Ada 72 Ribu Pendaftar Paspor Fiktif, Imigrasi Perbaiki Aplikasi

Ada 72 Ribu Pendaftar Paspor Fiktif, Imigrasi Perbaiki Aplikasi

Permintaan permohonan paspor meningkat sejak akhir 2017. Dan ternyata 72 ribu di antaranya merupakan permohonan fiktif. Aplikasi permohonan paspor pun diperbaiki. “Tingginya permohonan paspor telah di identifikasi oleh Ditjen Imigrasi sejak November 2017,” kata Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/1/2018). Berdasarkan data Ditjen Imigrasi tahun 2017 permohonan paspor mencapai 3.093.000 meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 3.032.000dan tahun 2015 yang mencapai 2.878.099. Agung mengatakan penyebab peningkatan tersebut adalah adanya perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya paket perjalanan murah ke luar negeri, perubahan trend jamaah haji menjadi jamaah umrah, WNI yang bekerja ke luar negeri, dan indikasi adanya oknum masyarakat yang menggangu sistem aplikasi antrian paspor. “Sejak aplikasi antrian paspor di ujicobakan pada Kanim Jakarta Selatan pada bulan Mei 2017 terdapat setengah juta lebih orang telah menggunakan aplikasi tersebut,” kata Agung. Pada akhir September hingga Desember 2017 terjadi antrian pemohon sehingga belum bisa terlayani hingga Januari 2018. Menurut Agung, hasil investigasi intelijen keimigrasian menemukan adanya oknum masyarakat yang mengganggu sistem aplikasi antrian paspor sehingga menggangu masyarakat yang akan mengajukan permohan online. Hasil investigasi menunjukan adanya permohonan fiktif yang datanya mencapai 72 ribu lebih. Modus yang dilakukan adalah dengan melakukan pendaftaran online dengan maksud untuk menutup peluang masyarakat lainnya sehingga kuota akan habis. “Terdapat puluhan oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif, hingga ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif mencapai 4000 lebih dalam sekali pendaftaran oleh satu akun saja. Akibatnya berapapun kuota yang disediakan akan habis diambil oleh oknum masyarakat tetsebut. Selain itu juga ditemukan adanya oknum petugas yang bermain dengan calo,” kata Agung. Agung mengatakan, terkait dengan adanya gangguan terhadap sistem aplikasi antrian paspor, sejak tanggal 25 Desember 2017 Ditjen Imigrasi telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi, sehingga pada Februari 2018 aplikasi dengan performa baru akan diimplementasikan setelah terlebih dahulu didaftarkan di google apps. “Terhadap oknum petugas imigrasi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik telah dilakukan pemeriksaan dan diambil tindakan sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku,” kata Agung. Antisipasi Ditjen Imigrasi Agung mengatakan upaya yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terkait meningkatnya permohonan dan animo masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan dalam penggantian paspor yaitu dengan menyederhanakan persyaratan menjadi cukup membawa E KTP dan Paspor lama saja. Kemudian, kata Agung, menambah tempat pelayanan selain di 125 Kantor Imigrasi, pelayanan paspor juga diberikan di 10 Unit Layanan Paspor (ULP), 16 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), 3 Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dan 2 Mall Pelayanan Publik (MPP). Selanjutnya Ditjenim juga menambah kuota setiap Kanim agar dapat lebih banyak melayani masyarakat. Kemudian memberikan pelayanan Sabtu/Minggu sejak Desember 2017 hingga Januari 2018. Terakhir pada tanggal 29 Desember Dirjen Imigrasi memerintahkan kepada seluruh Kanim di Indonesia yang masih mengalami penumpukan pemohon paspor untuk menyelesaikannya dalam waktu dua minggu. Untuk memberikan kemudahan pemberian paspor Ditjenim telah bekerjasama dan berkordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Kantor Staf Presiden (KSP) agar Pusat Data Keimigtasian (Pusdakim) dapat terintegrasi dengan data base Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan adanya integrasi data base ini maka masyarakat tidak akan direpotkan dengan persyaratan kependudukan lagi. Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam hal pengawasan kepada oknum petugas yang menyalahgunakan kewenangan. Selain itu masyarakat juga perlu merubah perilakunya agar lebih mempersiapkan rencana perjalanannya dengan baik sehingga tidak mendadak.

