Ada Kecelakaan Lagi di JLNT Casablanca, Kali Ini Korbannya Ojol

Ada Kecelakaan Lagi di JLNT Casablanca, Kali Ini Korbannya Ojol

Seorang pengemudi ojek online mengalami kecelakaan di JLNT Casablanca. Ojek online itu terserempet mobil saat hendak masuk menerobos JLNT Casablanca. “Jadi saya sudah ngasi kode dengan lampu hazard, terus tiba-tiba motor itu langsung belok ke kanan naik ke atas (ke JLNT Casablanca),” ujar pengemudi mobil boks di JLNT Casablanca mengarah ke Tanah Abang, Jakarta, (2/3/2018). Kecelakaan terjadi saat pengemudi ojek online (ojol) hendak berbelok ke kanan masuk ke JLNT Casablanca. Di sebelah kanan pemotor, mobil boks melaju ke arah bawah jalan layang. Foto: Seorang pengemudi ojek online mengalami kecelakaan di JLNT Casablanca. (Yulida-detikcom) Pemotor kemudian terserempet mobil boks. Driver ojol itu langsung dibawa pengemudi mobil boks ke rumah sakit terdekat. Pengemudi ojol itu mengalami luka di bagian tangan. Sedangkan motor korban dibawa ke pangkalan ojol dekat lokasi kejadian. Rekan sesama pengemudi ojol juga turut mengawal korban ke rumah sakit.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali menggelar sidang gugatan yang diajukan Partai Idaman terhadap KPU. Agenda sidang adalah mendengar keterangan saksi ahli Partai Idaman selaku pihak pemohon. “Sidang ajudikasi Partai Idaman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini kami agendakan sidang pemeriksaan bukti dan saksi yang akan diajukan dari pemohon,” ujar Ketua Bawaslu yang menjadi ketua majelis pemeriksa sidang, Abhan, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2018). Abhan didampingi anggota Bawaslu sebagai anggota majelis pemeriksa Fritz Edward Siregar, Ratna Dewi Petalolo, Mochammad Afifuddin dan Rahmat Bagja. Dalam sidang, pihak pemohon dihadiri Sekjen Partai Idaman Ramdhansyah yang didampingi kuasa hukumnya, Heriyanto. Sedangkan pihak termohon dihadiri Komisioner KPU Hasyim Asyari didampingi kuasa hukum KPU Ali Nurdin. Partai Idaman menghadirkan dua saksi ahli dalam persidangan. Kedua saksi tersebut yakni saksi ahli bidang hukum dan perundang-undangan dari Universitas Indonesia dan Dosen Universitas Al Azhar. Sebelumnya, Partai Idaman mengajukan sengketa terkait keputusan KPU tentang peserta Pemilu 2019. Dengan objek sengketa Surat Keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018. Dalam Surat Keputusan, KPU menyatakan Partai tidak lolos menjadi peserta pemilu. Hal ini dikarenakan Partai Idaman tidak memenuhi syarat dalam tahapan administrasi, yang membuat Partai Idaman tidak dapat dilanjutkan dalam proses verifikasi.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan Presiden Jokowi hari ini. Ternyata, sebelumnya Khofifah sudah ‘diam-diam’ menghadap Presiden Jokowi. Dibilang ‘diam-diam’ karena Khofifah tak mau mengungkap secara gamblang soal pertemuan sebelum upacara 17 Agustus di Istana itu. “Sudahlah, Teman-teman. Bayangkan sepadat ini tugas Presiden masak saya harus mengomunikasikan sesuatu di luar tugas dan fungsi. Pasti saya akan memaksimalkan intensitas waktu yang beliau harus apa penuhi, jadi saya punya kesempatan waktu yang tidak lama melaporkan update, terutama nota keuangan,” kata Khofifah kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (23/8/2017). Juru bicara Presiden, Johan Budi SP, membenarkan soal adanya pertemuan Khofifah dengan Presiden Jokowi sebelum 17 Agustus. Saat itu yang bertemu adalah Khofifah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Presiden Jokowi. “Waktu itu pernah dipanggil kan, saya sudah cerita. Bu Mensos ketemu Presiden didampingi Pak Mensesneg. Salah satu yang dibahas waktu itu, lupa saya, sebelum 17 (Agustus),” kata Johan Budi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah Khofifah meninggalkan Istana, Rabu (23/8). Johan Budi. (Jabbar Ramdhani/detikcom) Johan tak bisa memastikan apakah pertemuan itu membahas pengunduran diri Khofifah untuk keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Timur 2018. “Tapi kalau waktu itu kamu tanya apakah sudah ada surat pengunduran diri, sampai kemarin belum ada. Saya akan cek, kamu hari ini bilang,” katanya. “Ada atau nggak belum tahu saya. Jadi sampai kemarin belum ada,” tambahnya. Lalu, apa hasil pertemuan tersebut? Johan Budi mengaku juga tidak tahu. “Saya kira Bu Khofifah yang tahu dengan Pak Pratik. Saya sendiri tidak tahu,” katanya. Johan mengatakan pertemuan tersebut merupakan permintaan Khofifah. Dia membantah jika dikatakan pertemuan itu diikuti perwakilan partai. “Iya, (Khofifah) yang minta waktu dan waktu itu Pak Presiden didampingi Mensesneg. Sampai kemarin belum ada soal pengunduran diri, hari ini kalau kamu bilang ada pengajuan pengunduran diri ya harus dicek dulu,” katanya.

