21 Polisi di Gorontalo Terseret Kasus Pidana di Kurun 2017

21 Polisi di Gorontalo Terseret Kasus Pidana di Kurun 2017

Empat anggota Polri yang bertugas di wilayah hukum Polda Gorontalo dipecat karena tidak pernah masuk/melaksanakan tugas. Sedangkan 21 orang lagi terseret kasus pidana. “Hilang satu akan tumbuh seribu. Kalau mereka memang tidak mau menjadi anggota Polri, silakan saja berhenti. Ke depan insyaallah akan banyak putra-putri terbaik bangsa yang bakal masuk dan ingin menjadi anggota Polri demi memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Kapolda Gorontalo Brigjen Rachmad Fudail di Mapolda Gorontalo, Jumat (29/12/2017). Saat ini juga terdapat 21 anggota yang sedang menjalani proses pidana. Dari total angka tersebut, tujuh di antaranya terkait kasus narkoba dan sisanya berhubungan dengan pidana umum. “Jadi tidak ada tebang pilih. Kalau ada anggota yang salah, pasti akan kami proses,” ujar Rachmad. Setelah 21 orang itu selesai mengikuti proses hukum, Polda akan menerapkan sanksi lanjutan, bergantung pada hasil proses pidana tersebut. “Nanti, setelah diproses pidana umumnya, akan ditindaklanjuti lagi dengan proses sidang kode etik terhadap anggota tersebut. Bisa saja gaji mereka tidak diberikan, hukuman kurungan, tunda kenaikan pangkat, bahkan pemecatan. Ini tegas akan kami lakukan terhadap anggota-anggota yang melakukan kesalahan,” pungkas Rachmad.

Empat anggota Polri yang bertugas di wilayah hukum Polda Gorontalo dipecat karena tidak pernah masuk/melaksanakan tugas. Sedangkan 21 orang lagi terseret kasus pidana. “Hilang satu akan tumbuh seribu. Kalau mereka memang tidak mau menjadi anggota Polri, silakan saja berhenti. Ke depan insyaallah akan banyak putra-putri terbaik bangsa yang bakal masuk dan ingin menjadi anggota Polri demi memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Kapolda Gorontalo Brigjen Rachmad Fudail di Mapolda Gorontalo, Jumat (29/12/2017). Saat ini juga terdapat 21 anggota yang sedang menjalani proses pidana. Dari total angka tersebut, tujuh di antaranya terkait kasus narkoba dan sisanya berhubungan dengan pidana umum. “Jadi tidak ada tebang pilih. Kalau ada anggota yang salah, pasti akan kami proses,” ujar Rachmad. Setelah 21 orang itu selesai mengikuti proses hukum, Polda akan menerapkan sanksi lanjutan, bergantung pada hasil proses pidana tersebut. “Nanti, setelah diproses pidana umumnya, akan ditindaklanjuti lagi dengan proses sidang kode etik terhadap anggota tersebut. Bisa saja gaji mereka tidak diberikan, hukuman kurungan, tunda kenaikan pangkat, bahkan pemecatan. Ini tegas akan kami lakukan terhadap anggota-anggota yang melakukan kesalahan,” pungkas Rachmad.

Jakarta (SIB) – Setidaknya ada tiga kepala daerah terseret kasus hukum dan perkaranya sudah inkrah. Namun Mendagri Tjahjo Kumolo hingga saat ini belum memberhentikan tiga kepala daerah itu. Tiga kepala daerah yang terbukti bersalah di mata hukum adalah Bupati Rokan Hulu (Rohul), Riau, Supratman. Kemudian ada dua kepala daerah yang dimakzulkan Mahkamah Agung (MA) yaitu Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Gorontalo Fadli Hasan. “Belum ada laporannya ke saya,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara Bawaslu di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (27/11). Dia juga memastikan belum ada pencopotan jabatan terhadap tiga kepala daerah itu. Tjahjo mengatakan masih menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung. “Belum, belum. Belum ada, kami kan juga nunggu putusan MA, ada hitam di atas putih,” jelasnya. “Jadi kami menunggu, semua tahapannya harus menunggu apa yang menjadi salinan keputusannya itu,” tambah Tjahjo. Begitu mendapat salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Kemendagri baru akan mengeluarkan sikap. Untuk saat ini, Tjahjo menyatakan belum membaca salinan putusan hukum ketiga kepala daerah tersebut. “Begitu kita mendapat salinan berarti sudah ada kekuatan hukum tetap, ada bukti sebagai dasar Mendagri punya surat putusan. Kan dasarnya MA nomor sekian sekian, masalah apa,” terang dia. Seperti diketahui, MA menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Bupati Rohul, Suparman. Dia dijatuhi hukuman karena terbukti kasus korupsi suap APBD Riau tahun 2014. Saat itu dirinya masih menjabat anggota DPRD Riau. Setahun setelahnya, Suparman menjabat sebagai Ketua DPRD Riau. Dia tersandung kasus hukum dalam menerima suap untuk pengesahan anggaran daerah dari Gubernur Riau, Annas Maamun waktu itu. Annas sendiri juga tersandung kasus korupsi perizinan kehutanan yang juga ditangkap KPK. Kemudian dua kepala daerah yang dimakzulkan MA adalah Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Gorontalo Fadli Hasan. Eltinus terbukti memalsukan ijazah sehingga dianggap melanggar sumpah jabatan. Inisiasi pemakzulan Eltinus dicetuskan DPRD Kabupaten Mimika pada September 2016. Akhirnya, rapat paripurna DPRD Kabupaten Mimika mengusulkan pemakzulan Eltinus pada 24 November 2016. Untuk mendapat legitimasi hukum, usulan pemakzulan itu dikirim ke MA untuk dinilai, apakah sudah sesuai hukum atau tidak. Hasilnya, MA menyatakan pemakzulan tersebut sah. Sementara itu Wakil Bupati Gorontalo Fadli Hasan dimakzulkan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Pemakzulan itu diinisiasi DPRD Kabupaten Gorontalo lewat rapat paripurna pada 22 September 2017. Fadli dinilai menyalahi sumpah jabatan dengan mengintervensi tugas kelompok kerja dan meminta komisi 30 persen fee kepada rekanan dalam proyek Pemda setempat. MA pun mengabulkan permintaan DPRD karena Fadli tidak tidak memenuhi panggilan Panitia Hak Angket yang dibentuk DPRD Kabupaten Gorontalo tiga kali berturut-turut. Selain itu, Fadli diduga melakukan tindak pidana korupsi, melanggar sumpah/jabatan, dan melakukan perbuatan tercela. Bukan hanya dimakzulkan, Fadli kini sedang menghadapi gugatan oleh ayahnya sebesar Rp 13,6 miliar. Fadli meminjam uang kepada ayahnya untuk dana kampanye Pilkada Serentak 2015. Kasus gugatan ini masih berlangsung di PN Gorontalo. (detikcom/h)

