Ada Uang Miliaran Rupiah yang Diamankan Saat OTT Walkot Kendari

Ada Uang Miliaran Rupiah yang Diamankan Saat OTT Walkot Kendari

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan ayahnya, cagub Sultra Asrun, dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ada miliaran rupiah uang yang diamankan KPK dalam operasi senyap itu. KPK menelusuri adanya kaitan perusahaan swasta yang menggarap proyek pada salah satu dinas di Kendari. Perusahaan itu diketahui memenangi proyek kembali pada tahun anggaran 2018. “Sampai ketika ada transaksi keuangan (dengan perusahaan swasta), tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Dalam OTT, KPK mengamankan sejumlah uang terkait transaksi itu. Ada uang miliaran dalam pecahan rupiah. “Nilai transaksinya saya dapat update miliaran rupiah, yang terjadi kemarin (27/2). Setahu saya (pecahan) rupiah,” ungkap Febri. Dari OTT ini, KPK membawa empat orang ke kantor pusat di Jakarta. Disebutkan Febri, dua orang di antaranya merupakan kepala daerah dan mantan kepala daerah di daerah yang sama. “Besok ya (detail identitasnya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” kata Febri sebelumnya. Sesampai di KPK, keempatnya, disebut Febri, akan menjalani pemeriksaan untuk penentuan status hukum. “Nanti setelah (mereka) sampai ke KPK, tentu akan kita lakukan proses pemeriksaan lanjutan. Hasilnya apa, secara keseluruhan dari proses kemarin akan kita sampaikan pada konferensi pers besok siang,” tuturnya. Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kendari. Dalam operasi itu diamankan calon Gubernur Sultra Asrun dan anaknya, Wali Kota Kendari ADP. Sebelum ADP menjabat Wali Kota Kendari, posisi tersebut diisi Asrun sebagai Wali Kota Kendari dua periode, yakni 2007-2012 dan 2012-2017. Keduanya sempat diperiksa di Ditreskrimsus Polda Sultra sebelum akhirnya dibawa tim KPK ke Jakarta.

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan ayahnya, cagub Sultra Asrun, dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ada miliaran rupiah uang yang diamankan KPK dalam operasi senyap itu. KPK menelusuri adanya kaitan perusahaan swasta yang menggarap proyek pada salah satu dinas di Kendari. Perusahaan itu diketahui memenangi proyek kembali pada tahun anggaran 2018. “Sampai ketika ada transaksi keuangan (dengan perusahaan swasta), tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Dalam OTT, KPK mengamankan sejumlah uang terkait transaksi itu. Ada uang miliaran dalam pecahan rupiah. “Nilai transaksinya saya dapat update miliaran rupiah, yang terjadi kemarin (27/2). Setahu saya (pecahan) rupiah,” ungkap Febri. Dari OTT ini, KPK membawa empat orang ke kantor pusat di Jakarta. Disebutkan Febri, dua orang di antaranya merupakan kepala daerah dan mantan kepala daerah di daerah yang sama. “Besok ya (detail identitasnya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” kata Febri sebelumnya. Sesampai di KPK, keempatnya, disebut Febri, akan menjalani pemeriksaan untuk penentuan status hukum. “Nanti setelah (mereka) sampai ke KPK, tentu akan kita lakukan proses pemeriksaan lanjutan. Hasilnya apa, secara keseluruhan dari proses kemarin akan kita sampaikan pada konferensi pers besok siang,” tuturnya. Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kendari. Dalam operasi itu diamankan calon Gubernur Sultra Asrun dan anaknya, Wali Kota Kendari ADP. Sebelum ADP menjabat Wali Kota Kendari, posisi tersebut diisi Asrun sebagai Wali Kota Kendari dua periode, yakni 2007-2012 dan 2012-2017. Keduanya sempat diperiksa di Ditreskrimsus Polda Sultra sebelum akhirnya dibawa tim KPK ke Jakarta.

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan ayahnya, Cagub Sultra Asrun dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ada miliaran Rupiah yang diamankan KPK dalam operasi senyap itu. KPK menelusuri adanya kaitan perusahaan swasta yang menggarap proyek pada salah satu dinas di Kendari. Perusahaan itu diketahui memenangkan proyek kembali pada tahun anggaran 2018. “Sampai ketika ada transaksi keuangan (dengan perusahaan swasta), tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Dalam OTT, kemudian KPK mengamankan sejumlah uang terkait transaksi itu. Ada uang miliaran dalam pecahan Rupiah. “Nilai transaksinya saya dapat update miliaran rupiah, yang terjadi kemarin (27/2). Setahu saya (pecahan) rupiah,” ungkap Febri. Dari OTT ini, KPK sedang membawa 4 orang ke kantor pusat di Jakarta. Disebutkan Febri, dua orang di antaranya merupakan kepala daerah dan mantan kepala daerah di daerah yang sama. “Besok ya (detail identitasnya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” kata Febri sebelumnya. Sesampai di KPK, keempatnya disebut Febri akan menjalani pemeriksaan untuk penentuan status hukum. “Nanti setelah sampai KPK, tentu akan kita lakukan proses pemeriksaan lanjutan. Hasilnya apa, secara keseluruhan dari proses kemarin akan kita sampaikan pada konpers besok siang,” tuturnya. Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kendari. Dalam operasi itu diamankan calon Gubernur Sultra Asrun dan anaknya, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP). Sebelum ADP menjabat Wali Kota Kendari, posisi tersebut diisi Asrun sebagai Wali Kota Kendari dua periode, yakni 2007-2012 dan 2012-2017. Keduanya sempat diperiksa di Ditreskrimsus Polda Sultra sebelum akhirnya dibawa tim KPK ke Jakarta.