6 Ribu Hektare Sawah di Aceh Kekeringan, Petani Terancam Gagal Panen

6 Ribu Hektare Sawah di Aceh Kekeringan, Petani Terancam Gagal Panen

6.769 hektare lahan persawahan di sejumlah daerah di Aceh mengalami kekeringan. Akibatnya, para petani terancam merugi karena diperkirakan bakal gagal panen. Lahan persawahan yang mengalami kekeringan yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Lhoksemawe, Aceh Utara, Langsa, Aceh Tamiang, dan Nagan Raya. Daerah paling luas lahan sawah mengalami kekeringan adalah Kabupaten Aceh Utara dengan luas sekitar 2.002 hektare, dan Aceh Besar seluas 1.882 hektare. Selain itu, di Lhoksemawe seluas 379 hektare, Aceh Tamiang seluas 147 hektare, Nagan Raya seluas 30 hektare, Langsa seluas 8 hektare, dan Banda Aceh seluas dua hektare. Sementara 12 hektare sawah di Tanah Rencong dinyatakan mengalami puso. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Aceh, Mukhlis, mengatakan, pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian setempat sudah melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah kekeringan. Di antaranya dengan memberikan bantuan berupa alat pompa yang dapat digunakan untuk mengaliri air ke sawah. “Pompa yang kita berikan ini kita perioritaskan di lahan persawahan yang ada sumber airnya,” kata Mukhlis kepada wartawan, Rabu (21/2/2018). Para petani diimbau untuk tidak perlu takut mengalami gagal panen. Sebab pompa air telah disediakan di pos-pos yang telah ditentukan. Menurutnya, pemerintah juga memberikan bantuan benih secara gratis melalui program cadangan benih daerah (CBD) bagi para petani yang padinya mengalami puso. “Selama ini permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan produksi padi di Aceh adalah belum cukupnya air irigasi di semua level saluran irigasi, dan belum cukup penyedian benih bibit unggul bermutu,” ungkap Mukhlis.

Baca juga :

Ditulis Oleh Sujiwo Tejo Jumat, 28 September 2007 Soal Banjir di Jakarta. Artis Ira Wibowo, “Saya sebetulnya tidak kebanjiran. Tapi, daerah sekitar saya banjir. Jadi saya kayak ada di pulau. Anak-anak saya taruh di tempat saudara. Dua hari nggak ada listrik. Gelap-gelapan. Belanja lilin. Beli dandang biasa. Gak bisa masak nasi pakai rice cooker.” “Mungkin karena planningnya sendiri. Jakarta terlalu banyak bangunan. Daerah resapannya gak ada. Sampah di mana-mana. Kalau saya merasa, pemerintah tidak mikir jangka panjang. Kasih ijin aja yang mau bangun, yang penting dapet uang…Memang susah, karena secara umum Jawa sendiri sudah terlalu padat. Mungkin memang sebaiknya dikasih kesempatan bagi orang-orang Jakarta keluar pulau, tapi kompensasinya mereka dikasih lahan.” ***

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Lho, kau kira sombong cuma bisa bikin petinju kalah, pembalap kalah? Cuma ada hubungan ama lomba-lomba? Gak! Eh, inget gak? Di banyak kepercayaan dan agama, sombong itu ndak soal sepele. Perkara takabur itu dimasukkan dalam teguran Tuhan yang paling sentral. Sebagus apapun kamu di banyak hal, kamu nggak bisa langsung masuk sorga kalau sampai mati kamu masih punya kesombongan walau cuma sebutir debu. Kamu mesti ke neraka dulu. Nyuci sezarah debu itu. Ya nerakanya bisa di sono bisa nyicil di alam fana ini. Misalnya dari banjir lima tahunan, jadi banjir tahunan, lalu banjir semesteran sampai banjir kuartalan. Kelak harian… ***

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Ya, stop segala kesombongan kepada alam. Kita mesti mulai ngajak omong alam. Maksud gue menghargai dan mencoba memahami alam. Kalau mau bikin bangunan, ngobrol dulu dengan alam. Boleh nggak? Gue tuh kalau denger alkisah Nabi Sulaiman yang bisa ngobrol dengan alam, dari semut sampai apa aja, sering kepikir bahwa maksud kisah itu mungkin Nabi Sulaiman mampu memahami alam. Bukan ngobrol kayak kita gene. Jadi, bangkitkan lagi spirit kearifan lokal. Ambil spiritnya saja. Ekspresi penghargaan kepada alamnya tidak harus sama. Dulu orang Jawa dianggap tidak sopan memanggil harimau itu macan. Mereka memanggil “kyai”. Jadi mereka tidak berani sewenang-wenang pada harimau. Dulu orang-orang Melayu Betawi percaya ada buaya putih penunggu sungai. Makanya mereka tak berani sembarangan buang sampah ke kali. Sampai sekarang sisa-sisa penghargaan kepada alam itu masih ada antara lain di komunitas Baduy, Pancer Pangawinan, Kampung Naga. Karena menghargai alam, tanpa harus bergaul dengan orang-orang perguruan tinggi, sebagian orang Sunda sudah tahu bahwa leuweung ruksak, cai beak, ra’yat balangsak (hutan rusak, air habis, rakyat sengsara), dan bahwa leuweung kaian, gawir awian, legok balongan (hutan tanami kayu, tebing tanami bambu, palung jadikan kolam). Masyarakat pulau Simeulue, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), juga tidak memaki-maki tsunami. Tanpa bergaul ama profesor-profesor, mereka sudah tahu bahwa tsunami bukan bencana seperti orang-orang sombong Jakarta bilang. Tsunami hanyalah cara alam mencapai keseimbangan baru. Pantun kuno mereka malah berbunyi begini, “…Smong rume-rumemo/Linon uwak-uwakmo/Elaik keudang-keudangmo/Kilek suluh-suluhmo…(tsunami kolam mandimu/gempa ayun-ayunanmu/petir kendangmu/halilintar cahayamu)…” Akibatnya? Ketika akhir tahun lalu saya ke sana, penduduk mengingatkan, di pulau itu “cuma” ada korban tujuh jiwa tatkala tsunami menelan ratusan ribu jiwa di NAD 2004. ***

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Jakarta mau gue ambrukin! Terus gue bangun ulang. Males banget banjir mulu. Waktu diambrukin, orang Jakarta kita pindahin. Ibukota juga kita pindahin. Terus nanti Jakarta jadi kota yang hijau. Adem banget. Tapi gue tetep gak mau tinggal di Jakarta. Gue mau tinggal di pinggiran Jakarta aja. (Yang terakhir ini jawaban artis dan penyiar radio Ari Dagink, yang rumah dan mobilnya kelelep banjir dan tetep nggak mau ngungsi. Ya pasti jawabannya asal-asalan juga, meski tetap bisa direnungkan. Karena rencana pemindahan Ibukota itu betul-betul pernah ada pada masa Soekarno, yaitu ke Kalimantan). (Dimuat di harian Sindo, Tanggal 9 Februari 2007) Sumber:

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Yogya, KU Banjir seolah-olah tidak pernah berhenti melanda tanah air. Berbagai daerah seakan-akan tidak pernah bisa menanggulangi banjir yang datang tiap tahun. Padahal tidak terhitung jumlah uang yang sudah dikeluarkan untuk mengantisipasi banjir. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa pemerintah seolah-olah tidak berdaya menghadapi banjir? Prof Dr. Ir. Djoko Legono menganalisis fenomena banjir dan membagi pengetahuannya kepada Anda lewat rubrik Wawancara ini. Pak Djoko, kelahiran Surakarta, 12 Nopember, adalah dosen Jurusan Teknik Sipil UGM. Dia adalah Koordinator Seksi Penelitian, Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Cabang DI Yogayakarta. Berikut pendapatnya tentang banjir.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Proses terjadinya banjir perlu dilihat dari tiga karakter pembentuk banjir, yaitu karakter hujan, karakter daerah tangkapan hujan, serta karakter alur pembawa aliran air ke muara. Pertama, karakter hujan tidak sekadar melihat besarnya hujan (dalam bentuk intensitas atau kelebatan hujan), namun juga lama hujan serta penyebaran hujan di daerah tangkapan. Kedua, karakter daerah tangkapan dipengaruhi oleh penutupan lahan (sifat tanah, sifat vegetasi, kerapatan infrastruktur, fungsi sistim drainasi mikro). Daerah tangkapan hujan di ketiga belas sungai utama yang bermuara di Pantai Utara Jakarta umumnya berada pada daerah dataran rendah serta intensitas pemanfaatan lahan yang relatif tinggi, sehingga koefisien aliran permukaan cenderung besar. Rusaknya sistem hutan kawasan hulu sudah barang tentu mengkontribusi kejadian banjir, namun suatu saat juga kekeringan, karena kondisi hutan yang gundul akan menyebabkan pola distribusi aliran di sungai menjadi semakin tidak ideal (terlalu tinggi di musim hujan dan terlalu rendah pada musim kemarau). Ketiga, karakter alur pembawa aliran yang terdiri dari sistem mikro berupa jaringan drainasi air hujan diduga kurang ideal (jumlah, kapasitas, fungsi kurang sesuai dengan beban hujan yang kebetulan juga abnormal). Masalah menjadi semakin kompleks dengan belum tersedianya sistem makro yang sejak lama direncanakan belum/tidak jadi dibangun (antara lain: penyelesaian saluran Banjir Kanal Timur, peningkatan kapasitas Pintu Air Manggarai, peningkatan kapasitas saluran Banjir Kanal Barat, normalisasi Kali Ciliwung, Penataan Kali Pesanggrahan, dan sebagainya.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Semestinya semuanya bertanggung jawab, sesuai kapasitasnya. Pemerintah memahami sepenuhnya fenomena banjir yang terjadi beserta sebab musabnya, menyadari ketidak konsistensian dalam penanganan yang dijumpai selama ini, serta mempertahankan kebijakan yang telah ditetapkan, walaupun kewenangan bertambah. Contoh yang dirasakan kurang tepat misalnya suatu konsep tata ruang yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Bogor pada Tahun 2000 untuk kawasan di sekitar suatu ruas Kali Pesanggrahan (berupa kawasan hijau) di Kecamatan Depok berubah menjadi kawasan permukiman menurut konwsep tata ruang Kota Depok pada tahun 2003.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Tidak sepenuhnya banjir di Jakarta adalah banjir genangan. Melihat hujan sangat merata di bagian hulu sungai-sungai utama yang mengalir di wilayah Jakarta, serta genangan yang terjadi pada banjir awal Februari 2007 menjangkau lebih dari 80% luasan Jakarta, tentunya luapan air dari sungai-sungai utama akibat beban aliran berlebih dari hulu juga berlangsung. Solusi yang harus ditempuh tampaknya mencakup banyak hal, termasuk penataan kawasan daerah tangkapan, maupun peningkatan kapasitas dan kinerja jaringan saluran pada sistim mikro maupun makro. Langkah lain penyelesaian banjir Jakarta dengan cara membangun ruang di dalam tanah untuk parkir air (Jakarta Deep Tunnel) seperti halnya Storm Sewer di daerah Chicago seyogyanya dipertimbangkan secara lebih cermat, atau setidaknya menempatkannya pada prioritas berikutnya setelah solusi dengan akumulasi air permukaan yang memadai dituntaskan. Membangun situ sebanyak-banyaknya bukan suatu jaminan mengingat kapasitas situ yang umumnya kecil dan kedalaman air terbatas, sehingga kontribusi terhadap peredaman puncak banjir juga tidak banyak. Selanjutnya yang paling penting bagi masyarakat Jakarta adalah pemahaman bahwa sejak jaman Belanda pun juga sudah ada peristiwa banjir, ditunjukkan dengan adanya pembangunan Banjir Kanal Barat. Dengan tekanan ke lahan yang semakin kuat di hampir setiap penjuru wilayah di Jakarta, sudah pasti persoalan genangan akan meningkat dari waktu ke waktu. Untuk itu, siapapun yang bermukim di Jakarta sebaiknya siap berdampingan dengan fenomena genangan yang terjadi, kapan saja dengan ukuran yang seperti apapun.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Fisiografi wilayah Jogjakarta relatif lebih menguntungkan dibanding wilayah Jakarta. Pertama, kondisi tanah porus menjangkau hampir seluruh wilayah sehingga membangun sumur resapan untuk akumulasi bawah permukaan di manapun dimungkinkan. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa porusnya tanah sering menyebabkan butiran halus menembus sistem filter dan masuk ke dalam sumur. Yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah, merawat sumur resapan lebih sering lagi. Kedua, Yogyakarta terletak pada daerah dengan kemiringan relatif tinggi karena di sebelah utara terdpat Gunung Merapi dan di sebelah selatan terdapat lautan Indonesia, sehingga daerah depresi praktis tidak dijumpai. Dengan demikian, seharusnya untuk Yogyakarta tidak terjadi genangan banjir seperti Jakarta. Kejadian genangan-genangan kecil di daerah Ring Road Utara, kawasan Demangan/Samirono, kawasan Ambarukmo, dan sebagainya, umumnya disebabkan oleh kurang berfungsinya sitim outlet menuju ke sungai-sungai yang ada (Gadjahwong, Code, Winongo, dan sebagainya). Sistim outlet yang kurang berfungsi dapat terjadi misalnya karena lubang grill yang mengecil karena overlay jalan, akses aliran dari jalan menuju ke saluran yang tersumbat karena sediment atau sampah atau rmput liar, tidak cukupnya lubang untuk jalan air pada konstruksi pembatas (divider) dan sebagainya. (Gusti Grehenson) Sumber:

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Sabtu, 17 Maret 2007 Banjir beberapa waktu lalu memunculkan kembali sosok Pitoyo Subandrio (53), lelaki yang selalu muncul di saat banjir menggenangi hampir seluruh wilayah Jakarta. Dia-lah yang secara struktural memang memikul tanggung jawab terhadap masalah banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk masalah air, Pitoyo, begitu panggilan akrabnya, tampaknya sudah sangat akrab sejak bergabung di Departemen Pekerjaan Umum sebagai staf teknik pada Proyek Sungai Bengawan Solo tahun 1980. Ia pernah pula bertugas di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, untuk proyek irigasi, antara tahun 1997 hingga tahun 2001. Untuk penanganan sistem drainase air di Jakarta, Pitoyo mengaku mulai terlibat baru pada tahun 2003 sebagai staf pelaksana, kemudian sebagai Pimpinan Proyek Banjir Kanal Timur (BKT). Sekarang Pitoyo menjabat sebagai Kepala Balai Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (IPK-PWSCC), sejak tahun 2005. Berbekal pendidikan S1 Fakultas Teknik Sipil UGM Yogyakarta dan sempat pula meneruskan pendidikan di Belanda pada IHE Delft jurusan hydraulic pada tahun 1986, Pitoyo merasa bahwa masalah air seolah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sebagai Kepala Balai, Pitoyo bersikap tegas terhadap para stafnya. Dia pun selalu berusaha memberikan teladan yang benar dalam penanganan banjir di Jakarta. Tak jarang ia mengorbankan keluarga untuk tetap siaga di kantor, untuk memantau kemungkinan yang terjadinya banjir. Tentang banjir kiriman, Pitoyo menandaskan, “Tidak ada istilah banjir kiriman, itu persepsi keliru. Sifat air adalah mengalir ke dataran yang lebih rendah, dan Jakarta sebagian besar wilayahnya berada di dataran rendah.” Dengan alat telemetri yang dimilikinya ia dapat memantau curah hujan, ketinggian permukaan air dan debit air. Apabila debit air meningkat di Pintu Air Katulampa, Bogor, maka air akan tiba di Pintu Air Manggarai dalam waktu 16 jam. Jadi masih ada waktu untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat di pinggir sungai untuk mengungsi. Tetapi bagaimana jika masyarakatnya tidak mau mengungsi? Banjir selalu menggenangi wilayah DKI Jakarta, setiap musim hujan. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kota dan pemerintah pusat untuk meminimalkan kerusakan yang berujung pada kerugian bernilai ratusan miliar rupiah ini akibat banjir? Benarkah banjir akan selalu menjadi ancaman bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya? Berikut wawancara wartawan HU Suara Karya Rully Ariefandi dan fotografer Eko Purwanto dengan Pitoyo Subandrio, di kantornya, Jakarta, baru-baru ini.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Jakarta diperkirakan tidak akan bebas dari banjir. Salah satu penyebabnya adalah 40 persen dari 65 ribu hektare wilayah di Jakarta berada di dataran rendah. Di samping itu, banyak bangunan di bantaran sungai yang memang merupakan daerah dataran banjir. Di DKI Jakarta juga terdapat 78 titik kawasan rawan banjir dan genangan air. Situasi tersebut diperburuk dengan 40 persen kawasan Ibu Kota yang memang termasuk dataran rendah, sehingga relatif rawan banjir. Sementara sungai-sungai semakin menderita akibat pencemaran, beban limbah, sedimentasi, dan tekanan lingkungan.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Banjir terjadi karena, antara lain, berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya daerah penampung air, dan tempat parkir air. Itu semua menambah beban terhadap sungai dan sistem pengendali banjir. Ada dua hal yang berbeda, yaitu banjir dan permasalahan banjir. Untuk banjir, lebih banyak disebabkan oleh alam yang ada. Sementara permasalahan banjir lebih disebabkan oleh perilaku manusia yang memanfaatkan bantaran sungai dan tinggal di dataran rendah yang tidak sesuai dengan kaidah lingkungan. Ditambah lagi banyak daerah yang berubah tata ruangnya sehingga memperluas kawasan banjir, yang umumnya kini dijadikan hunian oleh masyarakat. Jadi, kenyataannya masyarakat sendiri yang mendatangi banjir, bukan banjir yang mendatangi masyarakat.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Pengendalian banjir perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dari hulu hingga hilirnya. Penanganannya harus secara struktural dan non-struktural. Sudah saatnya ada koordinasi dan kerja sama lebih erat dan saling menguntungkan untuk proyek penanganan banjir. Jakarta, karena posisi geografisnya, tidak akan pernah bisa terhindar dari bencana banjir. Akan tetapi, itu bukan berarti lalu tidak perlu ada upaya untuk meminimalkan dampaknya. Jakarta dilintasi 13 sungai yang semuanya berhulu di luar Jakarta. Kerusakan lingkungan di kawasan hulu, ditambah dengan pembangunan fisik yang tak ramah lingkungan di pinggiran hingga pusat kota Jakarta, menyebabkan sungai-sungai itu tak lagi mampu menampung curahan hujan yang tidak deras sekalipun. Masih banyak lagi masalah yang harus dikerjasamakan atau diintegrasikan antara DKI Jakarta dengan daerah-daerah sekitarnya. Katakanlah soal air bersih, itu merupakan kebutuhan mendasar manusia. Jakarta tak mempunyai bahan bakunya. Jakarta selama ini bergantung pada pasokan dari Waduk Jatiluhur, Purwakarta, yang dialirkan lewat Kanal Tarum Barat alias Kali Malang.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah banjir melalui pembangunan pengendali banjir dan normalisasi sungai dan saluran banjir. Namun prasarana tersebut memiliki kapasitas tertentu dan punya keterbatasan. Apabila aliran air melebihi kapasitas sistem pengendali banjir, maka kemungkinan terjadinya banjir tetap ada. Untuk itu, selain upaya struktural, juga perlu adanya upaya nonstruktural melalui partisipasi aktif dari masyarakat untuk menanggulangi masalah banjir. Saat ini pendekatan nonstruktural yang dilakukan, antara lain, adalah dengan early warning system, manajemen lingkungan, dan pengembangan standar operasi dan prosedur (SOP) penanganan banjir. Masalah non-struktural ini besar artinya karena sebagian besar masyarakat masih kurang peduli terhadap lingkungan di bantaran sungai dan membuang sampah di aliran sungai. Saat ini upaya kita adalah melakukan kombinasi antara upaya struktural dan nonstruktural. Kita sekarang ini coba membangun kesadaran masyarakat, terutama yang bermukim di bantaran sungai untuk memilih tempat hunian baru di lokasi yang sama dengan konsep rumah susun yang lokasinya dekat dengan lokasi semula. Masyarakat harus lebih sadar bahwa selama ini mereka bermukim di daerah yang berbahaya, yang setiap saat selalu terancam banjir. Jika masyarakat sudah mendapatkan tempat yang layak dan aman, kita akan melanjutkan pembangunan struktural agar aliran air di sungai dapat dilanjutkan.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Masalah banjir sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah Belanda pada tahun 1920 dengan membangun Banjir Kanal Barat untuk saluran air dari Manggarai ke arah Sungai Ciliwung yang kemudian dibuang ke laut untuk menghindari terjadinya banjir di daerah Kota. Mengenai pembangunan Banjir Kanal Timur, tergantung dari pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. BKT semula direncanakan selesai tahun 2010. Tetapi kalau pembebasan tanah oleh Pemda DKI lebih cepat, maka pembangunannya akan lebih lancar. Pembangunan Banjir Kanal Timur, kalau itu nantinya selesai, hanya menyelesaikan persoalan banjir di wilayah timur Jakarta. Di wilayah barat dan sebagian besar utara belum sepenuhnya bisa diatasi. Karena itu, yang harus dilakukan tidak cukup hanya koordinasi dengan daerah hulu seperti Depok, Bogor, dan Cianjur. Apalagi itu sering tidak ada tindak-lanjutnya.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Dengan kejadian banjir kemarin itu, sekarang ini pemerintah pusat telah fokus untuk membentuk tim nasional penanganan banjir, bersifat koordinatif dari masing-masing departemen yang terkait, dan pemda. Departemen Pekerjaan Umum sendiri nantinya akan di fokuskan pada pembangunan infrastruktur saluran air mulai dari pembangunan sistem Banjir Kanal Barat dan Timur. Sementara pemda sendiri akan berupaya untuk melakukan pembangunan folder-folder. Sedangkan di hulu, seperti di daerah Jawa Barat dan Banten, akan dilakukan pembangunan situ-situ. Departemen Kehutanan akan melakukan penghijauan, sementara itu peran Kementerian Lingkungan Hidup akan ditingkatkan. Tim ini akan bekerja sesuai dengan instruksi presiden (inpres) yang saat ini sudah dibuat konsepnya, tinggal menunggu keputusan dari Presiden.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Kita harapkan demikian, mengingat sifat masyarakat kita yang pelupa sehingga dengan mudah melupakan kejadian yang baru saja terjadi. Dengan adanya tim koordinasi-dengan tugas dan perannya masing-masing-diharapkan akan bisa memantau dan melakukan pengawasan dengan lebih baik. Tetapi, peran dari masyarakat dan media pun sangat penting untuk ikut mengawasi dan memantau karja dari tim koordinasi tersebut. Kita harapkan Inpres tersebut bisa segera dikeluarkan sehingga tim koordinasi pun bisa segera melakukan tugasnya, dengan didukung anggaran yang memadai.*** Sumber:

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Dialog Interaktif, Sobirin dan Radio MARA Bandung, 21-09-2007 Apa bedanya banjir dan genangan? Banjir adalah peristiwa manakala debit sungai melebihi kapasitas tampungan sungai. Genangan adalah peristiwa manakala kawasan dipenuhi air karena tidak ada drainase yang mematus air tersebut keluar kawasan. Bulan September 2007, Radio Mara Bandung, gelombang 106,7 FM, menyelenggarakan dialog interaktif dengan tema: Pencegahan banjir dan kekeringan, yang dititik-beratkan pada konsep: Kelembagaan, Pengelolaan, dan Teknologi Sumber Daya Air. Dialog dilakukan tiap minggu dalam bulan September tersebut, dipandu oleh pemandu penyiar profesional Bang Syawal. Saya, Sobirin, sebagai nara sumber mendapat giliran pada tanggal 21 September 2007, bersama nara sumber lain yaitu Prof. Dr. Ir. Sugandar Sumawiganda, dan beberapa orang staf dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Seperti biasanya pada siaran radio dialog interaktif, tema menjadi berkembang sesuai pertanyaan dan komentar para pendengar. Untuk kesiapan siaran dialog, saya menyiapkan bahan tanya-jawab tentang banjir dan kekeringan untuk agar siaran berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai bahan referensi ilmiah, saya mengambil dari Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarif. 2006. Pengelolaan Bencana Terpadu. Penerbit: Yarsif Watampone, Jakarta (Anggota IKAPI), dan juga dari Hidayat Pawitan dan Joesron Loebis.2004. Sistem Sumber Daya Air. Editor: P.E. Hehanussa, Gadis Sri Haryani, Hidayat Pawitan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Penelitian Limnologi, Panitia Nasional Program Hidrologi IHP-UNESCO, serta dari beberapa sumber lain.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Tidak diketahui dan tidak disadari oleh warga. Warga baru menyadari ketika bencana kekeringan telah terjadi, manakala sumurnya habis, air PDAM tidak mengocor, penyedotan air tanah hanya keluar udara, aliran listrik mati bergiliran. Bencana kekeringan adalah bencana yang datangnya perlahan, merayap, terkadang disebut “creeping disaster”. Kekeringan telah melanda tidak hanya di daerah pertanian, tetapi juga di daerah perkotaan. Banyak kota secara alami telah mengalami kekeringan perkotaan (urban drought), tetapi warga tidak menyadari terutama warga kelas atas ter, karena mereka masih mampu membeli air dalam kemasan.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Ilham Khoiri Bianpoen (77), pengamat lingkungan sepuh itu, masih seperti dulu. Dia berpikiran jernih, kerap menyempal dari arus umum. Dia galak terhadap kebijakan pengendalian banjir dan tata kota Jakarta, yang dinilainya ’sudah kritis’. Lelaki ini pemikir lingkungan kawakan. Seusai menuntut ilmu arsitektur dan ilmu ekonomi di Jerman dan Belanda, dia jadi staf ahli Dinas Tata Kota DKI Jakarta. Tak lama, Bianpoen lantas dipercaya sebagai Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Masalah Perkotaan dan Lingkungan (P4L) Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta selama tujuh tahun. Bianpoen tekun meneliti, berbicara pada forum ilmiah, dan memberikan pertimbangan kepada Pemda DKI Jakarta. Akan tetapi, tahun 1986 dia justru meletakkan jabatan direktur P4L itu. “Saya hendak memberikan disertasi kepada gubernur waktu itu. Tapi, dia malah bertanya, untuk apa penelitian lingkungan? Hah, saya keluar saja!” katanya mengenang. Hingga kini, lelaki itu mengabdikan diri sebagai pengajar, peneliti, dan konsultan lingkungan. Demi menjaga sikap kritisnya, dia hidup asketis dan berjarak dengan kekuasaan. Rumahnya di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sangat bersahaja, seakan terselip di antara rerimbunan pohon yang hijau. Ruang tamunya penuh buku. Rabu (7/2) sore itu, dia menemui Kompas dengan wajah segar.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Belanda sudah tahu daerah pantai di utara berada di bawah laut. Air dari utara ke selatan, sampai kira-kira Grogol, Jakarta Barat, hanya bisa mengalir ke laut saat kemarau dan laut surut. Kalau laut pasang atau hujan, air tidak bisa mengalir ke utara. Drainase dilakukan dengan membuat waduk yang menampung air dari daratan, lantas dibuang dengan memompanya ke laut. Itu sistem folder yang sekarang ada di Pluit dan Sunter, Jakarta Utara. Tetapi, dua folder itu tidak cukup lagi. Untuk mengantisipasi banjir, Bianpoen mengusulkan agar pemerintah memfungsikan kembali DAS di hulu. Pembangunan di Puncak dihentikan dan bangunan yang menutupi DAS dibongkar. Lahan itu direhabilitasi dengan menanam pepohonan. Pemda DKI Jakarta harus memberi kompensasi khusus pada Pemda Jawa Barat. Pemda Jakarta juga harus memperbaiki drainase di wilayahnya agar bersih, kapasitas sesuai, dan bisa mengalir ke laut. Perlu dibuat lagi waduk-waduk seperti Pluit yang airnya dipompa ke laut. Menurut Bianpoen, Jakarta perlu meniru Belanda dalam mengelola air. Menyadari semua daratan di negeri itu berada di bawah laut, mereka membuat kana-kanal yang sistematis, dilengkapi pompa untuk membuang air. Belanda membangun Jakarta mirip Amsterdam, dengan membangun kanal, seperti di kawasan Kota dan Manggabesar. Belanda juga menggali Banjir Kanal Barat agar mereka bisa menetap di Jakarta. Jakarta hendaknya mengembangkan konsep itu. Tetapi, Bianpoen tak setuju pemerintah semata mengandalkan Banjir Kanal Timur (BKT). BKT hanya mengamankan Jakarta Timur dari luapan Sungai Cipinang dan Sunter, tetapi hujan tetap membanjiri daerah itu. Masalahnya, drainase tidak berfungsi dan air tak bisa masuk ke laut karena daratannya lebih rendah.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Ide kebijakan harus integral itu baik. Tetapi, tidak perlu pakai megapolitan segala. Duduk saja bersama, rundingkan, dengan pemerintah pusat sebagai penengah. Kalau Jakarta bersikeras agar Puncak direhabilitasi, tetapi Bogor tidak mau, nah Jakarta bertindak. Jakarta kritis Selain soal banjir, Bianpoen juga banyak memikirkan masalah tata kota Jakarta. Menurut dia, penataan ruang kota bersamalah secara fisik dan sosial, dan sudah mencapai tahap “kritis”. Masalah utama, pembangunan terlalu menumpuk di Jakarta dan daerah di sekitarnya tertinggal. Itu memicu urbanisasi. Orang desa yang sulit hidup layak menyerbu ibu kota demi kerja serabutan. Daya dukung Kota Jakarta akhirnya tak mampu lagi melayani jutaan penduduknya. Timbullah berbagai masalah, yaitu kemacetan lalu lintas, kriminalitas, pengangguran, kesenjangan sosial, lingkungan rusak, dan krisis air bersih. Warga Jakarta tak punya rasa memiliki terhadap kota ini karena mereka datang untuk cari nafkah, bukan untuk tinggal. Bianpoen mengusulkan, pemerintah membangun dan menyebarkan kemakmuran hingga ke desa-desa. Masyarakat miskin dilatih dan diberi keterampilan agar bisa bekerja mandiri. Krisis air di Jakarta terlihat saat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hanya mampu melayani sekitar 40 persen dari total penduduk. Saat kemarau kekeringan karena Jakarta tidak punya kawasan resapan air. Air hujan tidak meresap ke tanah, tetapi langsung masuk sungai dan keluar ke laut. Masalah lain, pembangunan Kota Jakarta terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Rencana induk tata ruang membuka lebih dari 50 persen lahan yang diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi. Masyarakat miskin didesak ke daerah pinggiran, kota hanya untuk orang kaya. Pendekatan itu hendaknya diubah dengan mengakomodasi masyarakat miskin untuk tinggal di sekitar sentra ekonomi, tempat mereka bekerja secara legal. Masalah kemacetan Jakarta semakin akut, kenapa? Jakarta menganut prinsip tata ruang tunggal, yaitu memperuntukkan satu kawasan tertentu untuk permukiman, perkantoran, industri, pemerintahan, atau pendidikan. Masing-masing punya kawasan. Akibatnya, hubungan transportasi dari masing-masing kawasan itu memicu kemacetan. Sebaiknya kawasan didesain multiperuntukan. Satu ruang boleh untuk kantor, perumahan, taman, dan pasar sekaligus. Industri boleh, asal tidak mencemari. Dengan begitu, tidak terjadi transportasi antarperuntukan. Transportasi macam apa yang dibutuhkan Jakarta? Jakarta butuh transportasi umum yang tidak menggunakan jalan, tidak memakai bahan bakar yang merusak udara, dan kapasitasnya besar dan massal. Namanya, mass rapid transit (MRT). Kota-kota besar seperti New York, Shanghai, Moskwa, Berlin, Perancis, dan London menggunakan MRT karena kapasitasnya banyak. Busway hanya bisa mengangkut 8.000-an orang per jam per arah, sementara Monorel 20.000-an orang per jam per arah. Kalau MRT, bisa 80.000 orang per jam per arah atau 160.000 orang untuk dua arah bolak-balik. MRT memang lebih mahal, tetapi bisa jadi solusi yang tepat untuk jangka panjang. sumber:

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

“Daerah hijau semua sudah berubah menjadi perumahan, tetapi yang harus bisa dilakukan adalah bagaimana mereka yang mengambil hak air ini, karena air mempunyai hak meresap ke tanah tapi tanah itu kemudian ditutup dengan jalan, dengan adanya bangunan, harus ada ganti bagi daerah resapan.” Setelah tahun 2002 banjir melanda wilayah Ibukota dan sekitarnya, awal Februari 2007 banjir kembali menenggelamkan rumah warga di sebagian wilayah Jabodetabek. Banjir yang diduga sebagai siklus lima tahunan ini, telah memecahkan rekor banjir sebelumnya, akibat hantaman air itu infrastruktur Ibukota terganggu. Dalam bincang-bincang dengan eramuslim, Pengamat Perkotaan dari Institut Tekhnologi Bandung Ir. Rudianto Handojo mengungkapkan mengapa masalah banjir di Jakarta tidak bisa tertuntaskan dan malah makin parah.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Pertama, kalau kita sekarang berbicara, andalan kita banjir kanal, sekarang sudah ada Banjir Kanal Barat dan sedang membangun Banjir Kanal Timur, mudah-mudahan selesai. Tapi jangan berharap terlalu banyak kalau Banjir Kanal Timur selesai lantas akan bebas banjir. Karena itu desain zaman Belanda tahun 1930-an, untuk menjangkau Jakarta tahun 1950. Kalau kemudian kita bangun pasti desain tahun 50-an dengan desain tahun 2000 sudah jauh berbeda sekali. Pasti tidak akan sanggup menampungnya. Namun apabila merujuk pertanyaan tadi, saya harus jelaskan bahwa banjir ini masalah yang tidak berdiri sendiri. Kenapa demikian, karena kita tahu alasan yang mempengaruhinya adalah daerah aliran sungai (DAS). Saya mencoba membagi atas tiga bagian, yakni bagian hulu, tengah kemudian hilir, ditambah muara. Kita mempunyai muara, tetapi yang bisa ditangani secara langsung oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta hanya di daerah hilir dan muaranya, sedangkan untuk daerah tengah dan hulu tidak bisa dijangkau oleh DKI Jakarta. Padahal di sanalah hujan yang terjadi akhir-akhir ini terjadi, di bagian hulu dan tengah daerah aliran sungai.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Kalau bicara 13 sungai yang mengalir ke DKI Jakarta, hulunya itu mulai di daerah puncak Bogor, tengahnya di wilayah Cibinong, dan juga Depok. Di sana terjadi penggundulan hutan, pohon-pohonan hilang diganti dengan villa dan sebagainya. Itu yang berpengaruh sangat besar, bukan saja pohonnya yang tidak menyerap air, tanahnya pun tidak bisa menyerap air. Untuk pembenahannya memang harus dilakukan secara teknis, penyerapan buatan itu bisa saja, tetapi masalahnya adalah pemerintah DKI Jakarta tidak boleh melakukan pembiayaan di luar daerahnya, padahal daerah sana di bawah Pemda Jawa Barat dengan anggaran yang tersedia relatif sedikit, rasanya tidak terlalu berkepentingan dengan yang terjadi di DKI Jakarta. Karenanya Gubernur Sutiyoso ingin membiayainya, dengan melakukan cross subsidi, karena merasa memiliki anggaran lebih banyak. Namun hal itu dirasakan belum memungkinkan dengan peraturan yang ada.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Tentu yang nomor satu adalah pengetatan peraturan, dalam peraturan sebetulnya sudah ada pengaturan koefisien luas bangunan, dan koefisien yang boleh menjadi perkerasan (areal yang dibangun), namun banyak yang dilanggar. Daerah hijau semua sudah berubah menjadi perumahan, tetapi yang harus bisa dilakukan adalah bagaimana mereka yang mengambil hak air ini, karena air mempunyai hak meresap ke tanah tapi tanah itu kemudian ditutup dengan jalan, dengan adanya bangunan, harus ada ganti bagi daerah resapan. Jadi apapun yang dibuat perkerasan, harus bisa diganti dengan peresapan buatan. Sehingga ada daerah alternatif dan untuk itu perlu dibuat lagi danau-danau (situ) sebanyak mungkin. Saat ini keberadaan situ sudah berkurang dari jumlah awalnya, hanya tinggal beberapa puluh saja. Jadi kita harus membuat lagi sebanyak mungkin. Karena itu yang akan berperan sebagai penjaga air-air. Kemudian sebisa mungkin dilakukan injeksi ke bumi untuk mengisi kantong-kantong di bawah tanah, kalau airnya mengalir ke Jakarta akan menjadi air tanah dan bisa menahan intrusi air laut.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Jakarta sudah sedemikian rupa berubah, tapi kemampuan mengantisipasi perubahan ini selalu terlambat. Ibaratnya, kita punya jalan di DKI Jakarta dari tahun 1950-an tapi tidak diubah sampai sekarang, pasti akan mengalami kesemrawutan, sehingga kita harus membuat jalan lebih besar, jalan tol, nah jalan-jalan tol besar itu ibarat kita sedang membuat banjir-banjir kanal. Jadi intinya, adalah sistem drainase kita rasanya tidak mencukupi. Yang harus dilakukan oleh pemda adalah membuat normalisasi seperti pelebaran sistem drainase supaya bisa menampung air. Itupun belum cukup. Kita harus mempunyai sistem yang memang sesuai dengan Jakarta sampai tahun 2050, jangkauan kita harus ke depan. Jakarta tahun 2050 dengan sistem drainase yang terdesain untuk menjangkau kepadatan penduduk pada masa itu.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Itu sepertinya bukan untuk mengurangi banjir ya, tapi untuk mengatur supaya banjirnya merata, jangan disatu tempat banjirnya 5 meter, tapi di tempat lain 1 meter. Bukan untuk mengurangi, hal itu dilakukan kurang lebih hanya untuk menyeimbangkan tekanan air, namun tetap saja kita tidak bisa mengatasi tekanan air yang volumenya demikian besar. Dan satu hal lagi yang perlu diketahui bahwanya banjir ini terjadi karena perubahan iklim global. Dulu kita sangat terbiasa dengan curah hujan yang relatif teratur mulai bulan September, Oktober, November, Desember dan Januari, tetapi saat ini entah memang karena pemanasan global kita jadi mengenal yang namanya badai. Padahal 20 tahun lalu tidak ada badai di sini, hanya diwilayah sub-tropis seperti Filipina dan Hongkong. Dan pada waktu dulu kita juga hanya mengenal dengan istilah banjir besar dengan R50, kalau intesitasnya sering R25, kemudian R10, dan sekarang sudah ada R5. Untuk R5 ini adalah peristiwa banjir besar yang terjadi 5 tahun sekali. Setahu saya kalau ada banjir besar yang tidak tertangani kita menyebutnya R25, itu berarti terjadi setiap 25 tahun sekali, tapi kemudian 10 tahun lagi terjadi kemudian disebut R10. Dapat dikatakan banjir yang terjadi saat ini disebabkan adanya fluktuasi hujan. Kalau dulu hujan bisa terbagi dari enam bulan, lima bulan, ataupun empat bulan secara merata, namun untuk sekarang terjadi hanya pada satu pekan saja, otomatis kandungan air ditujuh pekan itu sebetulnya, tidak bisa ditampung dengan sistem apapun.

seperti di kutip dari https://bebasbanjir2025.wordpress.com

Kalau bicara hulu, kita harus membuat parit-parit bertangga untuk sebuah jebakan supaya air dapat menyerap. Di daerah tengah membuat danau-danau dan harus ada sistem injeksi air. Kita sudah mempunyai teknologinya dan itu tidak sulit. Kalau di kota DKI Jakarta sendiri selain melakukan normalisasi, juga harus menambah daya serap air. Hal ini akan mengalami masalah kesulitan jika air banjir bertemu dengan air pasang saat bulan purnama. Banjir itu tahan lama dan mengendap. Pernah juga ada usulan yang sangat inkovensional, yakni membuat danau air tawar di laut, dengan cara laut dibentengi sampai titik tertentu yang cukup besar kemudian air di situ dipompa ke luar. Memang biayanya besar dan itu bisa diparalelkan, tapi ini bukan usulan dari saya ya, saya hanya mempelajarinya. Ini bisa saja dilakukan, tetapi membutuhkan kajian yang panjang, menyangkut lingkungan dan juga pembiayaan. Selama kita bisa membiayainya sendiri menjadi satu kawasan yang bagus, hal ini mungkin saja dilakukan. Prinsipnya membuat suatu grafitasi, selama ini kondisi di Jakarta landai dari ujung selatan sampai ke lautnya, sehingga air pelan mengalir. Yang bisa dilakukan adalah membuat permukaan air di laut jauh lebih rendah sehingga membuat air lancar dan cepat mengalir. Karena seolah-olah muka laut direndahkan atau diturunkan. Saya anggap itu usulan yang masuk akal, meskipun inkonvensional, tetapi bisa dilakukan. (novel) Selasa, 06 Peb 2007 12:26


Baca juga :

Peta budaya Aceh Barat adalah wilayah pesisir bagian barat propinsi Aceh yang dewasa ini meliputi 2 kabupaten luas yakni Aceh Barat dan Aceh Selatan. Dua kota yang berkembang di daerah tersebut adalah Tapaktuan, ibukota Aceh Selatan dan Meulaboh ibukota Aceh Barat. Meulaboh, dimasa lalu menjadi bandar yang cukup ramai didatangi oleh para niagawan manca negara. Mereka membawa serta aneka keterampilan serta kebiasaan yang memperkaya budaya setempat sehingga tampil sebagaimana dewasa ini dikenal dengan gaya Aceh Barat.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Bangsi Alas adalah sejenis isntrumen tiup dari bambu yang dijumpai di daerah Alas, Kabupeten Aceh Tenggara. Secara tradisional pembuatan Bangsi dikaitkan dengan adanya orang meninggal dunia di kampung/desa tempat Bangsi dibuat. Apabila diketahui ada seorang meninggal dunia, Bangsi yang telah siap dibuat sengaja dihanyutkan disungai. Setelah diikuti terus sampai Bangsi tersebut diambil oleh anak-anak, kemudian Bangsi yang telah di ambil anak-anak tadi dirampas lagi oleh pembuatnya dari tangan anak-anak yang mengambilnya. Bangsi inilah nantinya yang akan dipakai sebagai Bangsi yang merdu suaranya. Ada juga Bangsi kepunyaan orang kaya yang sering dibungkus dengan perak atau suasa.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Serune Kalee merupakan isntrumen tradisional Aceh yang telah lama berkembang dan dihayati oleh masyarakat Aceh. Musik ini populer di daerah Pidie, Aceh Utara, Aceh Besar dan Aceh Barat. Biasanya alat musik ini dimainkan bersamaan dengan Rapai dan Gendrang pada acara-acara hiburan, tarian, penyambutan tamu kehormatan. Bahan dasar Serune Kalee ini berupa kayu, kuningan dan tembaga. Bentuk menyerupai seruling bambu. Warna dasarnya hitam yang fungsi sebagai pemanis atau penghias musik tradisional Aceh.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Penduduk Palembang merupakan etnis Melayu , dan menggunakan Bahasa Melayu yang telah disesuaikan dengan dialek setempat yang kini dikenal sebagai Bahasa Palembang. Namun para pendatang seringkali menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari, seperti bahasa Komering, Rawas, dan Lahat. Pendatang dari luar Sumatera Selatan terkadang juga menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari dalam keluarga atau komunitas kedaerahan. Namun untuk berkomunikasi dengan warga Palembang lain, penduduk umumnya menggunakan bahasa Palembang sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Selain penduduk asli, di Palembang terdapat pula warga pendatang dan warga keturunan, seperti dari Jawa , Minangkabau , Madura , Bugis , dan Banjar .

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Sejarah tua Palembang serta masuknya para pendatang dari wilayah lain, telah menjadikan kota ini sebagai kota multi-budaya. Sempat kehilangan fungsi sebagai pelabuhan besar, penduduk kota ini lalu mengadopsi budaya Melayu pesisir, kemudian Jawa. Sampai sekarang pun hal ini bisa dilihat dalam budayanya. Salah satunya adalah bahasa. Kata-kata seperti “lawang (pintu)”, “gedang (pisang)”, adalah salah satu contohnya. Gelar kebangsawanan pun bernuansa Jawa, seperti Raden Mas/Ayu. Makam-makam peninggalan masa Islam pun tidak berbeda bentuk dan coraknya dengan makam-makam Islam di Jawa.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Kultur budaya yang berkembang di Banjarmasin sangat banyak hubungannya dengan sungai, rawa dan danau, disamping pegunungan. Tumbuhan dan binatang yang menghuni daerah ini sangat banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan mereka. Kebutuhan hidup mereka yang mendiami wilayah ini dengan memanfaatkan alam lingkungan dengan hasil benda-benda budaya yang disesuaikan. hampir segenap kehidupan mereka serba relegius. Disamping itu, masyarakatnya juga agraris, pedagang dengan dukungan teknologi yang sebagian besar masih tradisional.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Urang Banjar mengembangkan sistem budaya, sistem sosial dan material budaya yang berkaitan dengan relegi, melalui berbagai proses adaptasi, akulturasi dan assimilasi. Sehingga nampak terjadinya pembauran dalam aspek-aspek budaya. Meskipun demikian pandangan atau pengaruh Islam lebih dominan dalam kehidupan budaya Banjar, hampir identik dengan Islam, terutama sekali dengan pandangan yang berkaitan dengan ke Tuhanan (Tauhid), meskipun dalam kehidupan sehari-hari masih ada unsur budaya asal, Hindu dan Budha.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

‘Seni Tari’ Seni Tari suku Banjar terbagi menjadi dua, yaitu seni tari yang dikembangkan di lingkungan istana (kraton), dan seni tari yang dikembangkan oleh rakyat. Seni tari kraton ditandai dengan nama “Baksa” yang berasal dari bahasa Jawa (beksan) yang menandakan kehalusan gerak dalam tata tarinya. Tari-tari ini telah ada dari ratusan tahun yang lalu, semenjak zaman hindu, namun gerakan dan busananya telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini. Contohnya, gerakan-gerakan tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan adab islam mengalami sedikit perubahan. Seni tari daerah Banjar yang terkenal misalnya :

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Seni ukir terdiri atas tatah surut (dangkal) dan tatah babuku (utuh). Seni ukir diterapkan pada kayu dan kuningan. Ukiran kayu diterapkan pada alat-alat rumah tangga, bagian-bagian rumah dan masjid, bagian-bagian perahu dan bagian-bagian cungkup makam. Ukiran kuningan diterapkan benda-benda kuningan seperti cerana, abun, pakucuran, lisnar, perapian, cerek, sasanggan, meriam kecil dan sebagainya. Motif ukiran misalnya Pohon Hayat, pilin ganda, swastika, tumpal, kawung, geometris, bintang, flora binatang, kaligrafi, motif Arabes dan Turki.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Menurut masyarakat Nias, salah satu mitos asal usul suku Nias berasal dari sebuah pohon kehidupan yang disebut “Sigaru Tora`a” yang terletak di sebuah tempat yang bernama “Tetehöli Ana’a”. Menurut mitos tersebut di atas mengatakan kedatangan manusia pertama ke Pulau Nias dimulai pada zaman Raja Sirao yang memiliki 9 orang Putra yang disuruh keluar dari Tetehöli Ana’a karena memperebutkan Takhta Sirao. Ke 9 Putra itulah yang dianggap menjadi orang-orang pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Nias.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Dalam budaya Ono Niha terdapat cita-cita atau tujuan rohani hidup bersama yang termakna dalam salam “Ya’ahowu” (dalam terjemahan bebas bahasa Indonesia “semoga diberkati”). Dari arti Ya’ahowu tersebut terkandung makna: memperhatikan kebahagiaan orang lain dan diharapkan diberkati oleh Yang Lebih Kuasa. Dengan kata lain Ya’ahowu menampilkan sikap-sikap: perhatian, tanggungjawab, rasa hormat, dan pengetahuan. Jadi makna yang terkandung dalam “Ya’ahowu” tidak lain adalah persaudaraan (dalam damai) yang sungguh dibutuhkan sebagai wahana kebersamaan dalam pembangunan untuk pengembangan hidup bersama.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Adat Minangkabau pada dasarnya sama seperti adat pada suku-suku lain, tetapi dengan beberapa perbedaan atau kekhasan yang membedakannya. Kekhasan ini terutama disebabkan karena masyarakat Minang sudah menganut sistem garis keturunan menurut Ibu, matrilinial, sejak kedatangannya di wilayah Minangkabau sekarang ini. Bold text Kekhasan lain yang sangat penting ialah bahwa adat Minang merata dipakai oleh setiap orang di seluruh pelosok nagari dan tidak menjadi adat para bangsawan dan raja-raja saja. Setiap individu terikat dan terlibat dengan adat, hampir semua laki-laki dewasa menyandang gelar adat, dan semua hubungan kekerabatan diatur secara adat.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

1.        Adat nan Sabana Adat , adat yang paling stabil dan umum, dan sebenarnya berlaku bukan hanya di Minangkabau saja, melainkan di seluruh alam semesta ini. Disepakati bahwa adat yang sebenarnya adat adalah Hukum Alam atau Sunnatullah, dan Hukum Allah yang tertuang di dalam ajaran Islam. Dengan mengambil Alam takambang menjadi guru adat Minang dapat menjamin kompatibilitasnya untuk segala zaman dan dengan demikian menjaga kelangsungannya di hadapan budaya asing yang melanda. Masuknya agama Islam ke Minangkabau, juga telah melengkapi Adat Minang itu menjadi kesatuan yang mencakup unsur duniawi dan unsur transedental.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

2.        Adat nan Diadatkan. Adat Minang menjadi adat Minang adalah karena suatu identitas dengan kesatuan etnis dan wilayah : adat Minang adalah adat yang diadatkan oleh Orang Minang, di Minangkabau. Jadi adat Minang itu sama di seluruh Minangkabau, dan setiap orang Minang be dan leluasa membuat penyesuaian-penyesuaian, maka adat itu akan bertahan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya akan sense of order. Tidak ada unsur paksaan yang akan terasa jika adat itu monolitik dan seragam di seluruh wilayah.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Suku merupakan basis dari organisasi sosial dan sekaligus tempat pertarungan kekuasaan yang fundamental. Komposisi dari masing-masing unit keluarga atau suku, berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memiliki garis keturunan yang sama dari pihak ibu. Suku terbagi-bagi ke dalam beberapa cabang keluarga yang lebih kecil atau biasa disebut kaum. Adapun unit yang paling kecil disebut paruik. Sebuah paruik biasanya tinggal pada sebuah rumah gadang secara bersama-sama.[19] Hanya kaum perempuan dan anak-anak yang jadi penghuni rumah gadang. Sedangkan laki-laki menetap di rumah istrinya, dan jika laki-laki tersebut belum menikah biasanya tidur di surau. Surau biasa digunakan sebagai tempat mengaji Al Qur’an, berdiskusi, dan berlatih silat.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Selain sebagai basis politik, suku juga merupakan basis dari unit-unit ekonomi. Kekayaan ditentukan oleh kepemilikan tanah keluarga, harta, dan sumber-sumber pemasukan lainnya yang semuanya itu dikenal sebagai harta pusaka. Harta pusaka merupakan harta milik bersama dari seluruh anggota kaum-keluarga. Harta pusaka tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat menjadi milik pribadi. Harta pusaka semacam dana jaminan bersama untuk melindungi anggota kaum-keluarga dari kemiskinan. Jika ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan atau tertimpa musibah, maka harta pusaka dapat digadaikan.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Tari Payung merupakan tari tradisi Minangkabau yang saat ini telah banyak perubahan dan dikembangkan oleh senian-seniman tari terutama di Sumatra Barat. Awalnya tari ini memiliki makna tentang kegembiraan muda mudi (penciptaan) yang memperlihatkan bagaimana perhatian seorang laki-laki terhadap kekasihnya. Payung menjadi icon bahwa keduanya menuju satu tujuan yaitu membina rumah tangga yang baik. Keberagaman Tari Payung tidak membunuh tari payung yang ada sebagai alat ungkap budaya Minangkabau. Keberagaman tersebut hanyalah varian dari tari-tari yang sudah ada sebelumnya. Sikap ini penting diambil untuk kita tidak terjebak dengan penilaian bahwa varian tari yang satu menyalahi yang lainnya. Sejauh tri terseut tidak melenceng dari akar tradisinya, maka kreasi menjadi alat kreativitas seniman dalam menyikapi budaya yang sedang berkembang.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Upacara agama dikenal dengan sebagai punen, puliaijat atau lia harus dilakukan bersamaan dengan aktivitas manusia sehingga dapat mengurangi gangguan. Upacara dipimpin oleh para sikerei yang dapat berkomunikasi dengan roh dan jiwa yang tidak dapat dilihat orang biasa. Roh makhluk yang masih hidup maupun yang telah mati akan diberikan sajian yang banyak disediakan oleh anggota suku. Rumah adat (uma) dihiasi, daging babi disajikan dan diadakan tarian (turuk) untuk menyenangkan roh sehingga mereka akan mengembalikan keharmonisan. Selama diadakan acara, maka sistem tabu atau pantangan (kekei) harus dijalankan dan terjadi pula berbagai pantangan terhadap berbagai aktivitas keseharian.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Salah satu kelengkapan busana suku Mentawai, yang khususnya dipakai kaum pria adalah cawat, penutup aurat, terbuat dari kulit kayu pohon baguk dan sebut kabit. Kaum wanita memakai sejenis rok yang terbuat dari dedaunan pisang yang diolah secara khusus dan dililitkan kepinggang untuk menutupi aurat, disebut sokgumai. Selain kabit dan sokgumai, orang-orang Mentawai dapat dikatakan tidak menggunakan apa-apa lagi yang benar-benar menutup tubuhnya selain aneka perhiasan serta dekorasi tubuh yang terbuat dari untaian manik-manik, gelang-gelang, bunga-bungaan dan daundaunan.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Tato adalah busana kebanggaan, dianggap abadi dan dipakai serta dikenakan hingga ajal. Warna tato biasanya biru kehitaman dan diungkapkan dalam garis-garis kontur geometris simetris. Bagian yang biasanya dihiasi tato adalah pipi dan punggung. Lalu disusul dengan tangan, dada, paha dan pantat, terakhir pangkal kaki antara lutut dan pergelangan kaki. Proses tato dilaksanakan pada tahap-tahap tertentu dalam umur manusia, diawali pada usia 7-11 tahun dan dilanjutkan secara bertahap hingga usia 18-19 tahun.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil seperti P. Lepar, P.Pongok, P. Mendanau dan P.Selat Nasik, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antaretnis. Ibu kota provinsi ini ialah Pangkalpinang. Pemerintahan provinsi ini disahkan pada tanggal 9 Februari 2001. Setelah dilantiknya Pj.Gubernur yakni H.Amur Muchasim, SH (mantan Sekjen Depdagri) yang menandai dimulainya aktivitas roda pemerintahan provinsi

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya adalah bagian dari Sumatera Selatan, namun menjadi provinsi sendiri bersama Banten dan Gorontalo pada tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 21 November 2000 yang terdiri dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur. Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran wilayah dari Provinsi Sumatra Selatan.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Berkaitan dengan tiang, masyarakat Kepulauan Bangka Belitung mengenal falsafah 9 tiang. Bangunan didirikan di atas 9 buah tiang, dengan tiang utama berada di tengah dan didirikan pertama kali. Atap ditutup dengan daun rumbia. Dindingnya biasanya dibuat dari pelepah/kulit kayu atau buluh (bambu). Rumah Melayu Bubung Panjang biasanya karena ada penambahan bangunan di sisi bangunan yang ada sebelumnya, sedangkan Bubung Limas karena pengaruh dari Palembang. Sebagian dari atap sisi bangunan dengan arsitektur ini terpancung. Selain pengaruh arsitektur Melayu ditemukan pula pengaruh arsitektur non-Melayu seperti terlihat dari bentuk Rumah Panjang yang pada umumnya didiami oleh warga keturunan Tionghoa. Pengaruh non-Melayu lain datang dari arsitektur kolonial, terutama tampak pada tangga batu dengan bentuk lengkung.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

–     Kedik adalah alat tradisional yang digunakan sebagai alat pertanian. Alat ini digunakan di perkebunan terutama di kebun lada. Dalam menggunakannya si pemakai harus berjongkok dan bergerak mundur atau menyamping. Alat ini digunakan dengan cara diletakkan pada tanah dan ditarik ke belakang. Alat ini efektif untuk membersihkan rumput pengganggu tanaman lada. Kedik biasanya digunakan oleh kaum wanita karena alatnya kecil dan relatif lebih ringan. Kedik hanya dapat digunakan untuk rumput jenis yang kecil atau rumput yang tumbuh dengan akar yang dangkal, bukan ilalang.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Rusip adalah makanan yang terbuat dari bahan dasar ikan bilis yang dicuci bersih dan diriskan secara steril, kemudian dicampur dengan garam yang komposisinya seimbang. Di samping itu ditambahkan juga air gula kabung agar aroma lebih terasa, kemudian disimpan sampai menjadi matang tanpa proses pemanasan. Adonan ini harus ditutup dengan wadah yang rapat agar tidak tercampur dengan benda asing apapun. Dahulu biasanya proses adonan ini ditempatkan dalam guci yang bermulut sempit. Suhu ruangan harus dijaga. Makanan ini dapat dimasak dulu atau dimakan langsung dengan lalapan.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Asal usul Pakaian Adat Pengantin ini menurut keterangan orang zaman dulu yang berasal dari negri Cina, menurut mereka ada saudagar dari Arab yang datang ke negri Cina sambil memberitakan agama Islam dan saudagar ini jatuh cinta pada seorang gadis cina. kemudian mereka melangsungkan pernikahan, pada pernikahan ini mereka menggunakan Pakaian Adat negri masing-masing. Selanjutnya,karena banyaknya orang-orang Cina dan Arab yang datang merantau ke pulau Bangka terutama ke Kota Mentok yang merupakan pusat pemerintahan pada saat itu. Diantara para perantau itu ada yang melakukan pernikahan di pulau bangka. Oleh karena itu banyak orang Bangka yang meniru Pakaian Adat Pengantin tersebut.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Gorontalo sebagai salah satu suku yang ada di Pulau Sulawesi memiliki aneka ragam kesenian daerah, baik tari, lagu, alat musik tradisional, adat-istiadat, upacara keagamaan, rumah adat, dan pakaian adat. Tarian yang cukup terkenal di daerah ini antara lain, Tari Bunga, Tari Polopalo, Tari Danadana, Zamrah, dan Tari Langga.  Sedangkan lagu-lagu daerah Gorontalo yang cukup dikenal oleh masyarakat Gorontalo adalah Hulandalo Lipuu (Gorontalo Tempat Kelahiranku), Ambikoko, Mayiledungga (Telah Tiba), Mokarawo (Membuat Kerawang), Tobulalo Lo Limuto (Di Danau Limboto), dan Binde Biluhuta (Sup Jagung).

