Ada uang miliaran dalam pecahan rupiah. “Nilai transaksinya saya dapat update miliaran rupiah, yang terjadi kemarin (27/2). Setahu saya (pecahan) rupiah,” ungkap Febri. Dari OTT ini, KPK membawa empat orang ke kantor pusat di Jakarta. Disebutkan Febri, dua orang di antaranya merupakan kepala daerah dan mantan kepala daerah di daerah yang sama. “Besok ya (detail identitasnya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” kata Febri sebelumnya. Sesampai di KPK, keempatnya, disebut Febri, akan menjalani pemeriksaan untuk penentuan status hukum. “Nanti setelah (mereka) sampai ke KPK, tentu akan kita lakukan proses pemeriksaan lanjutan. Hasilnya apa, secara keseluruhan dari proses kemarin akan kita sampaikan pada konferensi pers besok siang,” tuturnya. Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kendari. Dalam operasi itu diamankan calon Gubernur Sultra Asrun dan anaknya, Wali Kota Kendari ADP. Sebelum ADP menjabat Wali Kota Kendari, posisi tersebut diisi Asrun sebagai Wali Kota Kendari dua periode, yakni 2007-2012 dan 2012-2017. Keduanya sempat diperiksa di Ditreskrimsus Polda Sultra sebelum akhirnya dibawa tim KPK ke Jakarta.

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan ayahnya, cagub Sultra Asrun, dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ada miliaran rupiah uang yang diamankan KPK dalam operasi senyap itu. KPK menelusuri adanya kaitan perusahaan swasta yang menggarap proyek pada salah satu dinas di Kendari. Perusahaan itu diketahui memenangi proyek kembali pada tahun anggaran 2018. “Sampai ketika ada transaksi keuangan (dengan perusahaan swasta), tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Dalam OTT, KPK mengamankan sejumlah uang terkait transaksi itu. Ada uang miliaran dalam pecahan rupiah. “Nilai transaksinya saya dapat update miliaran rupiah, yang terjadi kemarin (27/2). Setahu saya (pecahan) rupiah,” ungkap Febri. Dari OTT ini, KPK membawa empat orang ke kantor pusat di Jakarta. Disebutkan Febri, dua orang di antaranya merupakan kepala daerah dan mantan kepala daerah di daerah yang sama. “Besok ya (detail identitasnya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” kata Febri sebelumnya. Sesampai di KPK, keempatnya, disebut Febri, akan menjalani pemeriksaan untuk penentuan status hukum. “Nanti setelah (mereka) sampai ke KPK, tentu akan kita lakukan proses pemeriksaan lanjutan. Hasilnya apa, secara keseluruhan dari proses kemarin akan kita sampaikan pada konferensi pers besok siang,” tuturnya. Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kendari. Dalam operasi itu diamankan calon Gubernur Sultra Asrun dan anaknya, Wali Kota Kendari ADP. Sebelum ADP menjabat Wali Kota Kendari, posisi tersebut diisi Asrun sebagai Wali Kota Kendari dua periode, yakni 2007-2012 dan 2012-2017. Keduanya sempat diperiksa di Ditreskrimsus Polda Sultra sebelum akhirnya dibawa tim KPK ke Jakarta.

Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih ikut diperiksa penyidik KPK berkaitan dengan OTT Wali Kota Adriatma Dw Putra. Fatmawati sempat diajak penyidik ‘berkeliling’. Fatmawati menjalani pemeriksaan di Ruang Ditreskrimsus Polda Sultra, Rabu (28/2/2018). Fatmawati diketahui ikut dalam pemeriksaan tersebut setelah ia keluar dari lantai 2 ruang pemeriksaan menggunakan masker menutup wajahnya. “Tidak ada ji apa-apa,” ujarnya sambil berlalu. Dwi menyampaikan hal itu saat dibawa penyidik ke luar ke suatu tempat. Diduga penyidik meminta Dwi menunjukkan sesuatu. Foto: Siti Harlina Tidak ada keterangan lain yang diberikan Fatmawati. Ketika keluar dari ruangan tersebut, ia langsung naik ke mobil Avanza Silver dengan nomor polisi DT 1092 FD. Fatmawati ikut diperiksa bersama Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP) dan seorang cagub Sultra, Asrun yang juga ayah dari ADP. Sebelum ADP menjabat sebagai Wali Kota Kendari, posisi tersebut dijabat Asrun sebagai Wali Kota Kendari dua periode yakni 2007-2012 dan 2012-2017. Fatmawati menjabat sebagai Kepala BPKAD saat Asrun menjadi Wali Kota Kendari.