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Wali Kota Kendari periode 2017-2022 Adriatma Dwi Putra (kiri) dan Wakil Wali Kota, Zulkarnain usai pelantikan di aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (9/10). – ANTARA/Jojon Bisnis.com, JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang miliaran rupiah dari kegiatan tim penindakan KPK di Kendari, Sulawesi Tenggara. “Untuk nilai transaksinya tadi saya dapat “update” itu miliaran rupiah yang terjadi kemarin,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (28/2/2018). Namun, Febri belum bisa memberikan penjelasan secara spesifik transaksi miliaran rupiah itu terkait apa saja. “Secara spesifik terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan tetapi memang kami menerima informasi dari masyarakat kemudian kami kroscek ke lapangan ada interaksi antara pihak swasta,” kata Febri. KPK pun telah membawa empat orang yang sebelumnya diamankan di Kendari, Sulawesi Tenggara ke Gedung KPK Jakarta, Rabu malam. Empat orang diamankan itu terdiri dari unsur kepala daerah, mantan kepala daerah, dan dari pihak swasta. “Pihak swasta ini, kalau kami identifikasi itu orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana. Jadi, sebelumnya juga sudah memegang proyek di sana dan sudah memenangkan proyek di tahun anggaran ini juga,” ungkap Febri. Selanjutnya, kata dia, saat terjadi transaksi keuangan tersebut, tim KPK bergerak dengan mengamankan sejumlah pihak. “Kami identifikasi ada interaksi itu sampai ketika ada transaksi keuangan kemudian tim bergerak. Tim bergerak mengamankan sejumlah pihak untuk kemudian dilakukan klarifikasi lebih lanjut,” ucap Febri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang yang dibawa ke Jakarta itu termasuk Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan bapaknya yang juga mantan Wali Kota dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun. Keduanya sebelumnya juga telah menjalani proses pemeriksaan awal di Polda Sulawesi Tenggara menyusul penangkapan keduanya pada Rabu pagi. Untuk diketahui, Asrun merupakan calon Gubernur Sultra dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Hagua. Pasangan itu diusung PAN, PKS, PDI-Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Sumber : ANTARA

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Hj. Imas Aryumningsih, SE (Foto: Facebook/imasaryumningsih1950) KPK menangkap Bupati Subang Imas Aryumningsih karena diduga menerima suap terkait perizinan. Uang ratusan juta rupiah turut diamankan oleh KPK pada saat melakukan operasi tangkap tangan tersebut. “Ada sekitar ratusan juta rupiah sejauh ini. Diduga dari pembicaraan awal miliaran rupiah,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (14/2). Menurut Febri, total terdapat delapan orang yang diamankan KPK dalam OTT kali ini, termasuk Imas. Pihak lain yang diamankan berasal dari swasta serta dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang yang diduga terlibat. “Dari identifikasi awal, transaksi diduga terkait dengan kewenangan perizinan,” ujar dia. Saat ini, para pihak yang ditangkap itu sudah dibawa ke kantor KPK guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka akan diperiksa lebih lanjut guna menentukan status hukum terkait dugaan adanya suap ini. “Mengacu ke KUHAP, KPK diberikan waktu maksimal 24 jam untuk penentuan status pihak-pihak yang diamankan tersebut,” kata dia.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dalam operasi tangkap tangan (OTT). Operasi ini terkait perusahaan penggarap proyek di salah satu dinas di Kendari. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita kroscek ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta, ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Perusahaan itu disebut Febri sebelumnya juga mengerjakan proyek dari dinas. Perusahaan swasta itu lalu kembali memenangkan proyek pada tahun anggaran ini. “Sebelumnya sudah mengerjakan proyek di sana, dan sudah memenangkan proyek di tahun anggaran ini juga. Kita identifikasi ada interaksi itu. Sampai ketika ada transaksi keuangan, tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” kata Febri. Ada 4 orang yang diamankan dalam OTT. “Besok ya (update-nya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” ujar Febri.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KPK mengamankan Bupati Subang Imas Aryumningsih dalam operasi tangkap tangan (OTT). Dari operasi ini, uang ratusan juta rupiah diamankan. [Gambas:Video 20detik] “Ratusan juta sejauh ini (yang diamankan),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (14/2/2018). Febri menyebut ada komitmen lebih dari nominal yang diamankan. KPK menduga transaksi ini terkait dengan kewenangan perizinan. “Diduga dari pembicaraan awal miliaran rupiah,” lanjut Febri. KPK sebelumnya mengamini soal penangkapan Imas. Dia diamankan bersama 7 orang lainnya dalam operasi yang dilakukan semalam dan dini hari tadi. Imas menggantikan Bupati Subang sebelumnya, Ojang Sohandi, yang juga tersangkut OTT KPK. Ojang terjerat dalam kasus upaya suap pengamanan kasus korupsi BPJS Subang tahun 2014.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa memastikan uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan Bupati Subang Imas Aryumningsih sebagai bagian uang suap untuk kampanye, pasalnya Imas saat ini merupakan salah satu calon bupati Subang di Pilkada 2018. “Kalau sekarang saya sampaikan terlalu dini rasanya, tetapi kami tentu akan mendalami hal tersebut,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/12/2018). KPK mengamankan Imas beserta perantara dan pejabat pemerintah, yang telah melakukan pembahasan awal terkait perizinan di Subang. Dalam operasi tersebut, KPK menduga penerimaan mencapai miliaran rupiah. “Pembicara awal-awal ada miliaran rupiah namun sejauh ini kami baru mengamankan ratusan juta rupiah,” kata Febri. Penangkapan Imas menambah deretan kepala daerah yang ditangkap KPK terkait Pilkada 2018. KPK menangkap Nyono Suharli Wihandoko, Calon Bupati Jombang 2018. Kemudian, KPK mengamankan Marianus Sae, Calon Gubernur NTT. Saat ditangkap, Nyono tengah menjabat sebagai Bupati Jombang sementara Marianus masih menjabat Bupati Ngada. Keduanya kini ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan diduga menggunakan uang korupsi untuk dana Pilkada 2018. Uang yang diperoleh dari OTT Subang pun tidak tertutup kemungkinan sebagai uang untuk kepentingan Pilkada. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan, KPK akan terus melakukan penindakan tanpa melihat latar belakang pelaku. “KPK hanya menyimpulkan bahwa kalau ada bukti permulaan yang cukup. Apapun modus dan peruntukannya serta kapan dilakukan [jelang Pilkada atau tidak] itu bukan fokus utamanya,” kata Saut saat berbincang dengan Tirto , Rabu (14/2/2018). Saut mengatakan, KPK berfokus pada membuktikan adanya upaya suap. “Wewenang kami memang penyelenggara negara di mana termasuk di dalamnya petahana,” kata Saut. Sebelum ditangkap KPK, Imas merupakan bupati pengganti Ojang Sohandi yang juga dicokok Komisi, Senin 11 April 2016. Perempuan kelahiran Subang 19 Agustus 1951 ini sempat menjabat sebagai pelaksana tugas bupati dan resmi menjadi bupati definitif pada Juni 2017.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Penangkapan Imas bukan penangkapan pertama yang dilakukan KPK di Subang. Pada April 2016, KPK menangkap tangan Ojang Sohandi terkait dugaan suap penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Subang. Ojang diduga menyuap Jaksa Fahri Nurmalho dan Deviyanti Rochaeni buat meringankan tuntutan Jajang Abdul Kholik, terdakwa kasus korupsi penyalahgunaan anggaran pengelolaan dan kapitalisasi program jaminan kesehatan nasional tahun 2014 di Dinkes Subang, dan menghilangkan namanya dalam kasus itu. Kasus yang menimpa Imas kini, mirip dengan kasus yang menimpa Ojang sebelumnya. Ojang pernah menjadi Wakil Bupati Subang perioder 2008-2013 mendampingi Eep Hidayat. Saat Ojang menjadi wabup, Eep tersandung kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Subang dan Polres Subang. Penetapan tersangka Eep di Kejari Subang bahkan hanya terpaut tiga jam atau  180 menit  dari penetapan tersangka Eep di Polres Subang.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

JAKARTA, KOMPAS.com – Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati OK Arya Zulkarnaen dimulai dari laporan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tentang akan terjadinya transaksi suap. KPK menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan pengecekan. Pada Selasa (12/9/2017), KPK mengetahui Bupati OK Arya meminta Sujendi Tarsono alias Ayen, seorang pemilik dealer mobil, agar mempersiapkan uang Rp 250 juta yang akan diambil pada Rabu (13/9/2017), oleh pihak swasta berinsial KHA. KHA diminta mengambil uang di dealer mobil Sujendi di daerah Petisah, Kota Medan. Pada Rabu, sekitar pukul 12.44 WIB, KHA masuk ke dealer mobil Sujendi dan tak lama kemudian dia keluar sambil menenteng kantong kresek berwarna hitam. Baca: KPK: Bupati Batubara Diduga Terima Suap Rp 4,4 Miliar dari Tiga Proyek Tim KPK mengikuti mobil KHA dan mengamankan dia di sebuah jalan menuju daerah Amplas. “Di dalam mobil KHA, tim mendapatkan uang tunai senilai Rp 250 juta yang dimasukkan dalam kantong kresek berwarna hitam,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (14/9/2017). Kemudian, penyidik KPK membawa KHA kembali ke dealer mobil milik Sujendi, dan mengamankan Sujendi beserta dua orang karyawannya. Keempatnya dibawa ke Polda Sumatera Utara. Setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB, tim KPK mengamankan Maringan Situmorang, seorang kontraktor di rumahnya di Kota Medan. Basaria mengatakan, menjelang petang, tim KPK mengamankan kontraktor lainnya yaitu Syaiful Azhar, dan Kepala Dinas PUPR Batubara Helman Herdady. Keduanya diamankan di rumahnya yang berlokasi di Medan. Baca:  KPK Tetapkan Bupati Batubara dan Empat Orang Lainnya sebagai Tersangka Pada pukul 15.00 WIB, di Kabupaten Batubara, tim KPK yang lain mengamankan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen beserta supir istri bupati berinisial MNR, di rumah dinas bupati. Dari tangan MNR disita uang Rp 96 juta. Uang itu merupakan sisa dana dari permintaan bupati sebesar Rp 100 juta yang ditransfer Sujendi kepada AGS, seorang staf Pemkab Batubara. Setelah itu tim bergerak mengamankan AGS di rumahnya di Kabupaten Batubara. “Ditemukan buku tabungan BRI atas nama AGS yang berisikan transfer uang,” ujar Basaria. Sejumlah pihak yang diamankan itu sempat menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pada Rabu malam, tim KPK menerbangkan delapan orang yang diamankan itu ke Kantor KPK di Kuningan, Jakarta, dan tiba Kamis dini hari pukul 01.00 WIB. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dalam OTT kali ini, total uang tunai yang diamankan Rp 346 juta. KPK menduga, uang tersebut bagian dari fee atau suap untuk Bupati. Suap untuk bupati terkait pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017. Bupati OK Arya diduga menerima suap Rp 4,4 miliar terkait proyek tersebut. Rinciannya, sekitar Rp 4 miliar, diduga merupakan fee dari Maringan terkait pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp 32 miliar yang dimenangkan oleh PT GMU dan proyek pembangunan Jembatan Sei Magung senilain Rp 12 miliar yang dimenangkan PT T. Sementara, Rp 400 juta sisanya merupakan fee yang diperoleh OK Arya dari Syaiful terkait proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 miliar. Dari delapan orang yang sempat diamankan tersebut, KPK akhirnya menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka yakni Bupati OK Arya, Sujendi, Kadis PUPR Helman, dan dua kontraktor yakni Maringan dan Syaiful. Uang suap yang diterima OK Arya diberikan melalui Sujendi dan Kadis PUPR Helman. KPK menemukan buku tabungan dengan saldo Rp 1,6 miliar, yang diduga bagian dari fee Rp 4,4 miliar untuk Bupati. Buku tabungan itu ada dalam penguasaan Sujendi. Dalam kasus ini, pihak yang diduga sebagai