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Menurut masyarakat Gorontalo, nenek moyang mereka bernama Hulontalangi, artinya ‘pengembara yang turun dari langit’. Tokoh ini berdiam di Gunung Tilongkabila.  Kemudian dia menikah dengan salah seorang perempuan pendatang yang bernama Tilopudelo yang singgah dengan perahu ke tempat itu. Perahu tersebut berpenumpang delapan orang. Mereka inilah yang kemudian menurunkan orang Gorontalo, tepatnya yang menjadi cikal bakal masyarakat keturunan Gorontalo saat ini. Sejarawan Gorontalo pun cenderung sepakat tentang pendapat ini karena hingga saat ini ada kata bahasa Gorontalo, yakni ‘Hulondalo’ yang bermakna ‘masyarakat, bahasa, atau wilayah Gorontalo’. Sebutan Hulontalangi kemudian berubah menjadi Hulontalo dan akhirnya menjadi Gorontalo.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Dalam adat-istiadat Gorontalo, setiap warna memiliki makna atau lambang tertentu. Karena itu, dalam upacara pernikahan masyarakat Gorontalo hanya menggunakan empat warna utama, yaitu merah, hijau, kuning emas, dan ungu. Warna merah dalam masyarakat adat Gorontalo  bermakna ‘ keberanian dan tanggung jawab;  hijau bermakna ‘kesuburan, kesejahteraan, kedamaian, dan kerukunan’; kuning emas bermakna  ‘kemuliaan, kesetian, kebesaran, dan kejujuran’; sedangkan warna ungu bermakna ‘keanggunanan dan kewibawaan’.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Dengan dasar pandangan terhadap warna tersebut, maka pada hiasan untuk upacara pernikahan masyarakat Gorontalo hanya menggunakan empat warna utama di atas (merah, hijau, kuning emas, dan ungu). Sebagaimana disebutkan di atas, masyarakat Gorontalo memiliki pakaian khas tersendiri untuk berbagai upacara adat baik perkawinan, pengkhitanan, pembaitan, dan penyambutan tamu. Pakaian adat pengantin disebut Paluawala atau Bili’u.  Pada waktu akad nikah pengantin mengenakan pakaian adapt yang disebut Wolimomo dan Payungga. Saat itu pengantin pria berada di kamar adat yang disebut Huwali Lo Humbiya. Paluwala artinya polunete unggala’a to delemo pohla’a,  yakni suatu ikatan keluarga pada keluarga besar: Duluwo lou limo lo pohala’a Gorontalo, Limboto, Suwawa, Bolango, dan Atinggola.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Sedangkan Bili’u berasal dari kata bilowato artinya ‘yang diangkat’, yakni sang gadis diangkat dengan memperlihatkan ayuwa  (sikap)  dan popoli  (tingkah laku), termasuk sifat dan pembawaanya di lingkungan keluarga. Pakaian ini dipakai pada waktu pengantin duduk bersanding di pelaminan yang disebuat pu’ade atau tempat pelaminan. Kemudian pengantin mengenakan pakaian Madipungu dan Payunga Tilambi’o,  yaitu pakaian pengantin wanita tanpa Bayalo Bo”Ute atau hiasan kepala, cukup pakai konde dengan hiasan sunthi dan pria memakai Payunga Tilambi’o.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Dalam adat perkawinan Gorontalo sebelum  hari H dilaksanakan acara “Dutu“,  di mana kerabat pengantin pria akan mengantarkan harta dengan membawakan buah–buahan, seperti buah jeruk, nangka, nenas, dan tebu. Setiap  buah yang dibawa juga punya makna tersendiri, misalnya buah jeruk bermakna bahwa ‘pengantin harus merendahkan diri’, duri jeruk bermakna bahwa ‘pengantin harus menjaga diri’, dan rasanya yang manis bermakna bahwa ‘pengantin harus menjaga tata kerama atau bersifat manis supaya disukai orang. Nenas, durinya juga bermakna bahwa pengantin  harus menjaga diri, dan begitu pula rasanya yang manis. Nangka dalam bahasa Gorontalo Langge lo olooto, yang berbau harum dan  berwarna kuning emas mempunyai  arti bahwa pengantin tersebut harus memiliki sifat penyayang dan penebar keharuman. Tebu warna kuning bermakna bahwa pengantin harus menjadi orang yang disukai  dan teguh dalam pendirian.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Dengan adanya kerajaan-kerajaan pada masa lalu muncul kelas-kelas dalam masyarakat Gorontalo; kelas raja dan keturunannya (wali-wali), lapisan rakyat kebanyakan (tuangolipu), dan lapisan budak (wato). Perbedaan kelas ini semakin hilang seiring dengan semakin besarnya pengaruh ajaran Islam yang tidak mengenal kelas sosial. Namun, pandangan tinggi rendah dari satu pihak terhadap pihak lain masih terasakan sampai saat ini. Dasar pelapisan sosial seperti ini semakin bergeser oleh dasar lain yang baru, yaitu jabatan, gelar, pendidikan, dan kekayaan ekonomi.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Masjid Agung Baiturrahim yang terletak di pusat Kota Gorontalo dewasa ini merupakan masjid tertua yang dibangun di daerah ini. Masjid tersebut didirikan bersamaan dengan pembangunan Kota Gorontalo yang baru dipindahkan dari Dungingi ke Kota Gorontalo, tepatnya Kamis, 6 Syakban 1140 Hijriah atau 18 Maret  1728 M oleh Paduka Raja Botutihe. Belaiu adalah  Kepala Pemerintahan Batato Lo Hulondalo atau Kerajaan Gorontalo pada waktu itu. Masjid Baiturrahim Kota Gorontalo adalah masjid yang tua di daerah Gorontalo. Masjid ini didirikan bertalian erat dengan perkembangan Pemerintahan adat di daerah Gorontalo.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Di samping itu terdapat sejumlah dialek Bahasa Jawa; namun secara umum terdiri dari dua, yakni kulonan dan timuran. Kulonan dituturkan di bagian barat Jawa Tengah, terdiri atas Dialek Banyumasan dan Dialek Tegal; dialek ini memiliki pengucapan yang cukup berbeda dengan Bahasa Jawa Standar. Sedang Timuran dituturkan di bagian timur Jawa Tengah, diantaranya terdiri atas Dialek Solo, Dialek Semarang. Diantara perbatasan kedua dialek tersebut, dituturkan Bahasa Jawa dengan campuran kedua dialek; daerah tersebut diantaranya adalah Pekalongan dan Kedu.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Masing-masing rumah adat yang ada di Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri dimana rumah adat Jawa Timur memiliki ciri-ciri bangunan berbentuk persegi panjang. Rumah Joglo mempunyai 16 buah tiang atau kolom sebagai penopang konstruksi atap yang terdiri dari 4 buah “saka guru” dengan masing masing tiang berukuran (15cm x 15cm) dan 12 buah tiang emper masing-masing berukuran (11cm x 11cm), serta mempunyai 5 buah “Blandar Tumpang Sari” lengkap dengan “kendhit”atau “koloran” yang berfungsi sebagai balok penyiku konstruksi utama bangunan tersebut. Keseluruhan bangunan asli menggunakan material struktur kayu jati dan mempunyai ukuran 8,4 m x 7,6 m.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Karapan Sapi merupakan salah satu budaya khas di Jawa Timur yaitu karapan sapi dimana Karapan sapi merupakan salah satu jenis kesenian tradisional yang selalu dilakukan oleh masyarakat P. Madura, Jawa Timur karena di Jawa Timur masih terdapat tradisi perlombaan pacuan sapi jadi pada perlombaan ini akan memperlihatkan dimana beberapa ekor sapi nantinya akan berlomba adu cepat untuk memenangkan perlombaan dan ditambah juga dengan ritual arak-arakan yang sampai saat ini masih dipercaya oleh suku Jawa Timur.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa dan begitu juga dengan Jawa Timur dimana suku Jawa Timur adalah mayoritas Suku Jawa, namun demikian, etnisitas di Jawa Timur lebih heterogen. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Suku Madura mendiami di Pulau Madura dan daerah Tapal Kuda (Jawa Timur bagian timur), terutama di daerah pesisir utara dan selatan. Di sejumlah kawasan Tapal Kuda, Suku Madura bahkan merupakan mayoritas. Hampir di seluruh kota di Jawa Timur terdapat minoritas Suku Madura, umumnya mereka bekerja di sektor informal. Suku Tengger, konon adalah keturunan

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang berlaku secara nasional, namun demikian Bahasa Jawa dituturkan oleh sebagian besar Suku Jawa. Bahasa Jawa yang dituturkan di Jawa Timur memiliki beberapa dialek/logat. Di daerah Mataraman (eks-Karesidenan Madiun dan Kediri), Bahasa Jawa yang dituturkan hampir sama dengan Bahasa Jawa Tengahan (Bahasa Jawa Solo-an). Di daerah pesisir utara bagian barat (Tuban dan Bojonegoro), dialek Bahasa Jawa yang dituturkan mirip dengan yang dituturkan di daerah Blora-Rembang di Jawa Tengah.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Dialek Bahasa Jawa di bagian tengah dan timur dikenal dengan Bahasa Jawa Timuran, yang dianggap bukan Bahasa Jawa baku. Ciri khas Bahasa Jawa Timuran adalah egaliter, blak-blakan, dan seringkali mengabaikan tingkatan bahasa layaknya Bahasa Jawa Baku, sehingga bahasa ini terkesan kasar. Namun demikian, penutur bahasa ini dikenal cukup fanatik dan bangga dengan bahasanya, bahkan merasa lebih akrab. Bahasa Jawa Dialek Surabaya dikenal dengan Boso Suroboyoan. Dialek Bahasa Jawa di Malang umumnya hampir sama dengan Dialek Surabaya. Dibanding dengan bahasa Jawa dialek Mataraman (Ngawi sampai Kediri), bahasa dialek malang termasuk bahasa kasar dengan intonasi yang relatif tinggi. Sebagai contoh, kata makan, jika dalam dialek Mataraman diucapkan dengan ‘maem’ atau ‘dhahar’, dalam dialek Malangan diucapkan ‘mangan’. Salah satu ciri khas yang membedakan antara bahasa arek Surabaya dengan arek Malang adalah penggunaan bahasa terbalik yang lazim dipakai oleh arek-arek Malang. Bahasa terbalik Malangan sering juga disebut sebagai bahasa walikan atau osob kiwalan. Berdasarkan penelitian Sugeng Pujileksono (2007), kosa kata (vocabulary) bahasa walikan Malangan telah mencapai lebih dari 250 kata. Mulai dari kata benda, kata kerja, kata sifat. Kata-kata tersebut lebih banyak diserap dari bahasa Jawa, Indonesia, sebagian kecil diserap dari bahasa Arab, Cina dan Inggris. Beberapa kata yang diucapkan terbalik, misalnya mobil diucapkan libom, dan polisi diucapkan silup. Produksi bahasa walikan Malangan semakin berkembang pesat seiring dengan munculnya supporter kesebelasan Arema (kini Arema Indonesia)yang sering disebut Aremania. Bahasa-bahasa walikan banyak yang tercipta dari istilah-istilah di kalangan supporter. Seperti retropus elite atau supporter elit. Otruham untuk menyebut supporter dari wilayah Muharto. Saat ini Bahasa Jawa merupakan salah satu mata pelajaran muatan lokal yang diajarkan di sekolah-sekolah dari tingkat SD hingga SLTA.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Jawa Timur memiliki sejumlah kesenian khas. Ludruk merupakan salah satu kesenian Jawa Timuran yang cukup terkenal, yakni seni panggung yang umumnya seluruh pemainnya adalah laki-laki. Berbeda dengan ketoprak yang menceritakan kehidupan istana, ludruk menceritakan kehidupan sehari-hari rakyat jelata, yang seringkali dibumbui dengan humor dan kritik sosial, dan umumnya dibuka dengan Tari Remo dan parikan. Saat ini kelompok ludruk tradisional dapat dijumpai di daerah Surabaya, Mojokerto, dan Jombang; meski keberadaannya semakin dikalahkan dengan modernisasi.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Reog yang sempat diklaim sebagai tarian dari Malaysia merupakan kesenian khas Ponorogo yang telah dipatenkan sejak tahun 2001, reog kini juga menjadi icon kesenian Jawa Timur. Pementasan reog disertai dengan jaran kepang (kuda lumping) yang disertai unsur-unsur gaib. Seni terkenal Jawa Timur lainnya antara lain wayang kulit purwa gaya Jawa Timuran, topeng dalang di Madura, dan besutan. Di daerah Mataraman, kesenian Jawa Tengahan seperti ketoprak dan wayang kulit cukup populer. Legenda terkenal dari Jawa Timur antara lain Damarwulan dan Angling Darma.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Kebudayaan dan adat istiadat Suku Jawa di Jawa Timur bagian barat menerima banyak pengaruh dari Jawa Tengahan, sehingga kawasan ini dikenal sebagai Mataraman; menunjukkan bahwa kawasan tersebut dulunya merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Mataram. Daerah tersebut meliputi eks-Karesidenan Madiun (Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan), eks-Karesidenan Kediri (Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek) dan sebagian Bojonegoro. Seperti halnya di Jawa Tengah, wayang kulit dan ketoprak cukup populer di kawasan ini.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Surakarta berdiri di wilayah suatu desa bernama Desa Sala, di tepi Bengawan Solo. Sarjana Belanda yang meneliti Naskah Bujangga Manik, J. Noorduyn, menduga bahwa Desa Sala ini berada di dekat (kalau bukan memang di sana) salah satu tempat penyeberangan (“penambangan”) di Bengawan Solo yang disebut-sebut dalam pelat tembaga “Piagam Trowulan I” (1358, dalam bahasa Inggris disebut “Ferry Charter”) sebagai “Wulayu”. Naskah Perjalanan Bujangga Manik yang berasal dari sekitar akir abad ke-15 menyebutkan bahwa sang tokoh menyeberangi “Ci Wuluyu”. Pada abad ke-17 di tempat ini juga dilaporkan terdapat penyeberangan di daerah “Semanggi”[1] (sekarang masih menjadi nama kampung/kelurahan di Kecamatan Pasarkliwon).

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Latar belakang pendirian ini adalah terjadinya pemberontakan Sunan Kuning (“Gègèr Pacinan”) pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono (PB) II tahun 1742. Pemberontakan dapat ditumpas dengan bantuan VOC dan Kartasura direbut kembali, namun dengan pengorbanan hilangnya wilayah-wilayah Mataram sebagai imbalan bantuan VOC. Bangunan keraton sudah hancur dan dianggap “tercemar”. Sunan Pakubuwana II lalu memerintahkan Tumenggung Honggowongso dan Tumenggung Mangkuyudo serta komandan pasukan Belanda J.A.B. van Hohendorff untuk mencari lokasi ibu kota Mataram yang baru. Untuk itu dibangunlah keraton baru 20 km ke arah tenggara dari Kartasura, pada 1745, tepatnya di Desa Sala di tepi Bengawan Solo. Kelak namanya berubah menjadi Surakarta. (Catatan-catatan lama menyebut bentuk antara “Salakarta”[2]). Pembangunan keraton baru ini menurut catatan menggunakan bahan kayu jati dari kawasan Alas Kethu, hutan di dekat Wonogiri Kota dan kayunya dihanyutkan melalui Bengawan Solo. Secara resmi, keraton mulai ditempati tanggal 17 Februari 1745 (atau Rabu Pahing 14 Sura 1670 Penanggalan Jawa, Wuku Landep, Windu Sancaya).

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Surakarta dikenal sebagai salah satu inti kebudayaan Jawa karena secara tradisional merupakan salah satu pusat politik dan pengembangan tradisi Jawa. Kemakmuran wilayah ini sejak abad ke-19 mendorong berkembangnya berbagai literatur berbahasa Jawa, tarian, seni boga, busana, arsitektur, dan bermacam-macam ekspresi budaya lainnya. Orang mengetahui adanya “persaingan” kultural antara Surakarta dan Yogyakarta, sehingga melahirkan apa yang dikenal sebagai “gaya Surakarta” dan “gaya Yogyakarta” di bidang busana, gerak tarian, seni tatah kulit (wayang), pengolahan batik, gamelan, dan sebagainya.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Bahasa yang digunakan di Surakarta adalah bahasa Jawa dialek Mataraman (Jawa Tengahan) dengan varian Surakarta. Dialek Mataraman/Jawa Tengahan juga dituturkan di daerah Yogyakarta, Magelang timur, Semarang, Pati, Madiun, hingga sebagian besar Kediri. Meskipun demikian, varian lokal Surakarta ini dikenal sebagai “varian halus” karena penggunaan kata-kata krama yang meluas dalam percakapan sehari-hari, lebih luas daripada yang digunakan di tempat lain. Bahasa Jawa varian Surakarta digunakan sebagai standar bahasa Jawa nasional (dan internasional, seperti di Suriname). Beberapa kata juga mengalami spesifikasi, seperti pengucapan kata “inggih” (“ya” bentuk krama) yang penuh (/iŋgɪh/), berbeda dari beberapa varian lain yang melafalkannya “injih” (/iŋdʒɪh/), seperti di Yogyakarta dan Magelang. Dalam banyak hal, varian Surakarta lebih mendekati varian Madiun-Kediri, daripada varian wilayah Jawa Tengahan lainnya

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Yogyakarta masih sangat kental dengan budaya Jawanya. Seni dan budaya merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Sejak masih kanak-kanak sampai dewasa, masyarakat Yogyakarta akan sangat sering menyaksikan dan bahkan, mengikuti berbagai acara kesenian dan budaya di kota ini. Bagi masyarakat Yogyakarta, di mana setiap tahapan kehidupan mempunyai arti tersendiri, tradisi adalah sebuah hal yang penting dan masih dilaksanakan sampai saat ini. Tradisi juga pasti tidak lepas dari kesenian yang disajikan dalam upacara-upacara tradisi tersebut. Kesenian yang dimiliki masyarakat Yogyakarta sangatlah beragam. Dan kesenian-kesenian yang beraneka ragam tersebut terangkai indah dalam sebuah upacara adat. Sehingga bagi masyarakat Yogyakarta, seni dan budaya benar-benar menjadi suatu bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Kesenian khas di Yogyakarta antara lain adalah kethoprak, jathilan, dan wayang kulit.yogyakarta juga dikenal dengan perak dan gaya yang unik membuat batik kain dicelup. ia juga dikenal karena seni kontemporer hidup. Memberikan nama kepada anak masih merupakan hal penting Nama2 anak jawa. Yogyakarta juga dikenal dengan gamelan musik, termasuk gaya yang unik gamelan Yogyakarta

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Desa Ngenep berada di sebelah tenggara kota Wonosari, kurang lebih 15 kilometer dari ibukota Kabupaten Gunung Kidul itu. Desa yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian ini mempunyai enam wilayah pedusunan, yaitu Sembuku, Mojo, Pomahan, Kauman, Nogosari, dan Karang Tengah. Nama desa Ngenep sekarang sudah tidak ada dan mengalami pemekaran menjadi enam dusun tersebut. Penduduk di daerah ini sangat menggantungkan hasil pada tegalan dan pekarangan. Mereka percaya juga bahwa hasil tani mereka dipelihara melalui kekuatan supranatural lewat upacara adat Grebeg Ngenep.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Di dalam bangunan rumah adat Jawa tersebut juga ditentukan ukuran, kondisi perawatan rumah, kerangka, dan ruang-ruang di dalam rumah serta situasi di sekeliling rumah, yang dikaitkan dengan status pemiliknya. Di samping itu, latar belakang sosial, dan kepercayaannya ikut berperanan. Agar memperoleh ketentraman, kesejahteraan, kemakmuran, maka sebelum membuat rumah di’petang’ (diperhitungkan) dahulu tentang waktu, letak, arah, cetak pintu utama rumah, letang pintu pekarangan, kernagka rumah, ukuran dan bengunan rumah yang akan dibuat, dan sebagainya. Di dalam suasana kehidupan kepercayaan masyarakat Jawa, setiap akan membuat rumah baru, tidak dilupakan adanya sesajen, yaitu bensa-benda tertentu yang disajikan untuk badan halus, danghyang desa, kumulan desa dan sebagainya, agar dalam usaha pembangunan rumah baru tersebut memperoleh keselamatan (R. Tanaya, 1984:66-78).

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Bangunan model/bentuk Panggung Pe dalam perkembangannya terdapat bangunan Panggung Pe (Epe), Gedong Selirang, Panggung Pe Gedong Setangkep, Cere Gancet, Empyak Setangkep, Trajumas, Barongan, dan sebagainya. Dari bangunan rumah kampung berkembang menjadi bangunan rumah kampung, Pacul Gowang, Srotong, Daragepak, Klabang Nyander, Lambang Teplok, Lambang Teplok Semar Tinandhu, Gajah Jerum, Cere Gancet Semar Tinnadhu, Cere Gancet Semar Pinondhong, dan sebagainya. Dari bangunan Rumah Limasan berkembang menjadi bentuk rumah Limasan Lawakan, Gajah Ngombe, Gajah Jerum, Klabag Nyonder, Macan Jerum, Trajrumas, Trajrumas Lawakan, Apitan, Pacul Gowang, Gajah Mungkur, Cere Goncet, Apitan Pengapit, Lambang Teplok Semar Tinandhu, Trajrumas Rambang Gantung, Lambangsari, Sinom Lambang Gantung Rangka Usuk Ngambang, dan sebagainya. Dari perkembangan bangunan rumah Joglo terdapatlah bangunan rumah Joglo, Joglo Limasan Lawakan atau Joglo Lawakan, Joglo Sinom, Joglo Jampongan, Joglo Pangrawit, Joglo Mangkurat, Joglo Wedeng, Joglo Semar Tinandhu, dan sebagainya. Dari jenis tajug dalam perkembangannya terdapatlah bangunan rumah tajug (biasa untuk rumah ibadah), tajug lawakan lambang teplok, tajug semar tinandhu, tajug lambang gantung, tajug semar sinonsong lambang gantung, tajug lambang gantung, tajug semar sinonsong lambnag gantung, tajug mangkurat, tajug ceblakan, dan sebagainya (Narpawandawa 1936-1936).

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Menurut asal katanya, nama Sangir-Talaud secara keseluruhan berarti orang yang berasal dari laut atau samudra. Sedangkan menurut asal-usulnya, terdapat berbagai perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Ada yang menyebutnya sebagai bagian dari rumpun bangsa Melayu-Polenisia yang berpindah lewat Ternate, sebagai penduduk asli Sulawesi Utara, penduduk keturunan bangsa Filipina, atau bahkan campuran dari sejumlah suku bangsa tertentu. Namun terlepas dari semua itu, orang Sangir-Talaud saat ini merupakan sekelompok masyarakat yang menempati wilayah Sulawesi Utara

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Ada busana adat yang sering dikenakan dalam berbagai kesempatan yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat seperti perkawinan, peminangan, penasbihan desa, atau bahkan untuk pakaian sehari-hari. Nama busana tersebut adalah laku tepu, yakni baju panjang yang biasa dikenakan oleh wanita maupun pria. Perbedaannya hanya terletak pada ukuran panjang baju dan pasangannya. Untuk kaum wanita panjangnya bisa mencapai betis, dengan penutup bagian bawahnya menggunakan kain sarung. Sementara itu, untuk kaum pria bisa mencapai telapak kaki atau hanya sebatas lutut, dengan celana panjang sebagai penutup pada bagian bawahnya.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Laku tepu pada umumnya berwarna terang dan mencolok se-perti merah, ungu, kuning tua, dan hijau tua. Baju jenis ini, pada zaman dulu terbuat dari kain ,kofo dengan dua bahan baku utamanya adalah serat manila hennep dan serat kulit kayu. Untuk mendapatkan warna yang diinginkan, sebelum dijahit harus dicelupkan ke dalam cairan air nira untuk warna merah misalnya, dan daun-daunan atau akar-akaran tertentu yang dapat menghasilkan warna biru, hijau, kuning, atau merah darah. Namun saat ini, keberadaan kain kofo telah digantikan dengan berbagai bahan lainnya yang sesuai untuk dibuat baju panjang. Namun warna yang dipakai masih tetap mengacu pada tradisi sebelumnya, yakni warna terang dan mencolok.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Busana adat pengantin pria terdiri atas celana panjang dan laku tepu yang panjangnya hingga lutut atau telapak kaki, di kanan kiri baju terdapat belahan yang tingginya mencapai pinggul, krah baju berbentuk bulat dan terbelah di bagian depannya, serta berlengan panjang. Kelengkapan busana yang dikenakan oleh pengantin pria meliputi kalung panjang atau soko u wanua, keris (sandang) yang diselipkan di pinggang sebelah kanan, ikat pinggang atau salikuku yang terbuat dari kain dengan simpul ikatan ditempatkan di sebelah kiri pinggang, dan ikat kepala berbentuk segitiga. Khusus untuk ikat kepala, bagian yang menjulangnya diletakkan di bagian depan kepala. Adapun ujungnya diikatkan di belakang kepala.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Sementara itu, busana adat pengantin wanita terdiri atas kain sarung lengkap dengan baju panjang atau laku tepu yang berlengan panjang, krah baju berbentuk bulat, dan terbelah di tengah pada bagian belakangnya. Kelengkapan buasana lainnya yang dipakai oleh mempelai wanita adalah sepatu atau sandal, sunting (topo-topo) yang dipasang tegak lurus pada konde di atas kepala, gelang, antinganting, kalung panjang bersusun tiga yang disebut soko u wanua, serta selendang (bawandang liku). Khusus untuk selendang, pemakaiannya disampirkan di bahu kanan melingkar ke kiri dengan salah satu ujungnya terurai sampai ke tanah, dan ujung yang satunya lagi dapat dipegang. Saat ini, keberadaan kain sarung yang dikenakan untuk menutup badan bagian bawah, kerap diganti dengan rok panjang yang sudah dilipit (plooi).

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Selain pada kelengkapan busana pengantin, kekhasan lainnya juga tampak pada kelengkapan busana yang dikenakan pada upacaraupacara ritual maupun formal lainnya. Pada saat menghadiri acaraacara tersebut, kaum pria mengenakan busana adat yang terdiri atas baju panjang, celana panjang, ikat pinggang, dan yang teristimewa di sini adalah ikat kepala. Keberadaan ikat kepala di sini biasanya melambangkan status atau kedudukan seseorang di tengah-tengah masyarakat. Hingga saat ini, pemakaian ikat kepala sebagai simbol pembeda status sosial seseorang masih tetap berlaku. Dalam hal ini, ada beberapa contoh ikat kepala yang melambangkan status sosial pemakainya seperti paporong lingkaheng yang melambangkan pemakainya tidak memiliki kedudukan di dalam masyarakat; paporong tingkulu, yang menandakan pemakainya seorang pegawai pemerintah; paporong datu bouwawina, yakni ikat kepala yang digunakan oleh raja atau pejabat pemerintah tertinggi; dan beberapa jenis ikat kepala untuk para penari.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Seorang wanita yang berstatus sebagai permaisuri, biasanya mengenakan selendang yang terbuat dari kain kofo berwarna kuning tua dan merah. Selendang tersebut dinamakan kaduku, yang panjangnya mencapai dua meter dengan lebar 15 sentimeter. Cara memakainya, yakni dengan menempatkan selendang sebelah menyebelah bahu. Pemakaian dengan cara seperti ini dilakukan pula oleh seorang gadis yang akan menikah, hanya saja pada bagian kepalanya diberi atau disematkan perhiasan tertentu. Berbeda halnya dengan cara memakai selendang yang dilakukan oleh para istri bangsawan, yakni hanya dengan menyampirkannya di bahu sebelah kanan.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Upacara adat ”Tulude” merupakan hajatan tahunan warisan para leluhur masyarakat Nusa Utara (kepulauan Sangihe, Talaud dan Sitaro)di ujung utara propinsi Sulawesi Utara). Telah berabad-abad acara sakral dan religi ini dilakukan oleh masyarakat etnis Sangihe dan Talaud sehingga tak mungkin dihilangan atau dilupakan oleh generasi manapun. Tradisi ini telah terpatri dalam khasanah adat, tradisi dan budaya masyarakat Nusa Utara. Bahkan tradisi budaya ini secara perlahan dan pasti mulai diterima bukan saja sebagai milik masyarakat Nusa Utara, dalam hal ini Sangihe, Talaud dan Sitaro, tetapi telah diterima sebagai suatu tradisi budaya masyarakat Sulawesi Utara dan Indonesia pada umumnya. Sebab, di mana ada komunitas masyarakat etnis Sangihe-Talaud, pasti di sana akan ada hajatan Tulude.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Tulude pada hakekatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Mawu Ruata Ghenggona Langi (Tuhan yang Mahakuasa) atas berkat-berkat-Nya kepada umat manusia selama setahun yang lalu. Namun, untuk mencari kepraktisan pelaksanaannya, banyak kelompok masyarakat menyelenggarakannya tidak sepenuhnya sebagai sebuah bentuk upacara, tetapi dilaksanakan dalam bentuk ibadah-ibadah syukur, mulai dari tingkat RT, lingkungan, kelurahan, jemaat-jemaat, organisasi rukun dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Namun, apapun bentuk pelaksanaannya, hakikat dari Tulude itu sendiri tetap menjadi dasar bagi pelaksanaannya setiap tahun.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Pada masa awal beberapa abad lalu, pelaksanaan upacara adat Tulude dilaksanakan oleh para leluhur pada setiap tanggal 31 Desember, di mana tanggal ini merupakan penghujung dari tahun yang akan berakhir, sehingga sangat pas untuk melaksanakan upacara Tulude. Pengertian Tulude itu sendiri adalah “menolak” atau “mendorong” dalam hal ini menolak tahun yang lama dan siap menerima tahun yang baru. Dalam tradisi kafir leluhur masyarakat Sangihe dan Talaud, acara tolak tahun ini diwujudkan dengan upacara di tepi pantai dengan menolak, mendorong atau melepaskan sebuah perahu kecil yang terbuat dari kayu “latolang” (sejenis kayu yang tumbuh lurus tinggi tak bercabang) dengan muatan tertentu. Perahu ini oleh tokoh adat didorong, dilepas atau dihanyutkan ke laut sebagai simbol, segala sesuatu yang buruk di tahun yang akan lewat dibuang atau dihanyutkan ke laut agar tidak lagi menimpa warga desa setempat di tahun yang baru. Jika perahu tersebut dibawa arus laut dan terdampar di pantai atau desa tetangga, maka orang yang menemukannya wajib menolak dan menghanyutkannya kembali ke laut, karena dipercaya, kalau tidak dihanyutkan lagi, maka segala malapetaka dan sakit-penyakit yang pernah menimpa masyarakat asal perahu itu, akan berpindah ke tempat di mana perahu itu terdampar.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Ketika agama Kristen dan Islam masuk ke wilayah Sangihe dan Talaud pada abad ke-19, upacara adat Tulude ini telah diisi dengan muatan-muatan penginjilan dan tradisi kekafiran secara perlahan mulai terkikis. Bahkan, hari pelaksanaannya yang biasanya pada tanggal 31 Desember, oleh kesepakatan adat, dialihkan ke tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Hal ini dilakukan, karena tanggal 31 Desember merupakan saat yang paling sibuk bagi umat Kristen di Sangihe dan Talaud. Sebab, seminggu sebelumnya telah disibukkan dengan acara ibadah malam Natal, lalu tanggal 31 Desember disibukkan dengan ibadah akhir tahun dan persiapan menyambut tahun baru. Akibat kepadatan dan keseibukan acara ibadah ini dan untuk menjaga kekhusukan ibadah gerejawi tidak terganggu dengan upacara adat Tulude, maka dialihkankan tanggal pelaksanaannya menjadi tanggal 31 Januari. Bahkan pada tahun 1995, oleh DPRD dan pemerintah kabupaten kepulauan Sangihe-Talaud, tanggal 31 Januari telah ditetapkan dengan Perda sebagai hari jadi Sangihe Talaud dengan inti acara upacara Tulude.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Dalam upacara adat tulude ini, ada berbagai konten adat yang dilakukan. Pertama, dilakukan pembuat kue adat Tamo di rumah seorang tokoh adat semalam sebelum hari pelaksanaan upacara. Kemudian, persiapan-persiapan pasukan pengiring, penari tari Gunde, tari salo, tari kakalumpang, tari empat wayer, kelompok nyanyi masamper, penetapan tokoh adat pemotong kue adat tamo, penyiapan tokoh adat pembawa ucapan Tatahulending Banua, tokoh adat pembawa ucapan doa keselamatan, seorang tokoh pemimpin upacara yang disebut Mayore Labo, dan penyiapan kehadiran Tembonang u Banua (pemimpin negeri sesuai tingkatan pemerintahan pelaksanaan upacara seperti kepala desa, camat, bupati/walikota atau gubernur) bersama Wawu Boki (isteri pemimpin negeri)serta penyebaran undangan kepada seluruh anggota masyarakat untuk hadir dengan membawa makanan untuk acara Saliwangu Banua (pesta rakyat makan bersama).

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Waktu pelaksanaan upacara adat Tulude adalah sore hari hingga malam hari selama kurang-lebih 4 jam. Waktu 4 jam ini dihitung mulai dari acara penjemputan kue adat Tamo di rumah pembuatan lalu diarak keliling desa atau keliling kota untuk selanjutnya dibawa masuk ke arena upacara. Sebelum kue Tamo ini di bawah masuk ke arena upacara, Tembonang u Banua (Kepala Desa, Camat, Walikota/Bupati atau Gubernur wajib sudah berada di bangsal utama untuk menjemput kedatangan kue adat ini. — (Semuel Muhaling)

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Selain penduduk asli, Sulawesi Tengah dihuni pula oleh transmigran seperti dari Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Suku pendatang yang juga banyak mendiami wilayah Sulawesi Tengah adalah Bugis, Makasar dan Toraja serta etnis lainnya di Indonesia sejak awal abad ke 19 dan sudah membaur. Jumlah penduduk di daerah ini sekitar 2.128.000 jiwa yang mayoritas beragama Islam, lainnya Kristen, Hindu dan Budha. Tingkat toleransi beragama sangat tinggi dan semangat gotong-royong yang kuat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Karena banyak kelompok etnis mendiami Sulawesi Tengah, maka terdapat pula banyak perbedaan di antara etnis tersebut yang merupakan kekhasan yang harmonis dalam masyarakat. Mereka yang tinggal di pantai bagian barat kabupaten Donggala telah bercampur dengan masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan dan masyarakat Gorontalo. Di bagian timur pulau Sulawesi, juga terdapat pengaruh kuat Gorontalo dan Manado, terlihat dari dialek daerah Luwuk, dan sebaran suku Gorontalo di kecamatan Bualemo yang cukup dominan.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Sementara masyarakat pegunungan memiliki budaya tersendiri yang banyak dipengaruhi suku Toraja, Sulawesi Selatan. Meski demikian, tradisi, adat, model pakaian dan arsitektur rumah berbeda dengan Toraja, seperti contohnya ialah mereka menggunakan kulit beringin sebagai pakaian penghangat badan. Rumah tradisional Sulawesi Tengah terbuat dari tiang dan dinding kayu yang beratap ilalang hanya memiliki satu ruang besar. Lobo atau duhunga merupakan ruang bersama atau aula yang digunakan untuk festival atau upacara, sedangkan Tambi merupakan rumah tempat tinggal. Selain rumah, ada pula lumbung padi yang disebut Gampiri.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Musik dan tarian di Sulawesi Tengah bervariasi antara daerah yang satu dengan lainnya. Musik tradisional memiliki instrume seperti suling, gong dan gendang. Alat musik ini lebih berfungsi sebagai hiburan dan bukan sebagai bagian ritual keagamaan. Di wilayah beretnis Kaili sekitar pantai barat – waino – musik tradisional – ditampilkan ketika ada upacara kematian. Kesenian ini telah dikembangkan dalam bentuk yang lebih populer bagi para pemuda sebagai sarana mencari pasangan di suatu keramaian. Banyak tarian yang berasal dari kepercayaan keagamaan dan ditampilkan ketika festival.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Ternate merupakan salah satu daerah historis di kawasan timur Nusantara yang sejak dahulu telah banyak didatangi berbagai suku bangsa di dunia untuk berdagang rempah-rempah. Komunikasi yang dilakukan penduduk Ternate dalam interaksi kontak dagang dengan suku/bangsa lain di tempat ini menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar (Lingua Franca). Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa pergaulan antara berbagai daerah di kepulauan Nusantara pada waktu itu. (C. Apituley Cs, Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1983)

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Para ahli linguistic, berpendapat bahwa bahasa Ternate termasuk dalam rumpun bahasa Polinesia. Tetapi ada sebagian peneliti bahasa-bahasa daerah berpendapat bahwa bahasa Ternate juga dapat digolongkan dalam rumpun bahasa Austronesia. Pendapat yang kedua memiliki alasan bahwa banyak terdapat kesamaan dalam segi tata bahasa (pronouncitation dan vocabulary). Di Maluku Utara masih terdapat banyak ragam bahasa daerah dan hingga saat ini masih tetap eksis dan digunakan sebagai bahasa lokal di kawasannya masing-masing.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Selain penggolongan rumpun bahasa tersebut, maka berdasarkan wilayah penyebarannya, bahasa Ternate termasuk dalam kelompok bahasa Ternate–Halmahera. Artinya serumpun dengan berbagai bahasa daerah sekitarnya yang meliputi bahasa Ternate, bahasa Tidore dengan bahasa-bahasa lain yang terdapat di Halmahera barat dan utara. Bahasa Ternate, bahasa Tidore dan bahasa-bahasa lain yang terdapat di Halmahera barat dan utara ini disebut dengan “Bahasa Kie se Gam”. Adapun bahasa-bahasa daerah yang termasuk ke dalam kelompok ini, adalah :

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Gambaran fisik busana adat masyarakat Ternate dan Tidore, memperlihatkan adanya perbedaan cukup spesifik antar kelompok masyarakat yang secara sosial memiliki kedudukan yang berlainan. Busana yang dikenakan oleh masyarakat pada umumnya atau rakyat biasa ditandai dengan kesederhanaan dalam berbagai hal, berbeda dengan busana yang dipakai oleh kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan sosial tinggi. Hal ini dikarenakan Ternate dan Tidore yang secara administratif kini termasuk ke dalam wilayah kabupaten Maluku Utara, merupakan kawasan bekas kesultanan Ternate dan kesultanan Tidore. Sudah tentu, keberadaan keturunan sultan di dalam lingkungan masyarakatnya memiliki gaya hidup yang khas. Kekhasan tersebut tampak dalam tata cara berbusana mereka. Apalagi kehidupan mereka senantiasa diwarnai dengan berbagai acara seremonial, berupa upacara-upacara adat kesultanan pada masa itu maupun upacara yang berkaitan dengan siklus hidup manusia. Beberapa di antaranya yang masih dikenal hingga kini adalah upacara makan secara adat atau sidego, upacara injak tanah atau joko kaha, dan upacara pengukuhan atau uko se bonofo.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Ada beberapa jenis busana yang dikenakan dalam upacara- upacara adat. Busana yang dikenakan oleh sultan disebut manteren lamo yang terdiri atas celana panjang hitam dengan bis merah memanjang dari atas ke abawah, baju berbentuk jas tertutup dengan kancing besar terbuat dari perak berjumlah sembilan . Sementara itu, leher jas, ujung tangan, dan saku jas yang terletak di bagian luar berwarna merah. Konon warna tersebut melambangkan keperkasaan dari pemakainya. Selain itu, penampilan busana yang dikenakan oleh sultan tersebut dilengkapi dengan destar untuk menutup kepala. Busana yang dikenakan oleh istri sultan terdiri atas kebaya panjang atau kimun gia, yang terbuat dari kain satin berwarna putih dengan pengikat pinggang yang terbuat dari emas, serta kain panjang. Perhiasan lainnya yang dikenakan oleh permaisuri tersebut meliputi kalung, bros, dan peniti yang terbuat dari intan, berlian, atau emas. Di samping itu, mereka juga mengenakan hiasan lainnya yang berupa konde yang berukuran besar, sedangkan konde kecil biasanya dipakai oleh pembantu permaisuri.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Selain busana adat yang disebutkan tadi, ada pula busana adat lainnya yang khusus dikenakan oleh kaum remaja putri dan remaja pria yang berasal dari golongan bangsawan. Busana adat yang dipakai oleh remaja pria disebut baju koja, yakni semacam jubah panjang dengan warna-warna muda seperti biru muda dan kuning muda. Konon warna tersebut untuk melambangkan jiwa muda dari para pemakainya yang masih remaja. Baju koja tersebut biasanya berpasangan dengan celana panjang berwarna putih atau hitam, berikut toala polulu di kepalanya. Para remaja putri biasanya memakai busana yang terdiri atas kain panjang dan kimun gia kancing atau kebaya panjang berwarna kuning, oranye, atau hijau muda dengan tangan yang berkancing sembilan di sebelah kiri dan kanannya. Tidak lupa, mereka pun menyertakan berbagai perhiasan seperti taksuma, yakni kalung rantai emas yang dibuat dalam dua lingkaran; anting dua susun, sedangkan giwang tidak boleh dipakai oleh mereka; serta alas kaki yang disebut tarupa.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Secara umum busana adat tradisional yang dikenakan oleh kaum pria yang berasal dari golongan bangsawan terdiri atas jubah panjang yang menjuntai hingga betis atau lutut, celana panjang, dan ikat kepala. Dihiasi dengan kelengkapan dan karakteristik lainnya, yang melambangkan status sosial dan usia dari orang yang memakainya. Adapun busana adat untuk kaum wanita meliputi kebaya panjang dan kain panjang. dilengkapi dengan perhiasan yang disesuaikan dengan tingkatan sosial mereka, baik sebagai permasuri, pembantu permaisuri, atau diselaraskan dengan usia mereka, remaja contohnya.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Sementara itu, busana adat yang dikenakan oleh rakyat biasa untuk busana sehari-hari maupun busana yang dikenakan pada upacaraupacara adat, pada umumnya memang menggambarkan kesederhanaan. Busana yang biasa dikenakan oleh kaum wanita dalam melakukan aktivitas sehari-hari terdiri atas kain kololuncu dan baju susun dengan bagian tangan yang ditarik hingga ke pertengahan sikut. Baju tersebut umumnya berwarna polos. Busana kerja dalam keadaan bersih, biasanya dipakai juga sebagai baju untuk di rumah. Adakalanya, mereka pun hanya mengenakan kain songket dan baju susun. Busana kerja yang digunakan oleh kaum pria terdiri atas kebaya popoh, yakni baju berwarna hitam yang panjangnya mencapai pinggul serta berlengan panjang; dan celana popoh, yakni celana setinggi betis yang berwarna hitam pula. Sama halnya dengan busana wanita, busana kerja pria biasanya digunakan pula sebagai pakaian sehari-hari untuk di rumah.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Pada waktu mereka menghadiri berbagai upacara adat, busana yang dikenakan oleh kaum pria maupun wanitanya tidak berbeda. Kaum pria mengenakan celana panjang dan kemeja panjang, sedangkan kaum wanitanya mengenakan baju susun dan kain songket. Adapun ketua adat yang memimpin upacara-upacara adat tersebut mengenakan jubah panjang yang mencapai betis berwarna kuning muda yang disebut takoa; celana dino, yakni celana dari kain tenun berwartna jingga atau kuning; lengkap dengan lengso duhu, yakni tutup kepala berwarna kuning muda.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Musik tradisional Bali memiliki kesamaan dengan musik tradisional di banyak daerah lainnya di Indonesia, misalnya dalam penggunaan gamelan dan berbagai alat musik tabuh lainnya. Meskipun demikian, terdapat kekhasan dalam tehnik memainkan dan gubahannya, misalnya dalam bentuk kecak, yaitu sebentuk nyanyian yang konon menirukan suara kera. Demikian pula beragam gamelan yang dimainkan pun memiliki keunikan, misalnya Gamelan Jegog, Gamelan Gong Gede, Gamelan Gambang, Gamelan Selunding, dan Gamelan Semar Pegulingan. Adapula musik Angklung dimainkan untuk upacara ngaben, serta musik Bebonangan dimainkan dalam berbagai upacara lainnya.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Terdapat bentuk modern dari musik tradisional Bali, misalnya Gamelan Gong Kebyar yang merupakan musik tarian yang dikembangkan pada masa penjajahan Belanda, serta Joged Bumbung yang mulai populer di Bali sejak era tahun 1950-an. Umumnya musik Bali merupakan kombinasi dari berbagai alat musik perkusi metal (metalofon), gong, dan perkusi kayu (xilofon). Karena hubungan sosial, politik dan budaya, musik tradisional Bali atau permainan gamelan gaya Bali memberikan pengaruh atau saling mempengaruhi daerah budaya di sekitarnya, misalnya pada musik tradisional masyarakat Banyuwangi serta musik tradisional masyarakat Lombok.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Adat istiadat suku sasak dapat anda saksikan pada saat resepsi perkawinan, dimana perempuan apabila mereka mau dinikahkan oleh seorang lelaki maka yang perempuan harus dilarikan dulu kerumah keluarganya dari pihak laki laki, ini yang dikenal dengan sebutan “MERARIK” atau “SELARIAN”. Sehari setelah dilarikan maka akan diutus salah seorang untuk memberitahukan kepada pihak keluarga perempuan bahwa anaknya akan dinikahkan oleh seseorang, ini yang disebut dengan “MESEJATI” atau semacam pemberitahuan kepada keluarga perempuan. Setalah selesai makan akan diadakan yang disebut dengan “NYELABAR” atau kesepakatan mengenai biaya resepsi.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Tentang pola perkampungan orang Sabu tidak bisa terlepas dari pemberian makna pulaunya sendiri atau Rai Hawu. Rai Hawu dibayangkan sebagi suatu makluk hidup yang membujur kepalanya di barat dan ekornya di timur. Maha yang letaknya disebelah barat adalah kepala haba dan LiaE di tengah adalah dada dan perut. Sedangkan Dimu di timur merupakan ekor. Pulau itu juga dibayangkan sebagai perahu, bagian Barat Sawu yaitu Mahara yang berbukit dan berpegunungan, digolongkan sebagai anjungan tanah (duru rai) sedangkan dimu yang lebih datar dan rendah dianggap buritannya ( wui rai).