Permintaan permohonan paspor meningkat sejak akhir 2017. Dan ternyata 72 ribu di antaranya merupakan permohonan fiktif. Aplikasi permohonan paspor pun diperbaiki. “Tingginya permohonan paspor telah di identifikasi oleh Ditjen Imigrasi sejak November 2017,” kata Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/1/2018). Berdasarkan data Ditjen Imigrasi tahun 2017 permohonan paspor mencapai 3.093.000 meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 3.032.000dan tahun 2015 yang mencapai 2.878.099. Agung mengatakan penyebab peningkatan tersebut adalah adanya perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya paket perjalanan murah ke luar negeri, perubahan trend jamaah haji menjadi jamaah umrah, WNI yang bekerja ke luar negeri, dan indikasi adanya oknum masyarakat yang menggangu sistem aplikasi antrian paspor. “Sejak aplikasi antrian paspor di ujicobakan pada Kanim Jakarta Selatan pada bulan Mei 2017 terdapat setengah juta lebih orang telah menggunakan aplikasi tersebut,” kata Agung. Pada akhir September hingga Desember 2017 terjadi antrian pemohon sehingga belum bisa terlayani hingga Januari 2018. Menurut Agung, hasil investigasi intelijen keimigrasian menemukan adanya oknum masyarakat yang mengganggu sistem aplikasi antrian paspor sehingga menggangu masyarakat yang akan mengajukan permohan online. Hasil investigasi menunjukan adanya permohonan fiktif yang datanya mencapai 72 ribu lebih. Modus yang dilakukan adalah dengan melakukan pendaftaran online dengan maksud untuk menutup peluang masyarakat lainnya sehingga kuota akan habis. “Terdapat puluhan oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif, hingga ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif mencapai 4000 lebih dalam sekali pendaftaran oleh satu akun saja. Akibatnya berapapun kuota yang disediakan akan habis diambil oleh oknum masyarakat tetsebut. Selain itu juga ditemukan adanya oknum petugas yang bermain dengan calo,” kata Agung. Agung mengatakan, terkait dengan adanya gangguan terhadap sistem aplikasi antrian paspor, sejak tanggal 25 Desember 2017 Ditjen Imigrasi telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi, sehingga pada Februari 2018 aplikasi dengan performa baru akan diimplementasikan setelah terlebih dahulu didaftarkan di google apps. “Terhadap oknum petugas imigrasi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik telah dilakukan pemeriksaan dan diambil tindakan sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku,” kata Agung. Antisipasi Ditjen Imigrasi Agung mengatakan upaya yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terkait meningkatnya permohonan dan animo masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan dalam penggantian paspor yaitu dengan menyederhanakan persyaratan menjadi cukup membawa E KTP dan Paspor lama saja. Kemudian, kata Agung, menambah tempat pelayanan selain di 125 Kantor Imigrasi, pelayanan paspor juga diberikan di 10 Unit Layanan Paspor (ULP), 16 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), 3 Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dan 2 Mall Pelayanan Publik (MPP). Selanjutnya Ditjenim juga menambah kuota setiap Kanim agar dapat lebih banyak melayani masyarakat. Kemudian memberikan pelayanan Sabtu/Minggu sejak Desember 2017 hingga Januari 2018. Terakhir pada tanggal 29 Desember Dirjen Imigrasi memerintahkan kepada seluruh Kanim di Indonesia yang masih mengalami penumpukan pemohon paspor untuk menyelesaikannya dalam waktu dua minggu. Untuk memberikan kemudahan pemberian paspor Ditjenim telah bekerjasama dan berkordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Kantor Staf Presiden (KSP) agar Pusat Data Keimigtasian (Pusdakim) dapat terintegrasi dengan data base Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan adanya integrasi data base ini maka masyarakat tidak akan direpotkan dengan persyaratan kependudukan lagi. Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam hal pengawasan kepada oknum petugas yang menyalahgunakan kewenangan. Selain itu masyarakat juga perlu merubah perilakunya agar lebih mempersiapkan rencana perjalanannya dengan baik sehingga tidak mendadak.