penerima suap yakni Bupati OK Arya Zulkarnaen, Kadis PUPR Helman Herdady, dan Sujendi. Sementara pihak yang diduga sebagai pemberi suap yakni Maringan dan Syaiful, selaku kontraktor proyek. Sebagai pihak yang diduga menerima suap, OK Arya, Sujendi, dan Helman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP. Sementara sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Maringan dan Syaiful, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayar (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan ayahnya, cagub Sultra Asrun, dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ada miliaran rupiah uang yang diamankan KPK dalam operasi senyap itu. KPK menelusuri adanya kaitan perusahaan swasta yang menggarap proyek pada salah satu dinas di Kendari. Perusahaan itu diketahui memenangi proyek kembali pada tahun anggaran 2018. “Sampai ketika ada transaksi keuangan (dengan perusahaan swasta), tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Dalam OTT, KPK mengamankan sejumlah uang terkait transaksi itu. Ada uang miliaran dalam pecahan rupiah. “Nilai transaksinya saya dapat update miliaran rupiah, yang terjadi kemarin (27/2). Setahu saya (pecahan) rupiah,” ungkap Febri. Dari OTT ini, KPK membawa empat orang ke kantor pusat di Jakarta. Disebutkan Febri, dua orang di antaranya merupakan kepala daerah dan mantan kepala daerah di daerah yang sama. “Besok ya (detail identitasnya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” kata Febri sebelumnya. Sesampai di KPK, keempatnya, disebut Febri, akan menjalani pemeriksaan untuk penentuan status hukum. “Nanti setelah (mereka) sampai ke KPK, tentu akan kita lakukan proses pemeriksaan lanjutan. Hasilnya apa, secara keseluruhan dari proses kemarin akan kita sampaikan pada konferensi pers besok siang,” tuturnya. Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kendari. Dalam operasi itu diamankan calon Gubernur Sultra Asrun dan anaknya, Wali Kota Kendari ADP. Sebelum ADP menjabat Wali Kota Kendari, posisi tersebut diisi Asrun sebagai Wali Kota Kendari dua periode, yakni 2007-2012 dan 2012-2017. Keduanya sempat diperiksa di Ditreskrimsus Polda Sultra sebelum akhirnya dibawa tim KPK ke Jakarta.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan ayahnya, Cagub Sultra Asrun dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ada miliaran Rupiah yang diamankan KPK dalam operasi senyap itu. KPK menelusuri adanya kaitan perusahaan swasta yang menggarap proyek pada salah satu dinas di Kendari. Perusahaan itu diketahui memenangkan proyek kembali pada tahun anggaran 2018. “Sampai ketika ada transaksi keuangan (dengan perusahaan swasta), tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Dalam OTT, kemudian KPK mengamankan sejumlah uang terkait transaksi itu. Ada uang miliaran dalam pecahan Rupiah. “Nilai transaksinya saya dapat update miliaran rupiah, yang terjadi kemarin (27/2). Setahu saya (pecahan) rupiah,” ungkap Febri. Dari OTT ini, KPK sedang membawa 4 orang ke kantor pusat di Jakarta. Disebutkan Febri, dua orang di antaranya merupakan kepala daerah dan mantan kepala daerah di daerah yang sama. “Besok ya (detail identitasnya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” kata Febri sebelumnya. Sesampai di KPK, keempatnya disebut Febri akan menjalani pemeriksaan untuk penentuan status hukum. “Nanti setelah sampai KPK, tentu akan kita lakukan proses pemeriksaan lanjutan. Hasilnya apa, secara keseluruhan dari proses kemarin akan kita sampaikan pada konpers besok siang,” tuturnya. Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kendari. Dalam operasi itu diamankan calon Gubernur Sultra Asrun dan anaknya, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP). Sebelum ADP menjabat Wali Kota Kendari, posisi tersebut diisi Asrun sebagai Wali Kota Kendari dua periode, yakni 2007-2012 dan 2012-2017. Keduanya sempat diperiksa di Ditreskrimsus Polda Sultra sebelum akhirnya dibawa tim KPK ke Jakarta.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Wali Kota Kendari periode 2017-2022 Adriatma Dwi Putra (kiri) dan Wakil Wali Kota, Zulkarnain usai pelantikan di aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (9/10). – ANTARA/Jojon Bisnis.com, JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang miliaran rupiah dari kegiatan tim penindakan KPK di Kendari, Sulawesi Tenggara. “Untuk nilai transaksinya tadi saya dapat “update” itu miliaran rupiah yang terjadi kemarin,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (28/2/2018). Namun, Febri belum bisa memberikan penjelasan secara spesifik transaksi miliaran rupiah itu terkait apa saja. “Secara spesifik terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan tetapi memang kami menerima informasi dari masyarakat kemudian kami kroscek ke lapangan ada interaksi antara pihak swasta,” kata Febri. KPK pun telah membawa empat orang yang sebelumnya diamankan di Kendari, Sulawesi Tenggara ke Gedung KPK Jakarta, Rabu malam. Empat orang diamankan itu terdiri dari unsur kepala daerah, mantan kepala daerah, dan dari pihak swasta. “Pihak swasta ini, kalau kami identifikasi itu orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana. Jadi, sebelumnya juga sudah memegang proyek di sana dan sudah memenangkan proyek di tahun anggaran ini juga,” ungkap Febri. Selanjutnya, kata dia, saat terjadi transaksi keuangan tersebut, tim KPK bergerak dengan mengamankan sejumlah pihak. “Kami identifikasi ada interaksi itu sampai ketika ada transaksi keuangan kemudian tim bergerak. Tim bergerak mengamankan sejumlah pihak untuk kemudian dilakukan klarifikasi lebih lanjut,” ucap Febri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang yang dibawa ke Jakarta itu termasuk Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan bapaknya yang juga mantan Wali Kota dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun. Keduanya sebelumnya juga telah menjalani proses pemeriksaan awal di Polda Sulawesi Tenggara menyusul penangkapan keduanya pada Rabu pagi. Untuk diketahui, Asrun merupakan calon Gubernur Sultra dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Hagua. Pasangan itu diusung PAN, PKS, PDI-Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Sumber : ANTARA