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Masyarakat Belu yang terdiri dari beberapa suku bangsa memiliki pelapisan sosialnya sendiri. Sebagai contoh masyarakat Waiwiku dalam wilayah kesatuan suku MaraE. Pemegang kekuasaan berfungsi mengatur pemerintah secara tradisional, pelapisan tertinggi yaitu Ema Nain yang tinggal di Uma Lor atau Uma Manaran, mereka adalah raja. Lapisan berikutnya masih tergolong lapisan bangsawan (di bawah raja) yaitu Ema Dato, kemudian lapisan menengah Ema Fukun sebagai kepala marga. Lapisan terbawah dan hanya membayar upeti dan menjalankan perintah raja, bangsawan maupun lapisan menengah disebut Ema Ata (hamba).Pada masyarakat MaraE lapisan social tertinggi disebut Loro,

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Secara mendasar pria mengenakan komponen-komponen busana yang sama dengan daerah-daerah lain di Nusa Tenggara Timur yaitu kain penutup badan yang terdiri atas beti atau taimuti, dan po`uk. Corak khas pada beti gaya Amarasi adalah dominasi warnawarna coklat dengan bidang tengah berwarna putih sebesar ± 3040 cm. Po`uk sebesar ± 30 cm bercorak garis-garis, memanjang dalam paduan warna-warna jingga, merah bata, putih dan biru. Di kepala dikenakan pilu dari batik. Sedangkan kalung dileher terbuat dari logam dengan hiasan berbentuk lingkaran dari logam berukir bergaris tengah 10 cm, dikenal dengan sebutan iteke. Suatu kebiasaan yang umum di Nusa Tenggara Timur khususnya Timor (dan Sumba) adalah disandangnya kapisak atau aluk yang terbuat dari anyaman-anyaman daun atau kain persegi empat dengan corak geometris dan muti sebagai hiasannya. Terkadang aluk juga sebagian berhiaskan ornamen perak. Pakaian serta perhiasan dan perlengkapan busana pria ini oleh masyarakat setempat dianggap dapat memberikan sifat keagungan, kejantanan serta kesucian bagi penyandangnya.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Corak tenunan menunjuk pada status sosial alam fikiran serta kepercayaan yang dianut. Perhiasan dan bahan-bahan pembuatnya selain mencerminkan status sosial juga menyatakan kemampuan ekonomi. Emas, perak, gading dan manik-manik amat dihargai dan bernilai tinggi, baik sebagai citra kehormatan diri maupun dalam konteks hubungan sosial kekeluargaan, khususnya pada adat istiadat perkawinan dimana barang-barang tersebut merupakan mas kawin pihak lelaki kepada pihak perempuan. Sebaliknya pun, dalam membalas pihak lelaki, pihak wanita menyerahkan kain tenunan. Demikianlah oleh terbentuk dasar hubungan kekeluargaan yang erat dan saling mendukung dalam berbagai permasalahan kehidupan.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

2.    Dongan Tubu/Kahanggi disebut juga Dongan Sabutuha adalah saudara laki-laki satu marga. Arti harfiahnya lahir dari perut yang sama. Mereka ini seperti batang pohon yang saling berdekatan, saling menopang, walaupun karena saking dekatnya terkadang saling gesek. Namun pertikaian tidak membuat hubungan satu marga bisa terpisah. Diumpamakan seperti air yang dibelah dengan pisau, kendati dibelah tetapi tetap bersatu. Namun demikian kepada semua orang Batak (berbudaya Batak) dipesankan harus bijaksana kepada saudara semarga. Diistilahkan, manat mardongan tubu.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Demikianlah religi dan kepercayaan suku Batak yang terdapat dalam pustaha. Walaupun sudah menganut agama Kristen dan berpendidikan tinggi, namun orang Batak belum mau meninggalkan religi dan kepercayaan yang sudah tertanam di dalam hati sanubari mereka. Ada juga kepercayaan yang ada di Tarutung tentang ular (ulok) dengan boru Hutabarat, dimana boru Hutabarat tidak boleh dikatakan cantik di Tarutung. Apabila dikatakan cantik maka nyawa wanita tersebut tidak akan lama lagi, menurut kepercayaan orang itu.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

HabitatEnggano adalah pulau yang relatif datar dengan puncak tertinggi 300 m dpl. Suhu udara dan curah hujan di pulau ini relatif tinggi (Ditjen PHPA, 1990). Kedua species burung sebaran-terbatas hidup di beberapa habitat berhutan dan lahan pertanian, terutama perkebunan kelapa, dan lahan-lahan terbuka di sekitar perkampungan. Burung Kacamata Enggano dilaporkan banyak dijumpai dan Celepuk Enggano dijumpai beberapa kali pada kunjungan singkat ke pulau ini pada tahun 1983 (van Marle dan Voous, 1998).

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Melayu dalam pengertian mutakhir merujuk kepada penutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam orang Melayu, dalam hal ini sudah terjadi akulturasi dengan bangsa asing lainnya yang datang dari luar Kepulauan Melayu. Bangsa Melayu merupakan bangsa termuda di antara bangsa-bangsa lain di dunia.[rujukan?] Istilah Melayu atau Malayu berasal dari Kerajaan Malayu, sebuah kerajaan kuno di pulau Sumatera, jadi secara geografis semula hanya mengacu kepada wilayah kerajaan tersebut yang merupakan sebagian dari wilayah pulau Sumatera. Dalam perkembangannya pemakaian istilah Melayu mencakup wilayah geografis yang lebih luas dari wilayah Kerajaan Malayu tersebut, mencakup negeri-negeri di Selat Malaka yang menggunakan sejenis bahasa yang sama yang dinamakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri diduga berasal dari pulau Kalimantan, jadi diduga pemakai bahasa Melayu ini bukan penduduk asli Sumatera tetapi dari pulau Kalimantan. Penduduk asli Sumatera sebelumnya kedatangan pemakai bahasa Melayu tersebut adalah nenek moyang suku Nias dan suku Mentawai. Dalam perkembangannya istilah Melayu kemudian mengalami perluasan makna, sehingga muncul istilah Kepulauan Melayu untuk menamakan kepulauan Nusantara. Secara persfektif historis juga dipakai sebagai nama bangsa yang menjadi nenek moyang penduduk kepulauan Nusantara, yang dikenal sebagai Proto Melayu (Melayu Polinesia) dan Deutero Melayu.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Orang Melayu di Kalimantan dalam arti sempit hanya mengacu kepada orang Melayu Pontianak yang disebut suku Melayu, tetapi dalam arti luas mencakup orang Senganan, suku Sambas, suku Kedayan (suku Brunei), suku Banjar, suku Kutai dan suku Berau. Di Kalimantan Selatan, suku Dayak yang diperkirakan berasal dari Sumatera adalah suku Bukit (Dayak Meratus) yang bahasanya digolongkan bahasa Melayu Lokal sehingga disebut juga sebagai bahasa Melayu Bukit. Diperkirakan beberapa suku yang memiliki unsur-unsur kemelayuan tersebut tergolong ke dalam Proto Melayu. Di pedalaman Kalimantan Barat dan Sarawak terdapat pula orang Dayak Melayu yaitu rumpun Iban yang diperkirakan menyeberang dari pulau Sumatera. Kelompok terakhir ini tergolong rumpun Proto Malayic yang merupakan induk dari Proto Melayu. Proto Melayu (Proto suku Melayu) inilah yang menurunkan suku bangsa Melayu modern.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Tradisi muzik melayu yang lain seperti musik makyong dan gendang keling diwarisi dari zaman praislam.Gendang keling dan Mek Mulung di Kedah dan Perlis menggunakan alat muzik seperti Gong, rebab, gendang dan serunai. Di samping berbagai – bagai jenis muzik yang dinyatakan ,muzik wayang kulit, kuda kepang dan ghazal juga merupakan muzik melayu tradisional dari zaman silam. Muzik wayang kulit mengandungi alat muzik seperti gamelan dan mempunyai hubungan dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat pribumi. Ghazal pula berasal dari pengaruh Arab Parsi , yang dibawa melalui India sebelum berkembang di alam melayu. Muzik melayu asli ialah muzik yang menyertai tarian ronggeng atau joget yang mempunyai hubungan dengan dongdang sayang yang berkembang di Melaka dan canggung di Perlis. Dalam Tarian kuda kepang pula terdapat alat – alat muzik paluan yang dibunyikan mengikut rentak kuda berlari. Tarian kuda kepang ini berkembang di Johor di kalangan masyarakat melayu keturunan Jawa.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Mengenai kebudayaan penduduk atau kultur masyarakat di Irian Barat dapat dikatakan beraneka ragam, beberapa suku mempunyai kebudayaan yang cukup tinggi dan mengagumkan yaitu suku-suku di Pantai Selatan Irian yang kini lebih dikenal dengan suku “ASMAT” kelompok suku ini terkenal karena memiliki kehebatan dari segi ukir dan tari. Budaya penduduk Irian yang beraneka ragam itu dapat ditandai oleh jumlah bahasa lokal khususnya di Irian Barat. Berdasarkan hasil penelitian dari suami-isteri Barr dari Summer Institute of Linguistics (SIL) pada tahun 1978 ada 224 bahasa lokal di Irian Barat, dimana jumlah itu akan terus meningkat mengingat penelitian ini masih terus dilakukan. Bahasa di Irian Barat digolongkan kedalam kelompok bahasa Melanesia dan diklasifikasikan dalam 31 kelompok bahasa yaitu:

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Mereka bercocok tanam, dan memelihara babi sebagai ternak utama, kadang kala mereka berburu dan memetik hasil dari hutan. Pola pemukimannya tetap secara berkelompok, dengan penampilan yang ramah bila dibandingkan dengan penduduk tipe kedua (2). Adat istiadat dijalankan secara ketat dengan “Pesta Babi” sebagai simbolnya. Ketat dalam memegang dan menepati janji. Pembalasan dendam merupakan suatu tindakan heroisme dalam mencari keseimbangan sosial melalui “Perang Suku” yang dapat diibaratkan sebagai pertandingan atau kompetisi. Sifat curiga tehadap orang asing ada tetapi tidak seketat penduduk tipe 2 (kedua).

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Melihat kepada tempat pemukimannya yang tetap di lereng-lereng gunung, memberi kesan bahwa mereka ini menempati tempat yang strategis terhadap jangkauan musuh dimana sedini mungkin selalu mendeteksi setiap makhluk hidup yang mendekati pemukimannya. Adat istiadat mereka sangat ketat, sebagian masih “KANIBAL” hingga kini, dan bunuh diri merupakan tindakan terpuji bila melanggar adat karena akan menghindarkan bencana dari seluruh kelompok masyarakatnya. Perang suku merupakan aktivitas untuk pencari keseimbangan sosial, dan curiga pada orang asing cukup tinggi juga.

seperti di kutip dari https://wiwitrafika.wordpress.com

Sosoy Temar-Rubil (Tarian Perang) yang penuh semangat hanya ditarikan oleh kaum pria, sementara tarian yang lembut seperti Sosoy Kibas (Tari Kipas) hanya ditarikan oleh kaum wanita. Gerakan-gerakan yang tidak terlampau lembut maupun beringas hanya terdapat dalam Sosoy Sawat (Tarian Pergaulan) dan Sosoy Yarit (Tarian Umum), dan oleh karenanya dapat ditarikan baik oleh pria maupun wanita. Gerak-gerik yang agung dan lemah-lembut diijinkan dalam tarian pria seperti dalam Sosoy Swar Man-Vuun (Tarian Penghormatan), namun gerak-gerik yang cepat dan lincah tidak terdapat dalam tarian wanita. Tarian asli Kei umumnya diciptakan untuk tujuan penghormatan, sehingga jarang ditarikan oleh anak-anak. Hanya orang dewasa dan remaja akil-balig yang diikutsertakan. Bahkan sosoy Swar Man-Vuun yang dipentaskan di haluan “Bilan” (Perahu Kebesaran) dulunya hanya ditarikan oleh pria yang sudah berkeluarga.


Baca juga :

Editor’s Note : Axis of Logic has always been known as a “reader’s site” so we make no apology for the length of this excellent research article on the Peruvian Amazon by Michael Reaney for the Council on Hemispheric Affairs. In terms of its importance, it resides easily alongside reports flooding the media in these times on the uprisings in Northern Africa and the Middle East, the US wars and occupations of Afghanistan, Iraq, Pakistan and Palestine and Climate Change & Global Warming. It concerns all of us and is best understood in the context of Global Corporate Empire .

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

The enormous segment of Amazonian rainforest that covers over half of the country has always been an issue of contention for Peru due to the number of indigenous tribes that inhabit it. As early as the 16th century, the Peruvian Amazon has been linked to the world market, providing such products as timber, rubber, and quinine to an increasing global market. Ever since the region first became an attractive venue for resource extraction, the government’s economic ambitions have wantonly grown in spite of the ecological importance of preserving the Amazonian rainforest for Peru, its neighbors, and the international community.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

The Peruvian segment of the Amazon is the setting for a wide variety of rare plant and animal species. The Peruvian rainforest is home to 25,000 species of plants, totaling ten percent of the world’s inventory. Peru boasts the world’s second largest population of birds and is among the top five countries for providing a habitat for thousands of mammals and reptiles. Of Peru’s 2,937 known species of amphibians, birds, mammals, and reptiles, 16 percent are endemic to the region and every year scientists are discovering new species. In 2010, scientists found a new species of leech and a new type of mosquito. 1 Sadly, most of these discoveries depend upon, mining, logging and oil companies that have been granted exploratory rights to Amazonian lands.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

Peru’s Ministry of the Environment boasts that 15 percent of Peruvian territory is under a protected status, “…and we’re aiming for 30 percent,” said Environment Minister Antonio Brack. 2 However, such statements fail to acknowledge the prodigious amounts of ongoing illegal extraction that is occurring in these allegedly government-protected areas. These government-labeled ‘protected areas’ are actually nothing more than forest regions without any special oversight by Peruvian officials. 3 Furthermore, information regarding illegal extraction is provided mainly by the indigenous people, not by trained government authorities with professional responsibilities.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

Over the past three decades, mining and oil extraction have resulted in serious deforestation and widespread degradation of the country’s virgin woodlands. The machinery used by Peruvian miners to expose potential gold-yielding gravel deposits has led to mercury contamination in rivers and increased sedimentation in fragile environments within the rainforest. Furthermore, companies extracting resources from the Amazon have lowered worker transportation costs by constructing make-shift residences for employees in on-site locations. 5 These settlements inevitably pollute the surrounding rainforest due to the consumption and later disposition of subsistence materials used by the workers.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

Peru exports a large amount of timber, especially mahogany, overseas. According to Jose Alvarez, from the Research Institute of the Peruvian Amazon (IIAP), 95 percent of mahogany logged from the Amazon rainforest is felled illegally. 6 Yet, this essentially illegal yield has gone almost completely unpunished. 7 Peru promised to enforce its forestry surveillance obligations and increase the monitoring and regulation of illegal logging with the provisions of the U.S.-Peru Free Trade Agreement (FTA) of 2006, but has failed to follow through on this commitment. 8 This ineptitude on Lima’s part has placed Peru under worldwide scrutiny from governments and environmental organizations because of its ineffective handling of the illegal cutting of prime forest by local loggers. The Peruvian government has signed many agreements as well as having pledged to honor its obligations under its environmental protection policies. Unfortunately, as long as there are companies that continue to profit from the exploitation of the rainforest, the government is likely to continue to turn a blind eye toward routinely doctored export reports.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

Despite the ongoing illegal extraction within the Amazon region, the government does provide legitimate plans, however limited, for positive economic development with these regards to the rainforests. However, serious concerns over the well-being of the Amazon persist, especially as the government continues to distribute more contracts. On June 16, 2010, then Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva signed an energy agreement with President García outlining the construction of six hydroelectric power plants. The plants would be located in the Peruvian Amazon, but would supply Brazil with more than 6000 MW of power. On both sides of the border-split Amazon, ecologically minded citizens and indigenous populations have voiced their concern about the agreement, but found that their pleas fall on deaf ears.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

Indigenous people account for approximately 40 percent of Peru’s population, with an estimated 60 uncontacted indigenous groups being scattered across the Peruvian terrain. According to the 1993 constitution, Peru considers itself to be a diverse and multicultural nation, ensures “the right to cultural identity”, and “upholds customary law and special jurisdiction (indigenous and peasant justice), alongside with other rights for peasant and native communities.” 10 The authors of the Peruvian Constitution issued by the earlier Fuijimori administration, ostensibly recognized the importance of addressing indigenous rights to strengthen the Peruvian state, but this was as much a matter of style as substance.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples was adopted by the United Nations General Assembly on September 13, 2007. Article 10 of that declaration states that indigenous peoples are entitled to their land and must be consulted in regard to anything affecting their territorial claims. This is not a legally binding document; however, it does reflect the members’ commitment to their indigenous rights. 11 In addition, the Peruvian government signed the International Labor Organization’s (ILO) Convention NO. 169, the American Convention on Human Rights, and Decision No. 5427-2009-PC/TC (paragraphs 68 and 69) of the Constitutional Court of Peru. All of these articles emphasize, in accordance with the constitution, the process and methodology behind a “free, prior, and informed consultation” 12 that is needed in order to enact any measure affecting the indigenous territory in the Amazon. 13 On December 13, 2010, a group of organizations and networks from the U.S., Belgium, and England questioned the alleged consultation process of Peru’s Forestry Act and asked Lima officials to respect obligations mandated by their constitution. 14

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

By signing the FTA, the Peruvian government was able to significantly sidestep the legislature and indigenous people by adopting a series of contracts with corporations, while emphasizing the rights given to it by Article 18 of the FTA. The FTA also hindered the government’s authority in the Amazon due to rights allocated to corporations who now may sue the government if Lima’s enforcement of environmental laws results in lost profit. 16 Public Citizen writers and researchers Travis McArthur and Todd Tucker reported that less than a month after former President George W. Bush signed the agreement with Peru, García’s administration pushed the measure Law Number 29157 through legislation allowing new powers to the García administration in order to implement any FTA-related measure without legislative approval for a period of six months. With this new authority, García was able to restructure land rights through dozens of decrees which decimated environmental regulations, destroyed arable land in preparation for livestock grazing, and permitted previously allocated land for indigenous populations as production reserves to be siphoned off and sold to foreign oil and mining companies. 17

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

Reportedly, the Bush administration was directly involved with the formulation of the Peruvian decrees. According to Inside U.S. Trade, two teams of U.S. officials traveled to Peru to finalize at least 35 of the new Peruvian laws with the García administration. 18 The administration claimed that the anti-environment foreign-investor-land-use decrees were necessary to implement the FTA, but this statement sparked hostility among environmental activists. After President Barack Obama entered the White House, several U.S. environmental groups that had worked with the U.S. Trade Representative (USTR) on the FTA’s forestry index (environment section) voiced their issues with its use. They advocated for the repudiation of the García administration’s claim—that the anti-environment foreign-investor-land-use decrees were necessary in order to implement the Peru FTA—the USTR (main composer of the Peru FTA) refused to show that these decrees were both not necessary nor supportive by the Peru FTA. 19 In response, Amazon conservationists and indigenous peoples organized protests against García’s issued decrees, which led up to the Bagua Massacre.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

On June 5, 2009, Peruvian indigenous groups, the Awajun and Wami, gathered in a peaceful protest outside of Bagua to voice their discontent regarding rainforest degradation in the area. Reportedly, 600 Peruvian police along with several helicopters attacked the protesters, killing 125 and injuring 150. Police are said to have fired tear gas and live ammunition into the crowd. After the protest had been staged, Peruvian authorities reported that 22 police officers had been killed and that two were missing. The government-controlled media claimed that the indigenous groups had been the instigators, and the police were the victims. Indigenous advocates such as the National Organization of the Amazon Indigenous people of Peru (AIDSEP), believe that the government prevented the media from reporting the event in any way sympathetic to the indigenous population of the Northern Peruvian Amazon. 20

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

On the night of the Bagua massacre, President García admonished, “When one thinks of the final moments of those officers who were disarmed, tied up and then had their throats slit like animals, one understands the barbarity and savageness….There is a conspiracy aimed at stopping us from using our natural resources for the good, growth and quality of life of our people.” 21 Even though this opinion is widely supported, indigenous groups have repeatedly maintained that they do not wish to hinder the nation’s economic progress. They are merely defending the ownership rights guaranteed by the 1989 United Nations International Labour Convention 169 (held by the ILO), which require indigenous consultation on development projects. The Peruvian government bypasses these rights through a political loophole of the FTA mentioned earlier, which allows them to pass laws that undermine Convention 169.22 García has argued that Peru cannot reject the commitment made through the FTA; however, the FTA should not take priority over constitutional and international obligations.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

García is not only sanctioning the ransacking of the rainforest, but he is also disregarding human beings who reside there. Speaking to the Council on Hemispheric Affairs about the uncontacted indigenous groups in Peru (groups of indigenous people that voluntarily live in isolation from other civilizations of the world) Christina Chauvenet, a Survival International Press Officer says, “There are threats from illegal logging and poaching gangs which the Peruvian government has not done anything to restrain….President Alan García himself refuses to acknowledge that they even exist.” Ultimately, logging and prospecting crews could do irreparable harm to these indigenous tribes’ by contaminating food and water supplies in addition to other natural resources necessary for their survival. The large number of workers needed for these construction projects very often facilitate the bringing of new diseases to the tribes, against which they have no biological resistance, resulting in the contraction of grave illness and even death. The illegal loggers are known to use violence toward the Amazonian inhabitants obstructing their operations. This combination could result in the complete decimation of these tribes. According to Survival International, “More than 50% of the previously uncontacted Nahua tribe were wiped out following oil exploration on their land in the early 1980s, and the same tragedy engulfed the Murunahua in the mid-1990s, after it was forcibly contacted by illegal mahogany loggers.” 23 Due to the recent exploration boom under García’s administration, an expected 70 percent of the Peruvian Amazon will be leased to oil and gas companies, making regulation vital. 24

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

Peru’s foreign ministry announced on February 2, 2011 that it will work with Brazil’s world renowned National Indian Foundation (FUNAI) to protect the rights of Amazonian tribes, in order to preserve uncontacted indigenous and their lands. This was in reaction to photos released January 31 showing uncontacted tribes on the border of the Peruvian Amazon. Christina Chauvenet says this is “a huge step in the right direction,” but her organization will be closely monitoring the Peruvian government to ensure they follow through on their statement in the coming months. Following this, the government has begun to put pressure towards on-going illegal extraction, like having the air force destroy illegal dredgers, but questions and resentment still rise amongst citizens. Protests against the Tia Maria project in Peru’s Southern Copper mines were able to suspend the owner, Southern Copper Corp. (SCCO), from further progress for 180 days. However, it took a martyr, fighting for his right to protect potential damage to his water supply and environment, for Peru’s Mining and Energy Ministry to shed light on the event by paralyzing the project for half a year. In a statement, the Ministry acknowledged that they halted the project in order to keep “social peace.” 25 As commodity prices rise, such as copper, investors will look to Peru’s investment-led economy for their resources.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

García ascended to the presidency hoping to improve Peru’s economic growth and has succeeded. As reported by the Economist, Peru had experienced a GDP growth rate of 9.8 percent in 2008, but the consequence is that the Peruvian Amazon is paying the bill; despite economic growth, social development remains stagnant. 26 Now, thanks to the efforts of organizations fighting to preserve the rainforests, the Peruvian government is beginning to realize that indeed, these uncontacted tribes do exist and indigenous rights need to be respected.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

The section of the planet that is most vulnerable to human emissions are the Andes. Peru is home to 70 percent of the world’s tropical ice glaciers, which are of critical importance to the drinking water, irrigation, and electricity of the region. Scientists are reporting that the glaciers are disappearing faster than they previously anticipated. According to a World Bank report, Environmental and Climate Change in Latin America and the Caribbean-Policy Brief, in 2009, “The Peruvian White Mountain Range… [h]as already lost 26% of glacier mass and this loss is accelerating.” The report continues, “[i]t is estimated that by 2050, glaciers in the sub-region will only exist above 6,000 meters of altitude, and it is probable that small glaciers would have completely disappeared by 2025.” 27 Glacial melting will have enormous impacts on water availability and electricity generation for the Andean countries, which rely on glaciers for more than 70 percent of their electricity. By 2020, 40 million people could be affected by deficiencies in hydro energy, irrigation capacity, and clean drinking water. These forthcoming consequences led the World Bank to call upon Andean governments to “[d]raw up an Andean Strategy on Climate Change…to cope with and mitigate climate change-related effects.” 28 However, no tangible developments have been enacted by the Peruvian government to date, as the glaciers rapidly recede into non-existence.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

A year after the plea from the World Bank, the Amazon finds itself reeling from the worst drought ever recorded. On February 2, 2011, a joint commission of British and Brazilian scientists reported that the drought in 2010 (covering over 1.16 million square-miles) was worse than the drought in 2005 (covering 734,000 square miles), which was thought to be a once-in-a-century phenomenon. 29 During the 2005 drought, the Amazon released a combined 5 billion tons of heat-trapping gases into the atmosphere. Writing for Climate Change, Nick Sundt exclaimed that the Amazon absorbs 2 billion tons of atmospheric carbon dioxide a year. The British and Brazilian team found that the 2010 drought may soon exceed the 5 billion tons of carbon dioxide reportedly released in 2005. 30 The Rio Negro was reported to be at its lowest point on record, 13 feet below its dry-season average, during the 2010 drought. 31

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

The burning of forests releases about 22 percent of anthropogenic CO2 emissions, which are emissions of carbon dioxide caused by humans. This does not include the other harmful greenhouse gases that are released during deforestation such as, nitrous oxide, methane, and other nitrogen oxides. This immense deforestation is dismantling a vital machine that creates the very air we breathe and cannot be replaced once it is destroyed. Scientists are reporting that if deforestation continues at the same pace, then the natural environment will be unable to recuperate and regenerate. 32 Peruvian officials need to start developing better conservation strategies before their country becomes a case study of how climate change can bring a nation to its knees.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

Peru could learn conservation methods merely by looking over the Amazonian treetops to its eastern neighbor, Brazil. In that country, deforestation rates dropped 45.7 percent from August 2008 to July 2009 33 and reportedly another 14 percent from August 2009 to July 2010. 34 Credit is given largely to Brazil’s Action Plan for Deforestation Control and Prevention in the Amazon; a set of intra-governmental policies and measures that were launched in 2004. The plan still aims to improve monitoring, strengthen enforcement of legal logging, define conservation areas, and aid sustainable activities in the area. 35 Through the use of satellite surveillance to prevent illegal logging, Chauvenet asserts that Brazil has developed, “one of the best policies regarding these isolated groups in the world.”

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

However, Brazil has not made a complete turnaround in protecting the Amazon and its inhabitants. At the end of January 2011, the Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA) issued a ‘partial’ license for the commencement of construction for the Belo Monte Dam, which would be the third largest in the world, and provide Brazilians with thousands of MW of electricity. If the dam is built, construction would destroy a large area of the forest and harm fish reserves, which are crucial to the indigenous residing in the area. Survival International announced on February 2, 2011 that “Brazil’s Public Prosecutor’s Office has called for the immediate suspension of the license, which was issued illegally as the majority of conditions required for an installation license to be granted—conditions set by IBAMA itself—have not been met.” Public Prosecutor Felicio Pontes Jr. said, “Following decisions like this one, we can call IBAMA the biggest environmental violator of the Amazon.” 36 If President Dilma Rousseff wishes to maintain Brazil’s world-renowned conservationist reputation, she may want to revise her aspirations of 70 large dams to be built within the next two decades.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

The National Organization of the Amazon Indigenous people of Peru (AIDESEP), in a letter to the Minister of the Environment Mr. Antonio Brack Egg, responded critically to the Readiness Preparation Proposal of Peru (R-PP), a document that Latin American countries have composed in order to be recognized as a contributor to forest conservation by the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). AIDESEP addressed some issues they had with the document, for example, the Minister did not address the root causes affecting the Amazon such as resource extraction. 37 Peru, in order to be acknowledged by the FCPF as an active member in reducing forest degradation had to pass this R-PP document. The languorously inclined Minister of the Environment should commission an investigation allowing him to expose core problems when dealing with the indigenous groups. Minister Egg should work towards reducing degradation rather than using his best efforts to achieve a non-effective R-PP label for archly political reasons.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

In this same letter, The National Organization of the Amazon Indigenous people of Peru AIDESEP asked the Energy Ministry to properly clarify if they sought consultation from local inhabitants before awarding fourteen more contracts for oil and gas explorations. As AIDESEP points out, the government shyly mentions that they consulted with the tribes and representative organizations, but provide no proof of this. As AIDESEP expressed in their letter, “…[t]he competent public authorities are ignoring as many as 300 communities that have ancestral titles and therefore should be taken into consideration.” 38 The government should create enforcement mechanisms for their forestry laws and the international regulations that give the indigenous people their rights.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

Alternatively, more environmentally-friendly solutions for increasing the economic output of the Amazon are readily available. Investing in agro-forestry, which is currently practiced by indigenous groups and organizations in the Amazon, would be a sustainable way to profit from the rainforest in an eco-friendly manner. The Amazon boasts a vast array of profitable goods, such as Brazil nuts, coca, tropical fruits, and sacha inchi (a vine with a nut that is sold for its value in omega 6 and 9), not to mention the thousands of plant species used in medicines, and those that have yet to be discovered. As Rainer W. Bussmann and Douglas Sharon emphasize in their journal on Peruvian medicine, “everyone has an interest in preserving rainforests because they might contain compounds that could cure cancer, HIV-AIDS, and other diseases.” 39 If the current practice of slash and burn exploration continues, then many of these plants and potential miracle medicines will never survive to be discovered. In a recent interview speaking to the Council on Hemispheric Affairs, Megan MacDowell, Amazon Conservation Association’s D.C. Office Director, stated that “agro-forestry is the most sustainable way to gain an income from a standing forest…but only if there is a healthy forest there to supply the industry.” In other words, with responsible investment, there is great potential for a sustainable agriculture industry to flourish within the Amazon.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

The Peruvian government and licensed companies should provide compensation for those inhabitants of the Amazon whom are negatively affected by collateral operations. The government should consider creating a compensation process for those that can prove that they have been afflicted by extractive practices, including ongoing and postoperative-effects of operations. Such an act should enable the formulation of a body similar to the structure of the Brazilian FUNAI, instead of the ill structured Ministry of Environment.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

Many environmentally hazardous incidents occur due to faulty practices or ill-engineered equipment used by corporations. Thus, it should be more difficult for companies to acquire licenses for projects that could leave scars on the rainforest. The Peruvian government should closely investigate the histories of corporations who plan to invest in the Amazon and their previous legacies in environmentally sensitive areas. Since most of the environmental damage is caused by leaks of old or degraded equipment. Peruvian authorities should monitor the types of materials and tools used to ensure companies are following regulations.

seperti di kutip dari https://beritaiklim.wordpress.com

With these upcoming elections, all eyes are focused on the presidency and the future of economic growth following the García administration. Reportedly, President García has taken the opportunity to promote himself while attempting to tie-up some loose ends. The Latin News reported that García was attempting to distract citizens from the emergency decrees by giving them a tax break he announced on February 9, 2011. 40 Skeptics suggest that he was merely anticipating the 2016 election, since he must wait until then to run again. Former president Alejandro Toledo, and outspoken critic of the García administration, argued this was “smoke and mirrors,” designed to distract citizens from the recent Urgent Decrees shoved through congress. 41 Living in Peru reported that on February 7, 2011, two emergency decrees were quickly passed through congress with García’s backing. These decrees allow accelerated bidding on 33 investment projects by easing environmental regulations, which article 5.3 now declares, “[a]re no longer required to obtain administrative authorizations for these projects, and for any project in the near future.” 42


Baca juga :

Sekadar sebagai contoh. Untuk tahun anggaran 2004, pemerintah memprediksi mendapat pinjaman segar US$ 2,4-3 miliar. Sementara itu, jumlah pembiayaan kotor yang harus dibiayai mencapai US$ 10 miliar, yang US$ 7,6 miliar hanya untuk membiayai cicilan dan bunga, baik utang luar negeri (US$ 5,2 miliar) maupun utang domestik (US$ 2,4 miliar). Praktis, hanya sekitar US$ 2,9 miliar yang bisa dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan. Dengan ilustrasi ini, yang terjadi bukan uang masuk ( cash in flow ), melainkan uang hasil utang keluar untuk pembayaran utang ( cash out flow ).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Negara yang uang kertasnya dipakai secara dominan oleh masyarakat dunia menuai keuntungan yang luar biasa. Keuntungan diperoleh dari hasil bersih (nilai nominal dikurangi biaya produksi uang kertas) pencetakan uang atau disebut seigniorage . Sebagai ilustrasi, untuk setiap satu dolar Amerika, biaya produksi diperkirakan hanya US$ 4 sen. Dengan kata lain, seigniorage yang dimiliki The Fed mencapai US$ 96 sen. Menurut studi yang dilakukan Richard Douthwaite, total subsidi masyarakat dunia kepada Amerika Serikat melalui fasilitas seigniorage ini mencapai US$ 400 miliar per tahun (333 kali lebih banyak daripada yang kita dapatkan dari utang CGI 2004).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan cara ini, perdagangan dunia–yang oleh Paul Samuelson, peraih Nobel Bidang Ekonomi, digambarkan sebagai ajang bagi sebuah masyarakat/negara untuk berpotensi lebih baik ( better off ) dibanding bila ia hanya menyandarkan ekonominya pada kekuatan sendiri ( restricted to autarky )–tidak lagi menjadi media yang adil bagi semua pihak. Henry C.K. Liu menggambarkan fenomena ini dengan lugas. Perdagangan dunia saat ini, tulisnya, tak ubahnya sebuah permainan ketika Amerika Serikat memproduksi dolar, sedangkan masyarakat dunia lainnya menyediakan barang dan jasa yang bisa dibeli dengan dolar. Negara dunia ketiga berkompetisi bisa efisien dalam ekspor hanya untuk memburu dolar yang diperlukan guna membayar utang atau menempatkannya sebagai cadangan devisa ( reserve ). Dolar benar-benar menjadi cek kosong yang ditukarkan secara luas sebagai alat bayar yang tidak pernah diuangkan/ditarik dananya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang lebih menyesakkan, bukan hanya kekayaan yang terangkut, sovereignty juga terancam terampas. Kita bisa kehilangan kedaulatan, martabat, dan kehormatan: menjadi negara budak. Negara dengan cap Highly Indebted Poor Countries) di jidat. Sementara itu, negara penjajah dengan cap yang sama tapi beda arti (Highly Indebted Prosperous Country) alias negara makmur yang mendapatkan sumber kemakmurannya dari utang, karena sejatinya fiat money bukan uang, melainkan janji untuk membayar utang yang selamanya hanya sebatas janji.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keputusan pemerintah membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI) mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, mulai pengamat ekonomi, tokoh lembaga swadaya masyarakat, hingga politikus. Keputusan itu dianggap tepat sebagai upaya unjuk gigi di mata dunia internasional tentang tekad kita untuk lebih mandiri serta mengurangi ketergantungan dari mana pun. Situasi dan konteksnya berbeda ketika kita mengambil langkah pembubaran Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) pada 1992. Pada waktu itu memang sedang ada ketegangan dan kita menunjukkan perlawanan. Pembubaran CGI terasa lebih datar dan tidak ada momentum apa-apa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hal tersebut tentu sejalan dengan perjalanan panjang pemerintah dengan lembaga donor itu. Pasalnya, asal-muasal “ketergantungan” pemerintah terhadap CGI karena keterbatasan finansial yang dimiliki, sehingga menyulitkan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi kenegaraan dan program pembangunan. Akibatnya, pada setiap tahun anggaran selalu terjadi defisit, yang oleh pemerintah ditutup dengan utang dari luar negeri. Praktek berutang tersebut lambat-laun dilembagakan, hingga terbentuklah IGGI pada 1967, yang kemudian berubah menjadi CGI pada 1992. Kedua lembaga itu merupakan forum negara dan lembaga donor yang berkomitmen memberi pinjaman kepada pemerintah Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sayangnya, komitmen pinjaman yang melembaga itu dirasa menjerumuskan negara kita pada belitan utang yang mahabesar, hingga dampaknya dirasakan saat krisis ekonomi 1998. Beban utang yang menggunung menjadi bumerang manakala nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Hal itu diperparah dengan kenyataan bahwa banyak utang dikorupsi pejabat-pejabat yang diserahi tanggung jawab untuk menjalankan proyek-proyek yang dibiayai dana pinjaman. Selain itu, banyak hal yang melingkupi pinjaman tersebut, yang dianggap merugikan dan tidak menunjukkan independensi ekonomi nasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di balik alasan-alasan politis tersebut, persoalan terbesar sebenarnya terletak pada praktek berutang yang ternyata belum hilang sepenuhnya. Memang benar bahwa pemerintah telah mengambil langkah evolusioner dengan menurunkan porsi pembiayaan dari pinjaman. Namun, dengan tetap melanggengkan tradisi utang, entah sampai kapan, berarti pemerintah membiarkan pilar konstruksi perekonomian nasional ditopang oleh kekuatan utang, yang terbukti sangat rawan. Kita harus ingat, utang itulah yang membenamkan Indonesia pada lembah krisis ekonomi yang hingga kini tak kunjung terselesaikan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang pasti, pembubaran CGI bukan tanpa makna. Justru langkah ini sangat kental dengan makna politik ataupun ekonomi. Secara politik jelas terlihat keinginan dan tekad tidak lagi mau didikte pihak mana pun dalam soal kebijakan domestik ataupun luar negeri. Suka atau tidak suka, keberadaan CGI atau IMF secara khusus dianggap membatasi ruang gerak karena kita seperti berada di bawah mereka. Posisi tawar Indonesia dianggap lemah dan dalam banyak hal memang menunjukkan hal itu. Pada saat kita sudah merasa cukup kuat langkah untuk membubarkan CGI dan juga sikap tidak lagi membutuhkan IMF, momen itu merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemerintah tentu telah memikirkan segala sesuatunya secara matang. Langkah seperti ini membutuhkan pertimbangan dan tidak boleh emosional. Secara ekonomi kita memang tak lagi membutuhkan CGI, kendati bukan berarti sudah bisa melepas kebutuhan utang luar negeri. Kita masih bisa dan akan tetap menjalin hubungan bilateral. Di masa mendatang itulah yang harus diperkuat. Adapun dengan atau tanpa CGI, pada kenyataannya yang sekarang cukup besar peranannya adalah Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Japan Bank for International Cooperation. Jadi jangan keliru menangkap lalu menganggap kita sudah terbebas dari utang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam konteks hubungan dengan tiga lembaga keuangan itu pun, kalau tidak berhati-hati, kita bisa berada pada posisi di bawah, dalam arti mereka bisa melakukan intervensi politik. Juga dalam hubungan bilateral yang hendak dikembangkan menggantikan fungsi CGI, kesetaraan adalah yang utama sehingga posisi tawar selalu kuat. Inilah yang justru diinginkan karena, ketika harus berhadapan dengan IGGI dan CGI, posisi kita di bawah. Banyak negara anggota CGI atau IGGI dulu, yang sebenarnya kurang banyak kontribusinya, justru bisa ikut-ikutan menekan. Sementara itu, kita pun cenderung tunduk, meskipun sesekali berani melawan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Makna politik dan ekonomi sama-sama penting dan itu dapat memperbaiki citra Indonesia yang selama ini dikenal sebagai debitor besar serta tak pernah bisa lepas dari cengkeraman utang luar negeri. Yang perlu diingat bagaimana merumuskan kebijakan atau model hubungan baru pascapembubaran CGI. Keputusan itu bukan menghentikan utang luar negeri. Jelas hal itu belum memungkinkan saat ini, meskipun kita perlu terus-menerus meningkatkan penerimaan domestik atau mencoba alternatif lain, seperti menerbitkan obligasi internasional. Yang penting, ketergantungan secara politik mulai dihilangkan kalau secara ekonomi belum mampu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemerintah Yudhoyono-Kalla mencatat hal yang positif dan bagaimanapun kita akan mengakui langkah itu sebagai keberanian. Cukup mengejutkan memang, karena sebelumnya banyak yang mengkhawatirkan tim ekonomi sekarang, terutama duet Boediono dan Sri Mulyani, sangat pro-IMF. Kenyataannya, mereka tidak seperti itu dan bahkan menggagas sebuah keputusan penting, yakni pembubaran CGI. Hendaknya tidak sebatas itu, karena di masa mendatang, kecuali harus terus mengurangi angka debt service ratio , kita pun perlu menurunkan komitmen utang baru setiap tahun. Semoga!

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Partai Persatuan Pembangunan, yang hari-hari ini tengah menyelenggarakan muktamar, merupakan salah satu partai politik Islam yang begitu lekat dengan dinamika politik Indonesia, sejak awal era Orde Baru. PPP termasuk unik karena di dalamnya terdapat beragam unsur, khususnya kalangan yang genealogi kulturalnya adalah Nahdlatul Ulama, yang “tradisionalis”, dan Muslimin Indonesia, yang “modernis”. Namun, melihat para calon ketua umum yang namanya beredar di media massa akhir-akhir ini, tampak bahwa elite dari Nahdlatul Ulamalah yang lebih dominan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tulisan ini tidak akan memprediksi siapa yang bakal tampil sebagai ketua umum baru PPP menggantikan Hamzah Haz, tapi lebih menitikberatkan “sejarah masa depan” partai berlambang Ka’bah ini, dengan melihat potensi yang dimilikinya, dan bagaimana sebaiknya PPP memposisikan diri sebagai “representasi” Islam Indonesia. Dibandingkan dengan partai Islam lain, PPP memiliki modal politik yang tidak kecil. Yang menonjol adalah modal sejarah dan pengalaman. Ia sudah eksis sejak 1973, ketika rezim Orde Baru berhasil memfusikan partai-partai Islam peserta Pemilu 1971 ke dalam PPP