Palangka Raya (Antara Kalteng) – Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Melalui Kabid Humas AKBP Pambudi Rahayu menegaskan penetapan tersangka kepada BD selaku mantan Kasat Reskrim Polres Kabupaten Barito Selatan yang dituduh melakukan pemerasan sudah resmi. “Berkas laporan pelimpahan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari tim Saber Pungli Inspektorat Pengawasan Inspektorat Daerah (Itwasda) Polda Kalteng sudah diserahkan ke pihak Direktorat Resere Kriminal Umum (Reskrimum), dan  berarti BD sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Kalteng AKBP Pambudi Rahayu, Jumat. Dia mengatakan, BD positif dikenakan sebagai tersangka dalam kasus OTT tersebut dengan tuduhan pemerasan, dan dalam hal ini penyidik juga sudah berhasil memenuhi dan mendapatkan bukti tentang pemerasan itu. BD yang merupakan salah satu anggota kepolisian di Polres Barsel dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) terbukti melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah uang kepada H Sahrun selaku orang tua dari Lin yang merupakan Direktur CV Bintang Maloy Group. Lin terjerat dan merupakan tersangka kasus korupsi pembangunan jalan sesuai Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 dengan nilai proyek Rp1,2 miliar. BD adalah personel yang menangani kasus yang menjerat saudara Lin, dan mengenai uang yang ditemukan pada OTT tersebut merupakan bukti bahwa tersangka ini melakukan pemerasan dan terbukti meminta dengan dalih agar saudara Lin tidak ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tersebut. Mengenai dua orang lainnya yang pada saat kejadian juga turut diamankan, Pambudi menyatakan status mereka hanya sebagai saksi dan hanya dimintakan keterangannya jadi tidak ada penahanan terhadap keduanya. “Pelaku BD dijerat dan dikenakan pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun,” demikian Pambudi.

KBRN, Yogyakarta: Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DIY berhasil membekuk sindikat spesialis curanmor yang meresahkan masyarakat. Sebanyak 25 unit sepeda motor berbagai tipe dan merk disita dari dua orang tersangka yang berinisial WH dan EP. Kedua tersangka warga Temanggung dan Batang Jawa Tengah tersebut telah melancarkan aksi mereka sejak tahun lalu. Dirreskrim Umum Polda DIY Kombes Polisi Frans Tjahjono kepada sejumlah media, Jumat (10/3/2017), mengungkapkan, barang bukti yang ditemukan kesemuanya dalam keadaan utuh. Ada indikasi kuat, sindikat curanmor melakukan aksinya berdasarkan pesanan. Namun hal tersebut masih didalami pihak Polda DIY. “Kalo kita lihat dari 25 unit yang ada memang tidak dirusak, sehingga kita dimudahkan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin. Ini merupakan salah satu modus dari sindikat,” ujarnya. Dari pengakuan kedua tersangka, saat beraksi mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 10 detik untuk membuka kunci motor yang hendak dicuri. “Sepuluh detik untuk satu motor. Ini peringatan, dan kami meminta agar masyarakat, selain menjaga agar tidak lengah, juga melakukan upaya ganda,” ungka Frans di Halaman Mapolda DIY. Saat jumpa pers, Dirreskrimum menjelaskan, modus operandi yang digunakan sindikat pencuri menggunakan kunci Y yang dibantu dengan kunci pas ukuran 8 bermerk Drexel. Selain itu ada juga bor listrik yang digunakan untuk membuat mata bor, sementara gerenda digunakan untuk melancipkan mata bor. Motor yang berhasil dicuri langsung dilempar ke wilayah Jawa Tengah seperti Kabupaten Temanggung, Batang, Ungaran dan Semarang. Setiap motornya dijual dengan harga yang cukup murah yaitu berkisar Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. “Kalau apakah ini pesanan (penadah) atau bukan, ini masih didalami. Tentunya, dia (tersangka) merasa sudah memiliki pasar, dengan mengambil (mencuri) dan melepas. Ini bisa dibuktikan dengan locus delicti dan upaya tindak pidana pencurian yang dilakukan dijual di luar wilayah hukum Polda DIY,” katanya kepada RRI. Menariknya, kedua tersangka adalah residivis kambuhan yang tertangkap karena kasus yang sama. Tersangka WH asal Temanggung bahkan sudah empat kali bolak-balik mendekam di balik jeruji akibat kasus curanmor yang dilakukannya. “Memang residivis, namun evaluasi yang kita dalami saat ini adalah perbuatan yang telah dilakukan sejak kurun waktu tahun lalu. Tahun 2014 juga pernah (tertangkap), kasusnya sama juga,” tandas Frans. (ROS/BSL)