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Hj. Imas Aryumningsih, SE (Foto: Facebook/imasaryumningsih1950) KPK menangkap Bupati Subang Imas Aryumningsih karena diduga menerima suap terkait perizinan. Uang ratusan juta rupiah turut diamankan oleh KPK pada saat melakukan operasi tangkap tangan tersebut. “Ada sekitar ratusan juta rupiah sejauh ini. Diduga dari pembicaraan awal miliaran rupiah,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (14/2). Menurut Febri, total terdapat delapan orang yang diamankan KPK dalam OTT kali ini, termasuk Imas. Pihak lain yang diamankan berasal dari swasta serta dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang yang diduga terlibat. “Dari identifikasi awal, transaksi diduga terkait dengan kewenangan perizinan,” ujar dia. Saat ini, para pihak yang ditangkap itu sudah dibawa ke kantor KPK guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka akan diperiksa lebih lanjut guna menentukan status hukum terkait dugaan adanya suap ini. “Mengacu ke KUHAP, KPK diberikan waktu maksimal 24 jam untuk penentuan status pihak-pihak yang diamankan tersebut,” kata dia.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dalam operasi tangkap tangan (OTT). Operasi ini terkait perusahaan penggarap proyek di salah satu dinas di Kendari. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita kroscek ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta, ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Perusahaan itu disebut Febri sebelumnya juga mengerjakan proyek dari dinas. Perusahaan swasta itu lalu kembali memenangkan proyek pada tahun anggaran ini. “Sebelumnya sudah mengerjakan proyek di sana, dan sudah memenangkan proyek di tahun anggaran ini juga. Kita identifikasi ada interaksi itu. Sampai ketika ada transaksi keuangan, tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” kata Febri. Ada 4 orang yang diamankan dalam OTT. “Besok ya (update-nya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” ujar Febri.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KPK mengamankan Bupati Subang Imas Aryumningsih dalam operasi tangkap tangan (OTT). Dari operasi ini, uang ratusan juta rupiah diamankan. [Gambas:Video 20detik] “Ratusan juta sejauh ini (yang diamankan),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (14/2/2018). Febri menyebut ada komitmen lebih dari nominal yang diamankan. KPK menduga transaksi ini terkait dengan kewenangan perizinan. “Diduga dari pembicaraan awal miliaran rupiah,” lanjut Febri. KPK sebelumnya mengamini soal penangkapan Imas. Dia diamankan bersama 7 orang lainnya dalam operasi yang dilakukan semalam dan dini hari tadi. Imas menggantikan Bupati Subang sebelumnya, Ojang Sohandi, yang juga tersangkut OTT KPK. Ojang terjerat dalam kasus upaya suap pengamanan kasus korupsi BPJS Subang tahun 2014.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa memastikan uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan Bupati Subang Imas Aryumningsih sebagai bagian uang suap untuk kampanye, pasalnya Imas saat ini merupakan salah satu calon bupati Subang di Pilkada 2018. “Kalau sekarang saya sampaikan terlalu dini rasanya, tetapi kami tentu akan mendalami hal tersebut,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/12/2018). KPK mengamankan Imas beserta perantara dan pejabat pemerintah, yang telah melakukan pembahasan awal terkait perizinan di Subang. Dalam operasi tersebut, KPK menduga penerimaan mencapai miliaran rupiah. “Pembicara awal-awal ada miliaran rupiah namun sejauh ini kami baru mengamankan ratusan juta rupiah,” kata Febri. Penangkapan Imas menambah deretan kepala daerah yang ditangkap KPK terkait Pilkada 2018. KPK menangkap Nyono Suharli Wihandoko, Calon Bupati Jombang 2018. Kemudian, KPK mengamankan Marianus Sae, Calon Gubernur NTT. Saat ditangkap, Nyono tengah menjabat sebagai Bupati Jombang sementara Marianus masih menjabat Bupati Ngada. Keduanya kini ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan diduga menggunakan uang korupsi untuk dana Pilkada 2018. Uang yang diperoleh dari OTT Subang pun tidak tertutup kemungkinan sebagai uang untuk kepentingan Pilkada. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan, KPK akan terus melakukan penindakan tanpa melihat latar belakang pelaku. “KPK hanya menyimpulkan bahwa kalau ada bukti permulaan yang cukup. Apapun modus dan peruntukannya serta kapan dilakukan [jelang Pilkada atau tidak] itu bukan fokus utamanya,” kata Saut saat berbincang dengan Tirto , Rabu (14/2/2018). Saut mengatakan, KPK berfokus pada membuktikan adanya upaya suap. “Wewenang kami memang penyelenggara negara di mana termasuk di dalamnya petahana,” kata Saut. Sebelum ditangkap KPK, Imas merupakan bupati pengganti Ojang Sohandi yang juga dicokok Komisi, Senin 11 April 2016. Perempuan kelahiran Subang 19 Agustus 1951 ini sempat menjabat sebagai pelaksana tugas bupati dan resmi menjadi bupati definitif pada Juni 2017.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Penangkapan Imas bukan penangkapan pertama yang dilakukan KPK di Subang. Pada April 2016, KPK menangkap tangan Ojang Sohandi terkait dugaan suap penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Subang. Ojang diduga menyuap Jaksa Fahri Nurmalho dan Deviyanti Rochaeni buat meringankan tuntutan Jajang Abdul Kholik, terdakwa kasus korupsi penyalahgunaan anggaran pengelolaan dan kapitalisasi program jaminan kesehatan nasional tahun 2014 di Dinkes Subang, dan menghilangkan namanya dalam kasus itu. Kasus yang menimpa Imas kini, mirip dengan kasus yang menimpa Ojang sebelumnya. Ojang pernah menjadi Wakil Bupati Subang perioder 2008-2013 mendampingi Eep Hidayat. Saat Ojang menjadi wabup, Eep tersandung kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Subang dan Polres Subang. Penetapan tersangka Eep di Kejari Subang bahkan hanya terpaut tiga jam atau  180 menit  dari penetapan tersangka Eep di Polres Subang.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