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam muktamar kali ini, PPP menghendaki dirinya menjadi “rumah politik Islam”. PPP ingin menghimpun potensi-potensi politik umat Islam Indonesia. Tentu keinginan tersebut agak bernada “utopis”, tapi amat mengandung pesan bahwa umat Islam Indonesia butuh kebersatuan politik. Menjadi satu-satunya partai politik Islam memang tak mungkin bagi PPP. Ia hanya akan menjadi salah satu spektrum politik. Karena itu, bagi PPP yang penting adalah mempertahankan eksistensinya. Ukurannya jelas: bagaimana mampu meraup dukungan suara lebih besar dalam Pemilu 2009, sehingga partai ini masih tetap mampu mewarnai dinamika parlemen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dulu, sewaktu Orde Baru, cendekiawan Nurcholish Madjid berseru “Islam Yes Partai Islam No”. Ia ingin Islam diletakkan secara substansif, bukan simbolis. Karena itu, umat Islam tidak harus memilih partai Islam. Kalangan Islam politik merasa kesal dengan pernyataan tersebut, tapi tidak demikian halnya dengan Golkar. Namun, pada 1977, Nurcholish membela PPP dengan ikut kampanye. Menurut Nurcholish, hal itu ia lakukan karena ia melihat dinamika politik Orde Baru amat tidak seimbang alias tidak ada checks and balances . Nurcholish membela PPP bukan karena Islamnya, melainkan karena demokrasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Banyak kalangan yang langsung memberi PPP–sebagai partai yang berasas Islam–cap sebagai partai eksklusif. Namun, merujuk pengalaman politiknya sepanjang era reformasi ini, praktek-praktek politik eksklusif PPP tidak terbukti di lapangan. PPP, misalnya, enggan merespons dan, apalagi, mengedepankan isu syariat Islam dan Piagam Jakarta. PPP juga tampak jauh lebih pragmatis, dengan tidak mempersoalkan kehadiran presiden perempuan justru karena Megawati Soekarnoputri tampil didampingi Hamzah Haz dalam komposisi presiden-wakil presiden setelah tumbangnya kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jadi, pada prakteknya, Islam politik PPP cenderung lebih inklusif, walaupun–tak seperti Partai Bintang Reformasi–PPP misalnya tidak mempersoalkan praktek poligami di kalangan pengurusnya. PPP tetap berasas Islam, tapi praktek lapangan dan dinamika politik Indonesia membuatnya tampil inklusif. Karena itulah, ke depan, kecenderungan ini harus semakin ditegaskan. Segmen politik Islam di Indonesia kebanyakan adalah segmen moderat dan soft , bahkan yang sekadar membutuhkan simbol-simbol Islam politik ke permukaan, walaupun harus diakui terdapat pula segmen politik Islam yang militan, yang ngotot menuntut diperjuangkannya paradigma politik Islam secara lebih kaffah alias menyeluruh.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bisa saja PPP lebih memfokuskan corak politik yang lebih “kanan” dalam arti lebih tegas menggelorakan isu-isu syariat Islam. Namun, dalam politik Indonesia, kelihatannya hal demikian kurang realistis. Lagi pula PPP akan kalah langkah dengan partai Islam lain yang homogen dan progresif. Salah satu isu atas PPP sendiri memang terkait dengan belum fokusnya pilihan ideologis PPP, karena di dalam prakteknya sering amat pragmatis. Karena itulah disarankan agar PPP cenderung tampil inklusif saja, walaupun asasnya tetap Islam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terlepas dari siapakah Ketua Umum PPP mendatang, apakah yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama atau Muslimin Indonesia, tantangan ke depan tak makin ringan bagi partai ini. Secara internal, partai ini akan menjumpai soal-soal klasik, terkait dengan hal-hal yang bersifat pragmatis. PPP juga masih rentan perpecahan. Merek partai memang telah kuat, tapi kualitas aktor akan terus diuji. Masuknya imigran politik Saifullah Yusuf ke PPP, yang diharapkan makin mampu menyerap massa politik Nahdlatul Ulama, masih butuh pembuktian.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Siapa pun yang terpilih sebagai ketua umum, akan terjadi proses regenerasi partai. Proses penokohan akan berlangsung. Dalam tradisi politik PPP, kekuatan tokoh masih berlaku, terutama terkait dengan konstituen tradisional. Pengurus baru kelak juga ditantang untuk terutama memperkuat sistem. Kalau sistemnya kuat, perpecahan partai tidak sampai mengecilkan partai ini. PPP harus belajar pada kejadian-kejadian sebelumnya, ketika ketidakpuasan regeneratif menjadi pemicu perpecahan. Sirkulasi elite harus berjalan dengan sehat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai salah satu khazanah bangsa, sejarah masa depan PPP akan ditentukan oleh seberapa jauh keputusan-keputusan politik muktamar kali ini. Publik akan melihat sejauh mana PPP sebagai partai Islam mampu menampilkan diri sebagai partai yang islami, jauh dari segala hal yang tidak patut dikedepankan. Legitimasi moralitas politik PPP akan teruji dalam muktamar dan pemilu kelak. Moralitas politik itu akan tampak dari perilaku para aktor di dalamnya dan kebijakan-kebijakan politiknya kelak. Wallahualam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mobilitas vertikal dan orientasi politik pribadi dalam kepemimpinan tersebut tidak jarang menyebabkan terabaikannya agenda dan program kerja lain yang menjadi tanggung jawab organisasi dan menyangkut kepentingan banyak pihak. Sesungguhnya di luar orientasi politik itu banyak program strategis yang penting untuk diseriusi PPP. Kuatnya kecenderungan politik dalam bangunan kepemimpinan tersebut kerap kali juga membuat partai tak mampu bersikap kritis dan korektif terhadap kekuasaan. Sikap yang tidak kritis dan tidak korektif tersebut, cepat atau lambat, akan menimbulkan kinerja partai yang tidak responsif dalam mobilitas horizontalnya karena dimensi keumatannya telah tereduksi. Keberadaan dan fungsi partai pun menjadi tidak optimal, baik dari sisi program maupun visi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berbagai tantangan dan masalah di atas tentu saling mempengaruhi. Dalam menangani berbagai persoalan tersebut, sudah barang tentu dibutuhkan pemikiran dan pertimbangan visioner serta strategis. Pembenahan kondisi internal organisasi pun menjadi suatu prasyarat mutlak untuk dilakukan. Langkah-langkah konseptual dan operasional untuk pengembangan partai ke depan dapat dilakukan oleh PPP secara berkesinambungan melalui identifikasi strategis dan kebijakan partai pada realitas kekinian dengan mengambil pijakan evaluatif dari strategi dan kebijakan partai pada masa lalu, kemudian memprediksinya dalam bingkai kebijakan untuk masa depan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di tengah apatisme masyarakat terhadap partai seperti saat ini, PPP juga dituntut untuk mampu berperan mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai yang telah menurun. Sebagai sebuah partai, PPP harus mampu menjalankan fungsi partai yang sesungguhnya, yakni memberikan kecerdasan politik kepada masyarakat, menjalin komunikasi, serta menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan hanya mengeksploitasi suara masyarakat pada saat pemilu dan kemudian meninggalkannya. Partai tidak boleh membuat jarak dengan masyarakat luas. Pada titik inilah hakikat PPP sebagai sebuah partai benar-benar diuji.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di Taman Victoria, tepat di depan kemegahan gedung parlemen Inggris, berdiri sebuah patung karya Auguste Rodin yang sarat akan pemaknaan ironi atas sebuah kejadian yang terjadi 700 tahun yang lalu. Karya monumental yang diberi nama Les Bourgeois de Calais (Borju-borju dari Kota Calais) itu menggambarkan sepotong kisah heroik yang terjadi di Kota Calais. Ini kisah keteladanan enam orang borjuis anggota Dewan Kota Calais yang berkorban demi keselamatan jiwa para penghuni kota dari pembantaian Raja Edward III dari Inggris.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tapi Edward III lantas membatalkan rencana pembumihangusan Calais dengan syarat para pemimpin tertinggi Kota Calais menyerahkan diri untuk menukar nyawa penduduk kota dengan nyawa mereka sendiri. Akhirnya, untuk menyelamatkan kota dan nyawa semua penduduk, Eustache de Saint Pierre dan lima orang anggota dewan kota (Burghers) menyerahkan diri kepada tentara Inggris. Dengan tangan terikat, pakaian hampir telanjang, dan tali tambang tiang gantungan melingkar di leher, mereka berjalan menyongsong kematian. Mereka akhirnya meregang nyawa. Itulah realitas anggota Dewan Kota Calais yang rela meregang nyawa demi melindungi kota mereka tercinta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Para anggota dewan kita bakal mendapatkan rapel gaji dan pendapatan mereka akan meningkat tajam dengan diberikannya tambahan dana operasional dan tunjangan komunikasi intensif. Lihat saja, tambahan dana operasional untuk ketua DPRD sebesar enam kali uang representasi, dan empat kali uang representasi untuk wakil ketua DPRD. Sedangkan tunjangan komunikasi intensifnya sebesar tiga kali uang representasi. Semua itu akan dibayarkan setiap bulan, bahkan dalam PP Nomor 37/2006 Pasal 14-D diatur pembayaran terhitung mulai 1 Januari 2006.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Les Bourgeois de Calais karya Auguste Rodin yang dibuat pada 1880 bukanlah simbolisasi sebuah kemenangan, melainkan simbolisasi keagungan budi pekerti anggota dewan yang tak rela melihat kehancuran kotanya. Bisa jadi penempatan patung Les Bourgeois de Calais yang berdiri kukuh di bawah bayang-bayang kemegahan gedung parlemen Inggris itu disengaja. Patung itu dapat menjadi semacam pengingat abadi bagi para anggota dewan Inggris untuk meneladankan kisah enam anggota dewan Calais yang menghadiahkan darah mereka kepada Raja Edward III agar dapat memberikan segenap kehidupan bagi penduduk Kota Calais. Kepentingan pribadi bukanlah prioritas bagi anggota dewan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mestikah kita juga membangun monumen persis di depan setiap gedung dewan perwakilan untuk mengingatkan mereka akan beratnya tanggung jawab seorang anggota dewan? Atau, sebelum membangun monumen tersebut, jangan-jangan di Indonesia tidak ada satu panutan pun yang dapat mengingatkan anggota-anggota dewan lain. Mungkinkah kelakuan anggota dewan kita yang terus mementingkan diri sendiri ini disebabkan oleh tidak adanya panutan sebagaimana teladan yang diberikan anggota dewan Calais? Terlepas dari itu semua, tentu kita semua sangat berharap anggota DPRD kita dapat mengayomi dan melindungi masyarakatnya sebagaimana anggota Dewan Kota Calais melaksanakannya dengan gagah berani meskipun berujung pada eksekusi mati mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebelumnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ade Armando yang telah menanggapi tulisan saya berkaitan dengan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2003-2006. Membaca tulisan Ade yang bernada emosional seperti yang dimuat harian ini (23 Januari 2007), saya melihatnya dari sudut yang lebih luas. Saya sebagai praktisi penyiaran mengikuti sepak terjang KPI sejak didirikan hingga kini. Penilaian saya terhadap kinerja KPI sebenarnya bukan untuk menjatuhkan posisi KPI di masyarakat. Masyarakat sendiri bisa menilai kinerja KPI selama ini dengan melihat tayangan di televisi yang sering meresahkan masyarakat. Sehingga tak aneh jika ada gerakan masyarakat anti-menonton televisi. Maka, ketika saya menilai rapor KPI merah, seharusnya ini dilihat secara obyektif dan lebih jernih.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tidak bisa dimungkiri, keberadaan KPI di tengah masyarakat tidak terlepas dari semakin menjamurnya televisi di Tanah Air, walaupun dalam fungsinya KPI tidak hanya mengurus televisi semata. Tentu saja lahirnya KPI juga karena implikasi dari pemerintah yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ada dua hal pokok yang diamanatkan kepada KPI dalam undang-undang itu: pertama, mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat akan penyiaran; kedua, diminta menjadi regulator yang mengatur mekanisme penyiaran di Tanah Air. Atau, secara umum, bagaimana KPI dapat bertindak sebagai fasilitator terhadap perkembangan dunia penyiaran di Tanah Air.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena KPI merupakan lembaga negara independen yang berasal dari masyarakat, sudah sewajarnya jika KPI harus dekat dengan masyarakatnya, baik masyarakat sebagai konsumen maupun masyarakat penyiaran yang memiliki otoritas membuat program penyiaran. Tapi, sungguh amat disayangkan, KPI tak ubahnya seperti pihak yang berada di menara gading, yang tidak berusaha mendekati masyarakat luas. Mungkin, kalaupun KPI mendekati masyarakat, itu hanya kalangan tertentu. Misalnya saja anggota KPI yang merasa sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, walaupun hanya mengandalkan website . Padahal secara umum pengguna Internet di Tanah Air baru mencapai angka 20 juta pengguna. Dibandingkan dengan jumlah penduduk, pengguna Internet hanya 9 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada juga masalah menyangkut penyusunan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS). Coba tanyakan kepada pengelola televisi, khususnya tingkat produser, apakah mereka paham P3-SPS, atau setidaknya pernah melihat draf P3-SPS, sehingga dapat menjadi panduan dalam bekerja. Sudah dapat dipastikan mereka tidak akan tahu P3-SPS yang kata KPI sudah disusun secara partisipatif. KPI seharusnya memahami bahwa partisipasi dalam penyusunan regulasi bukan berarti menyerahkan draf kepada pihak televisi untuk dikoreksi, melainkan bagaimana membuat mekanisme penyusunan regulasi secara bersama-sama (KPI dan lembaga penyiaran) sampai sosialisasi ke tingkat masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terlepas dari persoalan perizinan lembaga penyiaran yang masih tarik-menarik antara KPI dan Departemen Komunikasi dan Informatika, sudah selayaknya KPI membuat aturan untuk menyelamatkan keberadaan televisi lokal yang sulit berkembang. Untuk itu, persoalan sumber daya manusia yang siap pakai untuk bekerja di sektor pertelevisian seharusnya juga menjadi tugas dan tanggung jawab KPI. Membeludaknya pelamar di Stadion Utama Bung Karno, Senayan, untuk mengisi lowongan di Trans TV dan Trans-7 menandakan bahwa lowongan untuk pekerjaan di televisi tidak membutuhkan kualifikasi khusus.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kini telah menapaki usianya yang ke-60 tahun terhitung sejak 5 Februari 1947 di Yogyakarta. Secara numerologis, menurut ukuran umur manusia, ini merupakan satu fase kematangan dalam berpikir. Namun, realitasnya justru intelektualisme HMI kian suram, bahkan telah mati sama sekali. Banyak kalangan mempertanyakan komitmen moralitas, visi, dan misi HMI sebagaimana di awal perjuangan pembangunan bangsa dan negara. Lebih-lebih terkait dengan diskursus intelektualisme Islam yang pernah menjadi trademark organisasi kemahasiswaan terbesar di negeri ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Banyak sekali persoalan kebangsaan yang sejatinya sangatlah merindukan daya apresiasi, peran dalam gerakan, dan konseptualisasi pemikiran untuk mencari solusi alternatif penyelesaian dari kalangan HMI seperti dulu pernah terjadi dalam sejarah bangsa. Namun, para kader HMI kini tampak tidak lagi peduli dengan berbagai kesulitan yang dihadapi bangsa ini, seperti masalah banjir yang kini mengepung Kota Jakarta dan sekitarnya. Atau kasus illegal logging yang menjadi sebab utama terjadinya banjir dan tanah longsor. Ada pula illegal fishing, kasus kelaparan jemaah haji di Arab Saudi, pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir, kontroversi amendemen UUD 1945, fenomena flu burung, kemiskinan, pengangguran, fenomena kian menggejalanya perilaku korupsi di kalangan pejabat negara, dan sebagainya. Namun, mengapa HMI tidak melakukan gerakan atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini? Ini pertanyaan mendasar yang menjadi misteri di tubuh para kader HMI dewasa ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Implikasi praksisnya, citra HMI hilang di mata publik. HMI tidak lagi dipandang sebagai agen perubahan sosial dan tegaknya moralitas (agent of social change and moral force) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Romantisisme HMI sebagai gerakan mahasiswa yang secara historis dikenal sebagai moral force saat ini hanyalah sebatas kenangan masa lalu. Kini semangat kebangsaan, intelektualisme, dan gerakan HMI sebagai artikulasi makna yang inheren dalam spirit kemahasiswaan telah tercerabut dari akar sejarahnya. Para aktivis HMI telah kehilangan kesadaran sejarah yang melahirkan raga dan jiwanya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Fakta ini menjadi sangat ironis. Setelah usianya menapaki setengah abad lebih, yang secara numerologis merupakan masa kematangan berpikir dalam ukuran umur manusia, HMI justru menjadi sangat hipokrit, kerdil dalam berpikir, dan tidak dewasa dalam bersikap. Para aktivis HMI kini lebih banyak berkonflik pada tingkat internal organisasinya dan mengedepankan nalar politik praktis dalam sepak terjang gerakannya. Aspek inilah yang secara teoretis telah mematikan daya nalar, kritisisme, atau imajinasi intelektualismenya. Karena itu, sulit rasanya HMI bisa survive, menjadi agen perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, manakala tidak ada kesadaran untuk membangun kembali semangat intelektualisme yang kian suram dan telah mati itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Faktanya, sejarah pergerakan HMI perlahan mulai tenggelam, preferial, dan terpinggirkan dari pergerakan mahasiswa lain di negeri ini. HMI kini lebih diposisikan sebagai ajang kritik datang, baik dari kalangan aktivis HMI sendiri maupun dari kalangan luar HMI. Ironisnya, HMI tidak tercambuk dengan berbagai kritik yang datang. Dewasa ini, selain dianggap terlalu dekat dengan sumbu kekuasaan, HMI ditengarai mengalami krisis intelektual. Fachry Ali (1997) mengatakan HMI dihadapkan pada dilema besar: antara pilihan intelektual dan kekuasaan. “HMI tampak kehilangan jati dirinya,” kata Fachry Ali.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sementara itu, Mohammad Wahyuni Nafis (1995) secara sinis pernah mempertanyakan apakah HMI masih bisa berperan. Abdurrahman Wahid, menurut Ridwan Saidi (1994), menuduh HMI melakukan kolusi yang merugikan. Pers mengutip pernyataan itu bahwa alumni HMI dalam birokrasi melakukan persekongkolan dengan HMI “swastawan” yang merugikan negara melebihi kasus kredit Eddy Tansil. Menurut Ridwan, Gus Dur segera membantah pernyataan itu dan PB PMII turut menjelaskannya. Namun, dalam perkembangan berikutnya, sekitar 2002, Gus Dur malah menuduh HMI sebagai sarang penjahat. Sebelum itu (1995), Gus Dur mengklaim fungsi HMI telah diambil alih Nahdlatul Ulama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perubahan iklim telah menjadi fakta yang mengkhawatirkan. Panel Antarpemerintah dalam Perubahan Iklim merilis laporannya pada 2 Februari ini. Laporan itu mensinyalir perubahan iklim lebih mencemaskan daripada dugaan semula. Di Indonesia, gejala perubahan iklim dirasakan akibat pergeseran musim yang ekstrem dari musim kemarau menjadi musim hujan yang kita alami pada beberapa tahun terakhir ini. Atau peristiwa sebaliknya, terjadi musim kemarau yang ekstrem setiap empat atau lima tahun sekali, yang memicu parahnya kebakaran hutan yang dialami Indonesia. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (2005) juga telah mensinyalir perubahan itu dalam sebuah penelitian tentang tren perubahan musim selama 100 tahun di Jakarta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hal ini tentu saja seharusnya menyadarkan kita akan pentingnya memelihara keseimbangan lingkungan. Fakta ini terjadi karena hubungan yang sambung-menyambung perubahan iklim global. Fakta-fakta ilmiah di berbagai jurnal ilmiah di dalam dan luar negeri, misalnya, telah banyak memberikan pemahaman kepada kita tentang akibat perubahan iklim dan pemanasan global yang sedang terjadi. Kampanye gencar terus dilakukan, seperti halnya yang dilakukan oleh Al-Gore, yang telah meluncurkan sebuah film dokumenter perjuangannya berkampanye dan “menjewer kuping” pengambil kebijakan yang tidak percaya akan pemanasan global dalam tajuk film Inconvenience Truths .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC), yang berlangsung di Montreal pada Desember 2005, membuahkan hasil yang menarik. Konferensi yang dihadiri oleh lebih dari 10 ribu delegasi dari seluruh dunia ini dimaksudkan untuk merancang langkah pengurangan emisi gas rumah kaca pasca-Protokol Kyoto. Langkah itu kemudian ditindaklanjuti dengan usul pada Protokol Kyoto di Nairobi, 6-17 November 2006, yang mengajukan skema agar negara-negara industri membayar kompensasi untuk menyerap gas-gas rumah kaca. Mereka adalah koalisi dari 15 negara pemilik hutan tropis, termasuk Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Potensi daya serap karbon hutan di Indonesia berbeda-beda, misalnya saja, telah diteliti bahwa satu hektare hutan mangrove menyerap 110 kilogram karbon dan sepertiganya dilepaskan berupa endapan organik di lumpur. Penebangan hutan mangrove menyebabkan pembebasan karbon, endapan ini akan tetap terisolasi selama ribuan tahun. Karena itu, perubahan mangrove menjadi tambak udang, seperti yang dilakukan sementara orang sekarang ini, akan mempercepat pelepasan karbon ke atmosfer pula. Maka, dengan mencegah penggundulan hutan, negara-negara berkembang dapat secara efektif mereduksi emisi dan menurunkan pemanasan global.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Upaya ini seharusnya mulai disepakati dan dijalankan untuk–sembari berupaya memenuhi target Protokol Kyoto–mengurangi gas-gas rumah kaca dengan mekanisme pembangunan bersih (CDM) melalui teknologi bersih, reforestrasi, dan aforestrasi yang dilakukan oleh berbagai negara. Dengan kata lain, upaya mempertahankan hutan pengikat karbon adalah usaha mencegah ironi, yakni negara-negara berkembang yang mempunyai hutan alam, seperti hutan tropis, akan terus berkurang karena terus ditebang. Apabila hal ini terjadi, pencapaian target penurunan emisi rumah kaca akan menjadi sulit dan bias, karena di satu pihak mengadakan upaya perbaikan, sedangkan di pihak yang lain merusaknya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan skema ini, sesungguhnya Indonesia bisa mendapatkan miliaran dolar tanpa harus menebang hutan, apalagi membakarnya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Walaupun skema ini masih dalam perjuangan, harapan besar ada pada beberapa pemerintah daerah yang tetap konsekuen mempertahankan hutan alamnya. Seperti halnya Bengkulu, yang luas daerahnya dua pertiga (46,52 persen) dari total 19,8 juta hektare luas daratan Bengkulu, dapat mulai bernegosiasi dengan negara-negara industri yang ingin berkomitmen barter.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengapa skema ini dilakukan? Sebab, cara inilah yang dianggap bisa lebih cepat dan realistis. Diasumsikan, jika potensi penyerapan karbon yang paling tinggi dilakukan oleh hutan hujan tropis–seperti yang dimiliki Indonesia–lalu ketika hutan ditebang atau dibakar, gas karbon akan lepas ke udara dan berkontribusi pada pemanasan global yang semakin parah. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil gas rumah kaca yang dihasilkan dari penebangan hutan. Daya serap hutan primer Indonesia harus diteliti dan mempunyai kemampuan serap yang berbeda-beda. Misalnya hutan primer, diperkirakan menyerap 50-150 metrik ton karbon setiap hektare. Lalu berapa harga satu hektare hutan alam yang asli? Ini memang menjadi perdebatan. Bank Dunia menetapkan setidaknya harga lahan–bila dibuka untuk kepentingan pertanian–hanya US$ 200-500 per hektare. Dengan skema carbon trading , harganya akan lebih tinggi, yaitu US$ 1.500-10.000, jika hutannya dipelihara dan dipergunakan untuk pengikat karbon dari negara-negara industri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut perhitungan terakhir, kerusakan hutan Indonesia pada 2000-2005 adalah 1,8-2 juta hektare per tahun. Berdasarkan data itu, potensi gas rumah kaca yang dilepaskan Indonesia setiap tahun adalah 93,6-280,7 juta ton karbon. Jika pasar dapat membeli US$ 4 per metrik ton karbon dioksida–berdasarkan harga pasar yang disepakati CCX Carbon Financial Instrument dalam Chicago Climate Exchange–kerusakan hutan Indonesia yang dapat dihindarkan akan mendapat kompensasi senilai US$ 374 juta hingga US$ 1.123 miliar per tahun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Nilai tertinggi di pasar untuk menghargai karbon hampir US$ 20 per ton. Jadi deforestasi yang dihindarkan oleh Indonesia dapat memperoleh harga US$ 1.871-5.614 miliar per tahun, dan income per kapita Indonesia naik rata-rata 0,14-2,08 persen. Tentu saja semua upaya ini bisa terwujud dan bergantung pada upaya negosiasi dengan pihak negara industri yang ingin membeli, dan bagaimana prinsip emisi karbon ke udara bisa dihitung secara absah. Jika melihat kajian ilmuwan dunia yang dirilis IPCC Februari ini, mau tidak mau sikap yang bijak adalah segera bekerja sama atau tenggelam dan mati bersama-sama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Aneka bencana datang silih berganti dan terus terjadi di hampir seluruh wilayah negeri ini. Fenomena di darat, laut, ataupun udara seakan menjadi ladang bencana yang terus melanda negeri kita. Letusan gunung, tanah longsor, banjir bandang, angin topan, badai laut, kabut tebal, kebakaran, semburan lumpur, dan terakhir, banjir besar yang melumpuhkan Jakarta, telah mengakibatkan rangkaian korban dan kerusakan yang sangat besar. Semua itu menimbulkan kesan seakan-akan kehidupan negeri kita diwarnai sejuta bencana yang tak pernah ada habisnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Fakta menunjukkan, bencana alam yang sering terjadi di negeri kita ini tidak serta-merta datang. Tapi bencana tersebut senantiasa diawali dengan eksploitasi alam yang merusak keseimbangan ekologis serta kebijakan pembangunan yang tidak memenuhi aspirasi masyarakat. Ketika hutan digunduli, tidak hanya flora dan fauna yang hilang, tapi juga menyebabkan rentetan bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Laut dan udara pun seolah ikut bersimpati atas kondisi daratan yang memprihatinkan. Tidak mengherankan jika bencana secara bertubi-tubi menerpa, datang silih berganti, saling bersahutan satu sama lain. Seolah-olah datangnya bencana di negeri ini sudah direncanakan oleh kita sendiri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Itu bukanlah takdir. Tapi akibat tangan-tangan kita yang begitu sewenang-wenang menjamah alam. Kitalah yang memicu bencana alam itu terjadi. Kita tidak lagi memandang alam sebagai mitra hidup di bumi. Kita telah menjadikan alam sebagai alat untuk mencapai tujuan konsumtif. Kita telah menelantarkan alam demi kesombongan kita. Kita telah menindas alam karena kemampuan dan kekuasaan yang kita miliki. Alhasil, hubungan manusia dengan alam semakin tidak harmonis, sehingga terjadi perusakan dan penindasan terhadap alam yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Inilah yang diperingatkan oleh Allah, “Sesungguhnya manusia berlaku sewenang-wenang, tatkala merasa dirinya mampu” (QS Al-‘Alaq: 6-7).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Allah menciptakan segala sesuatu dalam keseimbangan dan keserasian. Semuanya serba terkait. Jika terjadi gangguan yang luar biasa terhadap salah satunya, akan terganggu pula makhluk lainnya. Karena itu, keseimbangan dan keserasian tersebut harus dipelihara agar tidak terjadi kerusakan. Menjadi tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini untuk memelihara dan menjaga keseimbangan dan keserasian tersebut (QS Al-Baqarah: 30). Dalam hal ini, hubungan manusia dengan alam bukanlah hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, antara tuan dan hamba, ataupun antara subyek dan obyek, melainkan hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah. Manusia tidak bisa hidup tanpa alam dan sebaliknya, alam sangat membutuhkan manusia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bahkan Islam mengajarkan kepada manusia agar menumbuhkan rasa cinta dan hormat terhadap alam sekitar, baik makhluk hidup maupun benda mati, layaknya manusia (QS Al-An’am: 38). Begitu juga seluruh alam berupa benda mati harus dilihat sebagai makhluk Tuhan yang sebenarnya dalam keadaan bersujud kepada Allah (QS Al-Hajj: 18, Al-Isra’: 44). Nabi Muhammad sendiri telah mengajarkan kepada kita rasa sayang dan cinta terhadap semua makhluk lewat sebuah ungkapan yang sangat indah, saat kembali dari Perang Tabuk menuju Madinah. Seraya menunjuk Gunung Uhud, beliau berkata, “Ini adalah Thabah dan ini adalah Uhud, gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya,” (Muttafaq alaih). Hadis tersebut menunjukkan sketsa hubungan yang mencerminkan ketulusan yang mendalam tentang kasih dan cinta terhadap lingkungan (alam).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itulah konsep kekhalifahan dalam Islam menuntut adanya interaksi yang harmonis antara manusia dan sesamanya, sekaligus dengan alam semesta. Islam tidak mengajarkan kepada manusia agar menjadikan alam sebagai alat mencapai tujuan konsumtif, tapi menjadikan alam sebagai mitra hidup yang bisa meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Allah. Semakin baik hubungan atau interaksi manusia dengan alam, akan semakin banyak manfaat yang bisa diperoleh manusia dari alam itu. Inilah prinsip pokok yang merupakan landasan interaksi antara manusia dan alam serta keharmonisan hubungan inilah yang menjadi tujuan etika agama. Dalam artian, setiap perusakan terhadap lingkungan (alam) harus dinilai sebagai perusakan terhadap diri manusia itu sendiri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Akhirnya, bencana telah menjadi pelajaran sekaligus guru bagi kita. Selain tunduk dan berserah diri kepada Allah, mesti ada upaya-upaya konkret yang dilaksanakan secara faktual dalam memahami dan menyikapi bencana saat ini. Kita mesti berbagi peran dalam memelihara dan menjaga lingkungan alam. Pemerintah sebagai pelaksana dan pembuat kebijakan diharapkan bisa mengakomodasi persoalan dan melegitimasi hak-hak rakyat. Adapun masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat diharapkan memainkan peran yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sementara itu, perilaku warga Jakarta nyaris tidak menjadi fokus perhatian. Benar, minimnya RTH dan Jakarta sebagai tempat buangan air dari Bopunjur tidak bisa dibantah. Terlepas dari itu, sesungguhnya banjir di Jakarta juga dipicu oleh perilaku warga Jakarta yang masih “tradisional” alias kampungan alias ndeso . Kendati jiwa-raga mereka di Jakarta, perilaku sosial mereka masih lekat dengan budaya ndeso . Mereka belum mempunyai kesadaran masif bahwa hidup di kota besar tidak boleh disamakan dengan saat masih menjadi warga kampung!

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kenapa hingga kini perilaku tradisional tetap langgeng, kendati mereka berpuluh tahun tinggal di Jakarta? Minimal ada dua penyebab: pertama, ketika mereka meninggalkan kampung halaman menuju Jakarta, memang dengan paradigma ndeso . Dan ketika sudah sampai di Jakarta paradigma tidak dilepas. Kedua, selama berpuluh tahun pula, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memfasilitasi terjadinya perubahan paradigma dari budaya ndeso menjadi budaya kota. Kedua “baju budaya” ini membawa dampak dan konsekuensi yang berbeda.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Salah satu wujud perilaku tradisional tersebut, selain sering menyumbat sungai dengan timbunan sampah, adalah ketidakpeduliannya terhadap lingkungan, sosial, dan budaya lokal ketika mereka membuat rumah atau bangunan. Padahal, secara hukum, pemerintah DKI Jakarta telah memagari dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berikut Surat Keputusan Gubernur Nomor 63 Tahun 2000 tentang Biaya Mengurus IMB. Kedua produk hukum ini berfungsi untuk membatasi perilaku tradisional warga Jakarta dalam membuat rumah/bangunan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Efektifkah kedua produk hukum ini? Ternyata, sungguh di luar dugaan, karena data Dinas Pengawas dan Penataan Bangunan pemerintah DKI Jakarta membuktikan bahwa rumah di Jakarta yang mempunyai IMB hanya 25 persen (325 ribu unit) dari total 1,3 juta unit. Dengan kata lain, 75 persen (925 ribu unit) rumah di Jakarta adalah “rumah liar”, yang secara hukum layak “digusur”. Diduga kuat rumah yang tidak ber-IMB tersebut dibuat dengan tidak memperhatikan etika lingkungan bahkan etika sosial. IMB sebenarnya bukan sekadar instrumen hukum an sich , melainkan juga merupakan instrumen sosial dan budaya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Misalnya, ketika membuat rumah pagarnya dibuat tidak terlalu tinggi agar tidak menutup akses tetangga mendapatkan sinar matahari dan udara bebas. Konyolnya, model bangunan seperti ini lazim dilakukan warga Jakarta dengan kedok “demi keamanan”, sekalipun rumah tersebut ber-IMB. Inilah fakta betapa masih tradisionalnya warga Jakarta, yang secara psikologi sosial sangat egoistik-individualistik. Sekalipun sepucuk surat IMB di tangan, rumah tersebut dibangun tidak dengan semangat etika lingkungan dan etika sosial. Tapi malah sebaliknya, pelanggaran etika sosial dilegalisasi dengan IMB. Jika rumah yang ber-IMB saja demikian, apalagi rumah yang tidak mengantongi IMB?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bagaimana dengan konteks lingkungan terkait dengan implementasi IMB ini? Jelas, IMB sebenarnya merupakan instrumen hukum yang cukup kuat untuk mengatur lingkungan, khususnya resapan air tanah, yang bernama koefisien luas bangunan (KLB). Lewat prinsip KLB ini, semua pihak yang ingin mendirikan bangunan di Jakarta harus menyisakan 30 persen luas tanah untuk RTH. Jadi, kalau luas tanahnya 100 meter persegi, bangunan yang boleh didirikan hanya 70 meter persegi. Dengan media 30 meter persegi, cukup efektif untuk resapan air tanah dan menanggulangi banjir. Saat musim kemarau, warga tidak perlu kehabisan stok air tanah, dan saat musim hujan, tidak pula diterjang banjir. Air laut pun tidak merembes ke dalam tanah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ironisnya, perilaku tradisional ini masih diposisikan sebagai “faktor pinggiran” oleh semua pihak. Pemerintah DKI Jakarta hanya concern pada faktor fisik tadi. Kebijakan yang ditempuh pun hanya berkutat pada bagaimana merampungkan proyek Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT). Finalisasi BKB dan BKT tentu sudah on the track . Tapi ingat, sekalipun BKB dan BKT sudah rampung, jika masih diperlakukan secara tradisional, BKB dan BKT pada akhirnya tidak akan efektif. Perilaku tradisional warga Jakarta seharusnya menjadi proyek prioritas juga.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga, harus ada terobosan yang radikal agar 75 persen rumah di wilayah ini segera mempunyai IMB, misalnya memberikan kemudahan birokrasi atau bahkan pemutihan. Proses kemudahan/pemutihan tersebut harus “ditebus” oleh warga untuk membuat rumah yang benar-benar memenuhi syarat, yaitu mempunyai RTH atau sumur resapan. Warga Jakarta pun harus bergerak secara proaktif untuk menyelamatkan Jakarta. Rumah yang masih bisa di- manage dengan prinsip 30 persen untuk RTH, segeralah dibuat berikut sumur resapannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembenahan di sektor hulu untuk mengatasi banjir jelas mutlak diperlukan, termasuk merampungkan pembangunan BKT dan BKB. Tapi jangan dilupakan sektor hilirnya, yaitu proyek mengubah perilaku tradisional warga Jakarta, juga harus menjadi prioritas. Jika perilaku tradisional ini masih dilanggengkan, megabanjir jilid berikutnya pasti akan menggulung kita semua. Sebaliknya, saat kemarau tiba, warga Jakarta akan jungkir balik mendapatkan air tanah. Alih-alih malah air laut yang merembes, menggantikan air tanah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, sejak awal perusahaan wajib memperlakukan keluarga korban sebagai klien mereka, yang berbagai kepentingannya harus ditanggapi dengan memadai, misalnya berkenaan dengan informasi yang tepat waktu dan andal. Perusahaan jasa transportasi yang sadar tanggung jawab sosial wajib mengupayakan, bekerja sama dengan jasa asuransi yang bisa dipercaya dan mempunyai reputasi baik. Hal ini berkenaan dengan pertanggungan (klaim) apabila terjadi musibah, sebagaimana yang terjadi pada peristiwa lalu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jangan lupa bahwa hak atas tanah dan hak bermukim adalah hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945. Adalah lucu jika pemerintah menentukan harga NJOP sebagai pengganti kerugian rakyat secara sepihak. Mana ada di dunia ini jual-beli tanah ditentukan secara sepihak. Rakyat yang punya tanah, tapi pemerintah yang menentukan harganya dan tidak pula mengikuti harga pasar. Berbeda dengan ketika pemerintah menaikkan harga BBM, selalu berdalih mengacu pada harga di pasaran internasional. Namun, tiba giliran kepentingan rakyat, pemerintah emoh pada harga pasar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tak aneh, saat banjir mengepung Jakarta, pemerintah panik dan tidak siap. “Tidak ada satgas banjir yang cepat tanggap dan efektif seperti halnya satgas pemadam kebakaran yang lengkap dengan armada mobil, operator, dan peralatannya,” kata Sarwono Kusumaatmaja, anggota DPD, kepada penulis saat mengunjungi korban banjir di Karet Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin lalu. Tentu saja kunjungan berbagai pejabat dan politisi dengan membawa bantuan logistik kepada korban bukannya tidak penting, walaupun tidak strategis dalam jangka panjang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kali ini, “lagu lama” pun terdengar. Presiden SBY, saat mengunjungi korban banjir di Kampung Melayu, Jakarta, pekan lalu, berkata bahwa penanggulangan banjir harus dilakukan secara struktural. Sudah jadi rahasia umum bahwa penggundulan hutan di hulu Ciliwung adalah biang banjir Jakarta. Lahan yang terbangun di sana, baik vila maupun permukiman, sudah mencapai 225 ribu hektare pada 2006, dua kali lipat dibanding 1992 lalu. Akibatnya, daerah tangkapan air menyusut, dan banjir meluncur ke hilir yang merendam Jakarta. Ironisnya, tindakan hukum terhadap penggundulan hutan maupun pembangunan vila yang melanggar ketentuan sejauh ini masih retorika belaka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Repotnya, Sungai Ciliwung yang dulu selebar 40 meter kini menyempit menjadi 13-20 meter. Debit air dari 28 m3 per detik pun menderas jadi 200 m3 saat hujan lebat. Celakanya, jaringan drainase warisan Belanda di Jakarta sudah amburadul. Bertambah mampat pula oleh buangan sampah warga kota. Ironisnya, wajah permukaan Jakarta yang dipenuhi bangunan beton, apartemen, mal, dan plaza hingga jalan tol dan busway yang modern telah menutupi banyak tanah terbuka yang bisa menjadi daerah resapan air saat banjir. Jakarta mirip seorang pria yang memakai jas bagus tapi tanpa celana. Ramah terhadap kapitalisme, tapi tidak ramah terhadap lingkungan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, bukan berarti muara masalah ada di tingkat sekolah. Birokrasi pendidikan (dinas) yang mempunyai kendali atas sekolah juga memiliki andil besar. Sebab, walau dana turun langsung ke sekolah, tidak otomatis tertutup pintu bagi dinas untuk ikut “mencicipi” dana BOS. Melalui kekuasaan yang dimiliki, dinas bisa memotong dana lain yang kemudian dikompensasikan pada BOS. Cara lain adalah mengalirkan lagi ke atas dana yang sudah masuk di rekening sekolah melalui setoran atau mewajibkan sekolah membeli barang dari perusahaan tertentu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, apabila hitungan dan model pengelolaan serta pembagian dana BOS masih belum diubah, agak sulit mengharapkan pendidikan dasar gratis terealisasi. Sebaliknya, tanpa ada dana BOS pun, apabila pemerintah memiliki komitmen, baik dalam pemenuhan kecukupan anggaran maupun pengamanannya dari praktek korupsi, pendidikan dasar gratis dengan mudah bisa diwujudkan. Jika pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional) tidak tanggap, bukan tidak mungkin setiap tahun masyarakat akan terus bertanya: kapan sekolah gratis, Bos?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kalau pemerintah sudah bekerja keras, pertanyaan yang muncul, kenapa kondisi kemiskinan masih sama dengan kondisi sepuluh tahun yang lalu? Apakah memang kelompok miskin tidak mau keluar dari kemiskinan? Jawabannya tentulah tidak, menjadi miskin bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keterpaksaan atas nasib yang telah digariskan oleh Tuhan. Melihat kondisi di atas, tentu ada yang salah dari sisi kebijakan. Kebijakan pengentasan masyarakat miskin selama ini tidak efektif dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penulis mengakui bahwa kualitas kebijakan pengentasan masyarakat miskin dari tahun ke tahun menunjukkan sebuah tanda perbaikan yang cukup signifikan. Perubahan yang paling mendasar adalah keberanian pemerintah mengubah sistem subsidi dari subsidi produk (bahan bakar minyak, listrik, dan sebagainya) menjadi subsidi yang bersifat langsung kepada kelompok miskin, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan operasional sekolah, dan Asuransi Miskin (Dartanto, 2005). Sistem subsidi produk, seperti BBM/listrik, memang sangat bias kepada kelompok menengah ke atas yang merupakan konsumen terbesar, sedangkan subsidi langsung ( direct subsidy/targeted subsidy ) secara teoretis merupakan kebijakan yang sangat adil (Ikhsan, et al ., 2005).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tapi, sekali lagi, kritik utama penulis adalah implementasi kebijakan BLT yang bersifat seragam tanpa memikirkan kondisi sosial kemasyarakatan. Kebijakan ini bersifat konsumtif dan menimbulkan permasalahan sosial di level bawah. Selain itu, BLT merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif, sehingga terjadi segregasi dalam kelompok miskin, khususnya kelompok miskin perkotaan. Penyaluran BLT melalui kantor pos mengharuskan penerima BLT memiliki domisili tetap (mempunyai kartu tanda penduduk), sedangkan banyak kelompok miskin perkotaan yang tidak memiliki KTP/domisili tetap. Dengan demikian, walaupun mereka juga menderita akibat kenaikan harga BBM, mereka tidak dapat menikmati dana kompensasi. Tertib administrasi memang penting, tapi kebijakan untuk menolong nyawa manusia jauh lebih penting.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berbagai kritik mengenai BLT dialamatkan kepada pemerintah, sehingga kebijakan BLT dihentikan dan diganti dengan kebijakan bantuan tunai bersyarat (BTB). Kebijakan BTB ini difokuskan untuk kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu modal manusia. Target penerima BTB adalah keluarga miskin yang memiliki anak sekolah dan ibu hamil (Widianto, 2006). Mengganti BLT menjadi BTB bukanlah kebijakan yang arif, dan bisa diibaratkan pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan kemiskinan jangka panjang, tapi melupakan permasalahan kemiskinan jangka pendek yang dihadapi masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Marilah kita mencoba melihat kondisi kemiskinan riil di lapangan. Pengamatan penulis di Desa Pelemgede, Pati, Jawa Tengah, menunjukkan secara jelas bahwa mengganti BLT menjadi BTB bukanlah hal yang tepat. Rumah tangga miskin di pedesaan pada dasarnya dapat dibagi menjadi empat. Pertama, kelompok janda tua berumur di atas 65 tahun, yang tidak memiliki faktor produksi. Kedua, kelompok janda usia produktif yang tidak memiliki sawah sehingga mengandalkan pendapatannya dari buruh tani. Ketiga, kelompok usia senja di atas 50-an, yang memiliki anak yang sudah berkeluarga. Keempat, kelompok usia produktif, yang memiliki anak usia sekolah dan memiliki tanah garapan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tetangga/sistem sosial memang memiliki kewajiban terhadap nasib kelompok pertama, tapi seharusnya yang lebih bertanggung jawab adalah negara, seperti yang diamanatkan dalam konstitusi. Penulis dulu berharap bahwa kebijakan BLT untuk kelompok miskin usia nonproduktif akan terus dipertahankan, sedangkan sisa dana BLT akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Kebijakan seperti program padat karya musiman sangat tepat diimplementasikan di daerah pedesaan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran musiman.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengentaskan masyarakat miskin di atas kertas memang pekerjaan yang mudah. Penulis sudah terlalu sering melakukan simulasi ekonometrik dan CGE untuk meramalkan penurunan kemiskinan di Indonesia. Dengan mengubah variabel pendukung, kemiskinan dalam sekejap akan naik/turun sesuai dengan kehendak penulis. Tapi mengentaskan masyarakat miskin bukanlah pekerjaan di atas kertas, melainkan merupakan pekerjaan nyata di lapangan yang begitu rumit dan kompleks. Kemiskinan adalah entitas yang hidup dan terus berubah mengikuti fungsi waktu. Kemiskinan tidak akan berubah signifikan jika pemerintah tidak melakukan perubahan yang mendasar, yaitu dengan melakukan desentralisasi perencanaan, pemilihan program, dan implementasi kebijakan. Partisipasi aktif dari kelompok miskin sangat penting dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan pengentasan masyarakat miskin.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Flu burung mulai menyerang negara-negara Asia pada tahun 2003. Semula, Vietnam menjadi negara dengan kasus kematian manusia tertinggi di dunia. Kini, dengan 78 kasus positif flu burung, 59 orang (75,6 persen) di antaranya meninggal dengan 10 kasus kluster (satu keluarga dekat), Indonesia menggeser posisi Vietnam. Selain kasus positif flu burung terbanyak, Indonesia memegang rekor persentase kematian terbesar di dunia. Flu burung juga telah membunuh jutaan unggas, sektor penyerap jutaan pekerja, urat nadi ekonomi rakyat dan bisa menjadi salah satu faktor untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Meskipun dibantah, besarnya prevalensi flu burung dan persentase kematian pada manusia menjadi indikasi kuat lambannya penanganan flu burung di negeri ini. Selama ini penanggulangan flu burung melibatkan Departemen Pertanian, Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Departemen Kesehatan, Kantor Menko Perekonomian, dan Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sejak tahun lalu, dibentuk Komisi Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza, yang umum disingkat menjadi Komnas Flu Burung, yang dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006. Aktivitas sehari-hari Komnas Flu Burung diemban pelaksana harian Deputi Menko Perekonomian bidang pertanian dan perikanan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Seperti karakter umum birokrasi, koordinasi antarinstansi amat lambat. Ironisnya, Komnas Flu Burung juga tidak efektif. Sedari awal pembentukan Komnas Flu Burung sudah diperingatkan oleh banyak pihak agar tidak hanya merupakan “papan nama” yang kerjanya hanya seminar sana-sini. Salah satu tugas penting Komnas Flu Burung adalah melihat ada-tidaknya peraturan-peraturan khusus, baik di pusat maupun di daerah, yang mengatur cara pemeliharaan ternak/unggas ataupun ternak lain yang dijalankan masyarakat luas yang sangat berhubungan erat dengan pola kehidupan masyarakat kita.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kasus flu burung yang mewabah saat ini diduga menular lewat unggas/ayam yang sakit ke manusia melalui kontak langsung, baik dengan hewan yang sakit maupun melalui kotoran hewan yang sakit tersebut. Catatan terpenting dari kasus penularan virus H5N1 dari unggas/ayam ke manusia yang teridentifikasi sampai saat ini umumnya bukan terjadi pada usaha peternakan unggas/ayam yang dilakukan intensif atau komersial, yaitu usaha peternakan di sektor 1, 2, dan 3, melainkan di daerah pemukiman (sektor 4). Peternakan sektor 1 adalah industri ternak unggas terintegrasi dari hulu, on farm , dan hilir. Sedangkan sektor 2 produksi unggas komersial broiler dan ayam petelur skala besar, sementara sektor 3 merupakan usaha skala unggas komersial broiler dan petelur skala kecil (Zuprizal, 2006).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ini seharusnya menyadarkan kita untuk mengambil langkah yang tepat, bukan malah melakukan kampanye negatif yang merugikan industri unggas komersial. Langkah tersebut bermuara pada satu hal: usaha peternakan di sektor 4, yaitu usaha peternakan unggas atau ayam bukan ras yang sifatnya sambilan/tradisional/unggas liar yang dilakukan di sekitar permukiman penduduk ataupun perumahan. Cara ini sudah tidak mungkin lagi diteruskan. Sebab, dari sanalah virus H5N1 bersumber, yaitu dari unggas/ayam yang dipelihara secara tradisional/sambilan dan hidup berkeliaran bebas di daerah perumahan/permukiman yang bersentuhan langsung dengan penduduk. Pola pemeliharaan unggas/ayam seperti ini sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan di daerah-daerah yang padat penduduk.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sayangnya, berbagai peraturan yang ada belum mampu memutus rantai penularan penyakit zoonosis ini. Sejak wabah flu burung berjangkit pada tahun 2003, pemerintah melalui Dirjen Peternakan Departemen Pertanian telah mengambil langkah pencegahan yang dituangkan dalam SK Nomor 17/Kpts/ PD 640/02.04 dan SK Nomor 46/PD 640/F/ 08.05 tanggal 8 Agustus 2005 untuk melakukan sembilan langkah strategi, yaitu biosecurity , vaksinasi, depopulasi, pengawasan lalu-lintas ternak/hewan, surveillance , sosialisasi, stamping-out , restocking , monitoring , dan evaluasi, serta penelitian. Tidak mudah melakukan sembilan langkah tersebut di daerah karena akan tersandung tiadanya peraturan daerah yang mendukung.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, sudah saatnya pemda memikirkan hal ini. Salah satu perda yang mungkin sangat efektif untuk memutus rantai penyebaran penyakit zoonosis , termasuk di dalamnya penyakit flu burung, adalah perda tentang kebersihan/kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan tata cara pemeliharaan hewan ternak yang ada di sekitar kita. Gampangnya, sebut saja Perda Kandang Ayam. Perda ini akan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan ternak/hewan piaraan, termasuk di dalamnya unggas/ayam, oleh masyarakat luas yang dilakukan di sekitar permukiman penduduk.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perda ini tidak hanya mengatur bagaimana kita memelihara ternak dengan baik, tapi juga dapat menjaga lingkungan dari berbagai macam penyakit yang sifatnya zoonosis yang bisa menyerang manusia sewaktu-waktu. Bagi sebagian orang, pembuatan perda ini bisa saja dinilai mengada-ada karena mengatur hal-hal sepele. Tapi kehadirannya amat diperlukan, sebab sampai sekarang belum ada satu pun peraturan, baik pemerintah daerah maupun pusat, yang mengatur soal ini. Satu-satunya yang tanggap baru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada 17 Januari 2007, Gubernur Sutiyoso mengeluarkan Instruksi Nomor 5/2007 tentang Pelaksanaan Pengendalian, Pemeliharaan, dan Peredaran Unggas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sehari setelah instruksi Gubernur DKI itu, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 440/93/SJ/2007 tentang Penanganan Flu Burung, yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia. Tapi, di lapangan, surat edaran Mendagri ini diinterpretasikan secara beragam oleh birokrasi di daerah. Ada daerah yang sangat keras dan kaku melakukan pemusnahan unggas sampai melibatkan aparat berwajib, tetapi ada yang secara demonstratif menolak pelarangan pemeliharaan unggas di permukiman. Menimbang strategisnya masalah ini, ada baiknya Mendagri atau Komnas Flu Burung mendorong DPRD seluruh Indonesia agar segera membuat Perda Kandang Ayam.*

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masyarakat seperti keranjang sampah bencana. Di tengah bencana yang bertubi-tubi, masyarakat harus berduka atas ulah para wakilnya yang sibuk mengurusi tunjangan pribadinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Walaupun pasal 14 huruf d terkait dengan tunjangan yang sangat kontroversial dicabut (direvisi), hal tersebut masih disikapi secara beragam. Pada Senin (12 Februari), sekitar seribu anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota mendatangi gedung DPR, Jakarta, untuk memprotes revisi tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kenyataan ini mementahkan kembali mimpi kita tentang demokrasi, yang meletakkan DPR/DPRD sebagai salah satu pilarnya. Ia sejatinya menjadi gerbang akhir bagi konsolidasi demokrasi, karena dari lembaga ini proses kekuasaan diawasi, seluruh kebijakan diseleksi, dan anggaran negara disetujui. Namun, apa lacur, pilar demokrasi tersebut ternyata berdiri sejajar dengan rasionalisasi untuk menguras uang negara. Konsolidasi demokrasi terhambat oleh ulah anggota Dewan yang lebih memberdayakan diri dengan memperdaya rakyat. Mereka terjebak dalam elitisme yang tercerabut dari akarnya dan sensitivisme yang mati.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