Kepolisian mengimbau masyarakat memperhatikan etika dalam menggunakan internet. Salah satunya tidak membuat akun anonim. “Saya keliling SMA di Jakarta, saya tanya apakah kamu punya akun abal-abal, mereka bilang punya. Ini tantangan buat kita semua. Saat ditanya buat apa, untuk memata-matai pacarnya. Nggak usah stalker-stalker , mudah-mudahan nggak ada di sini, ya. Sebenarnya cyber etiquette itu ada,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran dalam diskusi publik ‘Melawan Hoax’ di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018). Ia menjelaskan etika di internet itu antara lain tidak membuat posting yang menyakiti hati orang lain. Teknologi juga tak boleh digunakan untuk mencuri data milik orang lain. “Misalnya penggunaan komputer tidak boleh menyakiti orang lain. Tidak boleh untuk mencuri atau akses data orang lain, tidak boleh mengintip file milik orang lain. Tidak boleh untuk hal-hal yang sembunyi-sembunyi dan lain-lain. Kita banyak nggak sadar posting- an kita melukai, bukan fisik, tapi perasaan, bahkan persatuan,” ucap Fadil. Saat ini, Fadil menyebut, Polri mengimbau agar politik identitas tidak digunakan dalam pilkada 2018. Hal itu agar proses pemilihan kepala daerah bisa berjalan dengan lancar. “Ada Satgas Nusantara, cara Polri mengeliminasi politik identitas dalam kontestasi pilkada 2018. Penggunaan politik identitas di pilkada 2018 supaya tidak dilakukan agar seluruh rangkaian pesta pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini bisa dijalankan secara fair ,” ujarnya. Ia pun berharap ada aturan soal pembuatan meme yang bersifat provokatif. Menurutnya, kebebasan berpendapat tidak boleh disalahgunakan. “Meski ada perbuatan yang dapat dipidana, belum ada di UU ITE. Misalnya meme orang nobar , ada truk terbalik di Nigeria menewaskan banyak orang. Terus dibuat meme , ‘Inilah kekejaman rezim Myanmar terhadap etnis Rohingya. Ini kan provokasi,” ucapnya. “Kebebasan berpendapat jangan sampai kelewatan batas,” imbuhnya.