JAKARTA, KOMPAS.com – Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati OK Arya Zulkarnaen dimulai dari laporan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tentang akan terjadinya transaksi suap. KPK menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan pengecekan. Pada Selasa (12/9/2017), KPK mengetahui Bupati OK Arya meminta Sujendi Tarsono alias Ayen, seorang pemilik dealer mobil, agar mempersiapkan uang Rp 250 juta yang akan diambil pada Rabu (13/9/2017), oleh pihak swasta berinsial KHA. KHA diminta mengambil uang di dealer mobil Sujendi di daerah Petisah, Kota Medan. Pada Rabu, sekitar pukul 12.44 WIB, KHA masuk ke dealer mobil Sujendi dan tak lama kemudian dia keluar sambil menenteng kantong kresek berwarna hitam. Baca: KPK: Bupati Batubara Diduga Terima Suap Rp 4,4 Miliar dari Tiga Proyek Tim KPK mengikuti mobil KHA dan mengamankan dia di sebuah jalan menuju daerah Amplas. “Di dalam mobil KHA, tim mendapatkan uang tunai senilai Rp 250 juta yang dimasukkan dalam kantong kresek berwarna hitam,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (14/9/2017). Kemudian, penyidik KPK membawa KHA kembali ke dealer mobil milik Sujendi, dan mengamankan Sujendi beserta dua orang karyawannya. Keempatnya dibawa ke Polda Sumatera Utara. Setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB, tim KPK mengamankan Maringan Situmorang, seorang kontraktor di rumahnya di Kota Medan. Basaria mengatakan, menjelang petang, tim KPK mengamankan kontraktor lainnya yaitu Syaiful Azhar, dan Kepala Dinas PUPR Batubara Helman Herdady. Keduanya diamankan di rumahnya yang berlokasi di Medan. Baca:  KPK Tetapkan Bupati Batubara dan Empat Orang Lainnya sebagai Tersangka Pada pukul 15.00 WIB, di Kabupaten Batubara, tim KPK yang lain mengamankan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen beserta supir istri bupati berinisial MNR, di rumah dinas bupati. Dari tangan MNR disita uang Rp 96 juta. Uang itu merupakan sisa dana dari permintaan bupati sebesar Rp 100 juta yang ditransfer Sujendi kepada AGS, seorang staf Pemkab Batubara. Setelah itu tim bergerak mengamankan AGS di rumahnya di Kabupaten Batubara. “Ditemukan buku tabungan BRI atas nama AGS yang berisikan transfer uang,” ujar Basaria. Sejumlah pihak yang diamankan itu sempat menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pada Rabu malam, tim KPK menerbangkan delapan orang yang diamankan itu ke Kantor KPK di Kuningan, Jakarta, dan tiba Kamis dini hari pukul 01.00 WIB. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dalam OTT kali ini, total uang tunai yang diamankan Rp 346 juta. KPK menduga, uang tersebut bagian dari fee atau suap untuk Bupati. Suap untuk bupati terkait pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017. Bupati OK Arya diduga menerima suap Rp 4,4 miliar terkait proyek tersebut. Rinciannya, sekitar Rp 4 miliar, diduga merupakan fee dari Maringan terkait pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp 32 miliar yang dimenangkan oleh PT GMU dan proyek pembangunan Jembatan Sei Magung senilain Rp 12 miliar yang dimenangkan PT T. Sementara, Rp 400 juta sisanya merupakan fee yang diperoleh OK Arya dari Syaiful terkait proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 miliar. Dari delapan orang yang sempat diamankan tersebut, KPK akhirnya menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka yakni Bupati OK Arya, Sujendi, Kadis PUPR Helman, dan dua kontraktor yakni Maringan dan Syaiful. Uang suap yang diterima OK Arya diberikan melalui Sujendi dan Kadis PUPR Helman. KPK menemukan buku tabungan dengan saldo Rp 1,6 miliar, yang diduga bagian dari fee Rp 4,4 miliar untuk Bupati. Buku tabungan itu ada dalam penguasaan Sujendi. Dalam kasus ini, pihak yang diduga sebagai penerima suap yakni Bupati OK Arya Zulkarnaen, Kadis PUPR Helman Herdady, dan Sujendi. Sementara pihak yang diduga sebagai pemberi suap yakni Maringan dan Syaiful, selaku kontraktor proyek. Sebagai pihak yang diduga menerima suap, OK Arya, Sujendi, dan Helman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP. Sementara sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Maringan dan Syaiful, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayar (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Wali Kota Kendari periode 2017-2022 Adriatma Dwi Putra (kiri) dan Wakil Wali Kota, Zulkarnain usai pelantikan di aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (9/10). – ANTARA/Jojon Bisnis.com , JAKARTA –  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (28/2/2018), mengaku sedih dan prihatin atas penangkapan kembali kepala daerah, yang kali ini terjadi di Sulawesi Tenggara, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait penangkapan tersebut, Mendagri mengatakan pihaknya telah mendapat “isyarat” dari KPK pada saat dirinya mengikuti rapat dengan pimpinan KPK di Jakarta, Senin (26/2). “Terkadang teman-teman di daerah itu tidak tanggap. Dua hari lalu saya diundang rapat pimpinan KPK, kemudian minta diajak juga Penjabat Sementara Gubernur Sultra (Teguh Setyabudi). Kemudian kemarin baru publikasi besar-besaran di media soal Mendagri dan Gubernur Sultra di