PP Nomor 37/2006 hanyalah puncak gunung es dari problem relasi eksekutif-legislatif. Di dalamnya terkandung potensi perselingkuhan untuk meraih keuntungan bersama dengan mengorbankan nasib rakyat. Potret DPRD merupakan serpihan dari potret besar yang terjadi di Senayan, yang mengedepankan “main mata” dengan penguasa daripada rakyat jelata. Wajar apabila citra anggota Dewan tak kunjung baik di mata publik. Masyarakat mempersepsi para wakilnya tak lebih sebagai lumbung korupsi sebagaimana dilansir Transparency International Indonesia, berdasarkan survei Global Corruption Barometer.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tak ada yang istimewa dari hasil survei tersebut, kecuali memperkukuh stigma bahwa moralitas semakin jauh dari para wakil rakyat. Wajar apabila anggota Dewan khawatir survei ini akan mendelegitimasi eksistensi parlemen. Sebuah kekhawatiran yang tak perlu bila tak ada tingkah laku. Bisa saja survei tersebut dibantah melalui beragam argumen anggota Dewan, Tapi (opini) publik tak bisa dibohongi. Publik hanya menangkap citra dan hanya bisa dibantah melalui pencitraan sikap serta perilaku anggota Dewan sendiri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Opini publik muncul berdasarkan asumsi bahwa lembaga perwakilan rakyat merupakan lumbung uang. Persepsi ini mungkin tidak sepenuhnya benar, karena para anggota Dewan tak punya anggaran besar. Menurut Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun, DPR hanya mengelola 0,3 persen dari keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun, yang tak bisa dimungkiri anggota Dewan “mengendalikan” anggaran (fungsi budgeting) negara. Para wakil rakyat menjadi pintu masuk uang yang mengalir dari ragam kegiatan, dari rapat komisi, serap aspirasi, sampai studi banding ke luar negeri. Intinya, uang anggota Dewan tak pernah kering.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, mengapa di saat uang (fasilitas) terus mengalir, indeks korupsi tambah bergulir. Di sinilah kita harus membalikkan asumsi yang selama ini diyakini pemerintah dan anggota Dewan bahwa dengan anggaran yang besar, kinerja bisa lebih bagus dan korupsi bisa diatasi. Asumsi ini tak terbukti. Justru sebaliknya. Kenaikan fasilitas dan anggaran berbanding lurus dengan indeks korupsi. Sebagaimana diketahui, indeks korupsi yang terjadi di lembaga wakil rakyat mengalami peningkatan dari 4,0 (2005) menjadi 4,2 (2006). Dari sini kita bisa membedah genealogi korupsi di ranah para wakil rakyat tersebut di tengah euforia demokrasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Demokrasi yang berhasil kita bangun dengan segala turunannya ternyata menyebarkan penyakit korupsi. Otonomi dan desentralisasi kekuasaan melahirkan dampak ikutan berupa korupsi yang tak terkendali. Demokrasi dan korupsi seperti sebuah sintesis yang berkejaran mengikuti irama kekuasaan. Ketika rezim otoriter yang sentralistik dipraktekkan oleh Orde Baru, korupsi pun menyempit di lingkungan Istana dan Cendana. Sebaliknya kini, ketika desentralisasi dan demokrasi disebar, korupsi pun menjalar ke berbagai jalur.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Atas otoritas anggota Dewan yang begitu eksesif, ia bisa menentukan besar-kecilnya anggaran di masing-masing departemen. Di sinilah wilayah gelap (black box) percumbuan antara legislatif dan eksekutif untuk meraup keuntungan bersama terjadi. Wajar apabila muncul istilah komisi basah di antara komisi-komisi yang ada di lembaga terhormat tersebut. Kenyataan ini merupakan cacat bawaan demokrasi yang tidak dibarengi penguatan budaya politik masyarakat yang terimplementasi dalam bentuk kontrol kuat terhadap perilaku para wakilnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kalau mau becermin pada pengalaman negara-negara lain yang berhasil meminimalisasi tindak korupsi, seperti Cina, di tengah perangkat hukum dan lembaga yang cukup lengkap diperlukan keberanian dan ketegasan untuk menindak para pelaku korupsi tanpa pilih kasih, termasuk anggota parlemen serta kepala daerah yang sering berlindung di balik partai-partai besar. Di sinilah masalah muncul. Pemerintah, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, harus berhitung seribu kali untuk mengambil tindakan tegas terhadap para koruptor yang memiliki ikatan kuat dengan parpol besar. Kenyataan ini terjadi karena kapasitas otoritas parpol yang tak terbatas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam kondisi demikian, diperlukan rekonstruksi kekuasaan parpol yang over-ekstensif. Salah satu upaya ke arah tersebut adalah mengembalikan kekuasaan (kedaulatan) kepada rakyat dengan memberi peluang bagi munculnya calon independen. Parpol harus diletakkan sekadar alat menifestasi kehendak rakyat melalui sistem rekrutmen anggota Dewan secara terbuka dan langsung (proporsional terbuka murni). Masyarakat harus diberi kesempatan memilih secara bebas para wakilnya di DPR dan calon terbanyaklah yang menjadi anggota Dewan, tanpa terikat nomor urut. Dengan demikian, pilihan atau suara rakyat tidak terdistorsi oleh calon yang berada di urutan atas, sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2004.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sikap dan perilaku derma seperti itu sebenarnya telah mengakar kuat dan telah lama dilakukan oleh masyarakat kita dalam semangat kebersamaan, cinta kasih, dan gotong-royong. Bahkan telah menjadi bagian dari perintah agama, semisal agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Tradisi memberi ini tentu akan menjadi potensi yang besar bagi kehidupan bangsa kita di masa mendatang. Artinya, kedermawanan yang ditampilkan oleh masyarakat kita, jika dikelola dengan baik, sangat berpeluang menguatkan civil society di Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam konteks penguatan masyarakat sipil tersebut, maraknya budaya memberi yang dilakukan oleh masyarakat kita akan semakin menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menghadapi berbagai persoalan. Budaya ini akan melahirkan sikap dan perasaan kebersamaan, kesetaraan, dan persamaan kedudukan, serta persamaan hak dan kewajiban tanpa memandang ras, suku, agama, serta kelompok atau golongan. Ini berarti akan semakin mengembangkan dan menguatkan keberadaan entitas kolektif dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisasi guna melindungi dan memperjuangkan kepentingan serta identitas mereka. Selain itu, kedermawanan akan menumbuhkan semangat dan kesadaran bersama untuk kritis dan peka terhadap setiap persoalan yang dialami bangsa kita, tidak hanya di lapisan bawah, tapi juga di tingkat elite bangsa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hanya, perkembangan kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lainnya di tengah masyarakat kita–yang saat ini maju dan berkembang secara sporadis–tidaklah sebaik yang dilakukan oleh negara-negara asing. Kegiatan derma di Indonesia selama ini masih berupa aktivitas rutin yang kurang dikembangkan secara optimal. Banyak kelemahan yang ada dalam setiap kegiatan bederma yang dilakukan oleh individu atau organisasi di Indonesia, semisal minimnya pengetahuan, informasi, dan referensi mengenai filantropi itu sendiri. Selain itu, banyak dana sosial yang selama ini dikeluarkan, baik oleh organisasi maupun individu, lebih berorientasi pada merawat hubungan para donatur dengan kekuasaan (politik) ketimbang pada kepentingan publik atau lapisan yang secara moral lebih membutuhkan uluran tangan. Apalagi ada kecenderungan pola menyumbang sebagian masyarakat yang lebih didasarkan pada semangat kepercayaan dan sukarela, yang berpengaruh pada tingkat transparansi serta akuntabilitas dana-dana sosial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, kedermawanan perlu ditata ke dalam sistem pengelolaan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Maksudnya, agar bangsa ini bisa menciptakan sistem aturan filantropi yang mandiri, yang diharapkan bisa mendukung proyek-proyek sosial dan kemanusiaan, sehingga bisa memberi harapan bahwa sistem dana sosial (kedermawanan) punya peluang berkembang serta menjadi motor penggerak civil society di Indonesia. Selain itu, kedermawanan hendaknya tidak sekadar bertujuan mengumpulkan uang, tapi menggalang solidaritas, spirit moral, dan dukungan sosial dari anggota atau individu masyarakat secara jelas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk mendukung hal di atas, diperlukan semacam pelembagaan atau institusionalisasi kedermawanan dalam sebuah produk hukum di Indonesia. Hal ini agar penggalangan dana publik bisa dilakukan secara optimal dan peruntukannya bisa dikelola secara maksimal. Sekaligus untuk mengantisipasi adanya penyelewengan dana-dana publik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk melindungi kepentingan ataupun hak-hak para donatur, melalui transparansi dan akuntabilitas dana-dana publik yang dikelola oleh individu, kelompok masyarakat, ataupun organisasi. Jangan sampai ada dana-dana yang tidak tersalurkan secara benar, atau juga terjadi pemaksaan dalam pengumpulan dana sumbangan di tengah masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan kata lain, meski tradisi derma masyarakat kita sangat terkait dengan sikap percaya dan tindakan sukarela, perlu ada jaminan secara formal atas suatu tindakan sosial tersebut, misalnya berupa ancaman atau sanksi hukum bagi pihak yang berbuat curang dalam pengelolaan dana publik tersebut. Selain itu, pemerintah harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong meningkatkan kedermawanan sosial tersebut. Misalnya saja, bagi lembaga atau individu yang menyumbangkan dana-dananya untuk bantuan sosial dan kemanusiaan bisa mendapat pengurangan pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Zakat, yang menentukan bahwa “sampai dengan persentase tertentu, penghasilan ataupun laba sisa kena pajak dari individu dan perusahaan dapat dikurangkan jika didermakan atau disumbangkan untuk kegiatan sosial”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan demikian, kedermawanan bisa menjadi salah satu alat mobilisasi anggota masyarakat yang didasari oleh sikap kewargaan (civic minded). Kedermawanan ini juga bisa menjadi alat perubahan sosial yang efektif dan menjadi alat pendidikan politik, sekaligus sebagai sarana membangun semangat kemandirian di tengah masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan bersama. Di masa mendatang, potensi bederma yang selama ini dipraktekkan oleh masyarakat kita hendaknya tidak sekadar untuk kegiatan yang bersifat karitatif, semisal sumbangan untuk bencana, tapi juga bisa diarahkan untuk pelayanan sosial dan pengembangan masyarakat, semisal pembelaan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan, dan perlindungan kaum yang lemah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketika Jakarta banjir, tidak sedikit orang yang menganggapnya sebagai takdir Tuhan. Kenapa pula Tuhan selalu dikambinghitamkan setiap terjadi malapetaka. Hampir tidak pernah kita menuduh diri kita sendiri sebagai subyek yang bertanggung jawab terhadap malapetaka dan bencana tadi. Karena adanya keyakinan bahwa setiap malapetaka sebagai siksa atau cobaan dari Tuhan, setiap kali terjadi bencana, yang dilakukan umat beragama adalah berdoa, mohon ampun, istigasah, menggelar zikir nasional sambil menangis-nangis, dan seterusnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sinilah perlunya melakukan restorasi nalar pemikiran keislaman. Ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, menjelaskan hikmah perennial Islam tentang tatanan dan struktur alam, signifikansi religius, dan kaitan eratnya dengan setiap fase kehidupan manusia. Kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran ekologis yang berperspektif teologis atau membangun teologi yang berbasis kesadaran dan kearifan ekologis. Dalam konteks ini, para ulama fikih harus berani melakukan terobosan penting mengenai pemahaman keislaman yang digali langsung dari teks-teks otoritatif utama Islam: Al-Quran dan sunah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada banyak dialog yang terjadi antara para bankir Barat yang bekerja pada lembaga-lembaga ini dan para ahli syariah yang menyarankan apa yang boleh, dan apa yang tidak, dilakukan. Dialog ini meluas hingga ke asuransi, dengan perusahaan-perusahaan takaful Islam yang semakin lama semakin aktif. Ciri-ciri mereka yang khas adalah bahwa mereka tidak menganut bunga yang dihasilkan surat-surat obligasi konvensional, dan bahwa dana para pemegang saham serta premi yang dibayar para pemegang polis tersebut tidak dapat dijadikan satu, yang dapat menyebabkan pihak pertama mengeksploitasi kemalangan pihak kedua.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena syariah merupakan hal yang universal–prinsip-prinsip ilahiah, bukan hukum nasional–kantor-kantor hukum internasional terkemuka juga ikut melibatkan diri dalam urusan perbankan dan keuangan Islam. Hanya, kontrak-kontrak yang ada perlu dirancang di bawah payung hukum Inggris atau Amerika dengan tetap memelihara kesesuaian dengan syariah. Memang, pekerjaan utama para anggota komite syariah yang melayani dewan direksi bank-bank Islam dan konvensional yang menawarkan produk-produk Islam adalah untuk memastikan bahwa kontrak-kontrak baru tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan, jika tidak, melakukan dialog dengan para pengacara berkaitan dengan amendemen dan perancangan ulang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perbankan dan keuangan Islam dapat menentukan arah masa depan: ia memberikan pilihan yang luas, bukannya terbatas. Sementara itu, setiap lembaga memiliki dewan syariah masing-masing, kesesuaian dengan syariah pada kenyataannya merupakan urusan pihak swasta, bukan urusan hukum nasional. Bahkan, setiap dewan syariah memiliki fatwa sendiri, yang akibatnya semakin memperluas pilihan dalam pasar gagasan keagamaan. Agama, pasti, berkembang dalam kondisi penuh persaingan, dan Islam bukan sebuah pengecualian. Sementara itu, jika ia dinasionalisasi, para penganutnya tidak lama akan menjadi terasingkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Republik Islam Iran dapat dilihat sebagai sebuah contoh yang tidak mendorong perkembangan perbankan dan keuangan Islam. Di sana, semua perbankan telah memenuhi ketentuan syariah sejak undang-undang mengenai perbankan bebas riba diundangkan pada 1983. Karena itu, para nasabah bank tidak memiliki pilihan kecuali menggunakan sistem syariah. Namun, bank-bank tersebut dimiliki oleh negara dan memiliki otonomi yang kecil, bahkan dalam pengambilan keputusan tentang produk-produk deposito dan keuangan yang hendak ditawarkan. Mereka juga tidak memiliki komite-komite syariah. Alasannya, hal ini tidak diperlukan, karena undang-undang memastikan kepatuhan terhadap syariah dalam keadaan apa pun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hasilnya adalah perkembangan perbankan berjalan lambat, sedikitnya terobosan keuangan yang ada, dan kebanyakan rakyat Iran tidak memiliki rekening bank. Sebaliknya, di wilayah Teluk Arab dan di Malaysia, tempat bank-bank Islam dan konvensional bersaing, bank-bank Islam memiliki produk-produk yang menarik ditawarkan dan jumlah nasabah yang terus tumbuh. Bank Al-Rajhi, Arab Saudi, telah menjadi bank retail Islam terbesar, dan jangkauan layanan serta saluran pengirimannya dapat disejajarkan dengan penawaran terbaik yang dapat diberikan oleh bank-bank Barat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perbankan Islam tidak akan ke mana-mana. Ia lebih merupakan sebuah peluang daripada sebuah ancaman, dan memiliki masa depan yang menggairahkan. Kesenjangan tetap ada. Tidak ada bank Islam di Israel, misalnya, untuk melayani penduduk muslim di sana. Tapi, jika Bank Sentral Israel memberi izin bagi pembentukannya, ia dapat membawa banyak kebaikan. Ia mungkin mendorong penduduk Yahudi yang hidup di sana mempertanyakan apakah pengoperasian bank-bank mereka sendiri telah sesuai dengan ajaran keagamaan dalam Leviticus dan Deuteronomy.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terkait dengan hal di atas, pertemuan kedua International Conference of Islamic Scholars (ICIS) yang diadakan di Jakarta beberapa waktu lalu perlu diapresiasi. Konferensi ini melahirkan sebuah resolusi untuk membumikan Islam yang toleran dan moderat. Kesempatan semacam juga telah dilakukan seperti dialog antariman yang diadakan di Cebu, Filipina, 14-16 Maret 2006, dan pertemuan tokoh dunia Islam dalam First Meeting of the Group for the Strategic Vision, Rusia Islamic World Program, di Moskwa untuk menegaskan pentingnya toleransi dan pandangan moderasi sebagai prasyarat utama menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menarik ke belakang, tragedi 9/11 adalah klimaks dari fenomena terorisme global yang menghantam simbol kedigdayaan Amerika. Peristiwa kelabu ini mengentakkan kesadaran dunia terhadap potensi bahaya sikap keberagamaan yang intoleran. Keberagamaan ini secara epistemik-politik disebut sebagai neo-salafisme. Secara epistemik, pemahaman ini berkembang akibat penafsiran teks yang sempit, eksklusivistik, dan apriori terhadap perkembangan zaman mutakhir. Rintisan kekerasan politik neo-salafisme agama dapat disimak dalam lembaran sejarah penyerangan Karbala pada tahun 1800 dan Najaf pada 1801 yang dilakukan oleh pengikut Abd al-Wahab.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ideologi Ibn Taymiyyah menolak filsafat dan disiplin ilmu logika imajinatif ( mantiq ) yang dianggap dapat mengkontaminasi kesucian Islam. Gagasan ini diikuti dengan lahirnya pemahaman “ purification ” sebagai salah satu mekanisme untuk menerapkan politik “takfiri” atau pengkafiran. Negara menurut neo-salafis tidak lain berfungsi sebagai kendaraan dalam rangka mewujudkan aspirasi sempit politik purifikasi neo-salafisme. Karena itu, secara politik, neo-salafisme menganut doktrin intoleransi terhadap “yang lain” ( the others ), antisekuler, antikemajemukan, dan antihak-hak sipil.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Diakui atau tidak, neo-salafisme pascatragedi 9/11 bukanlah wajah monolitik suatu agama. Kesadaran ini hadir di setiap agama yang terobsesi dengan aspirasi politik sempit akibat romantisme sejarah yang berlebihan. Gerakan Hindutva di India, misalnya, menekankan superioritas kebangsaan India melalui perangkat hukum dan warisan budaya. Amerika juga tidak terlepas dari jangkitan virus neo-salafisme yang terartikulasi dalam seruan-seruan Rev. Jerry Falwell, Rev. Pat Robertson, dan Rev. Franklin Graham yang bersorak-sorai mengatakan Islam sebagai agama keji, teroris, dan biadab.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keragaman adalah sunnatullah dan jalan Tuhan yang abadi. Sayangnya, kemajemukan tidak menjadi corak dominan keberagamaan dan tren teologi Islam dalam rentang sejarahnya. Perkembangan teologi Islam gagal menekankan pentingnya peran resolusi konflik yang mentransformasikan interaksi sosial yang damai, toleran, dan mengenal satu sama lain. Pesan Al-Quran tentang ( inna ja’alnakum syu’uban wa qobaila ) “Aku jadikan kalian dari pelbagai bangsa dan suku”, yang sejatinya menjadi landasan teologis-etis relasi sosial, tidak terartikulasi dalam bentuk jalinan kemitraan yang setara dan sederajat. Ironisnya, perbedaan menjadi justifikasi bagi aksi kekerasan dan brutalisme atas nama agama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kalau demi mengobati penyakit banjir kita lebih memerlukan untuk melakukannya, mengapa tidak memulainya? Taruhlah harus membeli kapal keruk mini–senilai sebut saja puluhan miliar rupiah sekalipun–itu masih lebih murah daripada ongkos yang terbuang akibat memikul banjir nasional yang nyaris terjadi setiap tahun. Melihat tanggungan yang harus dipikul pemerintah akibat banjir, untuk membeli puluhan kapal keruk mini pun perhitungan kita masih lebih bisa menghemat kalau ternyata itu merupakan satu-satunya obat mujarab.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada jenis kapal keruk TSHD ( trailing suction hopper dredger ), yang hasil kerukannya langsung bisa dilempar untuk reklamasi tepian sungai ( rainbowing ). Kita tahu lumpur bertinja atau sewage sangat subur untuk ditumpuk di tepian sungai. Selain menambah tinggi pinggiran sungai, sewage juga bisa dijadikan lahan subur untuk ditanami. Kita bisa memilih menanam bebungaan untuk keindahan sepanjang bantaran sungai, bebuahan, serta budidaya lain yang produktif, seperti Korea Selatan pernah melakukannya. Indah dan bebas banjir pula.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keadaan dan kondisi tersebut bukannya tidak diketahui oleh para pejabat yang berwenang dalam mengurus Kota Jakarta. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla di istana wakil presiden (8 Februari 2007) mengatakan sebenarnya sudah diketahui cara mengatasi banjir karena konsepnya bukan sesuatu yang baru. Nah, mengapa kita tidak mengambil pelajaran dari musibah tahun 2002 lalu? Bahkan banjir yang baru saja melanda Jakarta justru semakin dahsyat bila dibandingkan dengan banjir tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkannya. Sebanyak 55 korban meninggal dunia, serta tak kurang dari Rp 4,1 triliun kerugian ekonomi sampai triliunan rupiah kerugian materiil ditimbulkan akibat bencana tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keadaan ini diperparah oleh menjamurnya pembangunan vila dan perumahan di kawasan Bogor, Puncak, Cianjur, dan sekitarnya yang menyebabkan daerah resapan air di wilayah tersebut semakin berkurang. Kerusakan yang terjadi pada situ ditandai dengan adanya pendangkalan situ, pengurukan situ, dan alih fungsi situ. Sebagian kerusakan itu terjadi karena terdesak oleh kawasan permukiman. Sekitar 80 persen situ yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diketahui mengalami kerusakan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, ada 205 situ di Jabodetabek yang saat ini mengalami kerusakan. Dari jumlah itu, 115 di antaranya dalam kondisi kritis dan sisanya rusak sedang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Banjir yang melanda Jakarta sebenarnya dapat diminimalkan kerugiannya bila para pejabat berwenang tak seenaknya menorehkan paraf dan tanda tangannya dalam mengeluarkan izin bagi pembangunan gedung dan perumahan. Penyebab utama terjadinya banjir hebat di Jakarta adalah akumulasi praktek-praktek korupsi yang berlangsung selama ini. Lemahnya koordinasi dalam perencanaan tata ruang, praktek korupsi dalam “jual-beli” izin peruntukan lahan, serta lemahnya law enforcement bagi pelanggar izin karena adanya praktek patgulipat antara pejabat pemberi izin, aparat hukum, dan pemilik modal, merupakan faktor-faktor yang tak bisa diabaikan sebagai biang keladi banjir hebat yang melanda Jakarta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Begitu mudahnya izin diberikan dapat terlihat dari variabel semakin sedikitnya ruang terbuka hijau sebagai kawasan tangkapan dan resapan air, serta semakin banyaknya kawasan parkir air yang hilang berupa situ, danau, dan rawa-rawa. Dalam master plan DKI 1965-1985, ruang terbuka hijau (RTH) masih 27,6 persen. Kemudian proyeksi versi pemerintah pada tahun 1985-2005 RUTR DKI masih menyisakan RTH 26,1 persen. Tahun 2000-2010, menurut RUTR, DKI hanya memproyeksikan RTH 13 persen. Target RTH DKI pada tahun 2010 itu adalah 9.544 hektare. Padahal realisasi tahun 2003 hanya 7.390 hektare.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Nasi memang sudah menjadi bubur. Sekarang, bagaimana mengatasi bencana tersebut agar tak terulang kembali pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah sendiri berencana mengimplementasikan pembenahan dan penanggulangan banjir secara struktural dan menyeluruh dari hulu dan hilir secara serius dan terpadu dalam jangka menengah dengan anggaran yang cukup, terutama di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Langkah ini tentu harus kita dukung sepenuhnya. Hal ini tentu saja dibarengi dengan law enforcement yang harus berjalan tanpa pandang bulu dalam menertibkan dan melaksanakan tata ruang Kota Jakarta sebagaimana mestinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kesepakatan yang dicapai dalam perundingan enam negara mengenai masalah program nuklir Korea Utara baru-baru ini sungguh amat mengejutkan. Betapa tidak, “kesediaan” Korea Utara melucuti program nuklirnya “dihargai” dengan satu juta ton bahan bakar bernilai sekitar US$ 300 juta. Mengejutkan, karena pihak Barat lagi-lagi masih berkenan memberikan kesempatan bagi Korea Utara berperilaku baik terhadap kesepakatan internasional. Padahal kesepakatan serupa bukan yang pertama kali. Semenjak berakhirnya Perang Dingin, Korea Utara telah berkali-kali mengingkari janjinya dan lagi-lagi memanfaatkan program nuklirnya untuk “memeras” Barat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam beberapa teori dikatakan, senjata nuklir dapat menetralisasi kesenjangan perbedaan kekuatan militer suatu negara. Jika dalam hal persenjataan dan kapabilitas konvensional orang menganggap AS lebih unggul daripada Korea Utara, itu karena indeks kualitatif ataupun kuantitatif antara keduanya memang sangat jauh berbeda. AS pastilah memiliki peralatan perang dan personel yang lebih banyak daripada Korea Utara. Namun, kalau yang dihitung adalah senjata nuklir, walaupun AS mempunyai seribu rudal berkepala nuklir, misalnya, dan Korea Utara hanya memiliki satu rudal nuklir saja, umpamanya, kedua bangsa itu dianggap seimbang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kenapa Korea Utara yang miskin itu dapat menguasai teknologi canggih tersebut? Salah satu sebabnya adalah karena teknologi nuklir mereka merupakan peninggalan penjajahan Jepang. Seperti yang tertulis dalam sejarah bahwa negeri Korea (Korea Selatan ataupun Korea Utara) sejak awal abad XX dijajah oleh kekaisaran Jepang. Pada waktu itu musuh utama Jepang adalah Cina daratan. Sebagai wilayah jajahan yang berbatasan langsung dengan daratan Cina, Korea bagian utara sengaja dikembangkan oleh Jepang sebagai wilayah industri canggih, terutama industri persenjataan untuk menghadapi Cina. Sedangkan Korea bagian selatan dibiarkan hanya bertumpu pada teknologi pertanian untuk menyuplai bahan makanan ke negeri Jepang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pengembangan teknologi tinggi itu dilakukan secara amat sangat serius, dengan mengorbankan biaya yang mahal, karena Jepang menganggap negeri Korea bukanlah merupakan negeri jajahan, melainkan bagian dari negeri Jepang itu sendiri. Mereka berkeyakinan bahwa wilayah Korea adalah benar-benar merupakan bagian dari kekaisaran Jepang. Hal ini terjadi karena letak geografis Korea yang begitu dekat dengan Jepang, tampilan ras Korea yang hampir tak ada bedanya dengan Jepang, serta kebudayaan kedua bangsa yang memang mirip itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kegagalan pengentasan masyarakat miskin di Papua selama ini barangkali lebih karena perspektif sempit yang digunakan Jakarta. Papua hanya dipandang sebagai suatu daerah, sebanding dan sejajar dengan daerah lainnya. Jumlah penduduknya yang sedikit dan tanahnya yang luas, serta dananya yang besar, sudah dianggap sebagai indikator utama keberhasilan. Indikator itu membuat pemerintah berpikir: makin besar dana untuk Papua, dengan sendirinya makin tinggi tingkat kesejahteraan dan pendapatan orang Papua.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Cara berpikir ini tentu tidak keliru. Namun, tanpa melihat konteks dan lanskap masyarakat dan kondisi alamiah Papua sebagai faktor pendukung, atau bahkan faktor utama, hal itu akan menimbulkan implikasi serius. Otonomi khusus Papua memang datang untuk mengantisipasi kemerdekaan teritorial dan politik yang disuarakan sebagian masyarakat Papua, terutama di pegunungan dan perbatasan Papua Nugini. Suara itu begitu nyaring, diiringi tarian perang, pengibaran bendera, dan nyanyian O Tanaku Papua. Jakarta, yang mengalami delegitimasi politik pasca-lengser keprabon, menyambutnya dengan rumusan-rumusan politik pemerintahan baru.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, setelah Undang-Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua berlaku, semua persoalan seolah bertumpu pada undang-undang itu. Di sinilah paradoks pertama muncul, betapa penyusunan dan pengesahan sebuah undang-undang atau peraturan dianggap sebagai penyelesaian banyak persoalan. Padahal secara kasatmata dapat diukur apakah tingkat kesejahteraan penduduk Papua menjadi lebih tinggi, atau malah lebih rendah, setelah otonomi khusus dijalankan. Data-data kasar tidak menunjukkan itu. Kelaparan masih melanda, kerusakan hutan kian parah, dan semakin sulit menemukan produk lokal yang asli dan berkualitas. Memang, lebih banyak jabatan politik dipegang oleh orang asli Papua, tetapi juga makin sedikit peluang ekonomi yang gagal digarap dan dikembangkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Belum selesai Yahukimo dilanda kelaparan tahun lalu, lalu para pengungsi di Distrik Yamo Puncak Jaya tahun ini mengalami kesulitan makanan, Jakarta malah dilanda banjir. Sementara banjir di Jakarta tiba-tiba secara detik per detik ditayangkan dan dilaporkan ke seluruh khalayak, bagaimana dengan kelaparan di daerah-daerah miskin, marginal, dan tidak terjangkau oleh jaringan reporter televisi atau koran? Adakah tangan-tangan kuat yang mengulurkan bantuan, atau malahan tangan-tangan kurus yang langsung lunglai karena kehabisan tenaga?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bahkan pidato awal tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut soal Papua meletakkannya sebagai masalah politik dan keamanan. Barangkali hal itu karena pendekatan ala Jakarta adalah dengan membentuk Desk Papua yang berada di bawah koordinasi Kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Sepanjang Papua diletakkan sebagai masalah politik dan keamanan, tujuan utama otonomi khusus Papua yang meletakkan pada segi kesejahteraan penduduk akan sulit dicapai. Selalu saja perhatian berlebih akan diberikan kepada satu tembakan (oleh siapa pun) ketimbang kepada satu nyawa melayang karena kelaparan. Perhatian berlebih atas tragedi di Abepura tahun lalu, ketimbang kelaparan di Puncak Jaya tahun ini, menunjukkan hal itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Padahal, sekali lagi, Papua adalah sebuah benua yang tertanam kukuh di lautan Pasifik. Meletakkan persoalan Papua sekadar urusan para anggota TNI dan Polri, serta birokrasi pusat, adalah cara berpikir yang sempit. Bandingkan negara tetangga Provinsi Papua, yakni Papua Nugini, yang diurus oleh organisasi setingkat negara karena memang telah menjadi negara, dengan Papua yang diurus oleh jajaran birokrasi lokal yang kurang disokong oleh aparatur pemerintahan pusat dan organisasi pemerintahan pusat lainnya. Bukan soal Papua Nugini adalah sebuah negara sehingga tidak layak dibandingkan, tetapi letak soalnya lebih pada cara mengelola Papua.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan otonomi khusus, sebetulnya terdapat indikasi juga untuk menutup Papua. Seolah Papua hanyalah benua hitam yang dihuni manusia-manusia berambut keriting dan berkulit legam, sebagaimana persepsi yang telanjur diterima oleh-mungkin–sebagian besar di antara kita. Perspektif ini juga keliru karena Papua tidaklah sehitam yang kita bayangkan itu. Cara berpikir “hitam-hitam” ini juga mulai disusupkan oleh kalangan elite Papua kepada para anak adatnya masing-masing. Dengan pola pikir itu, terlihat sekali indikasi untuk terus membawa Papua ke dalam kegelapan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Padahal, di balik kemasan “hitam-hitam” ala UU 21/2001, sebetulnya yang dilakukan adalah upaya mengejar kesetaraan akibat kesenjangan selama ini dengan apa yang disebut sebagai penduduk pendatang. Masalahnya bukan karena hampir tidak ada orang Papua yang menjadi sopir angkot atau pelayan toko swalayan, melainkan bagaimana dengan otonomi khusus orang Papua bisa menjadi sopir taksi, pekerja bengkel, atau anak buah kapal, tidak hanya berjualan pinang dan sirih. Pengarusutamaan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sampai ekonomi kerakyatan yang dikembangkan lewat otonomi khusus adalah sarana untuk “mengangkat” derajat orang-orang Papua asli itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Intinya, proses otonomi khusus Papua masih sebatas kertas. Itu pun belum tersosialisasi dengan baik. Impian umum masyarakat Papua belum terbentuk sebagai suku-suku yang menghuni benua besar. Pembangunan Papua, untuk itu, tidak bisa hanya dilihat sebagai pembangunan sebuah daerah otonomi khusus, melainkan pembangunan sebuah benua yang sebagian belum disentuh oleh modernisme tetapi sudah “terjajah” secara teknologis oleh informasi-informasi sampah yang dibawa televisi, telepon seluler, dan selebaran dari Jakarta. Dengan cara ini, berarti masih panjang jalan bagi Papua untuk menyeimbangkan berbagai ketertinggalannya, tetapi sekaligus terbuka peluang untuk melakukan pendekatan yang jauh dari pola-pola konvensional pembangunan yang selama ini dipakai.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Asumsi ini sebenarnya bahasa lain dari kemacetan, disrupsi, dan disfungsi sistem politik kebangsaan (Easton, 1953). Sistem tidak lagi cukup tangguh mengatasi kompleksitas persoalan yang muncul dalam masyarakat yang diakibatkan oleh disfungsi peran di lingkungan internal sistem politik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Proses konversi di tubuh legislatif tidak terjadi efektif sehingga tuntutan yang datang dari masyarakat tidak lagi tecermin dalam undang-undang yang dibuat. Eksekutif tidak bekerja dengan normal. Yudikatif pun demikian. Selain itu, interaksi antarlembaga tidak berlangsung komprehensif sehingga fungsi check and balances sulit ditegakkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengutip Gabriel Almond (1911-2002), ada tiga syarat sebuah sistem bisa berfungsi dengan baik. Pertama, keutuhan (comprehensiveness). Artinya, sistem bekerja utuh kalau masing-masing bagian dari sistem menjalankan peran dengan baik, ada interaksi antarsubsistem. Kedua, kesalingbergantungan (interdependence) bahwa tiap-tiap bagian dari sistem saling bergantung, saling mempengaruhi, dan dengan demikian berinteraksi secara efektif. Ketiga, batas (boundary). Maksudnya, ada garis batas yang tegas antara ranah politik dan ranah lain di luar politik agar tidak terjadi kesimpangsiuran peran para aktor dalam sebuah sistem politik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Minimal ada tujuh persoalan yang menjejali sistem politik nasional yang urgen untuk diselesaikan. Satu, oligarki populisme. Pemilihan langsung dimaksudkan untuk menghindari “oligarki partai” dalam merekrut para pemimpin politik, tapi dalam praktek pemilihan langsung justru melahirkan “oligarki populisme”, sehingga suara publik menjadi determinan utama. Hal ini baik kalau rakyat memilih atas dasar kehendak yang ikhlas (genuine will), tapi buruk kalau rakyat dimobilisasi dalam pemilihan umum (manufactured will). Politik demokrasi kita masih lekat dengan penggiringan pola konvensional yang mengandalkan uang dan politik bosisme (baca: jaringan patron-klien). Konsekuensinya pemilu rentan menghadirkan figur-figur kurang berkualitas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kompleksitas kotak Pandora ini membuat sistem politik terbebani (over-loaded) sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perlu ada pikiran serius dan kerja keras untuk mengatasi semua ini sebelum sistem politik ini macet total. Upaya pembenahan setidaknya sinergi di dua ranah: budaya politik dan praksis. Di ranah budaya politik, pragmatisme diganti dengan pengabdian. Artinya, bekerja untuk kerja, bukan bekerja untuk gaji. Di ranah praksis, menebar kinerja didahulukan daripada menebar cerita dan citra. Sebab, jika keadaan tidak berubah, sangat besar peluang Pemilu 2009 bakal ditandai eskalasi kemuakan politik, di samping kian merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik, sehingga kegelisahan menguat. Mungkinkah ini ujung dari sejarah?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembahasan paket rancangan undang-undang bidang politik mendapat reaksi positif di daerah menyangkut pengaturan pasal tentang keuangan politik, kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD), dan partai politik di daerah, yang menuntut perluasan peran pengawasan terhadap keuangan parpol daerah sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas politik di daerah. Upaya ini diharapkan dapat sebangun dengan proses transparansi, meningkatkan representasi politik di tingkat lokal, dan mendorong terjadinya kemandirian dalam hal pendanaan parpol.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Transparansi menjadi isu utama dalam membuka informasi tentang keuangan parpol. Hal ini diakui menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya perwajahan parpol di daerah. Banyak rumor yang berkembang menyangkut keuangan parpol hanya berakhir dengan pembicaraan sumir. Hal ini terutama menyorot indikasi “beli nominasi” pada saat pencalonan anggota legislatif dan “beli perahu” dalam pencalonan kandidat yang akan bersaing dalam pemilihan kepala daerah. Publik daerah juga banyak mempertanyakan larinya uang sumbangan politikus parpol di dewan perwakilan rakyat daerah, apakah tercatat atau raib di tengah buruknya administrasi keuangan parpol. Hal ini sangat mengecewakan mengingat banyak politikus yang setiap tahun meminta kenaikan gaji dengan alasan untuk membina konstituen pemilih.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Informasi yang hanya berputar di tingkat elite dari struktur kepartaian di daerah membutuhkan keterbukaan, apakah selama ini uang hasil pemasukan tercatat dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan KPU pusat dan dipublikasikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengurus parpol. Parpol diharapkan dapat menunjuk orang yang kompeten untuk mengurusi keuangan atau memiliki bagian khusus yang dapat menangani hal ini. Transparansi juga sebaiknya tidak terbatas pada kalangan internal parpol, tapi untuk publik secara luas. Kewajiban pencatatan, pelaporan, dan audit dana parpol sebaiknya pun diterapkan di daerah untuk mendukung akuntabilitas publik di daerah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bagi konstituen daerah, popularitas parpol dihitung dari pertanggungjawaban kebijakan yang dihasilkan di tingkat pemerintah. Keberpihakan parpol yang hanya terpaku pada segelintir kepentingan “penyumbang besar” untuk dana parpol menyebabkan kebijakan yang dihasilkan juga banyak yang bermasalah bahkan tidak jarang bertentangan dan merugikan sebagian besar konstituennya. Ironisnya, para penyumbang besar datang dari kalangan pemangku kebijakan di tingkat pemerintah atau bisnis yang menjadi rekanan pemerintah daerah. Hal ini dipandang tidak hanya menyebabkan kebijakan yang kurang berkualitas, tapi juga kemandulan fungsi kontrol parpol terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan publik di daerah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Representasi harus dibangun dengan upaya parpol mengumpulkan lebih banyak dukungan pendanaan dari penyumbang kecil dan membatasi kemungkinan rekening parpol dikuasai oleh segelintir penyumbang besar. Keharusan parpol mengumpulkan uang dari sumber kecil pun akan mendorong kreativitas parpol dalam memikat konstituen dengan program-program unggulan. Hal ini dapat menjadi alternatif perbaikan hubungan parpol dan konstituen mengingat kian hari pendekatan “bagi-bagi uang” semakin tidak efektif, terutama untuk mendongkrak perolehan suara partai ataupun kandidat di daerah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penerapan pemberian anggaran pemerintah sesuai dengan perolehan kursi juga dipandang sangat tidak adil, karena semakin memperbesar jurang ketimpangan antara parpol besar dan parpol kecil. Subsidi seharusnya diterapkan sebagai tanggung jawab negara dalam memelihara keberlangsungan artikulasi kepentingan, terutama kalangan rentan dan marginal yang tidak terakomodasi di parpol besar. Faktanya, subsidi besar untuk parpol besar justru memicu terjadinya pemborosan, bukannya meningkatkan kinerja parpol. Kecenderungan petualangan dan konflik elite politik yang setiap pemilihan umum berganti kendaraan dengan membentuk parpol baru pun semakin menunjukkan ketidakefektifan penerapan subsidi negara bagi parpol. Keinginan melindungi kepentingan kelompok marginal bergeser menjadi upaya mendukung petualangan elite politik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penulis sangat mendukung penghentian subsidi negara untuk parpol, tapi dapat dikompensasikan dengan membantu pembiayaan audit laporan keuangan tahunan parpol ataupun dana kampanye pemilu parpol dan kandidat. Dalam konteks ini, peran KPU pusat perlu ditingkatkan dalam memberikan asistensi kepada KPUD dalam mengawasi pelaksanaan pelaporan dan audit dana politik di daerah. Asistensi juga harus diberikan kepada parpol agar dapat membuat catatan dan pelaporan dana politik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan KPU.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