Partai Gerindra menuding pemerintah menginginkan Pilpres 2019 diikuti calon tunggal. Golkar pun menyebut ketakutan Gerindra itu tak beralasan. “Sekarang tugas partai politik adalah bagaimana melaksanakan UU tersebut,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (2/3/2018). Partai Gerindra disarankan lebih baik fokus membangun koalisi dengan parpol lain jika ingin memajukan capres. Menurut Ace, saat ini peluang tersebut masih terbuka. “Yakinkan dong partai lain untuk memenuhi ambang batas seperti yang dipersyaratkan UU tersebut,” ujar anggota Komisi II DPR itu. “Saya kira masih sangat mungkin dan terbuka lebar untuk mencari koalisi dukungan dalam capres 2019 nanti,” imbuh Ace. Sebelumnya diberitakan, Gerindra mencurigai adanya keinginan partai pendukung pemerintah mewujudkan calon tunggal pada Pilpres 2019, yakni hanya Joko Widodo (Jokowi). Caranya melalui aturan ambang batas capres atau presidential threshold sebesar 20-25 persen di UU Pemilu. “Kami sebenarnya sudah mendeteksi, mengendus, sejak awal sejak pembentukan UU Pemilu itu dari partai pendukung pemerintah, bahkan draf dari pemerintah itu dimungkinkan untuk adanya calon tunggal. Itu kami tentang, seharusnya tidak boleh ada calon tunggal,” kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, Kamis (1/3). “Pada akhirnya dimungkinkan adanya calon tunggal, pasalnya ada jadi melawan kotak kosong. Itu yang kami deteksi dan Fraksi Gerindra keberatan,” imbuhnya. Diketahui, hingga saat ini masih ada lima parpol yang belum secara resmi menyatakan dukungan di Pilpres 2019. Selain Gerindra, masih ada PAN, PKS, PKB, dan Partai Demokrat.

Gempa 5,9 skala Richter (SR) mengguncang wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut, gempa ini belum menimbulkan kerusakan. Informasi tersebut disampaikan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Mochammad Riyadi dalam keterangannya yang diterima detikcom, Jumat (2/3/2018). BMKG memperbaharui informasi kekuatan gempa 5,9 SR dari sebelumnya 6,1 SR. Riyadi menjelaskan, analisis BMKG gempa 5,9 SR yang terjadi sekitar pukul 09.20 WIB atau 11.20 WIT ini berada di koordinat episenter 6,23 lintang selatan-130,33 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut. Gempa berlokasi di laut pada jarak 357 km arah timur laut Kota Tepa, Maluku Barat Daya, Maluku, pada kedalaman 153 km. Berdasarkan peta tingkat guncangan (shakemap) BMKG dan laporan masyarakat, dampak gempa berupa guncangan dirasakan di Saumlaki dalam skala intensitas II SIG-BMKG (III MMI), di Dobo I-II SIG-BMKG (II-III MMI). Guncangan gempa ini belum menimbulkan kerusakan. Skala intensitas I SIG-BMKG artinya, gempa tidak dirasakan atau dirasakan hanya oleh beberapa orang tetapi terekam oleh alat. Sedangkan skala intensitas II SIG-BMKG, gempa dirasakan oleh orang banyak tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang dan jendela kaca bergetar. “Jika ditinjau dari kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat subduksi Laut Banda. Hal ini sesuai dengan hasil analisis BMKG yang menunjukkan mekanisme sumber naik mendatar (thrust oblique fault),” jelas Riyadi. Ditambahkan Riyadi, hingga pukul 10.00 WIB hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan (aftershock). “Kepada masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” imbuhnya.