KBRN, Jakarta : Ditjen Imigrasi telah mengidentifikasikan tingginya permohonan paspor sejak November 2017. Dan b erdasarkan data Ditjen Imigrasi   pada   2017 permohonan paspor mencapai 3.093.000 meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 3.032.000. Kemudian pada 2015 mencapai sebanyak 2.878.099 orang melakukan permohonan paspor. Kepala Bagian Humas dan Umum (Kabag Humas) Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Agung Sampurno mengatakan, bahwa sampai pada akhir September hingga Desember 2017 terjadi antrian pemohon. Sehingga belum bisa terlayani hingga Januari 2018. Namun demikian, menurutnya, hasil investigasi intelijen keimigrasian menemukan adanya oknum masyarakat yang mengganggu sistem aplikasi antrian paspor. Sehingga menggangu masyarakat yang akan mengajukan permohan online. “Hasil investigasi menunjukan adanya permohonan fiktif yang datanya mencapai 72 ribu lebih. Modus yang dilakukan adalah dengan melakukan pendaftaran online dengan maksud untuk menutup peluang masyarakat lainnya sehingga kuota akan habis,” ungkap Agung Sampurno ketika dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (7/1/2018). Agung menjelaskan, terdapat puluhan oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif. Sehingga ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif mencapai 4000 lebih dalam sekali pendaftaran oleh satu akun saja. “Akibatnya berapapun kuota yang disediakan akan habis diambil oleh oknum masyarakat tetsebut. Selain itu juga ditemukan adanya oknum petugas yang bermain dengan calo,” Agung menambahkan. Kabag Humas Ditjen Imigrasi ini menjelaskan, penyebab peningkatan permohonan paspor adalah adanya perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.   Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya paket perjalanan murah ke luar negeri, perubahan trend jamaah haji menjadi jamaah umrah, WNI yang bekerja ke luar negeri, dan indikasi adanya oknum masyarakat yang menggangu sistem aplikasi antrian paspor. “Terlebih sejak aplikasi antrian paspor di ujicobakan pada Kanim Jakarta Selatan pada bulan Mei 2017 terdapat setengah juta lebih orang telah menggunakan aplikasi tersebut,” ujarnya. Atas hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terkait meningkatnya permohonan dan animo masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan dalam penggantian paspor yaitu dengan menyederhanakan persyaratan menjadi cukup membawa E-KTP dan Paspor lama saja. Kemudian menambah tempat pelayanan selain di 125 Kantor Imigrasi, pelayanan paspor juga diberikan di 10 Unit Layanan Paspor (ULP), 16 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), 3 Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dan 2 Mall Pelayanan Publik (MPP).   Selanjutnya Ditjenim juga menambah kuota setiap Kanim agar dapat lebih banyak melayani masyarakat. Kemudian memberikan pelayanan Sabtu/Minggu sejak Desember 2017 hingga Januari 2018. Terakhir pada tanggal 29 Desember Dirjen Imigrasi memerintahkan kepada seluruh Kanim di Indonesia yang masih mengalami penumpukan pemohon paspor untuk menyelesaikannya dalam waktu dua minggu. Sedangkan terkait dengan adanya gangguan terhadap sistem aplikasi antrian paspor, sejak tanggal 25 Desember 2017. Ditjen Imigrasi , menurut Agung, telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi. Sehingga pada Februari 2018 aplikasi dengan performa baru akan diimplementasikan setelah terlebih dahulu didaftarkan di google apps. Adapun bagi oknum petugas imigrasi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik telah dilakukan pemeriksaan dan diambil tindakan sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku. “Untuk memberikan kemudahan pemberian paspor Ditjenim telah bekerjasama dan berkordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Kantor Staf Presiden (KSP) agar Pusat Data Keimigtasian (Pusdakim) dapat terintegrasi dengan data base Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan adanya integrasi data base ini maka masyarakat tidak akan direpotkan dengan persyaratan kependudukan lagi,” ucap Agung. “Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam hal pengawasan kepada oknum petugas yang menyalahgunakan kewenangan. Selain itu masyarakat juga perlu merubah perilakunya agar lebih mempersiapkan rencana perjalanannya dengan baik sehingga tidak mendadak,” tuturnya menjelaskan lagi. (RM/Rilis/AA)