September lalu, Bulog menyebut cadangannya tinggal 532 ribu ton. Pada 2006, pengadaan Bulog hanya 1,3 juta ton dari target 2,1 juta ton beras. Padahal, untuk beras jatah rakyat miskin, dibutuhkan 1,624 juta ton. Jadi Bulog tekor 324 ribu ton. Jika benar cadangan tinggal 532 ribu ton, setelah beras impor 210 ribu ton yang diputuskan September lalu masuk dan ditambah sebagian impor 500 ribu ton tahap pertama sudah masuk 106 ribu ton (per 20 Februari 2007), cadangan Bulog 848 ribu ton. Jumlah ini terus tergerogoti guna keperluan operasi pasar dan percepatan penyaluran beras untuk rakyat miskin, sehingga ada yang memperkirakan cadangan Bulog kini tinggal 300 ribu ton. Benarkah? Wallahualam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kita hanya bisa membaca sinyal. Pemberian izin tambahan impor 500 ribu ton adalah isyarat cadangan beras kritis dan gawat. Sudah amat lama kita abai dan ceroboh dengan angka-angka. Produksi beras tiap tahun dilaporkan terus naik. Kita menganggap sudah surplus beras dengan cara otak-atik data. Tapi klaim itu tidak pernah terbukti. Tiap tahun kita impor beras. Menurut Badan Pusat Statistik, pada 2004 dan 2005 kita surplus beras 459 ribu ton dan 49 ribu ton. Anehnya, pada tahun yang sama kita mengimpor (resmi) 632 ribu ton dan 69 ribu ton. Wajar saja jika impor beras selalu menimbulkan resistensi, pro-kontra, dan penentangan karena basis data batu pijak mengapa impor dilakukan tidak kukuh.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Rupanya, perhitungan surplus tersebut belum memasukkan permintaan antara ( intermediate demand ), seperti permintaan beras industri makanan, hotel, dan restoran, yang pada 1999 besarnya 18,8 persen. Tiap tahun permintaan antara tersebut terus meningkat. Riset Erwidodo dan Ning Pribadi (2003) sampai pada kesimpulan, rentang 1999-2005 kita defisit mutlak. Bahkan diperkirakan rentang 2001-2004 kita impor beras 2,5 ton per tahun. Inilah penjelasan paling sahih mengapa sampai sekarang kita impor beras.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Luas ubinan 2,5 x 2,5 meter, kemudian dikonversi ke hektare. Semula, luas ubinan 10 x 10 meter. “Penyempurnaan” ini membuat senang pengumpul data karena pekerjaan lebih mudah dan cepat. Tapi dampaknya, bias data akan semakin besar. Dulu, untuk membawa alat-alat survei (tali, ajir, blangko kosong, dan timbangan), mantri tani naik sepeda ontel. Tapi, setelah ada Bimas, mereka naik sepeda motor. Namun, bukan berarti pekerjaan menjadi ringan. Bayangkan, di Sumatera Barat ada kecamatan yang lebarnya 40 kilometer dan ada desa yang terletak 16 kilometer dari jalan raya, yang hanya bisa ditapaki dengan jalan kaki.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dihadapkan pada situasi lapangan seperti ini, reliabilitas proses pengumpulan data akan berbenturan dengan situasi-situasi manusiawi yang lumrah. Maukah mantri tani memikul peralatan survei? Bagaimana jika hujan lebat? Apalagi, hingga 1998, anggaran satu ubinan cuma Rp 2.500? Kondisi-kondisi tersebut membuka peluang moral hazard : pemilik sawah, lokasi, varietas padi, luas, dan hasil ubinan dalam blangko diisi data fiktif. Cara ini tak akan terlacak, karena tidak ada satu pihak pun yang memeriksa keabsahannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keraguan atas metode pengumpulan data ini rupanya menggerakkan internal BPS menguji valid-tidaknya data padi. Dalam laporan “Jumlah Data Beras Indonesia: Tinjauan Singkat”, yang dirilis Februari 2002, Suwandhi Sastrotaruno dan Choiril Maksum menyimpulkan: meskipun produksi beras dan konsumsi beras tidak bebas dari kesalahan, kesalahan konsumsi beras dianggap kecil, sedangkan kesalahan lapor data produksi beras lebih besar. Menurut keduanya, produksi beras dilaporkan 17 persen lebih tinggi. Artinya, laporan produksi harus dikurangi 17 persen. Misalnya, produksi padi pada 2006 sebesar 54,66 juta ton (Aram III, BPS), harus dikurangi 9,29 juta ton. Ini jumlah yang amat besar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut Suwandhi dan Choiril, ada tiga penyebab lapor produksi 17 persen lebih tinggi: kesulitan mengukur lahan secara akurat, penggunaan data luas lahan baku yang usang, dan upaya menyenangkan pemimpin. Bukankah jika produksi naik, prestasi mantri tani, camat, bupati, gubernur, dan Menteri kian mencorong? Katakanlah tidak terjadi markup produksi, berapa persen kita mentoleransi kesalahan statistik 60 ribu sampel ubinan untuk luasan panen 11 juta hektare? Saya tanya karib ahli statistik, ia mematok error 30 persen. Akademisi terbiasa mentoleransi kesalahan statistik 1-5 persen. Namun, tingkat kesalahan sebesar itu tidak bisa ditoleransi sama sekali dalam pengambilan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup puluhan juta orang petani.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Data hanyalah deretan angka statistik. Data hanyalah alat. Masalahnya, jika data itu banyak bias dan dikumpulkan lewat cara yang tidak reliable lalu dijadikan batu pijak sebuah kebijakan, output -nya tak hanya menyesatkan, tapi juga menyengsarakan. Petani cengkeh pernah dibuat sengsara karena salah data. Pada 1980-an, data produksi cengkeh jauh di bawah kebutuhan konsumsi (rokok kretek, obat-obatan, dan bahan makanan). Maka diprogramkan peningkatan tanaman cengkeh baru 25 persen per tahun. Hasilnya, overproduksi. Setelah diteliti, ternyata data pijak konsumsi cengkeh untuk rokok di- mark-up .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam impor beras, data kita juga bermasalah. Data impor beras The Rice Report (TRR), konsultan beras internasional yang kredibel, yang berbasis di Bangkok, selalu berbeda dengan data resmi pemerintah (BPS dan Bea-Cukai). Pada 2001, menurut TRR, impor beras kita 1,384 juta ton, sedangkan menurut BPS, 0,644 juta ton. Pada 2002, data TRR 3,707 juta ton, BPS 1,805 juta ton. Pada 2003, menurut TRR 1,428 juta ton, data Bea-Cukai 0,8 juta ton. Pada 2005, data TRR 447 ribu ton beras, data Bulog hanya 69 ribu ton. Selisih itulah beras ilegal. Melihat data ini, jangan-jangan laporan produksi beras yang selalu surplus itu “sengaja” untuk melegitimasi impor, termasuk impor beras secara ilegal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sudah saatnya kita mengakhiri “main-main” data. Dalam proses pengumpulan data, misalnya, conflict of interest dan moral hazard harus ditekan seminimal mungkin. Mesti dipahami mantri tani juga manusia, bukan malaikat. Menumpukkan pengumpulan data padi pada mantri tani pasti menimbulkan conflict of interest . Untuk menghilangkan itu, kita bisa memakai teknologi satelit pengindraan jauh di Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Teknologi ini sudah digunakan di banyak negara karena akurasinya yang tinggi. Maukah pemerintah? Dugaan saya, usul ini sulit diwujudkan karena akan ada pihak-pihak yang kehilangan proyek dan kedok mereka akan terbongkar karena tidak bisa lagi menipu (dengan) data.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Langkah dramatis Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengadukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi telah memunculkan sejumlah persoalan baru mengenai etika, politik, dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menteri Yusril menyerang balik Ketua KPK dalam perkara penunjukan langsung (tanpa tender) pengadaan alat sadap di KPK. Kita tahu bahwa langkah itu diambil Mensesneg sebagai reaksi atas pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan peralatan identifikasi sidik jari otomatis di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di departemen yang dipimpin Yusril pada 2004.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari uraian sejumlah media, kita mengetahui juga bahwa laporan itu dilakukan Yusril dengan alasan agar KPK memiliki pemahaman yang sama soal Peraturan Pemerintah (Keputusan Presiden) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ( Republika , 16 Februari 2007). Apa yang dimaksud Mensesneg dengan “pemahaman yang sama” di sini? Sekilas, kurang begitu jelas apa yang dimaksudkannya dengan “pemahaman yang sama” ini. Namun, dari sejumlah media, kita bisa menangkap maksud Mensesneg, yang bisa disederhanakan sebagai, “kalau KPK menilai yang terjadi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2004 itu harus diusut, yang terjadi di KPK juga harus diusut”. Dari sini, yang hendak dicapai adalah kesimpulan bahwa “kalau yang dilakukan di KPK benar, mestinya apa yang terjadi di Departemen Hukum dan HAM pada 2004 juga benar”. Dengan demikian, Mensesneg menarik Ketua KPK, juga Presiden, masuk ke dalam ground –tempat ia sekarang sendirian. Ini adalah langkah yang sungguh penuh jebakan dan berani.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kita berasumsi bahwa tentu Mensesneg telah secara jelas mengetahui keputusan Ketua KPK dalam pembelian alat penyadap melalui penunjukan langsung dilakukan setelah adanya izin dari Presiden dan rapat terbuka di KPK ( Tempo , 19 Februari 2007). Di titik ini, cukup jelas juga bagi kita bahwa penanggung jawab tindakan Ketua KPK dengan mudah akan diarahkan kepada Presiden sendiri selaku pihak yang menyetujui. Dengan demikian, apabila Mensesneg hendak menggugat atau menguji keputusan itu, meski secara langsung diarahkan kepada Ketua KPK, secara tidak langsung ia dapat mengarah kepada Presiden. Di titik ini, tindakan Mensesneg ini menjadi menarik karena menyinggung dimensi politik yang lebih luas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pengalaman ini yang kiranya dapat dijadikan referensi bagi Mensesneg untuk berani mengambil keputusan menguji keputusan presiden yang dibuat oleh Presiden, atasannya sendiri. Di sini, Presiden kembali dihadapkan pada momen “eksistensial” untuk mengambil keputusan. Apakah ia akan tetap setia dan mengumpulkan keberaniannya untuk melindungi dan meneruskan upaya KPK yang baru setengah jalan dalam memberantas korupsi, ataukah ia akan mengambil sikap lembut sebagaimana dalam kasus-kasus terdahulu? Para ahli politik, moralis, etikus, dan psikolog akan menanti dengan cemas apa yang akan menjadi keputusan presiden itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu, tindakan Mensesneg yang hendak menguji Keppres Nomor 80 tersebut telah menyeret upaya pemberantasan korupsi yang demikian kompleks, luas, dan penting, karena menyangkut keseluruhan dimensi dalam reformasi yang dulu berdarah-darah, ke dalam urusan pilihan rasional yang terbatas antarindividu semata-mata. Urusan pemberantasan korupsi dipertaruhkan dalam perang kasus pribadi dirinya dan Ketua KPK. Singkatnya urusan fundamental seperti korupsi ditentukan semata-mata dengan fakta sederhana, “kalau saya korupsi, kamu juga mestinya korupsi”, “kalau kamu dinyatakan tidak korupsi, saya juga tidak korupsi”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bahaya yang dimungkinkan terjadi dalam tantangan ini adalah apabila ternyata kemudian KPK lebih mengakomodasi tuntutan Mensesneg–entah karena kekurangan argumen entah karena menghindari konflik–upaya pemberantasan korupsi akan mundur, paling tidak di tingkat psikologis. Toh, kalaupun dilakukan pengujian dulu terhadap KPK, dan seandainya setelah pengujian, tindakan Ketua KPK itu dianggap benar, apakah secara otomatis tindakan Mensesneg semasa dia menjabat di Departemen Hukum dan HAM juga otomatis menjadi benar?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan keputusan itu, “ujian” Mensesneg ini dengan sendirinya terlampaui, dan KPK bisa dengan tenang meneruskan pekerjaannya. Yang menjadi soal terberat di sini adalah sejauh mana Presiden bersedia mengambil sikap ini? Mengenai hal ini, Presiden tidak perlu risau dengan tuduhan “tebang pilih” dari berbagai kalangan. Mengapa? Sebab, pemberantasan korupsi, di mana pun dan kapan pun, pada dasarnya selalu terkait dengan urusan menebang secara memilih, yakni menebang sumber dan pohon korupsi serta memilih melindungi mana pejabat yang masih baik dan masih bersih.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Langkah lain, semua komponen atau masyarakat antikorupsi di Indonesia, baik lembaga swadaya masyarakat, politikus, maupun kalangan akademisi, mesti menolak memasuki permainan neither/nor ini dengan cara mendorong pengusutan, baik laporan ke KPK soal kasus dugaan korupsi proyek pengadaan identifikasi sidik jari maupun laporan Mensesneg mengenai penunjukan langsung yang dilakukan Ketua KPK itu. Dua perkara dan laporan ini diusut secara sekaligus, tapi masing-masing diuji secara terpisah. Biarkan KPK melanjutkan pengusutan pada kasus “sidik jari” tersebut hingga tuntas, sedangkan untuk kasus penunjukan langsung oleh Ketua KPK, pengusutan lebih baik dilakukan oleh sebuah panel independen yang dibentuk secara ad hoc . Selama pengusutan berlangsung, kedua pejabat sebaiknya juga melepaskan dulu jabatan masing-masing, hingga hasil dan keputusan yang definitif menyangkut kedua kasus tersebut ditetapkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Banyak orang Indonesia yang merasa bangga mendengar kabar itu. Kebanggaan tersebut dituangkan dalam bentuk apresiasi yang besar terhadapnya. Namun, ada sejumlah tantangan berat yang harus diselesaikan dan diperjuangkannya, seperti persoalan apakah masyarakat Amerika (terutama Euro-Amerika) akan benar-benar menghilangkan segala bentuk diskriminasi, karena bagaimanapun Obama adalah warga keturunan Afro-Amerika. Jika kelak Obama terpilih menjadi presiden, untuk pertama kalinya Amerika dipimpin oleh seorang warga keturunan Afro-Amerika.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain soal warga keturunan Afro-Amerika, diskriminasi dalam bentuk lainnya terhadap Obama sudah mulai merebak. Mungkin hal itu terjadi sebagai konsekuensi logis perlakuan diskriminatif warga Euro-Amerika terhadapnya, terutama yang datang dari rival politiknya sendiri. Diskriminasi terbaru menyebutkan bahwa Obama sangat dekat dengan kalangan radikal Islam di Amerika. Asumsinya bahwa ketika Obama sempat belajar di Indonesia, ia banyak bersentuhan dan bergaul dekat dengan kalangan masjid, seperti sering mengikuti halakah-halakah dan pengajian. Memang kakek Obama seorang muslim Amerika yang taat, tapi Obama sendiri beragama Kristen hingga kini. Dengan demikian, sebetulnya alasan bahwa Obama dekat dengan kalangan radikal Islam, hal itu sepertinya cenderung dibuat-buat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apakah demokrasi di Amerika bisa mengakomodasi kedua calon dari keturunan Afro-Amerika itu? Dalam kajian klasik (Sommer, 1987: 52), musuh demokrasi adalah segala macam bentuk diskriminasi, selain otoritarianisme dan bentuk ketertutupan masyarakat. Amerika memang sudah cukup dewasa dalam soal demokrasi karena sudah memiliki pengalaman panjang untuk menerapkannya, sehingga sampai-sampai ketika ada tesis Samuel Huntington (1999) tentang Clash of Civilization itu, Bill Clinton, mantan Presiden Amerika, dalam jurnal Foreign Affairs yang terbit pada 1994, mengatakan bagaimana mungkin bangsa Amerika akan berbenturan dengan peradaban Islam ataupun Konfusianisme, sedangkan dalam tubuh bangsa Amerika itu sendiri terdapat peradaban yang pluralistik dan multikultural.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Maka, jika sekiranya masih terdapat perlakuan diskriminasi seperti terhadap Barak Obama, baik di dalam arena politik maupun di luar arena politik, hal itu sangat disayangkan. Amerika harus mengembalikan demokrasi pada fungsi dan perannya yang sesungguh-sungguhnya. Selama ini demokrasi Amerika sudah mulai lapuk dan dipertanyakan karena tindakan dan sikap politik Presiden Bush yang cenderung antidemokrasi. Misalnya, di tengah tuntutan bangsa-bangsa lain ataupun warganya sendiri supaya ia menarik pasukannya di Irak, Bush malah menambah pasukan di sana. Itu sungguh ironis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Banjir bandang yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya pada awal Februari 2007 menjadi indikator atas tidak bersahabatnya alam terhadap manusia. Banjir di musim hujan dan kekurangan air di musim kemarau, khususnya di daerah subur seperti Jakarta dan sekitarnya, merupakan akibat buruknya sistem pengelolaan sumber daya air. Kesalahan pengelolaan air komunitas dan rumah tangga serta komersialisasi air melalui pengemasan dan pipanisasi dari pegunungan ke perkotaan menjadi sebagian faktor penyebab yang tidak kalah penting. Berbagai kesalahan tersebut menjadikan tanah kehilangan kemampuannya menyimpan air dan hilangnya kantong-kantong air dalam tanah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama, hentikan komersialisasi air. Penjualan air dengan pengemasan melalui botol ataupun dengan pemipaan adalah salah satu sumber utama bencana. Ada tiga modus yang dipakai dalam industri air minum yang menjadikan mereka sumber bencana. Perusahaan air minum dalam kemasan mengambil air yang masih jernih langsung dari mata air di hulu. Padahal, jika air tersebut dibiarkan secara alamiah mengalir melalui sungai-sungai di permukaan ataupun dalam tanah, tanah di sepanjang aliran yang dilalui menjadi subur dan kelestarian alam akan terjaga. Selain itu, air tersebut bisa mengisi kantong-kantong air yang ada di dalam tanah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain mengambil air dari hulu, modus lain yang dipakai oleh perusahaan air minum adalah dengan mengambil air dari sumur artesis, yang dalamnya bisa mencapai puluhan meter. Cara ini tentu akan menguras air tanah dalam radius yang cukup luas, dan akhirnya sumur-sumur konvensional lain yang lebih dangkal akan langsung kering. Dalam wilayah yang terbatas, sumur artesis ini akan menyebabkan kekeringan. Cara lain, yang lazim dilakukan oleh PDAM, adalah mengolah air sungai. Ini pun akan menjadi persoalan, karena sungai menjadi kering dan tidak bisa menjadi penyeimbang bagi kondisi alam di kala kemarau.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua, mengelola air secara komunal. Gagasan dasarnya adalah mengelola perputaran air yang digunakan dan dibuang oleh sebuah komunitas dalam komunitas tersebut. Dengan konsep ini, yang harus dilakukan adalah mengefektifkan sumur tanah bagi rumah tangga yang bersangkutan dan mengelola air kotor secara mandiri oleh lingkungan. Agar kebersihan dan kesehatan air yang diambil dari sumur terjamin, bisa jadi harus ada pengelolaan air kotor bersama dalam lahan yang terkonsentrasi agar terdapat jarak aman antara pembuangan air kotor dan sumur.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertanyaan yang muncul jika harus mengelola air secara komunal dan menghindari impor air bersih dari daerah lain, bagaimana dengan lokasi-lokasi yang tidak memiliki sumber air bersih? Jika ini yang terjadi, kita harus sadar bahwa boleh jadi tempat tersebut bukan lokasi yang baik untuk permukiman. Lokasi-lokasi tersebut pasti dapat digunakan untuk keperluan lain, yang lebih ramah dan aman bagi semuanya. Dengan pendekatan ini, misalnya, perumahan-perumahan mewah di daerah pantai utara Jakarta yang airnya payau semestinya dikosongkan untuk dijadikan hutan bakau sebagai daerah penyangga banjir.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan pendekatan itu pula, sudah saatnya dilakukan relokasi lahan di Jakarta, dengan menyediakan lokasi-lokasi jalur hijau. Menimbang ketersediaan sumber air pula, ketika sudah banyak rumah tangga yang bergantung pada air komersial dari PDAM ataupun dari air kemasan dan isi ulang, mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa Jakarta sudah tidak kuat lagi menampung lebih dari 10 juta manusia. Pemindahan pusat tarikan orang (tempat orang bekerja: pemerintah, bisnis, pabrik, pendidikan, dan sebagainya) ke tempat lain yang masih lebih longgar juga perlu diintrodusir.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga, konservasi hutan dan sumber-sumber air. Hal ini juga mutlak adanya segera dilakukan. Pemicu utama musibah besar, seperti banjir bandang, yang dari tahun ke tahun makin parah, adalah hilangnya kemampuan hutan menyerap air hujan. Akibatnya, air hujan akan mengalir begitu saja tanpa bisa diserap kembali oleh tanah. Sudah banyak ajakan untuk melakukan hal ini, tapi realisasinya ternyata tidak gampang. Bahkan ucapan Wakil Presiden pun berlalu begitu saja, sama nasibnya dengan kritik dan keluhan masyarakat biasa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lebih dari itu, sesungguhnya keuangan untuk gaji DPRD itu adalah milik rakyat, yang sebagian di antaranya merupakan pinjaman luar negeri, yang pembayarannya dibebankan kepada rakyat pula. Ironisnya, banyak anggota DPRD yang menolak keinginan pemerintah merevisi PP Nomor 37 Tahun 2006 itu. Aksi penolakan ini jelas merupakan cermin ketidapekaan para wakil rakyat di daerah terhadap penderitaan masyarakat kita. Namun, bukan berarti penulis menolak sepenuhnya keinginan anggota DPRD menambah penghasilan sesuai dengan tugasnya sebagai pejabat negara yang sangat berat dan membutuhkan biaya yang relatif tinggi, melainkan semua itu haruslah dilakukan secara proporsional sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada sisi yang lain, upaya revisi itu dapat dinilai sebagai kebijakan setengah hati pemerintah dan hal ini menunjukkan pula bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin tertinggi bangsa adalah sosok peragu dan layak diragukan kemampuannya untuk membawa bangsa ini keluar dari keterpurukan di masa depan. Stigma negatif ini tidak akan berubah manakala Presiden tetap berkukuh atas keputusan politiknya yang tidak akan mencabut PP Nomor 37 Tahun 2006 itu. Karena revisi tidak akan mampu mengobati derita hati masyarakat yang telanjur luka, PP Nomor 37 Tahun 2006 itu sebaiknya dicabut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lebih dari itu, pemberlakuan PP Nomor 37 Tahun 2006 dan betapapun nanti telah direvisi, di samping tidak akan mengubah stigma negatif terhadap pemerintah, tidak kondusif bagi proses pembangunan bangsa yang berbasis otonomi daerah saat ini. Memang, dalam beberapa sisi, terkadang kita melihat bangsa ini berada dalam paradoks. Pemerintah selalu menegaskan diri sebagai pengawal kebijakan publik dan politik yang pro terhadap kepentingan rakyat, tapi realitasnya tidak sedikit kebijakan itu yang tidak sejalan dengan cita-cita untuk menyejahterakan kehidupan rakyat. PP Nomor 37 Tahun 2006 adalah bukti otentik sisi paradoks itu, dan masih banyak persoalan yang lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang paling substansial, di samping pemberlakuan PP Nomor 37 Tahun 2006 itu tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang tengah berada dalam derita kemiskinan, hal ini akan sangat mengganggu stabilitas proses pembangunan daerah terkait dengan kondisi keuangan masing-masing daerah yang terbatas. Dengan demikian, penulis hendak menegaskan sekaligus meluruskan paradigma pemikiran pembangunan nasional bahwa di era otonomi daerah kini, pembangunan itu haruslah berbasis daerah. Pemerintah pusat mestinya bisa menempatkan diri sebagai supervisi. Biarkan daerah itu berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing. Inilah dinamika kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai di masa depan. Intervensi pemerintah pusat dalam berbagai bidang lebih pada kebijakan publik dan politik yang bersifat makro.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengapa demikian? Sebab, pemerintah tidak mampu melakukan intervensi terhadap kebijakan yang bersifat makro dan prorakyat. Jadi urgensi pencabutan PP Nomor 37 Tahun 2006 itu bukan sekadar karena mendapat tentangan dari banyak pihak, melainkan hal ini memiliki keterkaitan korespondensi dengan proses pembangunan bangsa dalam skala makro di kemudian hari. Perlu penulis tegaskan kembali bahwa pembangunan nasional itu sejatinya berbasis pembangunan daerah. Aspek lokalitas ini perlu diperhatikan. Sejatinya, pembangunan nasional itu berhasil manakala pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bisa berjalan dengan baik di berbagai daerah negeri ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sama halnya dengan asumsi/persepsi kemakmuran suatu bangsa. Suatu bangsa dikatakan makmur apabila masing-masing individu dalam masyarakat itu mencapai suatu taraf kemakmuran. Dalam konteks ini, persepsi tidak bisa dilakukan secara kuantitatif, tapi harus secara kualitatif. Kata kuncinya, setiap individu mesti memainkan peran sebagai subyek pembangunan. Tapi inilah realitasnya, masyarakat di negeri ini justru acap kali dijadikan obyek pembangunan oleh mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Kekuasaan telah menjadi instrumen primer untuk melakukan penindasan atas nama rakyat/masyarakat dan/atau atas nama kepentingan bangsa dan negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Inilah yang terjadi, sebuah negara yang berdasarkan Pancasila dengan Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tapi realitasnya, tidak jarang kita lihat pola hubungan sosial kehidupan masyarakat yang sama sekali tidak mencerminkan ketuhanan. Seperti pembunuhan dan segala bentuk kekerasan lainnya adalah bukti bahwa bangsa ini masih belum beradab dan tidak memiliki perikemanusiaan. Keadilan menjadi barang yang sangat mewah. Sementara itu, persatuan telah diabaikan dan kerakyatan hanya sebatas lip service politik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Implikasinya, para pemimpin bangsa di negeri ini lebih banyak melakukan politik “tebar pesona”, tapi sangat miskin dengan gagasan-gagasan konstruktif untuk membangun bangsa yang maju dalam berbagai bidang kehidupan di masa depan. Lagi-lagi PP Nomor 37 Tahun 2006 itu merupakan bukti otentik ketidakmampuan pemerintah mengapresiasi kehendak dan kebutuhan rakyat. Dalam perspektif inilah jelas, demi keadilan dan masa depan pembangunan bangsa, jalan terbaiknya, pemerintah harus mencabut PP Nomor 37 Tahun 2006 itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bisa dimengerti keseriusan pemerintah untuk meraih swasembada beras. Sebagai penopang utama pangan rakyat, komoditas ekonomi yang menjadi captive market , dan merupakan mata pencaharian mayoritas penduduk melalui pertanian tanaman padi, sektor perberasan berkontribusi pada kestabilan ekonomi, politik, dan sosial. Setelah mencanangkan revitalisasi pertanian pada 2005, awal tahun ini presiden kembali memprogramkan peningkatan produksi 2 juta ton beras atau setara dengan 3,52 juta ton gabah kering giling.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain persoalan di atas, besarnya dampak yang dialami petani akibat banjir dan kekeringan ini juga dikarenakan matinya jaringan penyuluhan pertanian yang seharusnya membangun sistem peringatan dini kepada petani. Dalam konteks kebijakan yang bersifat kuratif, yang terpenting sekarang adalah memberikan penggantian benih padi dan penyaluran air pada daerah yang mengalami kekeringan. Ketidakseriusan untuk menangani hal ini akan berdampak besar pada penurunan produksi beras dan menjadi bumerang terhadap berbagai kebijakan rekonstruksi pertanian yang kini berjalan tertatih-tatih.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu, diperlukan bantuan pangan dan normalisasi harga kebutuhan pokok. Harga beras yang mencapai Rp 7.000 per kg hanya menguntungkan pedagang dan tidak berkorelasi dengan pendapatan petani. Persediaan gabah kering panen petani telah dijual pada September-Oktober tahun lalu, dengan harga Rp 2.500 hingga Rp 3.000 untuk menutupi biaya hidup dan modal musim tanam selanjutnya. Saat ini banyak warga yang terpaksa memakan nasi aking karena tidak mampu membeli beras. Selain kebijakan formal, kondisi ini menuntut empati kita semua dengan melakukan aksi riil. Respons pemerintah memang cepat pada tingkat wacana, belum pada tindakan nyata. Di lapangan, lemahnya koordinasi selalu menghambat ketersegeraan bantuan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Produktivitas beras memerlukan sistem pengairan yang teratur dan efisien. Karena itu, pembangunan irigasi, manajemen pengairan, rehabilitasi sumber-sumber air, dan konservasi hutan adalah keniscayaan. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan, dari potensi jaringan irigasi seluas 6,77 juta hektare, diperkirakan 1,67 juta ha atau hampir 25 persen tidak berfungsi. Setelah bencana alam, angka kerusakan tersebut semakin besar bahkan mencapai lebih dari 50 persen. Hal yang sama terjadi pada jaringan irigasi rawa. Dari 1,80 juta ha yang dibangun, hanya 0,8 juta ha (44 persen) yang masih berfungsi. Sedangkan alokasi anggaran dari Departemen Pertanian untuk irigasi pada tahun 2007 hanya Rp 188 miliar yang berarti hanya mampu merehab irigasi sekitar 150 ribu ha. Luas lahan produktif beririgasi juga semakin menurun karena alih fungsi lahan pertanian yang mencapai 35 ribu ha per tahun. Sedangkan pencetakan sawah baru untuk tahun 2007 direncanakan 18.424 ha.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pejabat pusat dan daerah tampak tidak serius mengalokasikan dana rehabilitasi atau operation and maintenance untuk infrastruktur irigasi ini. Selain persoalan simpang-siur tafsir otonomi daerah, proyek seperti ini dinilai tidak menjanjikan keuntungan cepat dibanding sektor lain seperti pertambangan. Artinya, ada persoalan minimnya komitmen. Hal serupa juga dapat kita lihat dari peruntukan Dana Alokasi Khusus dan pengalokasian anggaran sektor pertanian. Bahkan ada kabupaten yang mengalokasikan anggaran sepak bola lebih besar daripada sektor pangan rakyat ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sementara itu, lembaga riset di Departemen Pertanian, universitas, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia harus dikerahkan untuk melakukan penelitian dari pengalaman sukses petani dalam meningkatkan produktivitas padi tapi tetap ramah pada lingkungan, bukan hanya melakukan penelitian genetik. Penelitian berbasis kultur petani setempat penting untuk menghindari syok di tingkat petani. Jangan sampai ada pemaksaan penerapan hasil penelitian, apalagi sampai pada pemusnahan benih-benih lokal seperti yang terjadi pada era revolusi hijau.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Rencana pemerintah membagi-bagikan alat-alat penanganan pascapanen, seperti sabit bergerigi, terpal penggilingan padi, dan lain sebagainya, harus tepat sasaran dan segera sehingga bisa menurunkan kehilangan pascapanen. Demikian pula soal subsidi bunga dan dana penjaminan kredit. Yang tak kalah penting adalah meningkatkan pengetahuan petani dan mengembalikan gairah mereka untuk menanam padi dengan mereformasi berbagai regulasi terkait, seperti harga pembelian pemerintah, memperjelas fungsi public service obligation Bulog, menindak para spekulan dan pedagang nakal, proteksi pasar, melakukan reformasi agraria serta sektor terkait lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Persoalan lain, bibit hibrida memerlukan asupan pupuk kimia yang tinggi. Departemen Pertanian memproyeksikan kebutuhan pupuk nasional tahun ini mencapai 9,90 juta ton dengan berbagai subsektor. Sedangkan kapasitas produksi lima perusahaan pupuk di Indonesia hanya 7,78 juta ton. Penggunaan high input juga berisiko pada kejenuhan lahan, gangguan kesehatan tanaman dan manusia. Bibit hibrida sendiri tidak tahan dengan hama dan rentan bila kekurangan air. Pemerintah jangan terjebak pada solusi pragmatis. Lingkungan dan keberlanjutan harus menjadi pertimbangan serius. Karena itu, secara bertahap program pertanian organik harus diwujudkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Salah satu model pertanian yang mendorong diaplikasikannya pertanian organik adalah system of rice intensification (SRI). SRI telah dikembangkan di berbagai negara sejak 1980-an. Asupan bagi tanaman diperoleh dari proses daur ulang tanaman itu sendiri maupun dari tanaman lain (kompos) dan kotoran ternak, sehingga meminimalkan asupan luar ( low input ). Dari percobaan petani di Jepara, Kudus, dan Demak di Jawa Tengah, pertanian padi dengan model SRI yang murni menggunakan pupuk organik lebih hemat air hingga 50 persen daripada padi yang ditanam dengan metode konvensional. Dari sisi hasil, dengan kondisi sama-sama kurang air, produktivitas padi metode SRI juga lebih baik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tahun lalu, ada 6 provinsi yang mengembangkan metode SRI dengan pupuk organik murni. Di Jawa Barat, dengan luas areal 571 ha, metode ini menghasilkan 8,3 ton gabah per ha. Di Jawa Tengah, dengan luas areal 4 ha, menghasilkan 7,15 ton per ha. Di Jawa Timur, uji coba di luas areal 1 ha mampu menghasilkan 8,4 ton. Yang cukup fantastis, di Nanggroe Aceh Darussalam, uji coba di areal seluas 1,2 ha ternyata mampu menghasilkan 12 ton per ha. Padahal di semua provinsi tersebut, dengan metode konvensional, menggunakan pupuk kimia hanya menghasilkan 4,5 – 5 ton per ha. Sayang jika keberhasilan ini diabaikan oleh pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terakhir, peningkatan produktivitas bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Perlu kebijakan yang berwawasan ke depan secara istiqomah dan implementasi yang serius. Kita jangan terjebak pada swasembada semu ala Orde Baru, mengekspor beras dari hasil kelebihan impor. Alvin Tofler dalam buku Future Shock mengkritik kaum teknokrat yang menurut dia menderita myopia , penyakit tidak bisa melihat jauh ke depan, hanya mengejar hasil yang cepat sehingga keputusan yang diambil tanpa perencanaan matang. Semoga tidak demikian dengan pemimpin kita. Sebagai negara agraris, subur, dan kaya, amat disayangkan jika benih, beras, dan juga pupuk harus diimpor.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gembar-gembor mengenai pemilu presiden AS 2008 telah memanas. Perkembangan wacana ini relatif cepat lantaran bursa kandidat Partai Demokrat menuai perhatian publik. Dalam wadah partai yang bermazhab liberal tersebut, mencuat dua nama kandidat calon presiden, yakni Hillary Clinton, istri Presiden AS ke-42 Bill Clinton, dan Barrack Obama, yang saat ini masih menjabat senator dari Negara Bagian Illinois. Tak aneh bila perdebatan publik memanas. Soalnya, mungkin saja masyarakat AS akan mendapatkan presiden perempuan atau presiden berkulit hitam untuk pertama kalinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pun hipotesis ini semakin tegas lantaran, di balik sosok kedua kandidat Demokrat yang kontras tersebut, termaktub paradigma politik yang sangat liberal. Sebagai kandidat berkulit hitam terkuat, paradigma politik Obama yang begitu liberal ditunjukkan dari kesetujuannya yang vokal terhadap isu-isu seperti pernikahan gay dan aborsi. Sementara itu, Hillary, dalam sosok kewanitaannya, dipersepsikan dan dinilai baik oleh publik maupun pakar sebagai salah satu dari jajaran tokoh demokrat yang paling liberal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di samping itu, dinamika yang terjadi dalam tubuh Partai Republik patut diperhatikan untuk menimbang tren tersebut. Kandidat-kandidat yang diperhitungkan dari Partai Republik, baik Giuliani maupun McCain, dipersepsikan terpaut jauh dari paradigma politik yang konservatif seperti yang melingkupi pemerintah Bush. Sejak awal, publik memandang McCain sebagai kandidat yang moderat, baik pada tahun 2000 saat McCain disandingkan dengan Bush pada pemilihan kandidat presiden Partai Republik maupun pada pemilihan presiden tahun 2004, ketika John Kerry sempat menawarinya kursi sebagai kandidat wakil presiden dari Partai Demokrat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk mengukur kaitan antara pluralisasi dan perilaku politik masyarakat Amerika, mari kita kutip survei yang dilansir Center for American Values pada waktu pemilihan anggota legislatif tahun lalu. Dalam pertanyaan bagaimanakah rakyat Amerika memilih perwakilan berdasarkan nilai yang dianutnya, 39 persen responden menjawab mereka memilih berdasarkan kejujuran dan integritas calon anggota legislatif, dan 29 persen menjawab memilih mereka yang melindungi kebebasan individual. Sedangkan responden yang mempertimbangkan untuk memilih calon yang memperjuangkan nilai-nilai fundamental, seperti melarang pernikahan gay dan aborsi, terhitung hanya 9 persen dan 3 persen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kegagalan pendudukan Irak dan kegagalan kabinet Bush dalam hal pemulihan ekonomi Amerika mendorong mazhab pemikiran konservatif menemui senjakala. Walhasil, sampai saat ini tercatat sembilan kandidat dari Demokrat telah melangkah menuju pencalonan presiden. Para politikus yang identitasnya terkait dengan paradigma politik liberal begitu optimistis untuk meradang sebagai kandidat presiden AS. Tetapi, yang lebih fenomenal lagi, sosok yang disambut dengan hangat adalah figur wanita dan figur politikus berkulit hitam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bagi sebagian besar orang, menjadi anggota Dewan adalah investasi. Sebab, untuk bisa terpilih, mereka harus melewati syarat loyalitas pada partai yang antara lain diukur dari nominal rupiah, belum lagi ongkos politik ketika kampanye. Saat terpilih, gerogotan partai dan berbagai proposal siap menanti. Di sisi lain, tuntutan lifestyle sebagai anggota strata terhormat membutuhkan konsekuensi pemberhalaan komoditas yang luar biasa. Apalagi kita berada di zaman yang, kata Ernest Gellner, kehormatan dan kesetiaan warga bergantung pada dua hal, kemakmuran dan ekonomi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penolakan publik terhadap PP37 ini bukan seperangkat wacana tanpa alasan nyata. Secara hukum, PP ini terindikasi menyalahi Undang-Undang Keuangan Negara. Menurut undang-undang tersebut, penggunaan uang itu harus berbasis kinerja. Apakah benar para anggota DPRD ini membutuhkan tunjangan komunikasi. Bagaimana rasionalisasi alasan ini, setidaknya pada tataran konsep. Hal ini tidak ada. Selain itu, PP ini juga jelas melanggar UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundangan, yang melarang pemberlakuan surut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apalagi selama ini tidak ada mekanisme kontrol publik (setidaknya pada daerah pemilihan bersangkutan) dalam penggunaan dana para anggota DPRD yang terkait dengan kepentingan konstituen. Penambahan tunjangan tanpa melakukan pembenahan akuntabilitas ini sama saja merelakan uang untuk disalahgunakan. Kemudian, masalah prioritas dan kepatutan. Dalam kondisi rakyat yang prihatin ditimpa berbagai musibah, pantaskah mereka meminta tunjangan yang notabene berasal dari uang rakyat untuk kepentingan tidak jelas? Padahal rakyat memerlukan dana tersebut untuk kepentingan yang lebih nyata dan mendesak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saat ini kita menikmati sebuah pertunjukan yang mengharu-birukan perasaan sekaligus lucu, tapi membuat geram. Tunjangan komunikasi yang memang bebas tafsir tersebut dijadikan uang muka mobil baru, rumah, dan untuk membayar utang. Wajar jika para anggota DPRD gusar terhadap instruksi pengembalian dana rapel tersebut. PP 37 sendiri merupakan hasil kreativitas tingkat tinggi. Bahkan ada DPRD yang telah mengantisipasi turunnya peraturan ini melalui APBN-Perubahan jauh sebelumnya agar tidak mengalami kesulitan saat pencairan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pengembalian dana rapel ala kredit lunak tanpa bunga adalah bentuk keringanan terhadap anggota DPRD. Namun, Presiden Yudhoyono juga harus menebus kesalahannya ini dengan bersikap lebih tegas, karena pada kenyataannya pemakaian dana rapel tersebut pun tidak pada tempatnya. Pemotongan gaji atau penyitaan barang adalah cara alternatif untuk menyelamatkan uang rakyat. Juga perlu diumumkan ke media massa supaya diketahui publik, siapa saja yang sudah, belum, atau sedang “mencicil” pengembalian uang rakyat ini. Sebuah pelajaran berharga agar mereka berhati-hati terhadap serupiah pun uang rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kualitas demokrasi antara lain ditentukan oleh seberapa besar keterlibatan rakyat dalam pengambilan berbagai keputusan penting menyangkut kehidupan berbangsa. Idealnya, para anggota DPRD memang melakukan terobosan mekanisme demokrasi agar lebih partisipatif. Persoalannya, kebuntuan ide ini bukan bersumber dari ketiadaan tunjangan komunikasi, melainkan minimnya komitmen. Pembentukan rumah aspirasi secara khusus di daerah pemilihan atau melalui kantor cabang partai di tingkat desa hingga kabupaten, mengadakan pertemuan rutin dengan konstituen, menjadikan media massa sebagai medium pengelolaan pesan sehingga terbentuk pertukaran informasi dengan masyarakat, pada kenyataannya belum maksimal dijalankan oleh semua anggota DPRD.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengakal-akali uang rakyat bukanlah laku yang pantas bagi orang atau lembaga terhormat. Jika becermin pada pendiri negeri ini, para anggota DPRD harusnya malu. Dalam sebuah surat kepada Kantor Cabang Iuran Pembangunan Daerah Bogor 22, Januari 1969, Bung Hatta menulis, “..Untuk menambah biaya hidup, saya menerima jabatan yang tidak merugikan Negara, sebagai Guru Besar Luar Biasa pada universitas Padjadjaran di Bandung dan Universitas Hasanuddin di Makassar, selain daripada mengarang buku dengan brosur.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Faktor alam yang tidak bersahabat dan cuaca yang buruk sering kali menjadi sasaran tudingan atas berbagai kecelakaan transportasi, terutama yang menggunakan matra udara dan laut. Tidak bisa dimungkiri, di mana pun transportasi tidak bisa lepas dari kondisi dan situasi alam lingkungan yang ada. Namun, di samping itu, faktor kelalaian dan kesalahan manusia atau human error , baik pada saat sebelum maupun ketika kendaraan sedang bergerak, juga bisa ikut andil dalam terjadinya suatu kecelakaan sarana dan wahana transportasi tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, transportasi sesungguhnya bukan semata-mata masalah teknik dan hasil kreasi teknologi. Dalam berbagai jenis dan bentuknya yang beragam serta sifatnya yang tidak sederhana, transportasi bersinggungan atau memiliki pengaruh timbal balik dalam pergerakan kehidupan manusia. Menurut Joel Smith, istilah transportasi digunakan secara beragam untuk menunjukkan proses, peralatan, atau sistem untuk mengantarkan obyek-obyek yang berarti menuju suatu tempat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hubungan dan jarak yang dekat antara manusia dan transportasi, berikut konsekuensinya itu, bisa menghasilkan dua posisi: bagi sebagian orang atau pada waktu (tidak) tertentu, manusia bisa menjadi subyek atas transportasi itu; dan pada suatu ketika posisi manusia justru sebagai obyek yang tersubordinasi oleh alat angkut dan sistem transportasi tersebut. Dengan demikian, transportasi yang melibatkan pemerintah (regulator), perusahaan jasa transportasi (operator), dan masyarakat pengguna, berikut pelbagai problematika dan kasus kecelakaannya yang terjadi, perlu dipahami dan diletakkan secara tepat dalam konteks peradaban manusia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mari kita tengok kembali potret transportasi di negeri ini. Hampir di semua wilayah republik ini dan pada semua jenis sarana transportasi (darat, laut, sungai, dan udara) yang ada, secara umum masih ditunjukkan potret yang tidak elok. Di jalan raya kota-kota besar ataupun kecil sering ditemukan sopir angkot dan bus kota yang ugal-ugalan. Main salip dan kejar-kejaran tak hanya membuat penumpang di dalam kendaraan umum itu merasa tidak nyaman dan tidak aman, tapi juga keselamatan para pejalan kaki dan pengguna kendaraan lainnya menjadi terancam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Angkutan kota dan angkutan umum antarkota dalam provinsi pun sudah dianggap lumrah kalau berisi penumpang dan muatan yang berjubel melampaui kapasitasnya. Polisi di jalan raya dan petugas lalu-lintas lainnya juga tidak menindak kendaraan umum yang berisiko bagi penumpang dan membahayakan arus transportasi itu karena sudah disediakan jatah upeti harian oleh sang sopir atau kernetnya. Tidak adanya disiplin dari semua pihak dan penegakan hukum yang buruk oleh aparat menjadi salah satu faktor yang menjadikan transportasi di negeri kita masih jauh dari peradaban.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Itu baru di darat, di jalan raya yang masih menapak di bumi. Bagaimana dengan moda transportasi di air atau yang menempuh matra laut dan udara? Akibat bisnis transportasi yang menomorsekiankan keselamatan penumpang ini biasanya baru ketahuan kalau sudah terjadi kecelakaan. Sering kita dengar berita tentang kapal laut atau angkutan sungai yang tenggelam, ternyata jumlah penumpangnya jauh lebih banyak daripada yang tercantum dalam daftar manifesnya yang resmi. Ini artinya kapal itu telah mengangkut penumpang melebihi kapasitas dan daya angkutnya, atau kapal tersebut, meskipun sudah melalui pemeriksaan (formalitas), sebetulnya tidak masuk kategori kelayakan untuk melaut ( seaworthiness ).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Demikian pula dengan pesawat terbang, ancaman moda transportasi di udara ini bisa terasa lebih mencekam lagi. Dapat dipastikan tidak ada satu penumpang pun atau masyarakat luas yang tahu umur dan kondisi sebenarnya pesawat itu, apakah masih laik terbang ( airworthy ) atau sudah uzur. Pada maskapai penerbangan swasta, karena mementingkan efisiensi dan keuntungan, barisan dan deretan kursi disusun rapat sehingga tidak leluasa untuk kenyamanan kaki dan tubuh penumpang. Kesan sumpek dan rasa berimpitan pun tidak bisa ditutup-tutupi oleh penumpang. Kalau dipikir-pikir, mentalitas angkot dan bus kota yang berjejalan itu kok bisa-bisanya dibawa ke pesawat terbang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Begitulah potret transportasi di negeri kita, dan ini sudah terpampang sejak dulu. Dari waktu ke waktu dan dari zaman ke zaman, potret itu terus dipamerkan tanpa rasa malu dan empati terhadap para penumpang atau masyarakat luas pengguna jasa transportasi. Setiap tahun dalam momen-momen keagamaan, kita juga dipaksa menyaksikan potret jelek transportasi di negeri ini. Pada menjelang Lebaran dan pada hari-hari sesudahnya, misalnya, sudah bisa dipastikan harga tiket transportasi akan naik tinggi atau tiket susah diperoleh karena telah dikuasai para calo.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai sarana mobilitas dan media perubahan gerak masyarakat, hingga kini transportasi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sosial-budaya dan dinamika peradaban manusia. Peralihan manusia dalam menggunakan alat transportasi pada dasarnya pula bisa dipandang sebagai salah satu daya ubah peradaban bangsa. Artinya, semakin canggih dan teratur transportasi yang dipergunakan berikut dengan pemilik jasanya yang kredibel dan para penggunanya yang tahu etiket, cermin peradaban bangsa itu kian bening.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Peradaban dibawa ke dalam masalah transportasi ini untuk menegaskan kembali bahwa kemampuan memiliki sarana transportasi yang canggih dan sophisticated itu harus diimbangi pula dengan integritas dan profesionalisme sumber daya manusianya. Di sini, peradaban tidak semata terkait dengan kecanggihan teknologi atau berbagai jenis sarana dan sistem transportasi yang semakin maju dan hebat, sebagai bagian dari peradaban yang terus meningkat, tetapi berkenaan langsung dengan keadaban, kesantunan, dan etika sosial manusia yang terlibat dalam pengaturan dan pengelolaan transportasi, sehingga bisa menjadi mozaik kehidupan dan interaksi sosial yang civilized .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terkait dengan pengertian peradaban seperti itu, David Jary & Julia Jary menyatakan, di dunia modern, peradaban adalah sebuah istilah yang hampir lebih luas daripada kebudayaan yang menandai ukuran norma politik, ekonomi, dan perilaku sosial yang dibagi di antara masyarakat yang berbeda-beda. Karena itu, dalam ruang lingkup transportasi, peradaban yang dimaksud substansinya terletak pada kesiapan sikap mental dan kesadaran untuk selalu memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan membangun pilar peradaban (norma, moral, etika, hukum) dalam mengoperasikan sarana transportasi tersebut. Karena itu, peradaban not only material but also moral advancement .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Nyatanya, sekarang ini banyak yang mempersoalkan UUD hasil amendemen yang sedang berlaku secara resmi. Ada yang mempersoalkan isinya, ada yang mempersoalkan keabsahan prosedurnya. Ada yang ingin kembali ke UUD 1945 yang asli, tapi banyak yang ingin mengambil jeda dulu dari menguras energi politik, dan melaksanakan saja UUD yang berlaku sekarang. Jauh lebih banyak lagi yang bersemangat melakukan amendemen kelima dengan alasan mumpung masalahnya masih hangat dan dulu kita melakukan perubahan tanpa pertimbangan yang matang. Menurut pandangan arus besar ini, sekarang saatnya kita berpikir lebih dalam, tidak emosional dan tidak pula terlalu romantis atau sentimental, untuk membuat UUD yang lebih baik lagi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menghadapi situasi ini kita pun tak boleh melawan arus sejarah seperti yang dilakukan oleh Orde Lama dan Orde Baru, melawan arus bahwa perubahan adalah keniscayaan. Kita tak boleh dan tak berhak melarang keinginan orang untuk melakukan perubahan seperti halnya kita tak boleh melarang orang untuk berpendapat agar kita kembali ke UUD 1945 yang asli. Ini sama tak bolehnya dengan kita melarang orang bergeming pada sikap bahwa hasil amendemen yang ada sekarang sudah maksimal dan bagus dan tak perlu diubah-ubah lagi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penekanan tentang “konstitusi buatan rakyat” ini penting karena, kalau berbicara perubahan konstitusi, banyak di antara kita yang mengukurnya dengan teori produk pakar atau yang berlaku di negara lain. Misalnya ada yang mengatakan konstitusi kita salah karena tak sesuai dengan teori Trias Politika yang asli sebagaimana diciptakan oleh Montesquieu. Pertanyaannya, siapa yang mengharuskan kita mengikuti Montesquieu? Kalau Montesquieu bisa membuat teori, mengapa kita tak membuat teori yang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri? Lagi pula, yang manakah teori Montesquieu yang asli sebagai sistem ketatanegaraan itu? Bukankah setiap negara membuat modifikasi sendiri-sendiri di dalam konstitusinya?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada juga yang mengatakan, salah satu kesalahan konstitusi kita adalah tidak jelasnya sistem perwakilan bikameral dengan prinsip checks and balances seperti yang berlaku di Amerika Serikat. Karenanya, parlemen kita pincang karena DPD kita mandul. Pertanyaannya, siapa yang mengharuskan kita mengikuti sistem bikameral ala Amerika Serikat? Bukankah kita dapat membuat desain sendiri tentang parlemen sebagai pilihan politik kita? Bahwa yang ada sekarang dipandang kurang baik, dapat saja kita perbaiki lagi, tetapi tanpa harus membelenggu diri untuk meniru yang berlaku di Amerika Serikat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keberadaan bank bagi sebuah konglomerasi sekelas Djarum atau kelompok usaha lainnya jelas sangat dibutuhkan sebagai unit/divisi keuangan bagi kelompok usahanya. Kendati sukses di industri rokok, sepak terjang kelompok Djarum belumlah terlihat dalam sektor perbankan. Kalaupun mereka sudah sekian lama memiliki dan menggeluti dua bank di atas, perkembangannya juga kurang impresif. Tak aneh kalau kemudian mereka menjualnya ke investor asing. Belum ada track record yang membuktikan bahwa mereka andal mengelola bank.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, fungsi bank untuk membantu pembiayaan bagi perusahaan terkait harus terus diwaspadai. Pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, yang akhirnya membuat BCA terpuruk pada 1998 lalu, semestinya menjadi pelajaran berharga karena kini BCA dimiliki oleh konglomerasi yang nyaris sama. Mungkinkah akan terjadi “Djarumisasi” BCA, dalam artian BCA akan dijadikan kendaraan ataupun divisi keuangan dari kelompok usaha Djarum? Inilah pertanyaan yang wajar menyeruak di benak masyarakat di balik prosesi pergantian pemegang saham pengendali BCA saat ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kalau kita mau sedikit merunut ke belakang, BCA merupakan bank peserta program rekapitalisasi. Pada saat itu, pemerintah cukup berdarah-darah untuk menyelamatkan bank yang sebelumnya dimiliki kelompok Salim ini. Pada 1999, pemerintah pernah menyuntikkan modal tidak kurang dari Rp 28,5 triliun sebagai konversi utang bantuan likuiditas Bank Indonesia menjadi ekuitas dalam bentuk saham. Dengan demikian, pemerintah (BPPN) memiliki 92,4 persen saham BCA. Bersamaan dengan itu, kredit macet sebesar Rp 60 triliun (pokok 52,7 triliun beserta dengan bunganya) dikeluarkan dari aktiva neraca dan digantikan dengan obligasi rekapitalisasi (OR) pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Laba BCA akhir tahun 2006 lalu, misalnya, apabila dipangkas dengan kupon OR dan bunga SBI, bisa-bisa sangat kecil bahkan minus (merugi). Dengan demikian, BCA sebenarnya masih mengandalkan sebagian besar pendapatannya dari kedua hal tersebut. Fenomena semacam ini bisa disebut sebagai bubble profit (meminjam istilah bubble economy, untuk menyebut laba usaha semu, bukan akibat kenaikan interest-based income dan fee-based income). Maklum, loan to deposits ratio BCA masih bertengger pada kisaran 47 persen. Semestinya, BCA harus mampu mencetak profit tanpa kehadiran bunga OR dan SBI sekalipun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berbagai pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK), kredit aroma kongkalikong, harus dimonitor secara ketat. BI harus ekstraketat dalam mengawasi dan mencegah terjadinya ledakan kredit macet seperti terjadi pada 1998 lalu. Bila ditemukan indikasi kecerobohan dalam penyaluran kredit, tidak ada kata lain kecuali menindak tegas. Di sini, muncul adanya risiko kredit, yaitu kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat kegagalan counter party (debitor) dalam memenuhi kewajibannya. Bank sangat terekspos pada risiko kredit mengingat kegiatan usahanya yang bersifat lending-based. Di samping itu, bisnis bank memiliki rasio utang terhadap modal yang tinggi (highly leverage). Setiap kenaikan tingkat kegagalan membayar masing-masing debitor (default risk) secara potensial akan berdampak terhadap berkurangnya permodalan bank.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika BI dan pemerintah tidak ingin tersandera oleh fenomena yang sama, pengawasan yang ekstraketat sangat diperlukan. Sebab, bank merupakan bisnis jangka panjang yang membutuhkan komitmen tinggi dari pemiliknya. Bos baru BCA hendaknya juga bisa mengutamakan kepentingan bisnis BCA keseluruhan dibandingkan dengan kepentingan bisnis kelompok Djarum. Keduanya merupakan entitas yang sangat berbeda yang harus dikelola secara berbeda pula, tidak bisa dicampuradukkan. Mengelola BCA dengan semangat kehati-hatian dan menjunjung tinggi sikap profesionalisme adalah kata kuncinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanpa itu semua, bukan tidak mungkin tragedi menyakitkan pada 1998 lalu akan kembali terulang. Mudah-mudahan perkembangan BCA ke depan akan semakin lebih baik lagi. Pemilik baru sebagai pemain lama dalam bisnis rokok semestinya mampu mengendalikan bisnis banknya dengan baik. Hanya dengan cara semacam itu, BCA akan mampu memberikan warna tersendiri bagi perkembangan perekonomian di Tanah Air. Dengan demikian, fenomena “Djarumisasi” BCA di kemudian hari tidak akan dapat terjadi. Bank BCA akan tumbuh menjadi bank yang sehat dan disegani, termasuk di kancah internasional sekalipun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kabupaten Bekasi akan menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung–untuk pertama kalinya–pada 11 Maret 2007. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Bekasi dianggap solusi terbaik untuk dapat menuntaskan gonjang-ganjing politik, krisis kepemimpinan, ketidakjelasan iklim investasi, serta terhambatnya pelayanan sektor publik dan pembangunan, yang merupakan efek terusan yang dirasakan langsung rakyat Bekasi selama dua tahun belakangan. Sejauh mana pemilihan kepala daerah Kabupaten Bekasi mampu menyelesaikan benang kusut tersebut?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga, potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas yang melimpah. Saat ini, sebagaimana yang telah dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah, telah ditemukan deposit minyak (146 miliar barel) dan gas (49 miliar kaki kubik) yang terkandung di sepanjang wilayah utara Bekasi, dan sejauh ini beberapa titik sumur sudah dieksplorasi. Keempat, 70 persen lahan pertanian di Kabupaten Bekasi sangat potensial menjadi pusat pengembangan agrobisnis untuk dapat menopang ketahanan pangan, baik regional maupun nasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lima modal dasar itulah yang menjadikan Bekasi primadona baru dalam dunia bisnis bagi para investor. Justru dari situlah gejolak politik di Kabupaten Bekasi dimulai, yaitu ketika pemodal berkongsi dengan penguasa lokal untuk penguasaan sumber-sumber ekonomi yang ada. Berawal dari naiknya Saleh Manaf dan Solihin Sari menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi (2003) mengungguli Wikanda Darmawijaya (mantan bupati), stabilitas politik Kabupaten Bekasi mulai terganggu. Wikanda melakukan upaya gugatan hukum kepada Saleh Manaf perihal keabsahan prosesi pemungutan suara di legislatif. Dalam perjalanannya, surat keputusan pengangkatan Saleh Manaf dianulir oleh Mahkamah Agung pada 2005. Sejak itu Bekasi dipimpin oleh pejabat sementara. Akibatnya, terjadi krisis kepemimpinan, tersendatnya investasi, dan ketidakstabilan dalam dunia usaha.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari sisi inilah pemilihan kepala daerah Kabupaten Bekasi menjadi lebih menarik. Dalam bursa calon bupati sekarang, hampir semua calon adalah bagian dari kekuasaan lama. Wikanda Darmawijaya diusung oleh Partai Amanat Nasional dan koalisi partai kecil. Ini berarti, untuk ketiga kalinya, Wikanda–berpasangan dengan Daeng Muhamad (Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN)–mencalonkan diri. Saleh Manaf diusung oleh koalisi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang disandingkan dengan Omin Basuni (Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP). Wikanda dan Saleh Manaf, yang pernah berseteru dalam perebutan kekuasaan, kini bertemu lagi dalam konteks pemilihan kepala daerah langsung.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Adapun calon lain, Munawar Fuad (Sekretaris Jenderal DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia), yang berpasangan dengan Adi Firdaus (pengusaha), diusung oleh koalisi Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa. Keduanya pendatang yang relatif baru dalam konstelasi politik Bekasi. Meski pernah berkiprah di organisasi Ansor Bekasi, tokoh kelahiran Cibarusah, Bekasi, ini dikenal dekat dengan para petinggi negeri, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, untuk dipilih masyarakat, dia harus jungkir balik memperkenalkan diri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berikutnya, Sa’duddin (ketua DPRD), yang dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera, berpasangan dengan Darip Mulyana (mantan birokrat). Sejauh ini Sa’duddin sebagai Ketua DPRD Bekasi belum menghasilkan “karya” yang terukur bagi sebuah keberhasilan dalam konteks kebijakan dan pembangunan di Bekasi. Sementara itu, Nachrowi Solihin (anggota DPRD sekaligus Ketua DPD Golkar), berduet dengan Solihin Sari, dicalonkan oleh partai pemenang Pemilihan Umum 2004: Golkar. Sebagai anggota legislatif, Nachrowi dan Sa’duddin mau tidak mau juga “dipaksa” masuk dalam pusaran konflik yang terjadi antara Wikanda dan Saleh Manaf.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua, “cacat” kalangan tua tersebut seyogianya dijadikan peluang bagi calon pemilih untuk menetapkan pilihannya kepada ketiga calon lain yang muda-muda. Persoalannya, sejauh mana calon seperti Nachrowi Solihin, Sa’duddin, dan Munawar Fuad mempunyai konsep yang strategis dalam membangun Bekasi di masa mendatang. Bisakah mereka meyakinkan masyarakat Bekasi yang heterogen dan telah muak dengan janji-janji palsu? Agar masa depan Bekasi lebih baik, sudah sewajarnya dalam pemilihan langsung yang pertama di Kabupaten Bekasi ini para calon pemilih menimbang-nimbang terlebih dulu secara bijak. Jangan sampai kelak mereka menyesal memiliki pemimpin yang salah gara-gara salah pilih.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama, kasus saling menyerang dan saling menuding di antara para pejabat negara, sekaligus kaum elite negeri, yang bertalian dengan persoalan adanya indikasi korupsi yang melibatkan kedua belah pihak, telah menguburkan harapan publik tentang keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan janji Presiden dan Wakil Presiden pada kampanye Pemilihan Umum 2004. Dengan demikian, pemberantasan korupsi, yang merupakan salah satu agenda inti dalam pemerintah sekarang ini, tampak semakin sulit diwujudkan. Itu sangat menyesakkan hati publik, karena salah satu persoalan utama yang membuat bangsa ini terpuruk begitu dalam dan terjerembap dalam krisis multidimensi tak bertepi hampir satu dekade ini adalah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak terkendali.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua, saling serang antara pejabat publik di depan umum, dan disiarkan secara luas oleh media cetak dan elektronik, bukan hanya patut disesalkan, lebih dari itu telah menohok rasa kepatutan. Sebab, pejabat publik adalah panutan, sehingga perilakunya merupakan contoh bagi semua warga. Perilaku yang kurang baik dari pejabat publik dapat menyesatkan rakyat, sehingga rakyat menjadi kurang awas dan lalai dalam kontrol diri. Tatkala pejabat saling berkelahi sendiri, rakyat akan berpikir bahwa saling menyalahkan di antara sesama warga di depan umum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga, saling menelanjangi borok di antara para pejabat publik sesungguhnya telah menodai etika sekaligus mengabaikan moralitas, bahkan telah membunuh akhlak dan membinasakan nurani. Ingat bahwa pejabat publik, baik dalam posisi maupun jabatan apa pun, mereka selalu menjadi sorotan dan panutan bagi warga masyarakat. Sebagaimana dikatakan filsuf pencetus “kontrak sosial”, Jean-Jacques Rousseau (1712-17778), setiap warga negara, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, akan merasa diri tidak putus-putusnya berada di bawah pengawasan publik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan posisi strategis sebagai pejabat publik, para pejabat harus profesional di bidang mereka dengan terus menjaga etika profesi sebagai pejabat negara, dengan memperhatikan berbagai sisi etis dalam seluruh tindakan dan kebijakan mereka. Seorang pejabat negara profesional yang mencintai profesi dan jabatannya, yang melakukan tugas mulia dalam mengemban misi kenegaraan, akan selalu menjunjung tinggi etika profesi jabatan. Bahwa lewat profesinya sebagai seorang pejabat negara, dia wajib menjaga nama baik dan citra sejawatnya di depan publik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hal itu amat penting, karena apa pun yang dilakukan pejabat publik akan berpengaruh bagi kehidupan warga negara. Karena pengaruh tersebut, tidak ada jalan lain, yakni para pejabat harus menjaga agar perilaku dan kebijakan mereka selalu baik serta tetap berpijak di jalur etika. Sebab, di samping itu, apa pun perilaku dan kebijakan yang mereka ambil merupakan garansi yang membuat warga negara tetap menaruh hormat dan kepercayaan kepada mereka. Ini juga untuk meyakinkan warga negara bahwa para pejabat negara yang dipilihnya benar-benar pantas memimpin mereka dengan perilaku yang baik, terhormat, dan menjadi panutan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kepemimpinan yang beretika dan bermoral memang lebih diukur dari sejauh mana perilaku sang pemimpin bisa mendorong bawahannya untuk dapat berperilaku penuh etika dan moral. Jabatan sesungguhnya selalu mengandung dimensi moral-etis yang tidak bisa disangkal. Moralitas dan etika merupakan atribut ontologis, yang menegaskan hakikat jabatan per se . Maka perilaku saling menelanjangi borok masing-masing pejabat merupakan upaya yang amat naif, yang dus sama dengan menegasi etika profesi jabatan yang mereka sandang. Ironis memang!