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dalam operasi tangkap tangan (OTT). Operasi ini terkait perusahaan penggarap proyek di salah satu dinas di Kendari. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita cross-check ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta. Ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Perusahaan itu, disebut Febri, sebelumnya mengerjakan proyek dari dinas. Perusahaan swasta itu lalu kembali memenangi proyek pada tahun anggaran ini. “Sebelumnya mengerjakan proyek di sana, dan sudah memenangi proyek di tahun anggaran ini juga. Kita identifikasi ada interaksi itu. Sampai ketika ada transaksi keuangan, tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” kata Febri. Ada empat orang yang diamankan dalam OTT. “Besok ya ( update -nya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” ujar Febri.

Wali Kota Kendari periode 2017-2022 Adriatma Dwi Putra (kiri) dan Wakil Wali Kota, Zulkarnain usai pelantikan di aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (9/10). – ANTARA/Jojon Bisnis.com , JAKARTA –  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (28/2/2018), mengaku sedih dan prihatin atas penangkapan kembali kepala daerah, yang kali ini terjadi di Sulawesi Tenggara, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait penangkapan tersebut, Mendagri mengatakan pihaknya telah mendapat “isyarat” dari KPK pada saat dirinya mengikuti rapat dengan pimpinan KPK di Jakarta, Senin (26/2). “Terkadang teman-teman di daerah itu tidak tanggap. Dua hari lalu saya diundang rapat pimpinan KPK, kemudian minta diajak juga Penjabat Sementara Gubernur Sultra (Teguh Setyabudi). Kemudian kemarin baru publikasi besar-besaran di media soal Mendagri dan Gubernur Sultra di KPK. Kok ya tadi subuh, salah satu calon gubernur Sultra kena OTT bersama dengan Wali Kota Kendari. Sedihnya, cagub dan walkot itu bapak dan anak,” kata Tjahjo saat menghadiri Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Indikasi Korupsi di Jakarta, Rabu (28/2/2018). Namun, tambahnya, para kepala daerah seringkali tidak tanggap akan bidikan KPK terhadap daerah-daerah yang diduga terjadi tindak pidana korupsi. Mendagri mengatakan KPK saat ini setidaknya membidik 360 daerah di 22 provinsi yang disinyalir rawan korupsi. “Lokus kegiatan KPK arahnya ke 360 pemerintah daerah kabupaten-kota, hampir seluruh daerah ada,” kata Tjahjo. Selama ini selalu ada imbauan dari Pemerintah dan aparat penegak hukum, bahkan telah diberikan pemahaman area korupsi dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) KPK, mengenai area rawan korupsi di pemerintahan daerah. “Ya kami sedih dan prihatin, ya mau ngomong apa lagi. Sudah ada imbauan, peringatan mulai dari Presiden (Joko Widodo) sampai kepolisian,” tambahnya. KPK menangkap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun atas dugaan tindakan korupsi di Kendari. Asrun adalah mantan wali kota Kendari selama dua periode (2007 – 2012 dan 2012 – 2017) dan sekaligus ayah kandung Adriatma. Berdasarkan pantauan Antara di Kendari, Asrun dan Adriatma ditangkap bersama dengan lima orang lain, yang salah satunya adalah pengusaha pemilik distributor cat di Kendari. Sumber : ANTARA

KPK menangkap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra terkait dugaan korupsi, di rumah jabatannya pada Selasa (27/2) malam. Adriatma diamankan bersama ayahnya, Asrun, dan beberapa orang dari pihak swasta. Asrun adalah mantan Wali Kota Kendari yang sedang mencalonkan jadi Gubernur Sulawesi Tenggara. KPK menduga Adriatma dan sejumlah orang lainnya yang ditangkap, terlibat tindak pidana suap terkait retensi proyek. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Polda Sultra, mereka rencananya akan dibawa ke Jakarta pada Rabu (28/1) malam ini dari Bandar Udara Haluoleo. “Tadi saya dapat update dari tim, malam ini sepanjang jadwal penerbangan masih ada, direncanakan akan dibawa ke Jakarta sekitar empat orang,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (28/2). “Empat orang itu ada unsur penyelenggara negara, mantan penyelenggara negara, dan pihak swasta,” imbuhnya. Setelah tiba di Jakarta, lanjut Febri, keempatnya akan menjalani proses pemeriksaan lanjutan. “Hasilnya apa, secara keseluruhan ya dari proses kemarin itu akan kita sampaikan pada konferensi pers besok siang,” ucap Febri.

Related Posts

Comments are closed.