KBRN, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) menggandeng pihak Kepolisian untuk menelusuri pemilik akun yang mengajukan permohonan fiktif pembuatan paspor. Akibatnya, masyarakat yang betul-betul ingin membuat paspor tidak bisa mengakses karena seolah-olah kouta telah penuh. Pihaknya menggandeng pihak kepolisian karena memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengungkap kejahatan ITE. “Kita dalam proses penyidikan. Kita melakukan penelusuran siapa pemilik ID. Ini kan kejahatan elektronik. Akun kita telusuri pemiliki siapa. Kita  menggunakan pihak ke tiga,” kata Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi  Agung Sampurno, dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Minggu (7/1/2018). Petugas imigrasi mendapati tren yang tidak wajar untuk permohonan paspor pada Mei 2017 sehingga dapat terungkap secara keseluruhan pada awal Januari 2018. Terdapat 72 ribu lebih permohonan fiktif. Pendaftaran fiktif dilakukan oleh ratusan masyarakat tapi yang paling tinggi intensitasnya adalah 40 orang. Bayangkan satu akun dapat mendaftar 4.900 kali. Akibatnya 46 kantor imigrasi di seluruh Indonesia terutama DKI dan Jawa Barat mengalami gangguan untuk pelayanan pembuatan paspor. “Ada satu akun yang mendaftar 4.900 kali ada lima orang, sisanya 100 orang dengan 1.000 kali mendaftar. Tujuannya untuk menganggu kouta yang ada. Ketika kantor buka pagi hari, tidak sampai satu jam, setengah kouta diisi oleh permohonan fiktir. Dampaknya adalah masyarakat yang ingin benar-benar mengajukan paspor, tidak bisa masuk karena kouta disistem penuh. Itu salah satu mengapa aplikasi mengalami gangguan. Ini laporan dari masyarakat dan kita tindak lanjuti,” tegasnya. Modusnya, pelaku memasukan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta waktu yang diinginkan, secara sembarangan. Lalu ketika dicek, ternyata data yang dipalsukan palsu. Selain itu, tidak datang ke kantor imigrasi sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Agung mengakui, dengan sistem pengajuan paspor secara online, masyarakat tidak perlu datang ke kantor imigrasi. Datang sesuai dengan tanggal yang dipilih. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi pihak tertentu yang selama ini mendapatkan keuntungan dari sistem manual. “Sehingga merugikan beberapa pihak terutama orang yang sehari-hari bermata pencaharian sebagai perantara untuk membuat paspor,” ungkapnya. Pihaknya telah membersihkan 21 ribu data permohonan fiktif dari sistem dan memblokir akun-akun fiktif yang telah terekam di sistem sehingga apabila akan melakukan mendaftar, akan ditolak sistem. (Sgd/AA)