Baca juga :

UI bertujuan pertama , mewujudkan universitas riset sebagai pusat unggulan iptekbudsen. Kedua , menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, berkemampuan akademik dan professional dapat menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khazanah iptekbudsen. Ketiga , mengembangkan dan menyebarluaskan iptekbudsen untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional. Keempat , mendukung pembangunan masyarakat yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri. Kelima , mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip sumber daya universitas yang dikelola dengan asas profesional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bagi universitas, modal utama terkumpul dalam Dewan Guru Besar sebagai salah satu organ universitas yang bertugas membina kehidupan akademik dan integritas moral serta etika akademika universitas. Wujud kualitas universitas tercermin pada mutu dan integritas yang dimiliki guru besar. Kualitas karya ilmiah yang tersebar dalam publikasi bermutu di luar negeri serta frekuensi kutipan karya guru besar oleh kelompok ilmuwan internasional dan mudah diserapnya tamatan universitas dalam pasaran intelektual karena berkualitas tinggi, merupakan indikator penentu urutan kualitas universitas di tingkat dunia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menggugah mahasiswa menumbuhkan rasa ingin tahu ( curiosity), dan merangsang mahasiswa untuk senantiasa kritis bertanya “apa, mengapa, bagaimana, untuk apa, bilamana” dalam menanggapi kejadian, adalah bagian pokok dari kewajiban guru besar mendorong proses pembelajaran universitas. Menggugah dan merangsang tumbuhnya benih dan semangat iptekbudsen adalah kewajiban utama sang guru besar. Untuk memungkinkan itu, guru besar itu sendiri perlu tumbuh menjadi sosok yang inspiratif bagi mahasiswa untuk bisa kritis bertanya, berpikir dan berkontemplasi sebagai bagian dari budaya kehidupan akademik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Reklamasi pantai dan perairan laut Singapura yang dilakukan sejak 20 tahun lalu, terus berlangsung, dan direncanakan berlangsung hingga 2030. Kebijakan Singapura itu telah menimbulkan kekhawatiran membawa kerugian besar bagi Indonesia. Bukan hanya berpengaruh terhadap posisi dan pengukuran garis batas kedua negara, namun juga konsekuensi hilangnya lebih banyak lagi potensi Indonesia sebagai kawasan persinggahan, jalur pelayaran, dan perdagangan internasional yang sangat strategis dan menguntungkan dalam beberapa dasarwarsa sebelumnya, ketika Singapura belum melakukan proyek reklamasi pantai.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kawasan yang dieksploitasi pasirnya, yang dulunya indah, kini bopeng-bopeng besar bekas galian. Kawasan hutan lindung terbabat dan ekosistem darat dan pantai rusak, dengan kasus erosi dan abrasi yang hebat. Habitat terumbu karang di sekitarnya juga hancur. Pulau Sebait, yang luasnya mencapai 80 ha di Kabupaten Karimun, rusak parah, dengan angka kerugian bila diaudit senilai Rp 1 triliun. Dari angka kehilangan pasir sejak 2004 sampai sekarang, tercatat kerugian Rp 1,256 triliun. Jika diteruskan sampai 2015, kerugian dari pasir ini mencapai Rp 2,9 triliun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perluasan wilayah daratan Singapura menjadi masalah karena hingga saat ini belum ada kesepakatan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) antara Indonesia dan Singapura. Dalam UNCLOS I ( First United Nations Conference on the Law of the Sea ), Batas Landas Kontinen (BLK) negara pantai adalah sampai kedalaman laut 200 mil, atau di luar batas itu sampai kedalaman air yang memungkinkan dilakukannya eksploirasi dan eksploitasi sumber daya alam. Namun, kedalaman Selat Singapura yang merupakan perbatasan Indonesia-Singapura kurang dari 200 mil, sehingga penghitungan BLK akan didasarkan pada garis tengah atau median yang ditentukan dari garis pangkal kedua negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Reklamasi pantai dan wilayah perairan Singapura yang menjorok ke wilayah perairan Indonesia, wajar saja menimbulkan kekhawatiran yang semakin besar atas terjadinya ancaman kedaulatan Indonesia dewasa ini dan di masa depan. Wajar mengingat proyek tersebut berlangsung selama beberapa dasawarsa hingga 2030. Hal itu akan mempengaruhi posisi perbatasan terluar wilayah dan penghitungan luas wilayah perairan masing-masing negara. Sehingga, Indonesia harus segera mengambil upaya tegas mencegah kerugian lebih banyak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih parah lagi, ekspor pasir harus dihentikan. Pembatalan atas kebijakan pemda mengeluarkan izin ekspor pasir harus dilakukan. Kebijakan mengenai pelarangan ekspor pasir harus dijalankan secara konsisten. Jangan ada lagi praktik pelarangan yang tarik-ulur dengan Inpres No 2/2002, yang kemudian dibatalkan dengan ke Keppres No 33/2002 pada 23 Mei 2002, yang lalu dilarang kembali dengan Peraturan Mendag No 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil, serta dengan Permendagri No 02M/DAG/Per/1/2007, yang efektif sejak 6 Februari 2007.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lalu, Indonesia perlu mengajukan keberatan secara resmi terhadap kegiatan reklamasi yang dilakukan Singapura, karena menjorok ke wilayah perairan dan mengancam kedaulatan Indonesia atas wilayah daratan dan perairannya. Protes Pemerintah Singapura atas kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menyetop ekspor pasir ke Singapura, harus diabaikan, apalagi jika pemerintahnya menekan Indonesia agar melanjutkan kembali kebijakan ekspor pasir. Sementara, upaya menarik dubes belum perlu dilakukan, karena posisi mereka masih dibutuhkan untuk saling memberi informasi secara langsung atas sikap yang akan diambil setiap pihak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lagi-lagi benar janji Tuhan, tidak akan ada manusia di muka bumi ini yang benar-benar sakti dan kuat melawan hukum Tuhan Yang Maha Perkasa. Apalagi para koruptor yang makan, minum, menafkahi anak istri, berpakaian dan berkendaraan menggunakan uang korupsi. Itu tidak lebih hanya kesenangan dan kemewahan bersifat sementara, sehingga sampai pada saatnya mereka akan merasakan akibat perbuatannya dengan merasakan penderitaan lahir dan batin, bahkan dipermalukan harga dirinya sampai pada keturunan-keturunannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai bangsa kita harus berani terlebih dahulu menegaskan sikap diri sendiri untuk tidak korupsi dan mengutuk serta menyerukan secara keras “hajar dan kejar koruptor”. Kita harus berani tegas dan tanpa tedeng aling-aling melaporkan koruptor yang kita ketahui ada bukti mereka korupsi. Hal itu bisa dilihat dari harta kekayaan yang tidak wajar. Mudah diketahui jika sebelum menjabat keadaannya biasa-biasa saja, tapi ketika menjabat atau setelah menjabat, kehidupan ekonominya berubah drastis mencolok mata, tidak seimbang dan tidak masuk akal dengan gaji jabatan yang mestinya diterima.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perilaku korupsi pejabat yang semakin terang-terangan dan tanpa rasa malu, yang diikuti pula dengan bongkar-membongkar korupsinya itu, menjadi bukti kuat untuk menyatakan kini negara ini dalam keadaan darurat korupsi yang sangat membahayakan bagi kelangsungan bangsa dan negara. Kedahsyatan korupsi telah sampai melumpuhkan sistem kenegaraan dan pemerintahan yang semakin tidak mampu lagi mengendalikan arus besar korupsi. Dengan demikian, dalam tempo sesingkat-singkatnya harus segera dilakukan langkah-langkah pengambilalihan dan penyelamatan bangsa dan negara dengan semangat dan gerakan revolusi rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kasus Yusril-Ruki, telah diselesaikan “secara adat” oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah rapat kabinet koordinasi terbatas tentang langkah pemberantasan korupsi di Kantor Presiden pada 23 Februari 2007. Namun, menguaknya kasus itu menimbulkan keprihatinan kita sebagai bangsa. Momentum terjadinya kasus itu perlu dijadikan momentum yang tepat untuk mengoreksi total perilaku kekuasaan yang tidak mencerminkan kepemimpinan yang seharusnya memberi keteladanan kepada bangsa ini untuk tidak bermain-main dengan penegakan hukum korupsi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sikap presiden yang justru tidak konsisten menegakkan aturan itu bisa berimplikasi luas dalam penerapan Keppres No 80 Tahun 2003 selanjutnya. Yang berarti akan terjadi kendala aturan dan dasar hukum berkaitan dengan prosedur pengadaan barang dan jasa dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pejabat negara dan pemerintahan. Kondisi itu dapat menjadi pertanda buruk bagi keefektifan pemberantasan korupsi, dan sebaliknya akan banyak koruptor memanfaatkan kelemahan Keppres tersebut untuk meningkatkan nilai tambah korupsinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sikap dan perilaku elite politik juga seharusnya mencerminkan nilai terima kasih atau syukur atas apa yang telah dimiliki. Rasa terima kasih (gratitude) merupakan suatu kearifan dari nilai keistimewaan yang memancarkan keluhuran budi dan rasa tanggung jawab yang sejati. Dapat dipastikan, manakala elite politik bangsa ini tidak mampu mentransformasikan diri dari budaya orang miskin kepada budaya ksatria, nasib bangsa ini akan selamanya menjadi soft-state yang terus terpuruk seperti dinujumkan Gunnar Myrdal (1968) dan ancaman sebagai “negeri bencana” akan sulit dihindari.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kriminolog Adrianus Meliala, korban selamat, ketika diwawancarai TV sesaat kejadian mengisahkan, pesawat menyentuh tanah dengan kecepatan lebih tinggi daripada kecepatan pendaratan biasa. Ketika roda menyentuh aspal landasan, pesawat terguncang dan mengudara kembali. Kondisi semacam itu beberapa kali terjadi, diakhiri berhentinya pesawat sebelum semua lampu listrik padam. Tercium bau hangus serta terpercik sinar-sinar di rangkaian kabel-kabel di balik panel kabin. Di pangkal sayap sebelah kanan terjadi ledakan, diikuti masuknya asap ke seluruh kabin. Beruntung pintu-pintu darurat sudah dibuka seorang awak kabin.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Teknik pendaratan, terutama pada landasan sedikit pendek, memerlukan beberapa macam pelaksanaan, seperti critical speed , pengendalian flaps (dapat berfungsi sebagai rem di ketinggian), dan power control . Biasanya pilot membuat full flaps untuk mempersiapkan steepest approach , sedikit menghunjamkan pesawat ke arah landasan. Kadang pilot memvisualisasikan adanya obstacle (halangan), misalnya bayangan sederet pohon dengan ketinggian tertentu (misal 50 kaki), yang seolah berada di ujung landasan, guna lebih waspada dalam ketinggian pesawatnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Guna pendekatan dengan ketinggian itu, ia mengusahakan pesawatnya tidak menyentuh landing spot terlalu jauh di tengah landasan, sehingga pendaratan diakhiri overshooting atau kebablasan. Seterusnya ketika sampai saat short final , dengan roda-roda pendaratan sudah dibuka pelindungnya, full flaps , dan kecepatan cukup diturunkan bertahap sampai power off. Setelah (mesin) flare di ketinggian obstacle , atau hambatan bayangan tadi, pesawat siap touch down menyentuh landing spot yang benar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , kasus pelaporan balik terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki yang dijalankan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra atas dugaan penunjukan langsung pengadaan alat penyadap. Langkah itu dijalankan Yusril hanya beberapa saat seusai diperiksa KPK terkait dengan penunjukan langsung dalam pengadaan sistem identifikasi sidik jari otomatis pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kejadian itu memberikan kesan kuat Yusril tidak sudi diperiksa KPK. Padahal, bukankah hukum harus diterapkan kepada siapa saja, tidak terkecuali kepada seorang menteri?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apalagi, dalam setiap lingkup jabatan politik tertentu, biasanya terdapat kode etik. Standar moralitas jabatan politik telah diregulasikan secara eksplisit dalam sebentuk tata aturan yang terurai dengan sistematis dalam bab, pasal, maupun ayat. Namun, keberadaan kode etik dalam jabatan politik bukan berarti menyingkirkan nilai-nilai baru etika yang terdapat dalam masyarakat. Itulah sebabnya kode etik harus selalu direvisi sesuai dengan tuntutan historis dan sosiologis yang melingkupinya. Sebab, kode etik hanya mengikat ruang lingkup komunitas moral secara khusus, misalnya anggota DPR atau jabatan politik kenegaraan yang lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bencana sosial-ekonomi tersebut sesungguhnya perlu juga dipahami sebagai pancingan bagi kita untuk memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat yang sedang ditimpa musibah bencana alam dan korban kebijakan pemerintah yang tidak bijak itu. Berbagai jenis bencana dan petaka tersebut seolah-olah memendarkan sinyal “SOS” agar orang-orang yang selamat, serbakecukupan, dan punya kekuasaan segera memberikan perhatian dan mengulurkan tangan. Dalam hal ini, kecaman dari kaum cendekiawan yang peduli nasib rakyat serta kritik dari kalangan akademisi yang masih punya hati nurani terhadap kebijakan pemerintah itu, juga bisa dimaknai sebagai sinyal solidaritas dimaksud.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bentuk solidaritas dalam kasus bencana sosial-ekonomi itu tampaknya tidak berbeda dengan respons serupa kalau terjadi bencana alam. Kita masih ingat, ketika terjadi gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah NAD dan Sumatera Utara dua tahun lalu, respons dan kepedulian masyarakat berbagai lapisan dan golongan segera terbentuk. Mutatis mutandis dengan kejadian bencana alam, solidaritas bagi korban petaka kenaikan BBM dan keputusan-keputusan pemerintah yang merugikan kepentingan publik pun sekarang harus terorganisir dan terbangun secara partisipatif dari berbagai pihak dan masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara leksikal, solidaritas merupakan gabungan dan kesepakatan dari seluruh elemen atau individu, sebagai satu kelompok; kesatuan yang lengkap, seperti dari opini, tujuan, kepentingan, perasaan, dan sebagainya (lihat: Webster’s New World Dictionary , 1998). Dalam bentuk dan cakupannya, solidaritas dimaksud lazim diistilahkan solidaritas sosial. Menurut David Jary dan Julia Jary (1991), solidaritas sosial adalah suatu integrasi, dan derajat atau tipe integrasi tersebut dimanifestasikan oleh masyarakat atau kelompok.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kondisi bangsa yang menyesakkan dan memprihatinkan seperti sekarang ini harus membangunkan kembali rasa kesetiakawanan, kebersamaan, dan kepedulian pada diri bangsa setelah sekian lama asyik dengan konflik dan pertikaian memperebutkan kepentingan sendiri dan partainya. Respons dan fenomena positif dari kohesi sosial masyarakat yang bisa terbangun untuk membuktikan kepedulian dan kebersamaan dalam menanggung beban sosial-ekonomi itu -meminjam istilah Emile Durkheim– termasuk bentuk solidaritas mekanis. Menurut Durkheim, solidaritas itu dibangun atas dasar common roots dari identitas dan similaritas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebab, jika solidaritas itu hanya menjadi momentum sesaat -karena ada bencana alam atau kebijakan penguasa yang tidak memihak rakyat misalnya- pada akhirnya akan menjadi artifisial. Solidaritas yang artifisial sangat rentan bagi terjadinya manipulasi dan deviasi untuk kepentingan tertentu; mengharap dukungan politik di balik bantuan. Sangat tidak elok bila bangunan solidaritas membantu korban bencana alam, menolong kaum mustadh’afin dan masyarakat yang termarjinalkan itu ditempeli rencana-rencana dan tujuan-tujuan tersembunyi, seperti untuk kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya. Ibarat rumah indah dan kokoh, dicemari grafiti yang norak dan tidak senonoh.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam bidang politik, peran teknologi juga tidak bisa diabaikan. Para penguasa telah berlomba menempatkan kecanggihan senjata untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan musuh, sekaligus menunjukkan identitas dirinya. Tidak hanya dalam mempertahankan wilayah dan menunjukkan identitas diri, teknologi juga sering dipakai penguasa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Hal itu sudah terlihat dengan jelas sejak zaman dahulu kala. Nicollo Machiavelli adalah seorang pemikir yang sudah lama mengamini hal itu, karena memang pada zamannya ia menyaksikan langsung bagaimana hal itu berlangsung dalam sejarah dunia Barat pada zamannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut Hans Jonas sebagaimana digambarkannya dalam buku The Imperative Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age (1984: London), ada dua argumen mendasar mendasari keterkaitan teknologi dengan eksistensi manusia. Argumen pertama adalah posisi sentral manusia. Berbeda dengan Abad Pertengahan, di era modern eksistensi manusia menjadi pusat (antroposentris). Konsep bahwa manusia adalah subjek bagi dirinya sendiri diajarkan sebagai pandangan universal. Konsekuensi pemahaman itu ialah bahwa manusia menjadi penguasa atas dirinya dan alam semesta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Paradigma antroposentris di atas menjadi pendorong bagi manusia modern untuk melakukan perubahan dalam segala aspek kehidupannya. Perubahan itu tidak saja berkaitan dengan paradigma berpikir, melainkan juga bersangkut-paut dengan pola hidup keseharian. Argumen kedua adalah kemajuan. Kemajuan merupakan ideologi manusia modern. Karena ideologi itu, manusia modern selalu berusaha untuk melawan status quo. Status quo dipandang sebagai musuh yang paling berbahaya karena menghambat kemajuan itu sendiri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga , potensi deviasi fungsi teknologi. Seperti dikatakan di atas, di satu sisi teknologi telah memperbaiki kehidupan manusia modern, pada sisi lain teknologi memungkinkan tindakan kejahatan semakin cepat dan meluas. Melalui penyalahgunaan teknologi hal itu sangat dimungkinkan. Dan fakta sejarah telah memperlihatkan itu. Kita ingat serangan 11 September 2001. Peristiwa terbaru adalah apa yang menimpa Wakapoldawiltabes Semarang, Lilik Poerwanto. Ia telah menjadi korban dari penyalahgunaan teknologi (baca: senjata).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Proses pembentukan Provinsi Irjabar dimulai oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, sebagai presiden waktu itu, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2003 tentang percepatan pengaktifan kembali Provinsi Irian Jaya Tengah (Irjateng) dan Irjabar. Pembentukan Provinsi Irjateng ditunda oleh pemerintah pusat karena terjadi saling bunuh sesama orang Papua yang mendukung dan menolak deklarasi provinsi tersebut di Timika. Sementara Provinsi Irjabar dipertahankan karena tidak terjadi pertikaian sesama orang Papua di Manokwari.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu perlu kebijakan publik untuk melindungi para pengusaha dan pekerja lokal. Kalau semua berbasis pada kompetensi global, maka unskilled labor yang merupakan mayoritas pekerja di Indonesia mau dikemanakan? Mereka perlu diarahkan agar tak kena dampak negatif dari globalisasi. Mereka perlu mengisi sektor riil antara lain di bidang pertanian, industri, maupun jasa, baik dalam lingkup formal maupun informal. Jadi, tak bisa diserahkan pada hiruk-pikuk market mechanism semata; perlu ada upaya-upaya afirmatif tertentu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam megatrend globalisasi, ada disappearing process yang tidak sehat. Misalnya soal beras, sampai sekarang sulit dipahami mengapa kita masih mau impor beras. Kebijakan itu kurang memihak kesejahteraan petani, sebab harga beras dalam negeri sepertinya harus tetap murah. Memurahkan harga beras lebih tepat dilakukan melalui diversifikasi pangan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi jagung, ubi-ubian, pisang yang bisa dikombinasikan untuk substitusi beras, bukan dengan melulu mengimpor beras dari luar negeri. Dalam kondisi impor beras, petani masuk dalam lingkup negatrend ; ada penghilangan terhadap potensi dan kesempatan bagi petani yang sebetulnya masih bisa dipacu secara lokal seraya memacu kekuatan pengimbang terhadap pengusaha atau importir yang bermain dalam megatrend global.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Demikian juga sesudah kita merdeka. Namun, sejak Orde Baru berkuasa, tidak sedikit peraturan pemerintah dikeluarkan atas nama pembangunan, akan tetapi justru menjadikan Ibukota seperti saat ini: macet dan banjir. Lalu untuk apa konsep metropolitan yang belum selesai dipertanggungjawabkan itu diganti dengan konsep megapolitan, jika kondisi Jakarta tetap seperti saat ini? Untuk itu di dalam pembahasan undang-undang pemerintahan Ibukota Jakarta sebelum disahkan di DPR perlu terlebih dahulu dikaji di masyarakat atau disosialisasikan. Juga dijelaskan pengertian istilah-istilah megapolitan kepada masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam hemat penulis, pelanggaran serius di antaranya terjadi di daerah Kebayoran Baru hingga Dukuh Atas, yang sudah ditetapkan Presiden Soekarno sebagai daerah terbuka, dan daerah Semanggi sebagai jalur “lintas cepat”, hanya boleh dibangun gedung yang bersifat emergensi dan monumental seperti Markas Polda Metro Jaya, RS Jakarta sebelum dipindahkan, Gedung Veteran, dan Kompleks Stadion Utama Senayan, dan tidak diperbolehkan membangun gedung yang bersifat komersial seperti sekarang ini sudah banyak terdapat di sekitar Semanggi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Inilah kondisi terakhir Jakarta yang membuat penulis teringat Ali Sadikin dan salah satu stafnya, almarhum Ir Rio Tambunan, konseptor pembangunan kota Jakarta melalui Master Plan (rencana induk tata ruang) periode 1965-1985. Ir Rio yang diangkat menjadi Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta (1971-1975) dan penulis sendiri hingga tahun 1988 menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Kota, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, bersama-sama pernah menyatakan kekecewaan atas sejumlah pelanggaran tata ruang yang dilegalkan oleh mereka yang menjabat setelah 1985 itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai bangsa, malu rasanya melihat Ibukota seperti itu. Kota ini sering ditertawakan orang asing atas cara pengaturan tata ruang yang sangat amburadul. Sebagai contoh, arus keluar masuknya kendaraan ke Plaza Semanggi yang pada saat Bung Karno di daerah itu hanya boleh dibangun gedung yang bersifat monumental yaitu Gedung Veteran, sekarang tidak lagi memenuhi logika paling sederhana sekalipun dalam disiplin ilmu planologi, apalagi dari segi estetika. Lebih memalukan lagi, setiap tahun Ibukota terendam, lembaga negara justru hanya berebut “proyek” penanganan musibahnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, cara penyampaian Bung Jakob sama sekali tidak formal. Benar, pada awal uraiannya sesuai dengan latar belakang akademisnya, maka beberapa karya dan contoh klasik dikutip tentang bangsa-bangsa yang berhasil mengangkat diri mereka ke taraf modern, sehingga tidak tercecer dalam kompetisi global yang serba sengit. Dengan sendirinya, karya terkenal seorang ahli sosiologi Jerman pada awal abad ke-20, Max Weber (terjemahan bahasa Inggris: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism – Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme ) dikutip.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jepang dengan periode Restorasi Meiji pada tahap akhir abad ke-19 dan tahap awal abad ke-20 mentransformasi dirinya dari masyarakat pertanian-feodal ke negara industri modern. Dan Bung Jakob tidak lupa mengutip ahli ekonomi Swedia Gunnar Myrdal yang mempelajari gejala kemiskinan dan proses pembangunan. Ia terkenal dengan karyanya, Asian Drama (1968), yang mengkaji secara terperinci negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dan menguraikan faktor-faktor yang menghambat perubahan menuju modernisasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Analisis kebijakan dan kecukupan beras perlu dipertajam dan lebih difokuskan kepada petani. Apa perlu belajar lagi dari pengalaman pemerintah 40 tahun lalu dengan sistem Bimas (bimbingan massal) di bidang pertanian dengan penerapan “Panca Usaha Tani” yang membawa Indonesia swasembada beras tahun 1988? Yang lebih mengherankan, akhir-akhir ini para pejabat dan pengambil keputusan cenderung saling menyalahkan pupuk bersubsidi tidak sampai pada konsumen tepat waktu dan tepat jumlah beberapa musim tanam lalu. Bahkan Kepala Bulog berani mengatakan “meragukan kesahihan data BPS” mengenai produksi padi dan luas lahan panen padi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Itulah sebabnya mengapa data luas lahan dan hutan kritis tidak pernah berkurang, bahkan sebaliknya, sekalipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tingkat I dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tingkat II, dana Dekonsentrasi, dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana tugas pembantuan terus meningkat. Pertanyaannya, ke mana dan untuk apa saja dana yang demikian besar? Adakah perasaan bersalah aparat dengan kejadian longsor yang memakan nyawa tidak bersalah itu?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lahan yang “diserahkan” masyarakat adat itu telantar bagaikan padang prairie sejauh mata memandang. Melalui musyawarah adat, Raja Asli dan Raja Manimpo, didampingi komunitas adatnya, melakukan upacara pelepasan hubungan magis sosio-psikologis kultural antara tanah dan nurani batin masyarakatnya, melalui ritual budaya lokal yang disebut pago-pago , Agustus 1998. Setelah proses itu dilalui Sitorus dengan baik dan benar, mulailah rangkaian peristiwa ekonomis yang lazim di dalam dunia industri perkebunan kelapa sawit.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Walau hanya diakui adat, benih-benih hubungan intim “suami istri” antara Sitorus dengan KPKS dan Masyarakat Adat telah berbuah dengan tumbuhnya perkebunan kelapa sawit seluas 47.000 ha. Nah, apakah “benih-benih” yang tumbuh dari perkawinan adat itu hasil kejahatan? Bukankah negara sempat mengakui “perkawinan” itu? Mengapa “perkawinan” itu tidak disahkan saja oleh negara? Mengapa negara justru, membuyarkan “perkawinan” adat itu, mengadili “pengantin prianya”, dan memusnahkan “benih-benih” yang tumbuh dari perkawinan itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Nampak juga Barisan Kehormatan Militer. Di ruang besar Balairung, disemayamkan jenazah Prof Koesnadi Hardjasoemantri (umur 80 tahun) mantan Rektor UGM. Ia tewas dalam kecelakaan pesawat Garuda Rabu pagi. Jenazahnya yang hangus terbakar baru dapat diidentifikasi Rabu menjelang tengah malam berdasarkan foto rontgen giginya. Kenapa Bung Koes harus meninggal dalam kondisi yang begitu mengerikan? Kenapa dia tidak sempat menyelamatkan diri seperti sejumlah penumpang lainnya? Pertanyaan itu terus mengganggu pikiran saya dalam penerbangan Garuda Kamis pagi antara Jakarta-Yogyakarta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setelah lama tidak berhubungan, dalam suatu kunjungan ke negeri Belanda sebagai wartawan Sinar Harapan pada tahun 1979, saya jumpai Koesnadi yang bertugas sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Karena jumlah mahasiswa Indonesia yang cukup besar di Belanda dan ada beberapa program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Belanda di bidang pendidikan dan kebudayaan, maka cakupan tugas Bung Koesnadi luas sekali. Namun ia masih sempat memperdalam studinya di bidang ilmu hukum, dengan spesialisasi di bidang hukum lingkungan hidup, di Universitas Leiden yang ter- kenal itu. Kami bercakap-cakap seperti “tempo doeloe” saja: informal dan serba lepas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Koesnadi bekerja sebagai Sekretaris Jenderal departemen tersebut mulai 1 Oktober 1980. Namun puncak karir dan realisasi cita- citanya tercapai pada pertengahan 1990’an ketika dia menjadi Rektor UGM. Dia memperoleh gelar Sarjana Hukum setelah menjadi mahasiswa selama lebih dari 10 tahun. Selama periode itu dia melibatkan diri pada serangkaian kegiatan yang menyangkut hidup seorang mahasiswa. Karena itu selama menjadi Rektor, ia secara sadar dan penuh dedikasi membangun suatu Civitas Academica yang meningkatkan kualitas UGM.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Waperdam Malaysia Tun Dr Ismail dalam memoir -nya yang baru diterbitkan menyatakan seluruh riwayat hidupnya adalah agenda yang “dibatalkan” secara mendadak oleh peristiwa atau kejadian force majeur di luar kekuasaannya. Tun Dr Ismail dipersiapkan oleh Tun Abdul Razak, PM kedua Malaysia pengganti Tengku Abdurahhman untuk menggantinya. Tun Razak menderita kanker, tapi ternyata Tun Dr Ismail yang juga menderita kanker, malah wafat lebih dahulu. Karena itu pengganti Tun Abdul Razak ialah Datuk Huseinn Onn, putra salah satu pendiri UMNO Datuk Onn.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kontradiksi seperti itu mungkin bisa ditutupi atau dimanipulasi oleh sesama elite yang terlibat. Tapi bagi Jibril, yang paling mengetahui lubuk terdalam hati nurani dan iktikad manusia, tentu tidak akan mudah “memaafkan” atau menolerir perbuatan yang jelas tidak memenuhi rasa kepatutan, kelayakan moral dan etika. Orang bersalah patut dihukum, tidak boleh dibebaskan dengan alasan apa pun, apalagi yang bersifat subjektif atas dasar diskriminasi kedudukan, politik, pangkat, jabatan, dan kekuasaan uang untuk membengkokkan dan memanipulasi secara tidak etis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tapi, dikotomi Krugman juga mengandung nuansa pertentangan kelas model Marxisme. Bedanya di Barat dan AS, terjadi akomodasi atas dasar mutual benefit untuk tidak menghancurkan satu sama lain dalam konfrontasi ala Leninisme Stalinisme Maoisme, yang akhirnya toh gagal menciptakan surga komunisme. Para serikat buruh di Eropa Barat dan AS serta para industrialis berhasil mencapai konsensus untuk saling menghidupi, saling bergantung, dan saling membutuhkan dengan pakta penciptaan kelas menengah yang kuat sebagai landasan stabilitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada Maret 2007, situasi internasional berubah. AS sudah bersedia duduk satu meja dengan Iran dan Suriah pada konferensi Baghdad tentang masa depan Irak. Terdapat indikasi akan terjadi kompromi dalam konflik nuklir AS-Iran mengikuti pola solusi dengan Korea Utara yang sudah tercapai. Sementara dalam pemilihan DPRD Teheran, kubu reformis pimpinan Wali Kota Mohamad Qalibaf menggusur pendukung Ahmedinejad di DPRD Teheran. Jadi dalam skenario Teheran II, kaum reformis mengadang dan menciutkan kubu ortodoks konservatif Ahmedinejad.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di Jakarta, yang disebut elite nasionalis sedang sibuk ingin menggalang koalisi untuk mengadang PKS. Kelompok nasionalis merasa sebagai mayoritas 60 persen akan bisa mengalahkan kelompok religius 40 persen. Tapi bagi yang jeli menelusuri, akan merasa bahwa kelompok nasionalis tidak solid dan nyaris tidak punya ideologi kuat yang mengakar dan lebih mudah terjerat oleh gizi dan money politics pragmatis. Sehingga bisa terjadi perpecahan dalam kelompok “mayoritas nasionalis”, yang malah membawa kelompok religius bisa merebut kursi Gubernur DKI dengan mayoritas sederhana 40 persen vs 30-30 persen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pengumuman koalisi tiga partai besar yakni Golkar, Demokrat, dan PDI-P mengusung Fauzi Bowo merupakan kewaspadaan kelompok nasionalis terhadap skenario Teheran I. Tapi, memang lucu Golkar yang “kecil di DKI” malah menjadi leader dalam pencalonan Fauzi. Manuver Jusuf Kalla itu membuat baik Presiden Yudhoyono maupun Megawati tidak berkutik dan malah menjadi mitra junior langkah catur saudagar Bugis yang cekatan itu. Koalisi nasionalis untuk menghadang “calon Ahmedinejad Jakarta” langsung ingin merebut kemenangan dalam satu putaran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kubu religius PKS sekarang memang harus defensif, karena Ahmedinejad sendiri sadar akan kemerosotan citranya. Ia bahkan sowan ke Arab Saudi dan bersedia duduk semeja dengan AS dalam konferensi Baghdad. Rakyat adalah political animal yang aneh, justru karena itu pilgub atau pilpres yang bebas bisa menghasilkan surprise , bahkan untuk sutradara kawakan seperti Jusuf Kalla. Seandainya Sarwono bisa muncul sebagai calon independen seperti Aceh, mungkin masih ada pilihan di luar poker nasionalis vs religius.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kejadian unik ini (apakah ada di negara berkembang -bukan Barat- lainnya seorang pakar ilmu ekonomi dipuji secara meluas seperti Prof Widjojo Nitisastro?) dicetuskan oleh peluncuran buku-buku: “Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro” (55 penyumbang, 528 halaman) dan dalam bahasa Inggris “Tributes for Widjojo Nitisastro from 27 Foreign Countries” (71 penyumbang, 382 halaman). Di antara para penyumbang dari luar negari adalah Dr Manmohan Singh (sekarang Perdana Mentari India ) yang sebagai menteri keuangan pernah khusus menjumpai Pak Widjojo untuk menampung ide-ide tentang membangun ekonomi yang berorientasi pasar secara bertahap.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jasa Prof Dr Widjojo Nitisastro yang amat mengesankan ialah mendorong pertumbuhan ilmu ekonomi di Indonesia, setelah dirintis oleh Dr Sumitro, Dekan pertama FE UI. Pak Widjojo malahan pernah menjadi mahasiswa Prof Sumitro. Buku-buku yang disebut di atas menunjukkan bahwa ilmu ekonomi di Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara tetangga umpamanya, jauh lebih maju dan lebih tinggi kualitasnya. Padahal, ilmu ekonomi relatif masih muda umurnya di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda agaknya dengan sengaja tidak membuka perguruan tinggi ilmu ekonomi, karena khawatir akan mendorong kelompok intelektual Indonesia menjadi lebih kritis tentang kolonialisme dan ingin cepat merdeka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa yang dikenang dan diulang-ulang dalam berbagai wawancara dan dalam sejumlah sambutan ketika buku-buku terbitan Kompas itu diluncurkan Selasa (13/3) lalu adalah peranan gemilang yang digelar oleh Dr Widjojo dan para rekannya (Moh Sadli, Ali Wardhana, Saleh Afiff, Rachmat Saleh, Subroto, Emil Salim) sejak awal Orde Baru pada tahun 1966 ketika Jenderal Soeharto mulai berperan. Bagaimana memulihkan ekonomi yang berantakan dan secepatnya membantu masyarakat Indonesia yang menderita, termasuk kelas menengahnya, adalah jasa Widjojo dan kawan-kawan yang bekerja keras tanpa terlalu banyak berteori. Namun tetap menerapkan dalil-dalil pokok ekonomi yang dikesampingkan sama sekali oleh rezim Presiden Sukarno.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Seperti digambarkan oleh Prijono Tjiptoherijanto, pernah staf pengajar di FE UI, dalam tulisan untuk “Widjojo Nitisastro 70 tahun”, prestasi tim Widjojo tampak benar pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi selama jangka 25 tahun, “Pembangunan Jangka Panjang Pertama (1968-1993). Pendapatan masyarakat dari rata-rata sebesar US$ 70, memasuki awal tahun 1970-an menjadi US$ 1.280 pada akhir tahun 1996. Pertumbuhan ekonomi juga meningkat menjadi sekitar 6-8 persen per tahun. Kemudian dapat diurutkan angka-angka tentang peningkatan melek huruf, fasilitas kesehatan dan pendidikan, perbaikan infrastruktur yang juga memperlancar mobilitas fisik dan arus informasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sukses yang dicapai setelah pembangunan jangka panjang pertama itu telah menimbulkan persoalan di bidang pembangunan politik. Tampaknya tidak disadari sepenuhnya bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan seiring dengan munculnya generasi muda menimbulkan desakan untuk beropini secara lebih bebas, bahkan tuntutan untuk ikut dalam proses mengambil keputusan. Pembangunan ekonomi yang sedari mulanya tidak dikaitkan dengan pembangunan politik atau peningkatan demokrasi pasti menimbulkan ketegangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengikuti hujan pujian yang ditujukan kepada Prof Widjojo Nitisastro akhir-akhir ini saya jadi teringat pada ucapan seorang penulis modern Tiongkok, Han Suyin. Ketika ia sedang mempersiapkan sebuah biografi tentang Zhou Enlai, Perdana Menteri dan Menlu RRT (1898-1976), ia diwawanca- rai oleh wartawan The New York Times . Wartawan menanyakan mengapa ia ingin menulis biografi yang nadanya kritis tapi masih menghargai jasa Zhou Enlai sebagai negarawan dan diplomat yang tetap memperjuangkan kepentingan RRT, meskipun dipermainkan oleh Mau Zedung. Han Suyin menjawab; In order for history to be correct, he should be a man and not a legend”. (Supaya sejarah itu benar, maka tokoh yang bersangkutan harus digambarkan sebagai manusia dan bukan sebuah legenda).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Soeharto walaupun kuat, gemar melakukan langkah adu domba dan perimbangan kekuatan. Karena itu ada jabatan yang tumpang tindih antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektur Jenderal Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Cerita ini bagaikan kisah klasik yang masih dipertontonkan hingga kini. Konflik dan persaingan dalam jajaran incumbent seperti konflik Yusril – KPK tidak memberi prospek cerah bagi tegaknya supremasi hukum, trias politika, dan kekalahan hukum oleh politik sebagai panglima.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Efisiensi kabinet dan birokrasi hanya terjamin bila ada perimbangan yang kuat antara legislatif dan eksekutif yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau parpol yang sempit. Kalau Presiden ingin punya prerogatif bisa membentuk dan membongkar pasang departemen seperti zaman Sukarno atau Soeharto, maka itu tidak akan efisien. Begitu pula kalau DPR ingin menikmati jatah dan jabatan menteri tetek bengek, dan memaksakan jumlah menteri yang lebih banyak dari kabinet Jepang dan AS.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bila Jenderal Abdul Haris Nasution masih di tengah kita, barangkali mata beliau akan terus sembab. Sebagai konseptor dwifungsi ABRI, ia meyakini kekuatan TNI yang amat terbatas akan kesulitan mengamankan teritorial RI yang begitu luas. Namun, tugas mustahil itu bisa terlaksana bila mereka mendapatkan dukungan rakyat, sebagaimana yang kemudian ia tulis dalam memoarnya, Strategy of Guerrilla Warfare . Adalah paradoks bila kemudian TNI yang eksis karena dukungan rakyat, ketika ia berada di panggung kekuasaan (jabatan) berbalik menjadi killing machine dan penindas rakyat yang notabene menjadi pendukung utama mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dwifungsi sipil ini akan meningkatkan supremasi sipil, tanpa melemahkan ABRI. Konsep itu akan meningkatkan militansi semua warga negara dan menggugah kesadaran mereka bahwa tanggung jawab pertahanan dan keamanan bukan hanya di pundak ABRI semata. Konsep itu praktis juga akan meningkatkan intelektualitas ABRI karena bergabungnya sipil dengan berbagai latar belakang pendidikan. ABRI yang intelek sangat penting, karena sangat berbahaya memiliki tentara yang militan tapi matanya ditutup (karena kurang wawasan atau tidak intelek). Sejarah menulis, Jenderal Sudirman adalah jenderal sipil yang sebelum merintis karier militer adalah pendidik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dephan melalui RUU Komponen Cadangan menargetkan wajib bela negara paling tidak 300 orang profesional (bukan penganggur) dari tiap provinsi dengan masa dinas lima tahun, tidak dengan konsep dwifungsi sipil. Sebab, konsep itu bisa menjangkau bahkan jutaan rakyat Indonesia. Biaya opersionalisasinya juga murah, karena diintegrasikan dengan tingkat pendidikan. Misalnya, dengan mewajibkan kurikulum pendidikan bela diri. Setiap jenjang pendidikan naik, tingkatan bela diri yang harus dikuasai pun juga naik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selintas konsep itu terlihat sederhana. Namun, hemat penulis, justru di sinilah uniknya. Sebab, berbeda dengan Singapura, satu-satunya kelebihan kita adalah melimpahnya sumber daya manusia (dan sumber daya alam tentunya). Karena itu, aspek pertahanan dioptimalkan sesuai dengan sumber daya manusia yang kita miliki. Kita akan kesulitan bila harus meniru cara bermain Singapura dengan memperkuat armada udara. Untuk membeli empat buah Sukhoi 27 seharga 40 juta dolar saja, kita sudah belepotan karena cekaknya biaya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mari kita lihat sejenak prinsip-prinsip delimitasi batas maritim internasional sebelum lebih jauh melihat ketegangan kedua negara. Delimitasi batas maritim diatur dalam hukum laut internasional yang dalam hal ini diejawantahkan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut. UNCLOS 1982 adalah konvensi termutakhir yang dewasa ini diratifikasi sebagian besar negara pantai di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Singapura. Dalam menyelesaikan batas maritimnya, kedua negara sudah sepantasnya mengacu kepada UNCLOS 1982.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sesungguhnya zona maritim bisa diklaim secara unilateral tanpa berurusan dengan negara lain sepanjang klaim tersebut tidak melanggar atau mengganggu klaim negara lain (tetangga). Meski demikian, pada kasus Indonesia dan Singapura, tampaknya tidak mungkin bagi Indonesia mengklaim semua jenis zona maritim (laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen) tanpa mengganggu klaim Singapura, demikian pula sebaliknya. Mengingat lokasinya yang sangat berdekatan satu sama lain, Indonesia dan Singapura bahkan perlu melakukan delimitasi untuk laut teritorial mengingat jaraknya yang kurang dari dua kali 12 ML.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perlu dicatat, Indonesia dan Singapura sudah menyepakati batas maritim internasional di Selat Singapura. Kedua negara itu menandatangani perjanjian batas laut territorial pada 25 Mei 1973, yang menetapkan enam titik batas sebagai titik belok garis batas. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada 3 Desember 1973, sedangkan Singapura meratifikasi perjanjian tersebut kira-kira setahun kemudian, 29 Agustus 1974 ( The Geographer , 1974). Sejak kedua negara meratifikasi, perjanjian tersebut secara resmi berlaku dan mengikat secara hukum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lepas dari dicapainya kesepakatan antara Indonesia dan Singapura di awal tahun 70an, penting untuk diketahui bahwa kedua negara belum menyelesaikan delimitasi batas maritim untuk keseluruhan kawasan maritim yang seharusnya didelimitasi. Masih ada segmen di sebelah barat dan timur yang harus diselesaikan. Perundingan untuk ini sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2005 dalam rangka menyelesaikan perjanjian batas maritim 1973. Sejumlah perundingan telah dilakukan baik di Indonesia maupun Singapura, yang sayang sekali belum menghasilkan kesepakatan final antara kedua negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sementara itu, Singapura sendiri sangat aktif melakukan reklamasi dan konstruksi pelabuhan, yang berakibat pada perubahan bentuk pantainya. Reklamasi itu secara signifikan menggeser garis pantai Singapura ke arah selatan. Pertanyaannya kemudian, “apakah perubahan garis pantai berpengaruh bagi klaim maritim Singapura?” Lebih jauh lagi, “akankah perubahan itu mempengaruhi perjanjian batas maritim antara Indonesia dan Singapura?” Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa mengacu pada UNCLOS, yang dalam hal ini telah diratifikasi kedua negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Senjata nuklir sama sekali melampaui kondisi konvensional itu. Senjata nuklir (bersama senjata biologis, kimia, dan sebagainya) termasuk yang sekarang disebut senjata pemusnah massal. Bila senjata serupa itu dipakai, yang terkena bukan saja tentara musuh, melainkan juga dan malah terutama, warga sipil yang tidak ikut dalam perang atau yang dalam bahasa Inggris disebut noncombatants : anak-anak, ibu-ibu, orang berusia lanjut, dan sebagainya. Dengan membabi buta, senjata nuklir membunuh seluruh penduduk suatu kota atau daerah. Banyak etikawan menyimpulkan: pemakaian senjata nuklir tidak pernah dapat dibenarkan. Senjata-senjata itu menurut kodratnya tidak etis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kini semakin terdengar suara yang menyerukan penyelesaian masalah nuklir secara definitif. Sekarang saatnya -mereka tegaskan- untuk mengadakan perlucutan nuklir total. Dana luar biasa besar yang dihemat dengan itu, lebih baik dipakai memerangi kelaparan dan penyakit yang masih melanda banyak negara miskin. Tentu saja, hal itu hanya bisa dilaksanakan dalam rangka PBB. Jika masih ada satu dua negara yang merasa enggan ikut dalam persetujuan ini, mereka dapat dipaksakan oleh komunitas internasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai sebuah perusahaan umum, Bulog memiliki tugas publik yang mulia, yaitu menjaga ketahanan pangan nasional. Di tingkat konsep ketahanan itu dapat memiliki perspektif mikro tentang kecukupan pangan dan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat, dan juga dapat bermakna sangat makro tentang ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan dalam konteks pasar nasional, regional, dan pasar lokal. Sedangkan, semua orang tahu, mendesain suatu ketahanan pangan di tingkat mikro dan makro sekaligus, bukan pekerjaan mudah, apalagi di tengah era keterbukaan dan ekonomi pasar sekarang ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terakhir, Direksi Bulog dituntut kompatibel dengan strategi prioritas pembelaan dan perlindungan bagi petani (terhadap persaingan dengan pasar global) melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi. Bulog juga bervisi lebih ground dalam meningkatkan kecukupan pangan ( food adequacy ), tidak semata kebijakan pangan murah ( cheap food policy ). Misi ini memang agak berat. Namun, akan menjadi ringan jika dipikul bersama dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan anggota ka-binet lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa sesungguhnya tujuan KKP? Dalam TOR-nya disebutkan secara spesifik tujuannya, “ to establish the conclusive truth in regard to the events prior to and immediately after the popular consultation in 1999, with a view to further promoting reconciliation and friendship, and ensuing the non-recurrence of similar events”. Untuk mengungkap kebenaran sejati atas kejadian dan peristiwa baik sebelum maupun segera setelah referendum. (Kata “ consultation” sebenarnya bermakna “jajak pendapat” atau “referendum”).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk bisa mencapai tujuannya, KKP terutama diberi mandat mengungkap kebenaran sejati seputar hakikat, sebab-musabab, dan keluasan tindak kekerasan yang diduga melanggar HAM yang timbul sebelum maupun setelah berlangsungnya referendum di Timtim. Untuk itu, ke-10 anggota KKP bekerja keras dengan menghimpun dan mempelaja-ri semua berkas yang ada, baik yang berasal dari SPSC, CAVR, KPP HAM, maupun pengadilan ad-hoc HAM di Indonesia. Untuk kepentingan cek dan ricek, KKP juga melakukan dengar pendapat publik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanggal 27 Maret nanti KKP menggelar dengar pendapat ronde II. Kali ini di sebuah hotel berbintang lima di Jakarta. Habibie dikabarkan akan hadir; sedang kehadiran Wiranto masih teka-teki. Kehadiran dua tokoh itu amat penting, karena kerusuhan di Timtim pascareferendum tidak bisa dipisahkan dari kebijakan politik pemerintah Habibie yang tiba-tiba memberikan opsi kedua (merdeka) kepada rakyat Timtim. Sedang Wiranto memegang kendali operasi militer tertinggi (setelah Presiden/Panglima Tertinggi), sehingga apa yang dilakukan para pejabat militer di Timtim, pasti, minimal sepengetahuan Wiranto.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketika opsi merdeka dibuka pemerintah Habibie, wajar jika banyak elemen masyarakat di Timtim, termasuk oknum-oknum militer Indonesia, yang kecewa, bahkan marah, lalu melakukan serangkaian tindakan anarkis sebagai bentuk protes keras mereka. Jangan lupa, lebih dari 100.000 personel ABRI tewas di Timtim sejak wilayah itu masuk dalam jurisdiksi RI. Timtim ibarat “gunung berapi” yang meletus dahsyat sekali. Korban memang tidak bisa dihindari. Bisa saja ada sementara oknum aparat yang bertindak sadis. Namun, prinsip cause-and-effect rasanya perlu ditegakkan dalam hal ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, kelihaian politik mereduksikan keindonesiaan sekadar menjadikannnya benda yang memuaskan dahaga kerakusan amat sering menciptakan kecelakaan paling pedih di kekinian. Sebagian orang telah merobek keindonesiaan dan merendahkan kebangsaan ini sebagai alat yang memuaskan segudang nafsu tak terpuaskan. Bangsa ini menciut menjadi arena pertarungan merebut kesempatan memerkaya diri, memenuhkan lumbung ketamakan, dan mencuci kotoran menjijikkan dengan mekanisme juridis yang bisa dibeli dengan uang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kemiskinan dan kerusakan lingkungan berkorelasi positif. Bahkan keduanya memiliki hubungan kausalitas derajat polinomial. Pada derajat pertama, kemiskinan terjadi karena kerusakan lingkungan atau sebaliknya lingkungan rusak karena kemiskinan. Pada tingkatan polinomial berikutnya, kemiskinan terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan karena kemiskinan periode sebelumnya. Hal sebaliknya berpeluang terjadi, lingkungan rusak karena kemiskinan yang dipicu oleh kerusakan lingkungan pada periode sebelumnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jeffrey Sachs dalam kesimpulan bukunya The End of Poverty menekankan pentingnya hubungan kemiskinan dan kerusakan lingkungan sebagai peubah penentu kesejahteraan dan kemakmuran. Menurutnya, sementara investasi pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur mungkin dapat mengatasi perangkap kemiskinan yang sudah ekstrem kondisinya, degradasi lingkungan pada skala lokal, regional, dan global dapat meniadakan manfaat investasi tersebut. Dengan kata lain, ada banyak variabel penting yang ikut menentukan kesejahteraan dan kemiskinan, namun lingkungan alam bisa dipandang sebagai yang terpenting.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejak ditetapkan pada September 2000 dan diikuti dengan penatapan Milleneium Project pada 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan oleh Kofi Annan, banyak negara dunia memberikan perhatikan serius pada pencapaian target-target yang ditetapkan. Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan, tiga target yang disepakati untuk dicapai yaitu mengurangi separuh jumlah penduduk yang pendapatannya di bawah $1 sehari, mengurangi separuh jumlah penduduk yang kelaparan, serta meningkatkan jumlah ketersediaan pangan bagi orang miskin.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Target yang berkaitan keberlanjutan lingkungan adalah memadukan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan dan program pembangunan setiap negara, meningkatkan jumlah orang yang dapat akses air bersih, serta meningkatkan secara siginifikan kehidupan 100 juta orang yang hidup di daerah kumuh. Target-target itu membuka debat publik secara demokrasi tentang kinerja pemerintah. Partai politik juga menggunakan target-target ini untuk secara terbuka mengevaluasi kebijakan dan program pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tidak untuk diperdebatkan, hanya sebagai indikator, pada 2002 jumlah penduduk miskin 36,4 juta (18,1 persen). Pada September 2006, dengan standar $1,55 sehari, jumlahnya menjadi 39,40 juta. Di saat yang sama, dilaporkan 25 persen anak, usia hingga 5 tahun, menderita gizi buruk. Juga, kematian ibu 307 per 100.000 kelahiran, atau tiga kali kematian di Vietnam dan enam kali Malaysia atau Tiongkok. Per tumah tangga, pada Januari 2006 terdapat 17,8 juta, atau 33,4 persen, rumah tangga miskin (RTM). Menurut pidato kenegaraan terakhir, ada 192 juta, atau 36,1 persen RTM. Sementara target RPJM 12,5 persen pada 2006.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sudahkah pekerjaan berpolitik menjadi panggilan bagi mereka, bahwa kerja adalah rahmat (sehingga harus bekerja tulus penuh syukur); kerja adalah amanah (sehingga harus bekerja benar penuh tanggung jawab); kerja adalah panggilan (sehingga harus bekerja tuntas penuh panggilan); kerja adalah aktualisasi (sehingga harus bekerja keras penuh semangat); kerja adalah ibadah (sehingga harus bekerja serius penuh kecintaan); kerja adalah seni (sehingga harus bekerja kreatif penuh suka cita); kerja adalah kehormatan (sehingga harus bekerja tekun penuh keunggulan); kerja adalah pelayanan (sehingga harus bekerja sempurna penuh kerendahan hati)?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga , faktor yang juga berpengaruh adalah pola hubungan atasan-bawahan di tubuh Polri. Berkaca pada kasus Hance di Semarang, yang bersangkutan marah dan menolak dimutasi sehingga menembak atasannya. Karena itu proses mutasi, demosi, dan promosi harus dilakukan berdasarkan prestasi ( merit system ) dengan mengedepankan reward and punishment, sehingga menghasilkan polisi yang profesional dan berkualitas di semua tingkatan jabatan. Hal itu terlepas dari apakah dalam kasus mutasi Hence itu sesuai prosedur atau tidak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada saat ini DPR sedang membicarakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kementerian Negara bersama Presiden yang diwakili Mensesneg. Dalam membahas RUU itu, sikap fraksi-fraksi terbelah dua. Sebagian fraksi menghendaki adanya ketentuan yang dengan tegas membatasi kekuasaan presiden dalam membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian negara dimuat dalam UU ini. Sebagian fraksi menolaknya dengan alasan pengaturan seperti itu hanya akan mereduksi kekuasaan pemerintahan yang menurut UUD 1945 harus dilaksanakan oleh presiden menurut UUD dan bukan menurut UU. Pembatasan seperti itu juga tidak sejalan dengan pilihan politik kita untuk menerapkan sistem pemerintahan presidensial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebenarnya kebutuhan untuk membuat UU tentang Kementerian Negara merupakan amanat Pasal 17 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan “pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.” Kalau ketentuan Pasal 17 ayat (4) itu dibaca dan dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, jelaslah dengan ketentuan tersebut pembentuk UUD menginginkan adanya UU yang mengatur tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara yang merupakan kewenangan presiden dalam rangka menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Namun, tata caranya harus diatur DPR bersama pemerintah dalam UU agar presiden tidak bertindak sewenang-wenang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pasal 17 ayat (4) dan tiga ayat lainnya merupakan gugus peraturan yang terpaut erat dengan ketentuan Pasal 4 UUD 1945 yang mencerminkan Cita Negara ( Staatsidee ) kita mengenai sistem pemerintahan negara yang kita anut. Pasal 4 itu sendiri menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (ayat 1) dan dalam melakukan kewajibannya ia dibantu satu orang wakil presiden (Pasal 4 ayat 2) dan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat 1). Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden (ayat 2) dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (ayat 3). Selanjutnya dikatakan dalam ayat 4 pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam UU.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial yang disertai pembatasan dan mekanisme kontrol yang sangat ketat terhadap kekuasaan presiden memang tidak hanya tercermin dalam Pasal 17 ayat (4), tetapi ditemukan juga dalam sejumlah pasal UUD 1945 hasil perubahan seperti antara lain Pasal 5 bahwa presiden tidak lagi menjadi pelaku kekuasaan perundang-undangan; ketentuan Pasal 14 ayat (1) bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Begitu juga dalam memberikan amnesti dan abolisi serta mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 1 dan 2). Dalam UUD 1945 lama kewenangan- kewenangan tersebut sepenuhnya menjadi urusan presiden.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu ketentuan mengenai jabatan presiden dan wapres yang bersifat fixed term – yaitu memegang masa jabatan untuk lima tahun dan setelahnya hanya bisa dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan (Pasal 7) – yang menjadi karakter pokok dari sistem presidensial, dibatasi oleh ketentuan dalam UUD 1945 yang tetap memberi peluang untuk memberhentikan presiden dan atau wapres sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam UUD. Itu semua tercermin dari semangat untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan presiden dalam sistem presidensial sehingga praktik penyelenggaraan kekuasaan presiden yang menyimpang dari ketentuan UUD seperti yang terjadi pada era pemerintahan sebelumnya tidak terjadi lagi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hal penting yang memerlukan perhatian adalah bahwa RUU Kementerian yang tengah dibahas DPR bersama Pemerintah itu adalah RUU yang dibuat untuk negara kita yang menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 4. Dengan menegaskan sistem presidensial tetap dipertahankan, suka atau tidak suka sebenarnya kita masih membutuhkan lembaga presiden yang kuat yang karena memimpin pemerintahan sehari-hari, presiden harus diberi kewenangan yang luas. Namun pemberian kewenangan yang luas seperti itu haruslah disertai dengan mekanisme kontrol yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain tercermin dalam ketentuan mengenai fixed term untuk jabatan presiden dan wapres, dianutnya sistem presidensial juga tercermin dalam ketentuan mengenai pemilihan presiden dan wapres secara langsung oleh rakyat. Paket pemilihan presiden dan wapres yang menang dalam pemilu mencerminkan program-program yang ditawarkan paket calon presiden dan wapres selama kampanye pemilu berlangsung disukai dan disetujui rakyat, dan paket tersebut dipercaya oleh pemilih mampu menjalankan program-program tersebut sehingga merekalah yang dipilih.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Konsep keamanan individual merujuk pada kondisi (jaminan) keamanan yang dapat diberikan negara kepada individu agar dapat dengan damai menjalankan kehidupannya sehari-hari, baik dalam bekerja untuk kehidupan yang layak, menikmati kehidupannya dewasa ini dan di masa depan. Konsep itu kelihatan tampak egoistik dan sangat Barat karena lebih menonjolkan peran manusia secara individual atau sebagai an independent human being , dan kontradiktif dengan Timur yang lebih menekankan keamanan bersama dalam konteks masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejalan dengan kerusakan lingkungan hidup dunia, baik oleh eksploitasi komersial maupun kemiskinan, keamanan individual masyarakat di Barat, tidak hanya di negara berkembang yang belum menyadari hal itu, pun turut terancam. Karenanya tidak heran, gerakan kesadaran lingkungan yang berangkat dari gerakan individual, bermunculan dan melakukan tekanan terhadap kebijakan pemerintah sendiri maupun negara berkembang, yang mengalami proses degradasi dan destruksi lingkungan hidup secara masif dan cepat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di samping itu, peredaran obat bius dan narkotika, aksi kriminalitas dan terorisme global, kian meningkatkan ancaman terhadap keamanan individual, yang sekaligus menciptakan rasa tidak aman di negara-negara maju. Ancaman terhadap keamanan individual yang meningkat, yang menciptakan rasa tidak aman, tentu saja berpengaruh terhadap meningkatnya tekanan warga negara terhadap pemerintah masing-masing, sehingga pemerintah mengambil tindakan mengintroduksi kebijakan protektif atas kepentingan warga negara mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Walaupun demikian, transformasi makna keamanan kolektif yang berkembang dari keamanan individual itu, tidak menghilangkan makna keamanan kolektif semula, yakni dalam arti pakta militer atau aliansi pertahanan. Sebab, dalam realitasnya, negara maju, dan bahkan, adikuasa tunggal seperti Amerika Serikat, masih membutuhkan upaya memelihara keamanan kolektif dalam perspektif tersebut. Contohnya dalam pembentukan payung antimisil stra- tegis Tiongkok dan Korea Utara, bersama-sama dengan Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di mandala Eropa, negara Eropa yang sangat enggan untuk terus bergantung pada bantuan militer Amerika Serikat di masa depan, telah memikirkan untuk menciptakan pertahanan bersama dari ancaman serangan luar. Tercipta pertahanan antara Inggris dan Prancis, ataupun Prancis dan Jerman. Sementara, kehadiran NATO dengan eksisnya peran dominan Amerika Serikat, juga membuk- tikan konsep keamanan kolektif dalam arti tradisional, masih diterapkan. Hanya bedanya, dewasa ini tidak lagi se- rigid pada masa sebelum Perang Dingin berakhir.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada faktor lain lagi kenapa kelompok sekitar PM Sutan Sjahrir dengan dukungan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta khawatir akan suatu konflik politik dan militer dengan Belanda berlarut-larut. Selama pendudukan Jepang, pihak militer Jepang telah mengadakan latihan semi militer yang menyeluruh untuk pemuda-pemudi Indonesia dan membentuk organisasi para militer. Semuanya itu untuk memperkuat pertahanannya, terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera dalam menghadapi kemungkinan pendaratan pasukan-pasukan Sekutu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam mengenang Perjanjian Linggarjati yang berumur 60 tahun pada tanggal 25 Maret 2007, maka yang menonjol adalah visi luas dan keberanian politik yang dimiliki seorang tokoh pemimpin seperti Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Pasal 1 yang dikutip di atas telah menimbulkan kehebohan bukan saja di kalangan radikal kiri yang dikobarkan oleh Tan Malaka. Juga, sebagian dari sayap kanan yang supernasionalistik menganggap Sjahrir dan para pendukungnya telah “menjual” kedaulatan Indonesia Merdeka. Ia dicap sebagai pengkhianat bangsa. Dua hari setelah penandatanganan, di depan suatu rapat umum di halaman Balai Kota di Merdeka Selatan, Sjahrir pidato menguraikan pemikiran dan keyakinan di balik Perjanjian Linggarjati.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagaimana banyak diulas di berbagai media massa, kejadian tragis di pagi hari berkait kelindan dengan etika kepolisian, perekrutan, kultur kekerasan pendidikan, jenjang karier/mutasi, beban tugas yang berat, sementara kesejahteraan tidak adil. Dalam kasus Briptu Hance, dari sisi sosial ekonomi saja mudah ditebak kesejahteraaan yang bersangkutan jauh dari standar seorang pelayan negara. Bagaimana mungkin seorang yang hidup di bawah standar mampu memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembunuhan terhadap atasan sendiri menjadi potret yang paling mungkin, karena dalam asumsi Hance yang menentukan kesejahteraan sebagai prajurit adalah atasan. Meminjam Novel Ali (2007), tindakan Hance terhadap atasannya mencerminkan pelanggaran etika kepolisian. Pertanyaan Novel sangat menggelitik, apakah etika ini terus-menerus diberikan atau hanya ketika seorang anggota Polri menjalani pendidikan di Secaba atau Akademi Kepolisian? Maka mudah ditebak dengan cepat, idealisme sebagai pelayan publik luntur sejalan dengan ramainya godaan menjadi polisi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kultur kekerasan itu meminjam terminologi Johan Galtung (2001) akan menjadi kultur kekerasan berantai atau efek domino. Kekerasan yang dilakukan pemimpin kepada anak buah, dengan mudah berantai kepada anak buah yang lebih rendah pangkatnya, bahkan kepada masyarakat yang mestinya dilindungi. Kekerasan yang sudah dilakukan akan terpendam menjadi efek bawah sadar yang sewaktu-waktu bisa diledakkan ketika tekanan atau situasi pahit mendera seseorang. Sebagian masih percaya kultur kekerasan sengaja diciptakan untuk mendisiplinkan seseorang. Padahal, kalangan pendidik justru menentang keras praktik kekerasan karena akan melahirkan efek balas dendam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu kesejahteraan mestinya bukan hanya milik pemimpin. Bukan rahasia lagi banyak anggota Polri dan juga TNI dengan pangkat rendah hingga pensiun belum mempunyai rumah sendiri. Sementara pada sisi lain banyak petinggi Polri, yang masih aktif maupun pensiunan, mampu memiliki rumah mewah dengan kendaraan bagus. Padahal dengan gaji standar tidak mungkin membangun rumah mewah seperti sering kita saksikan selama ini. Ambil contoh Hance dengan rumah petak ukuran 4 X 6 meter di Asrama Polisi Kabluk Semarang yang dihuni 11 keluarga.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembangunan di Jakarta bergerak cepat dalam segala aspek sehingga diperlukan bentuk organisasi pemerintah yang lebih adaptif melayani dinamika kekhususan Jakarta. Singkatnya, jika ditinjau dari perspektif kepemimpinan, waktu, dan kapasitas, akibat tingginya intensitas kegiatan gubernur dan wakil gubernur (hanya satu) saat ini, kurang menunjang pencapaian pemerintah yang sensitif, transparan, responsif, bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, sehingga dapat dianggap tidak civilized . Kita perlu membangun Pemerintah Jakarta yang lebih dapat menjadi penjaga dan pelaksana nurani rakyat, siap setiap saat melayani kepentingan rakyat, sehingga reformasi dan demokrasi semakin menjadi nyata dan profesional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara langsung maupun tidak langsung, sistem pemerintahan suatu wilayah memiliki efek terhadap kesejahteraan rakyatnya. Suatu sistem dapat menjadi patokan atau batasan apa yang dilakukan seseorang. Jadi jika sistem yang diberlakukan berdampak baik bagi rakyat, hendaknya sistem tersebut dijalankan secara konsisten. Namun jika suatu sistem berdampak buruk, hendaknya sistem tersebut dibenahi atau diganti dengan yang adaptif. Kenyataan saat ini, masih banyak yang perlu dibenahi di Jakarta dari berbagai sudut pandang terutama pelayanan masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keberadaan pemerintah daerah sebagai hasil pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat terkait dengan Bab VI UUD 1945. Khusus bahasan mengenai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sangat terkait dua hal. Pertama , Ayat (4) Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi “gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Kedua , Ayat (1) Pasal 18b UUD 1945 yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sesuai dengan dinamika dan kompleksitas pembangunan di Jakarta yang bergerak cepat dalam segala aspek, tidaklah mengherankan jika diperlukan bentuk organisasi Pemerintah Jakarta yang dapat lebih adaptif melayani dinamika kekhususan Jakarta. Singkatnya, jika ditinjau dari perspektif kepemimpinan, waktu dan kapasitas, akibat tingginya intensitas kegiatan gubernur dan wakil gubernur (hanya satu) saat ini, dinilai kurang menunjang pencapaian pemerintah yang berpihak kepada rakyatnya. Bahkan Bang Yos pernah mengungkapkan, kehadiran satu wakil gubernur pada saat ini membuat Pemerintah DKI Jakarta terengah-engah menjalankan pemerintahan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Wakil-wakil gubernur membidangi pembangunan, sosial kemasyarakatan, pemerintahan, dan perekonomian. Permasalahan banjir yang tak pernah absen merupakan salah satu tugas dari Wakil Gubernur Bidang Pembangunan yang menyinergikan penanganan secara terpadu dengan Jabar dan Banten. Demikian juga, dengan wakil gubernur yang lain akan fokus pada tugas pokok dan fungsinya menuju masyarakat Jakarta yang adil, aman, dan sejahtera. Di sini jelas terlihat profesionalisme politis yang diwakili gubernur, dan profesionalisme teknis, sosial, ekonomi dan administratif diwakili empat wakil gubernur sangat terpenuhi dan sesuai dengan tuntutan pelayanan publik terkini dan antisipasi jauh ke depan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bulan Juni 2006 Global Nexus Institute memperoleh hasil kajian dua pakar Harvard University berjudul How Much is a Seat on The US Security Council Worth? Kajian itu mengulas tentang bantuan luar negeri dan makna voting di forum PBB. Bagaimana RI bisa bermain kartu percaturan global secanggih negara lain yang menikmati arus dana ratusan juta atau miliaran dolar? Bagaimana kita mengaktualkan asas quid pro quo dalam diplomasi global kita? The Washington Post sejak Maret 2007 membuat serial sebulan penuh berjudul Lobbyist: Washington Biggest Business. Nilai jasa lobi tahun 2006 US$ 2,5 miliar dibanding US$ 100 juta pada 1975.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hari Selasa, 10 April 2007, Global Nexus Institute sebagai lembaga lobi pertama di Indonesia, akan menggelar Exclusive Breakfast Roundtable, di Sumba Room Hotel Borobudur. Acara itu menampilkan Mr Paul Miller, Ketua American League of Lobbyist untuk menguraikan seluk-beluk lobi di AS. Pada 26 Januari 2007 dalam diskusi QTV saya merujuk kajian Economist Intelligence Unit (EIU ) bahwa Indonesia akan masuk 10 besar ekonomi pada 2030. Kolom saya Senin, 29 Januari, berjudul “Indonesia, 10 Besar Ekonomi 2030?” Force majeur, banjir membatalkan acara peluncuran Global Nexus Institute 6 Maret menjadi 10 April 2007.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di Indonesia, mantan Presiden Soeharto pernah mengeluarkan peraturan penyelenggara negara harus melaporkan kekayaan pribadi. Tapi laporan itu hanya boleh dibaca presiden dan biasanya disimpan di laci, tidak di-tindaklanjuti. Di zaman Reformasi pernah ada Komite Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Biasanya laporan kekayaan itu diumumkan dan para menteri selalu menekankan adanya faktor hibah dalam jumlah kekayaan. Mestinya hibah itu ditelusuri, siapa dan mengapa serta ada kaitan apa bisa terjadi hibah miliaran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Elite politik Indonesia mahir melakukan praktik money politics dengan transaksi lintas lembaga Trias Politika. Antara eksekutif, legislatif dan judikatif serta masyarakat bisa terjadi transaksi dana untuk mengamankan kepentingan masing-masing dalam percaturan politik. Tapi Indonesia kurang lincah menuntut quid pro quo atas manuver diplomatik. Pemerintah negara-negara yang memerlukan favor AS biasanya menunjuk lobbying firm untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka tanpa mengurangi peranan kedutaan besar mereka di Washington DC.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Salah satu lobbyist terkenal ialah Tongsun Park yang di tahun 1970-an berhasil memperjuangkan alokasi bujet AS untuk bantuan ke Korea Selatan. Tongsun Park baru-baru ini terlibat dalam skandal Oil for Food Iraq yang terkait dengan mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Perlu diketahui, peranan Kongres (DPR dan Senat) di AS sangat penting untuk mengesahkan anggaran bantuan dan bisa memveto atau menghalangi langkah presiden, Senator Demokrat Patrick Leahy adalah yang paling keras menolak bantuan militer untuk RI karena stereotype TNI bertradisi pelanggar HAM.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Suara Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB tentang resolusi sanksi terhadap Iran mestinya memperoleh quid pro quo dari AS. Di sini pentingnya lobbyist untuk menggarap tangible benefit dari bobot suatu langkah diplomatik. Sebab “ there is no such thing as free lunch in the world. You have to pay for your lunch “. Mengatur quid pro quo ini merupakan profesi rutin bagi lobbyist . Kehadiran Global Nexus Institute adalah untuk bersinergi dengan Pemerintah agar kartu diplomasi bisa dimanfaatkan bagi sebesar besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Diperlukan kemauan politik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, khususnya dalam hal keefektifan dana. Hal itu dicapai dengan menyusun program perbaikan gizi yang dilandasi konsep dan data ilmiah yang bersifat universal, yang menjadi bagian integral dari kebijakan dan rencana pembangunan sosial ekonomi jangka pendek dan panjang, nasional maupun daerah. Karena dana pembangunan negara miskin umumnya terbatas, harus dicari program yang berbiaya relatif kecil dengan dampak besar terhadap kesejahteraan rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kebijakan yang mendorong terpenuhinya permintaan dan kebutuhan masyarakat meliputi enam hal. Yakni, bantuan langsung tunai (BLT) bersyarat bagi keluarga miskin, kredit mikro untuk pengusaha kecil dan menengah, pemberian suplemen makanan khususnya pada waktu darurat, pemberian suplemen zat gizi mikro khususnya zat besi, vitamin A dan zat yodium, bantuan pangan langsung kepada keluarga miskin, serta pemberian kartu miskin untuk keperluan berobat dan membeli makanan dengan harga subsidi, seperti beras untuk orang miskin (raskin) dan MP-ASI untuk balita keluarga miskin.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Peran dunia usaha dalam program pembangunan manusia yang meliputi empat hak dasar (pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan rasa aman) memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pembangunan nasional secara keseluruhan. Apalagi, akibat terbatasnya anggaran, belanja publik untuk program pembangunan manusia yang disediakan pemerintah masih terbatas. Praktis untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membiayai kesehatan, pangan, dan pendidikan, pemerintah selama ini lebih banyak bergantung pada pertumbuhan ekonomi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Arahan kebijakan pemerintah tersebut bertumpu pada pengembangan inovasi-inovasi lokal se- bagai simbol kemitraan antarse- luruh pemangku kepentingan ( stakeholders ) yang meliputi pemerintah, legislatif, dunia usaha, LSM, dan komponen masyarakat lainnya. Melalui kebijakan yang komprehensif tersebut akan mendorong kesadaran dunia usaha dalam menjalin kemitraan yang efektif dengan pemangku kepentingan lainnya. Pada akhirnya, saya berharap kesadaran dunia usaha dalam mendukung program pembangunan manusia Indonesia harus terintegrasi dengan gerakan masyarakat secara keseluruhan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Teten Masduki (2007) mencatat Indeks Persepsi Korupsi hasil survei Transparency International dalam lima tahun terakhir skornya cuma naik dari 1,9 (2001) ke 2,4 (2006), sehingga Indonesia bertahan dalam kelompok negara ter-korup. Governance Assessment Survey (2007) UGM-PGR terhadap enam indikator tata kelola pemerintahan ( governance ) versi Bank Dunia di 10 provinsi dan 10 kabupaten, salah satunya menyimpulkan, pungli masih lazim dan pemberantasan korupsi terhambat keseriusan pemerintah dan lembaga bukan pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bencana banjir, genangan dan longsor, waktunya simultan dengan kekeringan, rawan pangan, dan gizi. Apabila frekuensi terjadinya pertemuan dua kutub bencana itu semakin tinggi, cepat dan pasti akan memunculkan bencana baru yang jauh lebih dahsyat. Malapetaka yang lebih besar akan terjadi apabila pada saat bersamaan terjadi perubahan iklim, baik global, regional, dan lokal. Besarannya diprediksi akan lebih dahsyat, karena efeknya kontinu, tidak berbatas ( continue and non-boundaries ), bahkan lebih kejam dibandingkan terorisme karena tidak membedakan target ( non-selected target ).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanda tandanya sangat jelas, apabila kita bandingkan kinerja ekonomi dan lingkungan Indonesia dengan Vietnam, Myanmar, dan Laos 10 tahun lalu dan sekarang. Kebangkitan ekonomi dan lingkungan ketiga negara tersebut kini sangat cepat, cemerlang, dan menjanjikan. Sementara itu, progress pembangunan Indonesia langsung dieliminir bencana lingkungan, sehingga secara entitas, resultannya negatif. Itulah sebabnya, sekalipun Presiden dan pembantunya sudah bekerja luar biasa keras, siang dan malam, tanda-tanda kebangkitan ekonomi nasional belum sepadan dengan pengorbanannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terhadap sektor pertanian, dampak bencana banjir dan kekeringan yang demikian besar akan semakin berat apabila ditambah dengan perubahan iklim. Besarnya risiko dan biaya produksi pangan akibat kenaikan suhu, intensitas, durasi radiasi matahari, kecepatan angin maksimum maupun rata-ratanya antar tempat maupun waktu menyebabkan kelangkaan air ( water scarcity ), eksplosi hama sangat tinggi, sehingga sangat menyulitkan petani dalam melakukan antisipasi dalam budi daya. Posisi petani yang terus terjepit akibat deraan lingkungan itu masih harus menyubsidi orang kaya perkotaan dan orang miskin dalam bentuk harga beras murah yang semestinya bukan menjadi tanggung jawabnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tujuan implementasi Solusi e-Demokrasi adalah untuk menyediakan sistem informasi pendukung kerja KPU/KPUD sebagai penyelenggara yang komprehensif dan terpadu. Pentingnya mewujudkan visi dari KPU/KPUD yaitu menjadi penyelenggara pemilu yang independen, imparsial, serta profesional sehingga hasil kerjanya dipercaya semua pihak, serta meningkatkan kualitas demokrasi dengan terselenggaranya pemilu yang lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelemahan pendataan kependudukan menjadi problem besar dalam menyelenggarakan pemilu/pilkada di Indonesia sekarang ini. Reliabilitas atau keandalan data kependudukan masih sangat rendah. Meskipun pemerintah membenahi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) untuk pemerintah daerah dengan anggaran cukup besar, langkah di lapangan tampak tambal sulam karena tidak berdasarkan solusi telematika yang komprehensif. Akibatnya pemutakhiran database kependudukan secara online untuk pemilu maupun pilkada mendatang juga banyak terkendala.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sinilah pentingnya peniadaan tarik-menarik kepentingan, antara siapa pun atau pihak mana pun, yang dalam jangka waktu panjang, menengah, atau pendek, dapat mengakibatkan kendala reformasi. Padahal, reformasi Polri merupakan conditio sine qua non (prasyarat mutlak) mewujudkan Polri yang profesional, mandiri, demokratis, dan bersih. Tanpa dukungan masyarakat, perubahan kultur pribadi anggota Polri (karakter polisi), khususnya yang diduga korupsi, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, keliru menggunakan diskresi, memberikan pelayanan yang buruk, atau melakukan tindakan diskriminatif dalam pelayannya, mustahil dapat dilaksanakan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Reformasi Polri, juga merupakan prasyarat mutlak guna meniadakan justifikasi publik atas kekuasaan berlebihan Polri. Jika justifikasi publik atas kewenangan yang berlebihan dibiarkan tersebar, akan mendorong tumbuh serta berkembangnya kesan umum, berupa superbody -nya Polri. Kesan demikian sama sekali tidak menguntungkan, karena memang Polri punya batas kewenangan di tengah sedemikian luasnya wewenang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mungkin seabrek rencana besar TVRI di tahun 2007 diiringi dengan perbaikan pola kebijakan baik manajemen maupun programnya itu yang membuat karyawan meradang. Tidak bisa dimungkiri, fakta di lapangan sebelumnya menunjukkan karyawan banyak “bermain” menentukan harga produksi. Dengan diberlakukan pola manajemen satu pintu dalam kerja sama, tentunya akan banyak memangkas kebebasan “bermain” di lapangan. Apalagi janji adanya transparansi dan akuntabilitas dari direksi baru sedikit banyak membuat karyawan yang sebelumnya berada dalam zona “kenyamanan” tersebut bak mati kutu.