Dua siswa SMAN 1 Semarang yang ‘dikeluarkan’ masih menunggu nasib mereka untuk mengikuti ujian nasional. Pendaftaran mengikuti UN tahun ini telah ditutup. Mereka berharap ada kejelasan agar bisa ikut UN. Siswa berinisial AN dan MA itu tetap ingin bersekolah di SMAN 1 Semarang. Mereka didampingi orangtua untuk pertama kalinya berhasil bertemu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Gatot Bambang. Pertemuan digelar tertutup di ruang rapat Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan hingga Kamis malam. Namun Gatot belum membeberkan hasil pertemuan karena akan melaporkannya kepada Sekda Provinsi Jateng. “Belum bisa putuskan, ini mau lapor dulu,” kata Gatot usai pertemuan, Kamis (1/3/2018). Namun Gatot menjelaskan Kepala SMAN 1 Semarang, Endang masih kukuh ingin mengembalikan 2 siswa itu ke orangtua masing-masing. Dan selaku kepala dinas, Gatot setuju karena dari laporan yang diterima dari Kepsek keputusan itu sudah tepat. “Kalau kepala sekolah bisa bertanggungjawab, bisa kukuh,” tandasnya. Menurut Gatot, pihaknya sudah klarifikasi kepada pihak sekolah dan percaya serta meyakini laporan yang diberikan kepala sekolah. Gatot juga merasa tidak perlu mengklarifikasi kepada siswa yang bersangkutan karena itu tugas kepala sekolah. “Saya dengan kepala sekolah dialog, klarifikasi, buat tim untuk ke kepala sekolah, kepala sekolah meyakinkan. Dia kan ada tata tertib,” tegas Gatot. Langkah yang diambil dinas, lanjut Gatot, yaitu memfasilitasi dua anak tersebut agar tetap bisa mengikuti ujian nasional di sekolah yang sudah ditentukan, tapi yang pasti bukan SMAN 1 Semarang. “Ada SMAN 11 yang di Timur, di Barat ada SMAN 13. Tadi ada lagi SMAN 2 dan SMAN 6,” jelas Gatot. Menurutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng juga tidak bisa memberikan intervensi terhadap keputusan Kepala SMAN 1 Semarang yang berpedoman pada tata tertib yang dibuat sekolahan. “Jangan intervensi, nanti saya melanggar tata tertib,” ujarnya.

Jika sebelumnya Kapitra Ampera menyarankan Habib Rizieq Syihab untuk tetap bertahan di Arab Saudi, kali ini si pengacara mengajak kliennya itu untuk pulang. Kapitra meyakini sekarang sudah saatnya Habib Rizieq kembali ke tanah air. “Saya ajak Habib Rizieq untuk pulang ke Indonesia. Sudah waktunya, beliau harus kembali,” ujar Kapitra dalam perbincangan, Kamis (1/3/2018) malam. Dalam kesempatan sebelum-sebelumnya, Kapitra selalu menyarankan Habib Rizieq untuk bertahan dulu di Arab Saudi demi terciptanya suasana yang kondusif. Saat ramai-ramai kabar Habib Rizieq akan pulang pada 21 Februari lalu, Kapitra tegas menyarankan Rizieq untuk tak kembali dulu. Namun kali ini Kapitra berkeyakinan sudah saatnya bagi Habib Rizieq untuk pulang. Foto: Pengacara Habib Rizieq Syihab, Kapitra Ampera (Amel-detikcom) “Sudah waktunya Habib Rizieq pulang. Karena sudah waktunya membangun bangsa Indonesia bersama, mengurai kesalahpahaman, menjaga NKRI agar tidak terjadi lagi polarisasi. Jadi tidak hanya berpikir mengenai politik tapi juga pendidikan dan ekonomi,” ujar Kapitra. Kapitra mengatakan kepulangan Ketua Dewan Pembina GNPF MUI itu nantinya jangan dipersepsikan akan membuat situasi tak kondusif. Sebagaimana diketahui, penyidik Polda Metro Jaya juga memerlukan kehadiran Habib Rizieq untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus chat porno. Habib Rizieq berulang kali membantah terlibat kasus itu dan menyatakan perkara itu merupakan kriminalisasi. “Pulang bukan untuk perang tapi untuk konsolidasi, untuk menyatukan bangsa ini ke depan. Umara dan ulama harus bersatu meskipun ada perbedaan pandangan. Jangan sampai ada perpecahan. Karena Indonesia itu satu dan dibangun oleh satu kesatuan,” ujar Kapitra. Lalu apa alasan Kapitra kini menyarankan Habib Rizieq pulang? Dia tidak mau berbicara gamblang. Dia juga menepis anggapan adanya pertemuan Habib Rizieq dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang berada di Makkah untuk umrah sejak Senin (26/2) lalu. “Belum ada informasi ke saya mengenai ada tidaknya pertemuan antara Habib Rizieq dengan Kapolri itu,” tutur Kapitra.