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) PT PLN (Persero) membuka lowongan kerja besar-besaran bagi putra-putri Indonesia dengan jenjang pendidikan SMA/SMK. Rekrutmen Tingkat Pelaksana Tahap 1 Tahun 2017 ini ditujukan untuk program studi SMA IPA, Teknik Listrik, Teknik Mesin, Teknik Sipil dan SMK Administrasi. Mereka akan mengisi beberapa posisi pekerjaan di Operator/Teknisi Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi. Selain posisi Operator/Teknisi, PLN juga membuka posisi untuk administrasi. Rekrutmen akan dilakukan di 27 kota se-Indonesia, yakni : 1. Banda Aceh 2. Medan 3. Pekanbaru 4. Tanjung pinang 5. Padang 6. Jakarta 7. Bandung 8. Surabaya 9. Yogyakarta 10. Denpasar 11. Pontianak 12. Banjarmasin 13. Balikpapan 14. Makassar 15. Mamuju 16. Kendari 17. Kupang 18. Ende 19. Manado 20. Gorontalo 21. Palu 22. Ambon 23. Ternate 24. Jayapura 25. Merauke 26. Manokwari 27. Timika “Kami ingin membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lulusan SMA/SMK untuk berkarya bersama kami di PLN. Untuk itu, pola rekrutmen yang digunakan adalah Pola Rekrutmen Terbuka,” ungkap Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/7/2017). Tahap seleksi Pola Rekrutmen Terbuka terdiri dari tes endurance, tes akademis, psikotest, tes kesehatan, wawancara, dan Diklat Prajabatan. Persyaratan administrasi bagi Jurusan Teknik (Operator/Teknisi), antara lain: Berjenis kelamin laki-laki Kelahiran tahun 1997, 1998, 1999 Lulus dan memiliki ijazah SMA IPA/SMK Teknik Mesin/Listrik/Sipil. Nilai SKHU minimal 6,5 (skala 10) / (65 (skala 100) Sementara persyaratan administrasi bagi Jurusan Non Teknik (Admnistrasi) sebagai berikut:Kelahiran tahun 1997, 1998, 1999 Lulus dan memiliki ijazah SMK Administrasi Nilai SKHU 7 (skala 10) / (70 (skala 100) Rekrutmen dibuka sejak 24 Juni 2017 sampai 14 Juli 2017. Informasi lebih lanjut dapat diakses di situs Rekrutmen PLN Selain SMA/SMK, PLN juga akan merekrut pegawai dari jenjang lainnya (D-III, D-IV, S1 dan S2). Jumlah kebutuhan pegawai tahun ini sekitar 6.800 orang. PLN menghimbau agar pelamar berhati-hati terhadap penipuan informasi rekrutmen. Proses rekrutmen PLN hanya dilakukan melalui rekrutmen.pln.co.id. Oleh karena itu, beberapa hal yang harus diperhatikan bagi para pelamar kerja di antaranya adalah: PLN tidak melakukan korespondensi terkait rekrutmen PLN tidak bekerjasama dengan pihak lain termasuk biro travel perjalanan untuk program rekrutmen PLN hanya melakukan proses rekrutmen melalui situs rekrutmen.pln.co.id PLN tidak memunggut biaya apapun dalam proses rekrutmen Tidak ada sistem refund atau penggantian biaya transportasi dan akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi Masyarakat diharapkan berhati-hati dengan modus penipuan yang memanfaatkan program rekrutmen PLN. Masyarakat diharapkan melakukan pengecekan melalui website resmi pln www.pln.co.id atau Contact Center PLN 123, yaitu telefon (kode area) 123, twitter @pln_123, email pln123@pln.co.id, dan Facebook PLN 123. (rio)

Related Posts

Comments are closed.