Baca juga :

Penyelenggaraan bisnis energi juga mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Krisis ekonomi dan politik yang berlarut-larut, ditambah ancaman perpecahan, disintegrasi, konflik antarwarga masyarakat, dan sebagainya yang mengemuka akhir-akhir ini di Tanah Air, telah meningkatkan tuntutan terhadap sektor pengembangan bisnis energi, untuk memberi kontribusi bagi penanggulangan masalah-masalah di atas.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Saat ini, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat juga mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap pengembangan atau pengelolaan energi. Akibatnya, cara kita dalam menata dan mengatur penyelenggaraan, pengelolaan nasional juga selalu diperbarui, diselaraskan, dan disesuaikan dengan perkembangan dinamis kondisi sektor pengelolaan energi global. Dengan latar belakang situasi dan kondisi seperti demikian, bisnis energi Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Namun bersamaan dengan itu, juga terdapat potensi dan peluang-peluang yang masih bisa dieksplorasi lebih lanjut.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Seluruh energi terbaharui secara definisi juga merupakan energi berkelanjutan, yang berarti mereka tersedia dalam waktu jauh ke depan yang membuat perencanaan bila mereka habis tidak diperlukan. Meskipun tenaga nuklir bukan energi diperbaharui, namun pendukung nuklir dapat berkelanjutan dengan penggunaan Reaktor peternak Menggunakan uranium -238 atau torium atau keduanya. Di sisi lain banyak penentang nuklir Menggunakan energi berkelanjutan istilah’Sebagai sinonim untuk energi terbaharui, dan oleh karena itu tidak Memasukkan ke dalam energi nuklir berkelanjutan.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Energi panas bumi dari inti Bumi lebih dekat ke permukaan di beberapa daerah daripada orang lain. Mana uap panas atau air bawah tanah dapat dimanfaatkan dan dibawa ke permukaan itu dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Seperti tenaga panas bumi sumber ada di beberapa bagian tidak stabil secara geologis dunia seperti Islandia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Filipina dan Italia. Dua wilayah yang paling menonjol selama ini di Amerika Serikat berada di Yellowstone baskom dan di utara California. Islandia menghasilkan tenaga panas bumi 170 MW dan dipanaskan 86% dari semua rumah di tahun 2000 melalui energi panas bumi. Beberapa 8.000 MW dari kapasitas operasional total.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Meskipun situs panas bumi mampu menyediakan panas untuk beberapa dekade, akhirnya lokasi tertentu tenang. Beberapa menafsirkan makna ini sebagai lokasi panas bumi tertentu dapat mengalami penipisan. Orang lain melihat penafsiran semacam itu sebagai penggunaan yang tidak akurat dari kata penipisan karena keseluruhan pasokan energi panas bumi di Bumi, dan sumbernya, tetap hampir konstan. Energi panas bumi tergantung pada geologi setempat ketidakstabilan, yang, menurut definisi, tidak dapat diprediksi, dan mungkin stabil.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Karena matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, maka terbentuklah angin. Energi Kinetik dari angin dapat Digunakan untuk Menjalankan Turbin angin, Beberapa mampu memproduksi tenaga 5 MW. Keluaran tenaga Kubus adalah fungsi dari kecepatan angin, maka Turbin tersebut paling tidak membutuhkan angin dalam kisaran 5,5 m / d (20 km / j), dan dalam praktek sangat sedikit wilayah yang memiliki angin yang bertiup terus menerus. Namun begitu di daerah Pesisir atau daerah di ketinggian, angin yang cukup Tersedia KONSTAN.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Ladang angin baru dan taman angin lepas pantai telah direncanakan dan dibuat di seluruh dunia. Ini merupakan cara Penyediaan listrik yang tumbuh dengan cepat di abad ke-21 dan menyediakan tambahan bagi stasiun pembangkit listrik utama. Kebanyakan yang Digunakan Turbin menghasilkan listrik sekitar 25% dari waktu (load factor 25%), tetapi Beberapa Mencapai 35%. Load factor biasanya lebih tinggi pada musim dingin. Ini berarti Bahwa 5mW Turbin dapat memiliki output rata-rata 1,7 MW dalam kasus terbaik.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Angin global jangka panjang potensi teknis diyakini 5 kali konsumsi energi global saat ini atau 40 kali kebutuhan listrik saat ini. Ini membutuhkan 12,7% dari seluruh wilayah tanah, atau lahan yang luas dengan Kelas 3 atau potensi yang lebih besar pada ketinggian 80 meter. Ini mengasumsikan bahwa tanah ditutupi dengan 6 turbin angin besar per kilometer persegi. Pengalaman sumber daya lepas pantai berarti kecepatan angin ~ 90% lebih besar daripada tanah, sehingga sumber daya lepas pantai dapat berkontribusi secara substansial lebih banyak energi.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Angin kekuatan berbeda-beda dan dengan demikian tidak dapat menjamin power secara berkelanjutan. Beberapa perkiraan menyarankan thpada angin 1.000 MW dari kapasitas pembangkitan dapat diandalkan hanya kekuatan 333MW yang berkesinambungan. Sementara ini mungkin berubah sejalan dengan perkembangan teknologi, advokat telah mengusulkan menggabungkan tenaga angin dengan sumber daya lain, atau penggunaan teknik penyimpanan energi, dengan ini dalam pikiran. Hal ini paling baik digunakan dalam konteks suatu sistem yang memiliki kapasitas cadangan signifikan seperti hidro, atau cadangan beban, seperti tanaman Desalination, untuk mengurangi dampak ekonomi dari variabilitas sumber daya.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Biogas dapat dengan mudah dihasilkan dari aliran limbah saat ini, seperti: produksi kertas, produksi gula, limbah, kotoran hewan dan sebagainya. Berbagai aliran limbah harus slurried bersama-sama dan dibiarkan secara alami berfermentasi, menghasilkan gas metana. Kita hanya perlu mengubah kotoran saat ini biogas tanaman untuk tanaman, membangun lebih banyak terpusat lokal biogas kecil tanaman dan rencana untuk masa depan. Produksi biogas memiliki kapasitas untuk menyediakan kami dengan sekitar setengah dari kebutuhan energi kita, baik dibakar untuk produksi listrik atau pipa ke pipa gas saat ini untuk digunakan.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Kebutuhan listrik di Indonesia saat ini sebagian besar disupply dari sumber energi fosil. Dalam beberapa waktu terakhir ini, harga bahan bakar minyak mengalami kenaikan yang sangat berarti. Cadangan minyak bumi pun semakin menipis dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun mendatang. Cadangan batubara dan gas pun jumlahnya terbatas (unrenewable energy). Disamping itu, saat ini terjadi pemanasan global akibat polusi yang ditimbulkan dari pembakaran sumber energi fosil. Hal ini menuntut kita mencari sumber energi alternatif yang bersih dan tidak terbatas untuk menghasilkan listrik.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Pertama air diisikan ke boiler hingga mengisi penuh seluruh luas permukaan pemindah panas.Didalam boiler air ini dipanaskan dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar dengan udarasehingga berubah menjadi uap.Kedua, uap hasil produksi boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran.Ketiga, generator yang dikopel langsung dengan turbin berputar menghasilkan energi listrik sebagai hasil dari perputaran medan magnet dalam kumparan.Uap bekas keluar turbin masuk ke kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin agar berubah kembali menjadi air. Air kondensat hasil kondensasi uap kemudian digunakan lagisebagai air pengisi boiler. Demikian siklus ini berlangsung terus menerus dan berulang-ulang.Putaran turbin digunakan untuk memutar generator yang dikopel langsung dengan turbinsehingga ketika turbin berputar dihasilkan energi listrik dari terminal output generator.Sekalipun siklus fluida kerjanya merupakan siklus tertutup, namun jumlah air dalam siklus akanmengalami pengurangan. Pengurangan air ini disebabkan oleh kebocoran kebocoran baik yangdisengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk mengganti air yang hilang, maka perlu adanya penambahan air kedalam siklus. Kriteria air penambah (make up water) ini harus sama denganair yang ada dalam siklus.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Boiler merupakan suatu alat untuk menghasilkan uap pada tekanan dan temperatur tinggi(superheated vapor). Perubahan dari fase cair menjadi uap dilakukan dengan memanfaatkanenergi panas yang didapatkan dari pembakaran bahan bakar. Boiler pada PLTU Semarangmenggunakan minyak residu atau biasa disebut MFO (Marine Fuel Oil) sebagai bahan bakar utamanya. Sedangkan bahan bakar pendukung adalah solar atau biasa disebut HSD (High SpeedDiesel), dimana solar ini digunakan hanya sebagai pemantik awal (ignition) untuk membakar MFO. Penyaluran panas dari bahan bakar ke air demin dapat terjadi secara radiasi, dan konveksi.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Dinding boiler terdiri dari tubes / pipa-pipa yang disatukan oleh membran, oleh karena itudisebut dengan wall tube. Di dalam wall tube tersebut mengalir air yang akan dididihkan.Dinding pipa boiler adalah pipa yang memiliki ulir dalam (ribbbed tube), dengan tujuan agar aliran air di dalam wall tube berpusar (turbulen), sehingga penyerapan panas menjadi lebih banyak dan merata, serta untuk mencegah terjadinya overheating karena penguapan awal air pada dinding pipa yang menerima panas radiasi langsung dari ruang pembakaran.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Reheater berfungsi untuk memanaskan kembali uap yang keluar dari HP Turbine denganmemanfaatkan gas hasil pembakaran yang temperaturnya relatif masih tinggi. Pemanasan ini bertujuan untuk menaikkan efisiensi sistem secara keseluruhan . Perpindahan panas yang paling dominan pada reheater adalah perpindahan panas konveksi.Perpindahan panas radiasi pada reheater memberikan efek yang sangat kecil sehingga proses ini biasanya diabaikan.Temperatur uap masuk reheater adalah 335oC dengan tekanan sebesar 42,8kg/cm2, sedangkan temperatur keluarnya adalah 541oC dengan tekanan 39 kg/cm2. Uap inikemudian digunakan untuk menggerakkan IP Turbine, dan setelah uap keluar dari IP Turbine,langsung digunakan untuk memutar LP Turbine tanpa mengalami pemanasan ulang.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Economizer menyerap panas dari gas hasil pembakaran setelah melewati superheater, untuk memanaskan air pengisi sebelum masuk ke main drum. Panas yang diberikan ke air berupa panassensibel. Pemanasan air ini dilakukan agar perbedaan temperatur antara air pengisi dan air yangada dalam steam drum tidak terlalu tinggi, sehingga tidak terjadi thermal stress (tegangan yangterjadi karena adanya pemanasan) di dalam main drum. Selain itu dengan memanfaatkan gas sisa pembakaran, maka akan meningkatkan efisiensi dari boiler dan proses pembentukan uap lebihcepat.Economizer berupa pipa-pipa air yang dipasang ditempat laluan gas hasil pembakaran sebelumair heater. Perpindahan panas yang terjadi di economizer terjadi dengan arah aliran kedua fluida berlawanan (counter flow). Air pengisi steam drum mengalir ke atas menuju steam drum,sedangkan udara pemanas mengalir ke bawah.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Steam Turbine adalah suatu mesin yang berfungsi untuk mengubah energi panas dalam uapmenjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros. Konstruksinya terdiri dari rumah turbindan rotor. Pada rotor turbin ditempatkan rangkaian sudu-sudu jalan secara berjajar. Dalam pemasangannya, rangkaian sudu tetap dan rangkaian sudu jalan dipasang berselang-seling.Energi panas dalam uap mula-mula diubah menjadi energi kinetik oleh nozzle, selanjutnya uapdengan kecepatan tinggi ini akan mengenai sudu-sudu jalan pada rotor turbin yang akhirnya mengakibatkan putaran rotor.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi adalah Pembangkit Listrik (Power generator) yang menggunakan panas bumi (Geothermal) sebagai energi penggeraknya. Indonesia dikaruniai sumber panas bumi yang berlimpah karena banyaknya gunung berapi di indonesia, dari pulau-pulau besar yang ada, hanya pulau Kalimantan saja yang tidak mempunyai potensi panas bumi. Keuntungan teknologi ini antara lain : bersih, dapat beroperasi pada suhu yang lebih rendah daripada PLTN, dan aman, bahkan geothermal adalah yang terbersih dibandingkan dengan nuklir, minyak bumi dan batu bara. Meskipun tergolong ramah lingkungan, namun beberapa hal perlu dipertimbangkan apabila pembangkit listrik tenaga panas bumi ingin dikembangkan sebagai pembangkit dengan skala besar. Beberapa parameter yang harus dipertimbangkan adalah kandungan uap panas dan sifat fisika dari uap panas di dalam reservoir dan penurunan tekanan yang terjadi sebagai akibat digunakannya uap panas di dalam reservoir. Apabila semua aspek tersebut dapat dipenuhi, tidak tertutup kemungkinan bahwa pembangkit ini akan diterima oleh semua pihak. PLTP juga membawa pengaruh yang kurang menguntungkan pada lingkungan dan harus diminimalisasi, antara lain : polusi udara, polusi air, polusi suara, dan penurunan permukaan tanah.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Panas bumi merupakan sumber tenaga listrik untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Sesungguhnya prinsip kerja PLTP sama saja dengan PLTU. Hanya saja yang digunakan pada PLTP adalah uap panas bumi yang telah dipisahkan dari air, yang berasal langsung dari perut bumi. Karena itu PLTP biasanya dibangun di daerah pegunungan dekat gunung berapi. Biaya operasional PLTP juga lebih murah dibandingkan dengan PLTU, karena tidak perlu membeli bahan bakar, namun membutuhkan biaya investasi yang cukup besar untuk biaya eksplorasi dan pengeboran perut bumi.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Uap panas bumi didapatkan dari suatu kantong uap di perut bumi. Tepatnya di atas lapisan batuan yang keras di atas magma dan mendapatkan air dari lapisan humus di bawah hutan penahan air hujan. Pengeboran dilakukan di atas permukaan kantong uap tersebut, hingga uap dalam akan menyembur keluar. Semburan uap dialirkan ke turbin penggerak generator. Namun ada dampak yang tidak menguntungkan dari uap yang menyembur keluar ini. Uap yang keluar dari sumur sering mengandung berbagai unsur kimia yang terlarut dalam bahan-bahan padat sehingga uap itu tidak begitu murni. Zat-zat pengotor antara lain Fe, Cl, SiO2, CO2, H2S dan NH4. Pengotor ini akan mengurangi efisiensi PLTP, merusak sudu-sudu turbin dan mencemari lingkungan.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Panas bumi adalah anugerah alam yang merupakan sisa-sisa panas dari hasil reaksi nuklir yang pernah terjadi pada awal mula terbentuknya bumi dan alam semesta ini. Reaksi nuklir yang masih terjadi secara alamiah di alam semesta pada saat ini adalah reaksi fusi nuklir yang terjadi di matahari dan juga di bintang-bintang yang tersebar di jagat raya. Reaksi fusi nuklir alami tersebut menghasilkan panas berorde jutaan derajat Celcius. Permukaan bumi pada mulanya juga memiliki panas yang sangat dahsyat, namun dengan berjalannya waktu (dalam orde milyard tahun) suhu permukaan bumi mulai menurun dan akhirnya tinggal perut bumi saja yang masih panas berupa magma dan inilah yang menjadi sumber energi panas bumi. Semua energi panas bumi sering tampak dipermukaan bumi dalam bentuk semburan air panas, uap panas dan sumber air belerang.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Energi panas bumi adalah termasuk energi primer yaitu energi yang diberikan oleh alam seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan tenaga air. Energi primer ini di Indonesia tersedia dalam jumlah sedikit (terbatas) dibandingkan dengan cadangan energi primer dunia. Sedangkan cadangan energi panas bumi di Indonesia relatif lebih besar bila dibandingkan dengan cadangan energi primer lainnya, hanya saja belum dimanfaatkan secara optimal. Selain dari pada itu panas bumi adalah termasuk juga energi yang terbarukan, yaitu energi non fosil yang bila dikelola dengan baik maka sumberdayanya relatif tidak akan habis, jadi amat sangat menguntungkan.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Air panas yang keluar dari perut bumi pada umumnya berupa air asin panas yang disebut “brine” dan mengandung banyak mineral. Karena banyaknya kandungan mineral ini, maka air panas tidak dapat digunakan langsung sebab dapat menimbulkan penyumbatan pada pipa-pipa sistim pembangkit tenaga listrik. Untuk dapat memanfaatkan energi panas bumi jenis ini, digunakan sistem biner (dua buah sistem utama) yaitu wadah air panas sebagai sistem primemya dan sistem sekundernya berupa alat penukar panas (heat exchanger) yang akan menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin. Energi panas bumi “air panas” bersifat korosif, sehingga biaya awal pemanfaatannya lebih besar dibandingkan dengan energi panas bumi jenis lainnya.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Energi panas bumi jenis ini berupa batuan panas yang ada dalam perut bumi akibat berkontak dengan sumber panas bumi (magma). Energi panas bumi ini harus diambil sendiri dengan cara menyuntikkan air ke dalam batuan panas dan dibiarkan menjadi uap panas, kemudian diusahakan untuk dapat diambil kembali sebagai uap panas untuk menggerakkan turbin. Sumber batuan panas pada umumnya terletak jauh di dalam perut bumi, sehingga untuk memanfaatkannya perlu teknik pengeboran khusus yang memerlukan biaya cukup tinggi.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Indonesia sendiri sebetulnya sangat berpeluang untuk melakukan pemanfaatan geothermal sebagai pembangkit listrik, bahkan berpotensi sebagai negara pengekspor listrik bila ditangani secara serius. Hal ini tidak berlebihan, mengingat banyaknya sumber geothermal yang sudah siap diekploitasi di sepanjang Sumatra, Jawa, dan Sulawesi. Indonesia sebagai negara vulkanik mempunyai sekitar 217 tempat yang dianggap potensial untuk eksplorasi energi panas bumi. Untuk mempermudah pelaksanaannya tidak ada salahnya bila kita bekerja sama dengan negara maju asalkan kepentingan kita yang lebih dominan. Misalnya kita bekerja sama dengan US Department of Energy (DOE) untuk mendapat berbagai hasil riset mereka dalam EGS.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Pembangkit tipe ini adalah yang pertama kali ada. Pada tipe ini uap panas (steam) langsung diarahkan ke turbin dan mengaktifkan generator untuk bekerja menghasilkan listrik. Sisa panas yang datang dari production well dialirkan kembali ke dalam reservoir melalui injection well. Pembangkit tipe tertua ini pertama kali digunakan di Lardarello, Italia, pada 1904 dimana saat ini masih berfungsi dengan baik. Di Amerika Serikat pun dry steam power masih digunakan seperti yang ada di Geysers, California Utara. PLTP sistem dry steam mengambil sumber uap panas dari bawah permukaan. Sistem ini dipakai jika fluida yang dikeluarkan melalui sumur produksi berupa fasa uap. Uap tersebut yang langsung dimanfaatkan untuk memutar turbin dan kemudian turbin akan mengubah energi panas bumi menjadi energi gerak yang akan memutar generator untuk menghasilkan energi listrik.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

PLTP sistem Flash Steam merupakan PLTP yang paling umum digunakan. Pembangkit jenis ini memanfaatkan reservoir panas bumi yang berisi air dengan temperatur lebih besar dari 82°C. Air yang sangat panas ini dialirkan ke atas melalui pipa sumur produksi dengan tekanannya sendiri. Karena mengalir keatas, tekanannya menurun dan beberapa bagian dari air menjadi uap. Uap ini kemudian dipisahkan dari air dan dialirkan untuk memutar turbin. Sisa air dan uap yang terkondensasi kemudian disuntikkan kembali melalui sumur injeksi kedalam reservoir, yang memungkinkan sumber energi ini berkesinambungan dan terbarui (lihat Gambar 3). Contoh dari Flash Steam Power Plants adalah Cal-Energy Navy I flash geothermal power plants di Coso Geothermal field, California, USA.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

BCPP menggunakan teknologi yang berbeda dengan kedua teknologi sebelumnya yaitu dry steam dan flash steam. PLTP sistem Binary Cycle dioperasikan dengan air pada temperatur lebih rendah yaitu antara 107°-182°C.Pada BCPP air panas atau uap panas yang berasal dari sumur produksi (production well) tidak pernah menyentuh turbin. Air panas bumi digunakan untuk memanaskan apa yang disebut dengan working fluid (biasanya senyawa organik seperti isobutana, yang mempunyai titik didih rendah) pada heat exchanger. Working fluid kemudian menjadi panas dan menghasilkan uap berupa flash. Uap yang dihasilkan di heat exchanger tadi lalu dialirkan untuk memutar turbin dan selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan sumber daya listrik. Uap panas yang dihasilkan di heat exchanger inilah yang disebut sebagai secondary (binary) fluid. Binary Cycle Power Plants ini sebetulnya merupakan sistem tertutup. Jadi tidak ada yang dilepas ke atmosfer. Keunggulan dari BCPP ialah dapat dioperasikan pada suhu rendah yaitu 90-1750C. Contoh pene-rapan teknologi tipe BCPP ini ada di Mammoth Pacific Binary Geo-thermal Power Plants di Casa Diablo geothermal field, USA. Diper-kirakan pembangkit listrik panas bumi BCPP akan semakin banyak digunakan dimasa yang akan datang.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Pada PLTN terdapat reaktor nuklir yang menghasilkan panas (lihat gambar), selanjutnya panas tersebut diserap oleh oleh air dengan tekanan tinggi yang disirkulasikan kereaktor tersebut kemudian dialirkan kedalam steam generator (semacam boiler) untuk memanaskan air.Akibat pemanasan ini maka temperatur air didalam steam generator akan meningkat sehingga pada tempreratur tertentu akan berubah menjadi uap dengan temperatur dan tekanan yang tinggi dan dialirkan kedalam steam turbine sehingga turbin dapat berputar.

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

Dengan alat tersebut sinar matahari dirubah menjadi listrik melalui proses aliran-aliran elektron negatif dan positif didalam cell modul tersebut karena perbedaan electron. Hasil dari aliran elektron-elektron akan menjadi listrik DC yang dapat langsung dimanfatkan untuk mengisi battery / aki sesuai tegangan dan ampere yang diperlukan. Rata-rata produk modul solar cell yang ada dipasaran menghasilkan tegangan 12 s/d 18 VDC dan ampere antara 0.5 s/d 7 Ampere. Modul juga memiliki kapasitas beraneka ragam mulai kapsitas 10 Watt Peak s/d 200 Watt Peak juga memiliki type cell monocrystal dan polycrystal. Komponen inti dari sistem PLTS ini meliputi peralatan : Modul Solar Cell, Regulator / controller, Battery / Aki, Inverter DC to AC, Beban / Load. Perusahaan kami telah mengembangkan beberapa produk PLTSyang digunakan untuk rumah tangga dengan skala kecil, contoh paket produk kami

seperti di kutip dari https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com

berada di salah satu titik fokusnya. Karena matahari bergerak membentuk sudut selalu berubah, maka dengan posisi panel surya itu yang statis itu tidak akan diperoleh energi listrik yang optimal. Agar dapat terserap secara maksimum, maka sinar matahari itu harus diusahakan selalu jatuh tegak lurus pada permukaan panel surya. Jadi, untuk mendapatkan energi listrik yang optimal, sistem sel surya itu masih harus dilengkapi pula dengan rangkaian kontroler optional untuk mengatur arah permukaan panel surya agar selalu menghadap matahari sedemikianrupa sehingga sinar mahatari jatuh hampir tegak lurus pada panel suryanya. Kontroler seperti ini dapat dibangun, misalnya, dengan menggunakan mikrokontroler 8031. Kontroler ini tidaksederhana, karena terdiri dari bagian perangkat keras dan bagian perangkat lunak. Biasanya, paket sistem sel surya yang lengkap belum termasuk kontroler untuk menggerakkan panel surya secara otomatis supaya sinar matahari jatuh tegak lurus. Karena itu, kontroler macam ini cukup mahal.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  Puluhan ribu hektare sawah di Kabupaten Aceh Utara terancam gagal panen karena kekeringan di sejumlah kecamatan dalam kabupaten itu. Saat ini, usia padi mencapai 40 hari setelah ditanam dan akan panen pada Maret mendatang. Kepala Desa Pucok Alue, Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara, Abu Bakar, Jumat (16/2), menyebutkan, hingga hari ini belum ada upaya apa pun dari pemerintah untuk mengantisipasi gagal panen. “Bagi yang punya duit, mereka sedot air dari sungai. Namun, sangat terbatas kan,” kata Abu. Sedangkan bagi petani yang tak punya mesin pompa, maka sawah dibiarkan begitu saja tanpa suplai air akibat dari kemarau panjang di wilayah itu. “Harusnya pemerintah melakukan upaya konkret mengantisipasi gagal panen. Di sawah itulah harapan petani seluruh Aceh Utara ini,” sebut Abu yang juga Ketua Asosiasi Geuchik (kepala desa) Aceh Utara itu. Selain itu, dia berharap Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib menginstruksikan suplai air bersih untuk kebutuhan minum dan masak masyarakat di daerah yang mengalami kekeringan. “Susah sekali sumber air sekarang ini. BPBD pun belum turun, padahal kemarau kan bencana alam juga,” ucap Muhammad Thaib. Sementara itu, Kepala Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Teuku Nadirsyah, menyebutkan, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib telah menginstruksikan Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Utara untuk turun ke lapangan. “Tugas mereka mengambil langkah konkret antisipasi gagal panen. Karena gagal panen ini sudah di depan mata, bagaimana upaya kita untuk menyelamatkan padi yang mengering itu. Itu pesan bupati,” ujarnya. Enam kabupaten di Aceh mengalami kekeringan, yaitu Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, dan Kabupaten Bireuen. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Akibat Kekeringan, Ribuan Hektar Sawah di Aceh Utara Terancam Gagal Panen Sumber : Kompas.com Editor : Wahyu Rahmawati AGRIBISNIS VIDEO Berita terbaru Regional

VIVA  – Ribuan hektare sawah milik petani di Aceh mengalami kekeringan . Laporan pemerintah setempat, bencana ini meliputi sejumlah daerah yakni, Kabupaten Nagan Raya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Besar, Kota Lhokseumawe, Langsa, dan Banda Aceh. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Aceh Mukhlis menyebutkan, secara rinci untuk sawah yang kekeringan yaitu Kabupaten Aceh Utara seluas 2.002 hektare, dan Aceh Besar seluas 1.882 Hektare. Kemudian Kota Lhoksemawe seluas 379 hektare, Aceh Tamiang seluas 147 hektare, Nagan Raya seluas 30 hektare, Langsa seluas 8 hektare, dan Banda Aceh seluas 2 hektare.

seperti di kutip dari https://www.viva.co.id

“(Ada) 12 hektare yang (sudah) dinyatakan mengalami puso (gagal panen)” ujar Mukhlis, Selasa, 20 Februari 2018. Sejauh ini, upaya yang telah dilakukan berupa pendistribusian pompa untuk membantu mengairi sawah. Namun demikian, ini kemungkinan belum memadai mengingat masih terbatasnya irigasi di daerah itu. Mundasir, seorang petani di Aceh Besar mengaku merugi hingga Rp6 juta untuk setiap petak sawahnya yang kekeringan. Kerugian pun diprediksi akan meluas, sebab mayoritas petani mengandalkan air hujan. “Walau rugi besar, apa boleh buat, ini yang terjadi,” ujarnya. (ase)

Puluhan Hektar Sawah di Aceh Barat Terancam Gagal Panen ilustrasi. Foto: Okezone.com ACEH BARAT – Puluhan hektar sawah di Kabupaten Aceh Barat mengalami kekeringan. Akibatnya petani di Kabupaten tersebut terancam gagal panen, apalagi hingga saat ini musim kemarau membuat sawah tadah hujan tersebut tidak dialiri air. Adapun empat kecamatan yang mengalami kekeringan diantaranya Kecamatan Panton Reu, kecamatan Meureubo, Kecamatan Kaway XVI, dan Kecamatan Woyla Kepala Dinas Pertanian Aceh Barat, Safrizal, senin, (5/2) mengatakan puluhan hektar sawah dari lima belas ribu hektar yang mengalami kekeringan tersebar di empat Kecamatan, dari dua belas Kecamatan yang ada di Kabupaten tersebut, selama masa tanam rendengan. “Akibat kekeringan itu, satu persatu daun dari tanaman padi mulai menguning akibat dari proses tanda kekurangan asupan air,” kata Safrizal. Safrizal memprediksikan jika lima hari kedepan tidak hujan maka resiko gagal panen sangat tinggi. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, kata dia, pihaknya bekerjasama dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0105 Kabupaten Aceh Barat itu telah menyiapkan sebanyak 87 unit musim pompa air, dengan rincian 12 unit dari dinas dan 75 unit dari Kodim 0105 Aceh Barat. Semnetara itu, Burhan, (40) seorang petani Desa Balee, Kecamatan Meureubo mengatakan kekeringan yang melanda sawah mereka telah terjadi sejak sebulan terakhir, sehingga pertumbuhan tanaman padi miliknya sangat besar peluang gagal panen lantaran masih berusia 30 hari. Atas kondisi tersebut, ia berharap Pemerintah Kabupaten setempat segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah itu.

LHOKSUKON – Ribuan hektare tanaman padi di Kecamatan Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara terancam mati akibat dilanda kekeringan. Mirisnya, persoalan ini belum ada perhatian pemerintah daerah. Pantauan GoAceh, Senin (12/2/2018), tanah lahan sawah petani rata-rata sudah mulai retak dan tanaman padi pun mulai layu. Tidak ada sumber air yang bisa dipasok ke areal sawah mereka.Para petani mengaku khawatir akan gagal panen jika kekeringan ini terus berlanjut. Luas areal sawah yang dilanda kekeringan di kecamatan itu mencapai 1.200 hektare meliputi 23 desa. loading… “Tanah sangat kering, irigasi di sini juga tidak ada. Jika seminggu lain tidak ada hujan, padi ini akan mati,” kata Perangkat Gampong Matang Keh, Abdul Wahab kepada GoAceh saat ditemui. Abdul Wahab mengatakan, kekeringan melanda areal sawah mereka sejak dua bulan lalu setelah kawasan tersebut dilanda musibah banjir. Selain sawah, kata dia, sumur warga juga sudah mulai mengering, sehingga mereka terpaksa mengambil air dari sungai.Abdul Wahab menambahkan, penduduk kecamatan itu rata-rata hanya berharap pengahsilan dari sawah. Jika gagal panen, ujarnya, ekonomi masyarakat akan terganggu, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga tidak mencukupi.“Sudah tiga kali kami tanam padi, dua kali kemarin gagal panen karena terendam banjir, dan saat ini mengalami kekeringan,” ungkapnya.Abdul Wahab berharap, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui dinas terkait agar segera meninjau sawah-sawah masyarakat yang dilanda kekeringan itu.”Kalau tidak bisa dibantu irigasi, bantulah kami dengan diadakan pompa air, supaya bisa mengairi sawah,” imbuhnya.

Related Posts

Comments are closed.