2 Menteri dari Golkar Rangkap Jabatan, PAN Ingatkan Komitmen Jokowi

2 Menteri dari Golkar Rangkap Jabatan, PAN Ingatkan Komitmen Jokowi

Partai Amanat Nasional mengkritik Presiden Joko Widodo karena banyak menteri di Kabinet Kerja yang merangkap jabatan dengan jadi pengurus di partai. Setidaknya itu terjadi pada dua menteri Jokowi dari Golkar, Menperin Airlangga Hartarto dan Mensos Idrus Marham. “Pertama, kalau kepengurusan Golkar, itu kan hak internal Golkar. Kami harus hormati apa pun keputusannya. Dia memang ada dua ruang yang berbeda, itu adalah masalah internal Golkar dan pemerintahan Pak Jokowi,” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2018). Yandri mengingatkan soal janji Jokowi pada awal pemerintahannya terkait rangkap jabatan. Dia menyebut seharusnya Jokowi memegang teguh komitmennya. Di Kabinet Kerja, dua menteri yang berasal dari Golkar merangkap jabatan dengan menjadi fungsionaris partai. Airlangga menjabat Ketum Golkar, dan Idrus baru saja ditunjuk untuk posisi strategis, yakni Korbid Hubungan Legislatif Eksekutif. “Kalau hari ini Pak Airlangga jadi ketum sekaligus menteri, Pak Idrus menteri sekaligus ketua DPP, coba tanya Pak Jokowi. Tapi, menurut kami, Pak Jokowi sudah melanggar komitmen dia sendiri,” ujarnya. “Artinya, janji tinggal janji, komitmen tinggal komitmen. Pak Jokowi sendiri yang melanggar,” imbuh Yandri. Sebelumnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menjamin Idrus tetap memprioritaskan pekerjaannya sebagai Mensos. Posisinya sebagai korbid disebut tak akan sesibuk urusannya sebagai Mensos. “Kalau Pak Idrus fokus di kementerian. Ini (Korbid Hubungan Eksekutif Legislatif Golkar) jabatan portofolio. Itu tidak sebanyak pekerjaan di Mensos,” tukas Airlangga kepada wartawan di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Senin (22/1).

Partai Amanat Nasional mengkritik Presiden Joko Widodo karena banyak menteri di Kabinet Kerja yang merangkap jabatan dengan jadi pengurus di partai. Setidaknya itu terjadi pada dua menteri Jokowi dari Golkar, Menperin Airlangga Hartarto dan Mensos Idrus Marham. “Pertama, kalau kepengurusan Golkar, itu kan hak internal Golkar. Kami harus hormati apa pun keputusannya. Dia memang ada dua ruang yang berbeda, itu adalah masalah internal Golkar dan pemerintahan Pak Jokowi,” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2018). Yandri mengingatkan soal janji Jokowi pada awal pemerintahannya terkait rangkap jabatan. Dia menyebut seharusnya Jokowi memegang teguh komitmennya. Di Kabinet Kerja, dua menteri yang berasal dari Golkar merangkap jabatan dengan menjadi fungsionaris partai. Airlangga menjabat Ketum Golkar, dan Idrus baru saja ditunjuk untuk posisi strategis, yakni Korbid Hubungan Legislatif Eksekutif. “Kalau hari ini Pak Airlangga jadi ketum sekaligus menteri, Pak Idrus menteri sekaligus ketua DPP, coba tanya Pak Jokowi. Tapi, menurut kami, Pak Jokowi sudah melanggar komitmen dia sendiri,” ujarnya. “Artinya, janji tinggal janji, komitmen tinggal komitmen. Pak Jokowi sendiri yang melanggar,” imbuh Yandri. Sebelumnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menjamin Idrus tetap memprioritaskan pekerjaannya sebagai Mensos. Posisinya sebagai korbid disebut tak akan sesibuk urusannya sebagai Mensos. “Kalau Pak Idrus fokus di kementerian. Ini (Korbid Hubungan Eksekutif Legislatif Golkar) jabatan portofolio. Itu tidak sebanyak pekerjaan di Mensos,” tukas Airlangga kepada wartawan di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Senin (22/1).

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tidak masuk dalam reshuffle kabinet jilid 3 hari ini. Dia pun masih merangkap jabatan sebagai ketua umum Golkar dan menteri perindustrian di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla. Wasekjen Golkar Dave Laksono memastikan tugas Airlangga sebagai ketum tidak akan mengganggu kinerjanya sebagai menteri. “Saya yakin tidak (terganggu). Kan di kementerian ada dirjen, banyak staf ahli. Keputusan memang ada di tangan beliau, permasalahan sudah diteliti sedetail mungkin sehingga tidak ada clash,” ujar Dave di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018). Dave menyampaikan hal tersebut telah menjadi keputusan Presiden Jokowi. Airlangga pun disebutnya sudah mengatur agar kedua tugasnya tidak terabaikan. “Itu sudah kebijakan presiden dan Pak Airlangga sudah mengatur tugasnya sedemikian rupa. Sehingga tugas sebagai ketum dan sebagai Menteri Perindustrian tidak terabaikan,” ucapnya. Terkait pernyataan Jokowi yang tidak memperbolehkan menterinya rangkap jabatan, menurut Dave perubahan situasi memungkinkan hal tersebut terjadi. Dia pun memastikan komitmen Golkar yang tak berubah terhadap kepemimpinan Jokowi. “Kembali lagi ke presiden, seiring waktu ini perubahan karena situasinya berbeda. Tetapi Golkar tetap komitmen mendukung dan menyukseskan kepemimpinan presiden Jokowi,” tutur Dave. Pagi tadi, Presiden Joko Widodo melantik Sekjen Golkar demisioner Idrus Marham sebagai Mensos di Istana Kepresidenan. Selain Idrus, Jokowi juga melantik Agum Gumelar sebagai anggota Wantimpres, Marsekal Yuyu Sutisna sebagai KSAU, dan Jenderal (Purn) Moeldoko resmi sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Posisi rangkap jabatan Airlangga menjadi sorotan. Sebab di awal masa kepemimpinannya, Jokowi selalu menegaskan menteri tidak boleh rangkap jabatan.

Related Posts

Comments are closed.