Kades Wonosobo Kecamatan Srono, Agus Tarmidzi (50) resmi ditetapkan tersangka oleh penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Banyuwangi. Kades Agus Tarmidzi melanggar pidana umum, yakni pasal 378 dan 368 KUHP tentang penipuan serta pemerasan. Penahanan pun dilakukan Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) sekitar pukul 01.00 WIB, Minggu (25/2/2018) dinihari. Agus Tarmidzi dimasukkan ke Mapolres Banyuwangi setelah statusnya yang semula diperiksa sebagai saksi dinaikkan menjadi tersangka usai diperiksa kurang lebih 8 jam. Pengacara Agus Tarmidzi, Eko Sutrisno mengaku tak mampu berbuat banyak tas penahanan yang menimpa kliennya. Sebab, persoalan yang membelit pelaku terkait pidana umum yang bukan delik aduan. Dan penahanan merupakan kewenangan subyektif penyidik Polres Banyuwangi. “Nanti kita upayakan penangguhan penahanan. Kasus ini kan bukan delik aduan sehingga upaya perdamaian yang mungkin dijalankan bersama korban hanya bersifat meringankan terhadap hukumannya,” kata Agus Tarmidzi kepada detikcom. Ditambahkan Eko, kliennya ditangkap Tim Satgas Saber Pungli Polres Banyuwangi di parkiran Cafe Univer di Jalan Raya Setail, Desa/Kecamatan Sempu. Penangkapan disertai bukti uang Rp 10 juta. Namun pengacara yang berkantor di dekat Hotel Selamet Banyuwangi itu membantah uang yang diamankan hasil pungli. “Itu uang pengembalian atas hutang Rp 40 juta terdahulu. Usai penyerahan dengan korban, klien kami ditangkap ketika hendak masuk mobil,” tukasnya Tertangkapnya Agus Tarmidzi mengundang sejumlah koleganya dari kalangan kepala desa dan LSM datang ke mapolres. Beberapa orang yang dekat dengannya terlihat datang sebagai bentuk dukungan moril. Pelapor atas kasus ini adalah Hendrik (53), warga Desa/Kecamatan Sempu. Korban pernah terlibat perkara di Polres Banyuwangi terkait operasi tangkap tangan (OTT) pungli prona. Terhadap korban, Agus Tarmidzi berjanji bisa menyelesaikan kasusnya asal menyerahkan sejumlah uang. Kasatreskrim Polres Banyuwangi AKP Sodik Effendi menjelaskan, usai menyerahkan uang Rp 40 juta kepada Agus Tarmidzi, korban mengira perkaranya telah tuntas. Bukannya ditutup, korban justru mendapat surat panggilan untuk dimintai keterangan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Banyuwangi. Saat itulah korban merasa curiga dan ditipu oleh pelaku. Dia juga mendesak agar uang yang telah diberikan dikembalikan. “Uang tersebut dikembalikan sebesar Rp 30 juta, tapi tidak langsung diserahkan kepada korban, melainkan kepada orang lain. Dan uang itu hingga Sabtu (24/2/2018), masih belum diterima oleh Hendrik,” jelas Sodik. Perkara korban pun terus berlanjut dan ditetapkan menjadi tersangka. Selanjutnya, Agus Tarmidzi kembali memainkan aksinya dengan modus yang sama dengan kembali memintai uang terhadap korban untuk kali kedua sebesar Rp 50 juta.

Related Posts

Comments are closed.