KPK. Kok ya tadi subuh, salah satu calon gubernur Sultra kena OTT bersama dengan Wali Kota Kendari. Sedihnya, cagub dan walkot itu bapak dan anak,” kata Tjahjo saat menghadiri Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Indikasi Korupsi di Jakarta, Rabu (28/2/2018). Namun, tambahnya, para kepala daerah seringkali tidak tanggap akan bidikan KPK terhadap daerah-daerah yang diduga terjadi tindak pidana korupsi. Mendagri mengatakan KPK saat ini setidaknya membidik 360 daerah di 22 provinsi yang disinyalir rawan korupsi. “Lokus kegiatan KPK arahnya ke 360 pemerintah daerah kabupaten-kota, hampir seluruh daerah ada,” kata Tjahjo. Selama ini selalu ada imbauan dari Pemerintah dan aparat penegak hukum, bahkan telah diberikan pemahaman area korupsi dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) KPK, mengenai area rawan korupsi di pemerintahan daerah. “Ya kami sedih dan prihatin, ya mau ngomong apa lagi. Sudah ada imbauan, peringatan mulai dari Presiden (Joko Widodo) sampai kepolisian,” tambahnya. KPK menangkap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun atas dugaan tindakan korupsi di Kendari. Asrun adalah mantan wali kota Kendari selama dua periode (2007 – 2012 dan 2012 – 2017) dan sekaligus ayah kandung Adriatma. Berdasarkan pantauan Antara di Kendari, Asrun dan Adriatma ditangkap bersama dengan lima orang lain, yang salah satunya adalah pengusaha pemilik distributor cat di Kendari. Sumber : ANTARA

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

KPK menangkap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra terkait dugaan korupsi, di rumah jabatannya pada Selasa (27/2) malam. Adriatma diamankan bersama ayahnya, Asrun, dan beberapa orang dari pihak swasta. Asrun adalah mantan Wali Kota Kendari yang sedang mencalonkan jadi Gubernur Sulawesi Tenggara. KPK menduga Adriatma dan sejumlah orang lainnya yang ditangkap, terlibat tindak pidana suap terkait retensi proyek. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Polda Sultra, mereka rencananya akan dibawa ke Jakarta pada Rabu (28/1) malam ini dari Bandar Udara Haluoleo. “Tadi saya dapat update dari tim, malam ini sepanjang jadwal penerbangan masih ada, direncanakan akan dibawa ke Jakarta sekitar empat orang,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (28/2). “Empat orang itu ada unsur penyelenggara negara, mantan penyelenggara negara, dan pihak swasta,” imbuhnya. Setelah tiba di Jakarta, lanjut Febri, keempatnya akan menjalani proses pemeriksaan lanjutan. “Hasilnya apa, secara keseluruhan ya dari proses kemarin itu akan kita sampaikan pada konferensi pers besok siang,” ucap Febri.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun tiba di gedung KPK bersama anaknya, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP). Asrun ikut diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Asrun tiba di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pukul 23.58 WIB, Rabu (28/2/2018). Mulanya Asrun, yang memakai jaket kulit hitam dan peci, mengenakan masker yang menutup sebagian wajahnya. Dia lalu menarik masker itu dan menunjukkan wajahnya. Di belakang Asrun, ADP berjalan mengikuti. ADP, yang merupakan Wali Kota Kendari, mengenakan jaket paduan warna navy dan hijau lumut. Tak lama berselang, tiba seorang perempuan yang juga diamankan dalam OTT. Perempuan itu adalah mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih. Saat tiba, dia juga membuka masker dan sempat melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Di belakang Faqih menyusul seorang lelaki berjaket hitam yang juga mengenakan masker. OTT dilakukan terkait dugaan suap proyek di salah satu dinas. KPK juga mengamankan uang dari OTT. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita cross-check ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta. Ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

JAKARTA, KOMPAS.com – Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati OK Arya Zulkarnaen dimulai dari laporan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tentang akan terjadinya transaksi suap. KPK menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan pengecekan. Pada Selasa (12/9/2017), KPK mengetahui Bupati OK Arya meminta Sujendi Tarsono alias Ayen, seorang pemilik dealer mobil, agar mempersiapkan uang Rp 250 juta yang akan diambil pada Rabu (13/9/2017), oleh pihak swasta berinsial KHA. KHA diminta mengambil uang di dealer mobil Sujendi di daerah Petisah, Kota Medan. Pada Rabu, sekitar pukul 12.44 WIB, KHA masuk ke dealer mobil Sujendi dan tak lama kemudian dia keluar sambil menenteng kantong kresek berwarna hitam. Baca: KPK: Bupati Batubara Diduga Terima Suap Rp 4,4 Miliar dari Tiga Proyek Tim KPK mengikuti mobil KHA dan mengamankan dia di sebuah jalan menuju daerah Amplas. “Di dalam mobil KHA, tim mendapatkan uang tunai senilai Rp 250 juta yang dimasukkan dalam kantong kresek berwarna hitam,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (14/9/2017). Kemudian, penyidik KPK membawa KHA kembali ke dealer mobil milik Sujendi, dan mengamankan Sujendi beserta dua orang karyawannya. Keempatnya dibawa ke Polda Sumatera Utara. Setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB, tim KPK mengamankan Maringan Situmorang, seorang kontraktor di rumahnya di Kota Medan. Basaria mengatakan, menjelang petang, tim KPK mengamankan kontraktor lainnya yaitu Syaiful Azhar, dan Kepala Dinas PUPR Batubara Helman Herdady. Keduanya diamankan di rumahnya yang berlokasi di Medan. Baca:  KPK Tetapkan Bupati Batubara dan Empat Orang Lainnya sebagai Tersangka Pada pukul 15.00 WIB, di Kabupaten Batubara, tim KPK yang lain mengamankan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen beserta supir istri bupati berinisial MNR, di rumah dinas bupati. Dari tangan MNR disita uang Rp 96 juta. Uang itu merupakan sisa dana dari permintaan bupati sebesar Rp 100 juta yang ditransfer Sujendi kepada AGS, seorang staf Pemkab Batubara. Setelah itu tim bergerak mengamankan AGS di rumahnya di Kabupaten Batubara. “Ditemukan buku tabungan BRI atas nama AGS yang berisikan transfer uang,” ujar Basaria. Sejumlah pihak yang diamankan itu sempat menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pada Rabu malam, tim KPK menerbangkan delapan orang yang diamankan itu ke Kantor KPK di Kuningan, Jakarta, dan tiba Kamis dini hari pukul 01.00 WIB. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dalam OTT kali ini, total uang tunai yang diamankan Rp 346 juta. KPK menduga, uang tersebut bagian dari fee atau suap untuk Bupati. Suap untuk bupati terkait pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017. Bupati OK Arya diduga menerima suap Rp 4,4 miliar terkait proyek tersebut. Rinciannya, sekitar Rp 4 miliar, diduga merupakan fee dari Maringan terkait pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp 32 miliar yang dimenangkan oleh PT GMU dan proyek pembangunan Jembatan Sei Magung senilain Rp 12 miliar yang dimenangkan PT T. Sementara, Rp 400 juta sisanya merupakan fee yang diperoleh OK Arya dari Syaiful terkait proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 miliar. Dari delapan orang yang sempat diamankan tersebut, KPK akhirnya menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka yakni Bupati OK Arya, Sujendi, Kadis PUPR Helman, dan dua kontraktor yakni Maringan dan Syaiful. Uang suap yang diterima OK Arya diberikan melalui Sujendi dan Kadis PUPR Helman. KPK menemukan buku tabungan dengan saldo Rp 1,6 miliar, yang diduga bagian dari fee Rp 4,4 miliar untuk Bupati. Buku tabungan itu ada dalam penguasaan Sujendi. Dalam kasus ini, pihak yang diduga sebagai penerima suap yakni Bupati OK Arya Zulkarnaen, Kadis PUPR Helman Herdady, dan Sujendi. Sementara pihak yang diduga sebagai pemberi suap yakni Maringan dan Syaiful, selaku kontraktor proyek. Sebagai pihak yang diduga menerima suap, OK Arya, Sujendi, dan Helman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP. Sementara sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Maringan dan Syaiful, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayar (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Wali Kota Kendari periode 2017-2022 Adriatma Dwi Putra (kiri) dan Wakil Wali Kota, Zulkarnain usai pelantikan di aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (9/10). – ANTARA/Jojon Bisnis.com , JAKARTA –  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (28/2/2018), mengaku sedih dan prihatin atas penangkapan kembali kepala daerah, yang kali ini terjadi di Sulawesi Tenggara, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait penangkapan tersebut, Mendagri mengatakan pihaknya telah mendapat “isyarat” dari KPK pada saat dirinya mengikuti rapat dengan pimpinan KPK di Jakarta, Senin (26/2). “Terkadang teman-teman di daerah itu tidak tanggap. Dua hari lalu saya diundang rapat pimpinan KPK, kemudian minta diajak juga Penjabat Sementara Gubernur Sultra (Teguh Setyabudi). Kemudian kemarin baru publikasi besar-besaran di media soal Mendagri dan Gubernur Sultra di KPK. Kok ya tadi subuh, salah satu calon gubernur Sultra kena OTT bersama dengan Wali Kota Kendari. Sedihnya, cagub dan walkot itu bapak dan anak,” kata Tjahjo saat menghadiri Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Indikasi Korupsi di Jakarta, Rabu (28/2/2018). Namun, tambahnya, para kepala daerah seringkali tidak tanggap akan bidikan KPK terhadap daerah-daerah yang diduga terjadi tindak pidana korupsi. Mendagri mengatakan KPK saat ini setidaknya membidik 360 daerah di 22 provinsi yang disinyalir rawan korupsi. “Lokus kegiatan KPK arahnya ke 360 pemerintah daerah kabupaten-kota, hampir seluruh daerah ada,” kata Tjahjo. Selama ini selalu ada imbauan dari Pemerintah dan aparat penegak hukum, bahkan telah diberikan pemahaman area korupsi dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) KPK, mengenai area rawan korupsi di pemerintahan daerah. “Ya kami sedih dan prihatin, ya mau ngomong apa lagi. Sudah ada imbauan, peringatan mulai dari Presiden (Joko Widodo) sampai kepolisian,” tambahnya. KPK menangkap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun atas dugaan tindakan korupsi di Kendari. Asrun adalah mantan wali kota Kendari selama dua periode (2007 – 2012 dan 2012 – 2017) dan sekaligus ayah kandung Adriatma. Berdasarkan pantauan Antara di Kendari, Asrun dan Adriatma ditangkap bersama dengan lima orang lain, yang salah satunya adalah pengusaha pemilik distributor cat di Kendari. Sumber : ANTARA

KPK mengamankan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dalam operasi tangkap tangan (OTT). Operasi ini terkait perusahaan penggarap proyek di salah satu dinas di Kendari. “Secara spesifik, terkait dengan apa, saya kira besok kami sampaikan. Tapi memang kami menerima informasi dari masyarakat, kemudian kita cross-check ke lapangan, ada interaksi antara pihak swasta. Ini kita identifikasi orang dari perusahaan yang memegang proyek di salah satu dinas di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Perusahaan itu, disebut Febri, sebelumnya mengerjakan proyek dari dinas. Perusahaan swasta itu lalu kembali memenangi proyek pada tahun anggaran ini. “Sebelumnya mengerjakan proyek di sana, dan sudah memenangi proyek di tahun anggaran ini juga. Kita identifikasi ada interaksi itu. Sampai ketika ada transaksi keuangan, tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut,” kata Febri. Ada empat orang yang diamankan dalam OTT. “Besok ya ( update -nya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama,” ujar Febri.

Related Posts

Comments are closed.