Ilustrasi – depok.imigrasi.go.id Kabar24.com , JAKARTA-Direktorat Jendral Imigrasi diminta segera menangani kasus pemohonan fiktif paspor yang jumlahnya cukup banyak, mencapai 72.000 pemohon, karena merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan paspor. Fahma, warga Ciputat, Tangerang Selatan, mengatakan banyak orang yang benar-benar membutuhkan paspor untuk jangka waktu dekat ini tetapi kuota sudah habis di seluruh Kantor Imigrasi, khususnya di Jabodetabek hingga Serang. “Silakan coba buka pendaftaran secara online, seperti saran petugas Kantor Imigrasi, maka kuota di seluruh kantor yang ada di Jabodetabek hingga Serang sudah habis untuk Januari dan Februari,” katanya, Minggu (7/1/2018). Menurutnya, masalah kelangkaan kuota paspor menjadi perbincangan ramai di media sosial sejak kemarin hingga hari ini, Sabtu-Minggu (6-7/1/2018), setelah banyak orang dikecewakan dengan layanan paspor di mal. Banyak di antara mereka, termasuk dirinya yang mengantre untuk mengurus paspor. Antrean mencapai sekitar 500 orang di mal Gandaria City Jakarta Selatan sejak sebelum pukul 04.00 WIB.Tetapi, pukul 05.00 WIB diinformasikan kuotanya sebanyak 200 orang sudah tercapai. Dia mengatakan sekarang beredar kabar bahwa pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengklarifikasi bahwa kuota paspor habis itu terjadi akibat adanya permohonan fiktif paspor yang mencapai 72.000 pemohon. Sementara itu sumber Bisnis.com menyatakan bahwa Agung Sampurno, Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, membenarkan adanya indikasi oknum masyarakat yang sengaja mengganggu sistem aplikasi antrean paspor. Pembenaran adanya kasus itu berdasarkan hasil investigasi intelijen keimigrasian yang menemukan adanya permohonan fiktif mencapai lebih dari 72.000 pemohon, dengan tujuan menghilangkan peluang masyarakat lain karena kuotanya habis. Sebelumnya Ditjen Imigrasi mengidentifikasi melonjaknya pengurusan paspor sejak November 2017 karena banyaknya permintaan untuk kebutuhan masyarakat bepergian ke luar negeri, di antaranya melakukan perjalanan ibadah umrah. Menurut data Ditjen Imigrasi selama 2017 permohonan paspor mencapai 3.093.000 pemohon, meningkat dari tahun sebelumnya 3.032.000 pemohon dan pada 2015 sebanyak 2.878.099 pemohon.

REPUBLIKA.CO.ID, LUMAJANG — Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XI meluncurkan aplikasi Go Tani atau layanan berbasis gawai untuk mempermudah dan mendukung produktivitas bidang pertanian. Direktur Operasional PTPN XI, Daniyanto mengatakan aplikasi itu juga sebagai upaya membangun Nawacita kedaulatan pangan nasional dan mengikuti tren zaman sekarang, dengan menggunakan fasilitas sekali klik . “Aplikasi ini sudah bisa diunduh oleh petani di pasar layanan gawai atau Playstore , tujuannya untuk mendukung pelayanan dalam industri pertanian,” katanya di Lumajang, Jawa Timur, Selasa (19/12). Ia menjelaskan beberapa manfaat yang bisa didapat dari layanan itu adalah petani bisa melakukan pemesanan traktor melalui Go Traktor yang ada di dalamnya, yakni aplikasi pemesanan traktor.  “Layanan ini untuk kemudahan peta mendapatkan jasa penyewaan traktor. Go Traktor juga menawarkan kemudahan dalam hal pembayaran, yang dapat dilakukan secara langsung kepada pengelola traktor, atau dipotongkan bagi petani kredit setelah panen yang bekerja sama dengan PTPN Xl,” katanya. Selain itu, kata dia, di dalam layanan ini juga ada Go Pupuk untuk memberikan kemudahan para pengguna dalam melakukan pembelian pupuk, dan membantu menjembatani para penyedia pupuk (PIHC) dengan petani. Daniyanto mengatakan dalam aplikasi juga ada layanan Go Bibit untuk memberi arahan pola pembibitan, Go TMA atau pembelian pembibitan dan layanan aplikasi UAV yang digunakan untuk proses pendaftaran dan survei lahan yang perangkatnya disiapkan PTPN XI. “Dengan aplikasi ini, petani dapat mengajukan survei lahan ke PTPN XI dengan sistem sewa atau ,” kata Daniyanto usai kegiatan Kemitraan Bersama Petani Tebu di Lumajang. Sementara itu, pelayanan atau pemesanan pada aplikasi ini dilakukan dengan basis data petani yang ada di PTPN XI yang total mencapai 13 ribu petani. “Untuk sementara, aplikasi ini kami luncurkan secara terbatas di kalangan petani PTPN XI, dan menunggu respon positif. Tidak mustahil akan kami kembangkan secara umum bagi semua petani di Indonesia,” tuturnya.

Related Posts

Comments are closed.